NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSOAL LATIHAN MADYA AK 86
Total questions: 59
Worksheet time: 59mins
Name
Class
Date
1.
Merumuskan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan dengan :
a)
Menilai kegiatan dan fokus pengawasan
b)
Menyampaikan rancangan rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah
c)
Menyampaikan rancangan PKP penyelenggaraan pemerintahan daerah
d)
Menilai perhitungan sumber daya pengawasan
2.
Peran Ahli Madya dalam memverifikasi rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:
a)
Mengusulkan perencanaan pengawasan tahunan
b)
Mengevaluasi kegiatan mandatori pengawasan tahunan
c)
Mengevaluasi sasaran perencanan pengawasan tahunan
d)
Menilai entitas, sebaran wilayah pengawasan, dan uraian teknis pengawasan
3.
Pada area pengawasan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi maka jenis pengawasan yang sesuai adalah.
a)
Verifikasi indikator kinerja utama Perangkat Daerah
b)
Audit LHKASN
c)
Audit ketaaatan
d)
Verifikasi LHKPN dan LHKASN
4.
Kualitas pelaksanaan urusan sesuai dengan kewenangan daerah masih rendah, maka rekomendasi yang tepat antara lain, meliputi :
a)
Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi
b)
Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional
c)
Kepatuhan daerah induk dan daerah otonom baru dalam penyelesaian personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi daerah otonom hasil pemekaran
d)
Kesesuaian rasio dan sebaran sumber daya manusia pelaksana urusan wajib pelayanan dasar dengan ketentuan peraturan
5.
Kualitas Perizinan Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha di Daerah belum optimal, maka rekomendasi yang tepat antara lain:
a)
Pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi monitoring centre of prevention
b)
Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik pada pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah
c)
Kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko
d)
Kepatuhan daerah dalam proses penerapan inovasi daerah
6.
Dalam mengevaluasi penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten Kota, rujukan yang digunakan adalah:
a)
Peraturan Menteri dalam Negeri
b)
Peraturan Kementerian/ Lembaga/ Badan pembina urusan
c)
Peraturan Kepala Daerah
d)
Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7.
Dari hasil pemeriksaan diiketahui bahwa Dinas Koperasi UKM belum memiliki regulasi dan belum memiliki rencana untuk mengajukan usulan penyusunan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Perkada. Hal ini tidak sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 55 ayat (4). Berdasarkan kasus tersebut di atas, rekomendasi apa yang harus diberikan :
a)
Mengoordinasikan dengan Biro/Bagian Hukum untuk menyiapkan naskah akademis tentang pemberdayaan, perlindungan UKM
b)
Merencanakan penganggaran penyusunan kajian/naskah akademik dan materi regulasi terkait pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan UKM
c)
Menyusun Peraturan Daerah tentang pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan UKM
d)
Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan UKM
8.
Penetapan standar kompetensi jabatan oleh Kepala Daerah merupakan :
a)
bentuk kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap peraturan dari Pemerintah Pusat
b)
bentuk mengisi kekosongan hukum karena standar kompetensi jabatan secara nasional belum tersedia
c)
bentuk proaktif dari pemerintah daerah sebagai usulan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
d)
bentuk ketidaksesuaian penerapan NSPK karena kewenangan menyusun standar ada pada Pemerintah Pusat
9.
Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah belum terpenuhi secara efektif, maka rekomendasi yang tepat antara lain:
a)
Kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dilakukan secara efektif
b)
Pembayaran kegiatan redistribusi tanah dilakukan secara efektif
c)
Penggunaan input untuk satuan output tidak lebih tinggi dari standar yang ditetapkan
d)
Penggunaan sumber daya anggaran sesuai dengan standar biaya dan kebutuhan
10.
Salah satu kinerja dampak atas program peningkatan kompetensi ASN adalah:
a)
Jumlah pegawai yang mendapatkan promosi meningkat
b)
Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin pegawai
c)
Menurunnya biaya operasional dan biaya belanja jasa dalam penyelenggaraan pelayanan organisasi dan operasional kegiatan
d)
Menurunkan kasus korupsi di pemerntahan daerah
11.
Pernyataan di bawah ini yang benar adalah:
a)
Pewawancara tidak harus menerima jawaban pertama yang diberikan oleh terwawancara
b)
Pewawancara menilai jawaban pertama yang diberikan oleh terwawancara
c)
Pewawancara wajib menelaah jawaban pertama yang diberikan oleh terwawancara
d)
Pewawancara harus menerima jawaban pertama yang diberikan oleh terwawancara
12.
