NEW
Font size
WorksheetsModul 5
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Beberapa alasan mengapa auditor internal harus memberi perhatian lebih pada pemanfaatan teknologi informasi organisasi, salah satu diantaranya adalah
A. Pengambilan keputusan dengan data yang ada
B. Penggunaan komputer yang efektif
C. Adanya risiko kehilangan dan kebocoran data
D. Murahnya nilai investasi Teknologi Informasi
Elemen manajemen risiko yang bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada di organisasi dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko, adalah
A. Identifikasi Risiko
B. Penetapan Konteks
C. Analisis Risiko
D. Penanganan Risiko
Hubungan tata kelola, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan risiko (penilaian risiko) sesuai PP No.60 Tahun 2008, adalah sebagai berikut
A. Risiko merupakan bagian dari SPI, dan SPI merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi
B. SPI merupakan bagian integral dari risiko dan tata kelola organisasi
C. SPI merupakan bagian dari risiko, dan risiko merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi
D. Risiko merupakan bagian dari tata kelola organisasi, dan tata kelola merupakan bagian integral dari SPI
Penyebab fraud menurut Teori Fraud Triangle dari Donald Cressey (1953) adalah…
A. Need, Pressure, Opportunity
B. Greed, Need, Capability
C. Exposure, Opportuniy, arrogance
D. Pressure, Rationalization, Opportunity
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3300 menyebutkan APIP harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern. Informasi yang dimaksud haruslah …
A. Relevan, kompeten dan dapat diandalkan
B. Dapat diandalkan, logis dan cukup
C. Cukup, kompeten dan relevan
D. Relevan, kompeten dan sah berdasarkan aturan yang berlaku
UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengelompokkan 30 bentuk/jenis perbuatan yang dikatagorikan tindak pidana korupsi ke dalam……kelompok
A. 9 (sembilan)
B. 6 (enam)
C. 8 (delapan)
D. 7 (tujuh)
Pengawasan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi adalah
A. Audit Perhitungan kerugian keuangan negara
B. Audit penyesuaian harga
C. Pemberian keterangan ahli
D. Audit Investigatif
Sebagai PPUPD madya pada Inspektorat provinsi Z, Anita hanya mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sikap Anita tersebut mencerminkan implementasi dari prinsip perilaku auditor APIP, yaitu
A. Integritas
B. Objektivitas
C. Kerahasiaan
D. Kompetensi teknis, umum dan sosio kultural
Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia merupakan salah satu Aturan Perilaku untuk Individu APIP yaitu Kecuali
A. Integritas
B. Objektivitas
C. Perilaku profesional
D. Kompetensi teknis, umum dan sosio kultural
Keanggotaan Majelis Kode Etik APIP Indonesia sekurang‐kurangnya..?
A. 3 orang
B. 5 orang
C. 7 orang
D. 6 orang
Yang bukan merupakan pinsip prinsip etika yang merupakan pokok‐pokok yang melandasi perilaku APIP adalah
A. Integritas
B. Objektifitas
C. Independensi
D. Kompetensi teknis, umum dan sosio kultural
Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas sebagai berikut, kecuali:
A. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
B. Kepala SKPKD selaku PPKD
C. Kepala SKPD selaku PA
D. Kepala BLUD
Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali:
A. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
B. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
C. Melaksanakan fungsi BUN
D. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda
Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali:
A. Menyiapkan Anggaran Kas
B. Menyimpan uang negara
C. Menyiapkan SPD
D. Menerbitkan SP2D
Pendapatan asli Daerah meliputi sebagai berikut, kecuali:
A. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
B. Pajak daerah
C. Retribusi daerah
D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Keuangan Daerah meliputi sebagai berikut, kecuali:
A. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman
B. Penerimaan Daerah
C. Pengeluaran Daerah
D. Pembiayaan Daerah
Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap, kecuali:
A. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
B. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
C. Barang bergerak milik penyedia baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga
D. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah
Siapakah yang berhak mengatur pengelolaan barang milik negara:
A. Menteri Keuangan;
B. Menteri Dalam Negeri;
C. Sekretariat Negara
D. Presiden
Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan:
A. DPD
B. DPR/DPRD
C. Presiden
D. Menteri Keuangan
Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya:
A. 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui
B. 14 (empat belas) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui
C. 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui
D. 28 (dua puluh depalan) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui
Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh:
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Menteri Keuangan
C. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan:
A. Biaya tahunan
B. Anggaran tahunan
C. Pembiayaan tahunan
D. Modal Tahunan
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena di bawah ini, kecuali:
A. Meninggal dunia
B. Permintaan sendiri
C. Diberhentikan
D. Dipromosikan
DPRD provinsi mempunyai fungsi di bawah ini, kecuali:
A. Pembentukan Perda provinsi;
B. Audit penyesuaian harga
C. Anggaran
D. Pengawasan
DPRD provinsi mempunyai hak sebagai berikut, kecuali:
A. Interpelasi
B. Angket
C. Menolak
D. Menyatakan pendapat
Pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Provinsi dilakukan oleh :
A. Mendagri
B. Menteri Teknis untuk pembinaan dan pengawasan khusus
C. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
D. Kepala LPNK
SPM sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan
A. Urusan pemerintahan kongkuren
B. Urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar
C. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar
D. Urusan pemerintahan pilihan
SPM sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan, dalam rangka memastikan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Berikut ini adalah yang terkait dengan SPM dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, kecuali :
A. Jenis layanan
B. Mutu layanan
C. Pilihan layanan
D. Jumlah layanan
Bidang urusan pemerintahan berikut ini yang berkaitan dengan SPM adalah :
A. Urusan pemerintahan bidang pendidikan, perkebunan, pertanahan, ketahanan pangan, trantibunlinmas, dan social
B. Urusan pemerintahan bidang kesehatan, social, pariwisata, lingkungan hidup, perhubungan, dan trantibunlinmas
C. Urusan pemerintahan bidang linmas, social, pariwisata,pertanian, pendidikan, dan PUPR
D. Urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibumlinmas, dan social.
Siapakah yang bertanggungjawab atas pemenuhan SPM di daerah ?