Keselarasan hasil pembangunan di pemerintah daerah dengan tujuan pembangunan merupakan:
a)
Peryataan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah
b)
Pernyataan tujuan dalam dokumen RPJMD
c)
Pernyataan tujuan pada dokumen LPPD
d)
Pernyataan sasaran dalam dokumen RPJMD
13.
Rujukan yang digunakan dalam mengevaluasi RKPD adalah ..
a)
RPJMD
b)
KUAPPS
c)
SAKIP
d)
LPPD
14.
Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan …
a)
Adanya kebijakan baru kepala daerah
b)
Adanya kebijakan baru pemerintah pusat
c)
Adanya program /kegiatan yang belum masuk dalam RKPD
d)
Adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
15.
Berdasarkan reviu LPPD yang dilakukan oleh APIP, apakah rancangan LPPD dapat disahkan apabila APIP belum melakukan reviu ?
a)
Dapat disahkan sepanjang sudah terverifikasi dan dokumennya lengkap, walaupun belum direviu oleh
b)
Reviu APIP terhadap LPPD bukan menjadi dasar yang penting dalam pengesahan LPPD
c)
Reviu APIP terhadap LPPD dapat dilakukan apabila LPPD telah disahkan
d)
LPPD tidak dapat disahkan karena data yang dituangkan dalam LPPD wajib direviu oleh APIP
16.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan tidak mencapai target
a)
Pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan secara dini masih kurang
b)
Kurangnya pengendalian manajemen secara internal
c)
Kurangngya sosialisasi kepada masyarakat
d)
Penentuan sasaran ibu bersalin tidak berdasarkan perhitungan statistik (Pusdatin) dan tidak sesuai kondisi di lapangan.
17.
Fungsi penelaahan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dalam perencanaan pengawasan antara lain ...
a)
Untuk mengetahui permasalahan pengawasan tahun sebelumnya
b)
Untuk melakukan konfrmasi priontas pemeriksaan tahun berjalan
c)
Untuk memperoleh bahan analisis pada pemeriksaan yang akan dilaksanakan
d)
Untuk mengetahui target pemeriksaan tahun ini
18.
Jika maturitas manajemen risiko auditable unit sudah memadai (risk manage atau risk enable) maka pemeriksaan dilakukan dengan :
a)
Sepenuhnya dengan menggunakan faktor- faktor risiko
b)
Profil risiko dan lebih banyak faktor risiko
c)
Faktor risiko sejumlah 5 sampai dengan 7 faktor
d)
Profil risiko dan sedikit faktor risiko
19.
Tujuan penyusunan Risk Register diantaranya
a)
Untuk menentukan jenis pengawasan berdasarkan sasaran dan kegiatan strategis sesual perencanaan pemnbangunan Pemerintah Daerah
b)
Untuk mengetahui sasaran kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar menentukan kriteria risiko sebagai dasar pengawasan berbasis risiko
c)
Untuk Menyusun daftar kejadian resiko yang mungkin terjadi, penyebab terjadinya resiko, dampak dan probabilıtas terjadinya resko sebagai dasa pengendaliannya
d)
Untuk menentukan kegiatan pengawasan yang bersifat mandatori
20.
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tertuang dalam ..
a)
RPJMD
b)
Keputusan Menteri dalam Negeri
c)
Renstra Pemerintah Daerah
d)
RPJMN
21.
Peran Ahli Madya dalam mengevaluasi fokus dan sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan …
a)
Mengevaluasi kegiatan mandatori pengawasan tahunan
b)
Menilai entitas, sebaran wilayah pengawasan, dan urusan teknis pengawasan
c)
Menyiapkan bahan verifikasi rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
d)
Menilai faktor dan bobot risiko pengawasan
22.
Salah satu tugas dalam memimpin pengawasan adalah menjelas entitas pengawasan. Unsur unsur entitas pengawasan antara lain ...
a)
Catatan/notulen rapat pimpinan, rencana audit internal organisasi, kinerja keuangan organisasi
b)
Tugas pokok organisasi, hasil pengawasan tahun belumnya, prestasi kerja organisasi
c)
Besaran anggaran, jumlah pegawai, target kinerja organisasi, pemangku kepentingan organisasi
d)
Lingkungan internal eksternal organisasi, kinerja keuangan organisasi, peraturan perundangan terkait pelaksanaan fungsi organisasi
23.