A. Kepala Daerah
B. Pimpinan SKPD
C. Inspektorat Kementerian Dalam Negeri
D. DPRD
Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah dilakukan paling lambat ?
A. 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan
B. 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
C. 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
D. 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan
Pernyataan berikut ini adalah benar menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, KECUALI
A. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.
B. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
C. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS
D. APBD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
Berikut ini yang bukan merupakan lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017, adalah:
A. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
B. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
C. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Daerah.
D. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, dilaksanakan oleh:
A. Gubernur melaksanakan tugas sebagai pemerintah otonom
B. Bupati/Walikota
C. Kepala BAPPEDA provinsi
Kepala BAPPEDA kabupaten/kota
Pada saat pelaksanaan Reviu dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah ditemukan ada usulan program dalam Renstra yang tidak ada dalam RPJMD, maka saran/rekomendasi yang paling tepat adalah:
A. RPJMD disarankan untuk di revisi
B. Tidak memperbolehkan usulan program tersebut karena tidak ada dalam RPJMD
C. Biarkan saja sepanjang pagu total Renstra Perangkat Daerah tidak berbeda dengan yang tercantum dalam RPJMD
D. Disarankan untuk diperbaiki pada penyusunan Renstra berikutnya
Di bawah ini merupakan pelaksanaan manajemen pengawasan dari unsur kegiatan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai Angka Kreditnya, Kecuali…
A. perumusan perencanaan pengawasan 5 (lima) tahunan
B. perumusan perencanaan pengawasan tahunan
C. perumusan konsep rencana strategis atau rencana kerja di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah
D. pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah
Salah satu kegiatan penting dari perencanaan pengawasan terhadap urusan pemerintahan konkuren adalah:
A. Menyusun revisi program kerja pengawasan
B. Mengidentifikasi target capaian
C. Menganalisis dan mengevaluasi target capaian
D. Menyusun konsep Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Kegiatan pelaksanaan pengawasan yang benar di bawah ini adalah:
A. Merekomendasikan perbaikan atas target capaian dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target output
B. Mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK
C. Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK
D. a, b, dan c adalah benar
Pengawasan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) PP 12 Tahun 2017 adalah sebagai berikut, kecuali:
A. Urusan pemerintahan umum
B. Capaian SPM dan ketaatan terhadap NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah
C. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
D. Akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi:
A. Pelaksanaan urusan pemerintahan;
B. Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) APBD;
C. Ketaatan terhadap NSPK dan akuntablitas APBD;
D. a, b dan c adalah benar.
Kapan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh PPUPD? Pengawasan dilakukan pada saat:
A. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
B. Pelaksanaan pembinaan;
C. Pemeriksaan tujuan tertentu;
D. a, b dan c adalah benar.
Kepatuhan terhadap NSPK tentang prosedur pembuatan Perda/Perkada, yang mempertanyakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan pembuatan kebijakan, termasuk dalam evaluasi kebijakan pada tataran:
A. Formatif
B. Sumatif
C. Normatif
D. a, b dan c adalah benar.
Kepatuhan terhadap NSPK tentang prosedur pembuatan Perda/Perkada, yang mempertanyakan apakah sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat kebijakan, termasuk dalam evaluasi kebijakan pada tataran:
A. Formatif
B. Sumatif
C. Normatif
D. a, b dan c adalah benar
Kepatuhan terhadap NSPK yang mempertanyakan apakah implementasi sudah mencapai tujuan/target (outcome atau benefit) yang sudah ditetapkan, termasuk evaluasi kebijakan pada tataran:
A. Formatif
B. Sumatif
C. Normatif
D. Kinerja
Dalam Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk:
A. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
B. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
C. Memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh Kepala Daerah
D. a, dan b adalah benar.
Klasifikasi urusan pemerintahan meliputi:
A. urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
B. Urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan umum
C. Urusan wajib, urusan pilihan, urusan pelayanan dasar dan urusan non pelayanan dasar
D. Urusan absolut, urusan mutlak, dan urusan konkuren
Yang dimaksud dengan reviu adalah …
A. Proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
B. Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
C. Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan professional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan dan kepatuhan atau regulasi
D. Penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah dilaksanakan.
Di bawah ini merupakan pelaksanaan manajemen pengawasan dari unsur kegiatan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai Angka Kreditnya, Kecuali….
A. perumusan perencanaan pengawasan 5 (lima) tahunan
B. perumusan konsep rencana strategis atau rencana kerja di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah
C. perumusan perencanaan pengawasan tahunan
D. pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa , Pengawasan pengendalian keuangan desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah Provinsi dan APIP daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk, kecuali…..
A. Reviu RPJMDesa
B. Social control
C. Monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya
D. Evaluasi
Pengawasan dalam pemerintahan memiliki karakteristik edukatif, maksudnya adalah ...
A. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula
B. Memberikan perlindungan bagi yang tidak salah
C. Membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
Memberi pemahaman terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan umum