SE KPK Nomor B-1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, kecuali:
a)
Penerimaan terkait dengan musibah atau bencana paling banyak Rp 1 juta sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan
b)
Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan pemberian Rp1 juta
c)
Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara … pemberian Rp1,500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah
d)
Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan
24.
Salah satu upaya yang paling tepat dilakukan pemerintah saat ini dalam membenahi dan pen …
a)
Penguatan Dewan Komisaris BUMD Kemendagri sebagai unsur komisaris BUMD
b)
Fokus dalam optimalisasi peran BUMD dalam mendukung perekonomian daerah dan optimasi Penguatan peran APIP di daerah
c)
Penguatan peran Satuan Pengawas Internal BUMD dan peningkatan kuantitas dan kompetensi
d)
D. ….
25.
APIP pada Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah terdapat lararangan untuk, kecuali :
a)
Memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan
b)
Menerima sesuatu dan/atau mengikat janji untuk menerima sesuatu dari Wajib Pajak yang diperiksa
c)
Menerima fasilitas dan/atau pelayanan dari Wajib Pajak di luar fasilitas dan/atau pelayanan yang berk
d)
Melakukan asistensi dalam pengawasan pajak
26.
Jika maturitas manajemen risiko auditable unit belum memadai tetapi sudah memiliki risk register, maka pemeriksaan dilakukan dengan :
a)
Faktor risiko sejumlah 5 sampai dengan 7 faktor
b)
Profil risiko dan lebih banyak faktor risiko
c)
Profil risiko dan sedikit faktor risiko
d)
Sepenuhnya dengan menggunakan faktor- faktor risiko
27.
Rencana Pemeriksaan terhadap Pendapatan Daerah dapat dilakukan perubahan jika:
a)
Pemeriksa menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan
b)
Pemeriksa membuat rencana Pemeriksaan tanpa ditelaah atau mendapatkan mendapat persetujuan inspektur
c)
Pemeriksa menemukan kondisi yang berbeda antara rencana pemeriksaan dengan kondisi di lapangan.
d)
Pemeriksa membuat perubahan rencana pemeriksaan tanpa merujuk kepada PKP
28.
Berdasarkan temuan pemeriksaan bahwa suatu Pemerintah Daerah belum menyusun kebijakan pemerintahan tertentu terutama dalam bentuk Perda/Perkada, maka dalam hal ini rekomendasi diberikan kepada :
a)
Kepala Dinas Pendidikan
b)
Ketua Dinas Pendidikan dan Kesehatan
c)
Kepala Dinas Kesehatan
d)
Kepala Daerah
29.
Kriteria tindak lanjut objek pemeriksanaan ditentukan oleh
a)
Persetujuan kepala daerah atas hasil pengawasan
b)
Pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan
c)
Pelaksanaan asistensi perbaikan sesuai rekomendasi pengawasan
d)
Persetujuan hasil pengawasan oleh Instansi Pemerintah yang lebih tinggi
30.
Rekomendasi tertulis yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan OPD pengampu urusan Pendidikan dengan memerintahkan kepala OPD yang bersangkutan untuk menindaklanjuti hal berikut, kecuali:
a)
Melakukan pendataan secara valid dan terukur kepada Warga Negera yang berhak agar SPM dapat dilaksanakan
b)
Melakukan koordinasi dan integrasi data dengan Instansi terkait sehingga data yang dibutuhkan dalam SPM …
c)
Meningkatan kemampuan SDM dengan mengikuti kegiatan Bimtek dan sosialisasi sehingga Tim SPM paham masing …
d)
Melakukan pendataan secara valid dan terukur kepada Warga Negera yang berhak agar SPM dapat diterapkan
31.
Berdasarkan temuan pemeriksaan bahwa suatu Pemerintah Daerah belum mematuhi NSPK yang terkait pemerintahan tertentu terutama dalam bentuk Perda/Perkada, maka dalam hal ini rekomendasi dis
a)
Kepala Dinas Pendidikan
b)
Ketua Dinas Pendidikan dan Kesehatan
c)
Kepala Dinas Kesehatan
d)
Kepala Daerah
32.
Dalam pemeriksaan kinerja, pemeriksa yang paling tepat dilakukan oleh APIP adalah memilih:
a)
Seluruh aspek (3E) baik ekonomi, efisiensi dan efektivitas
b)
Salah satu aspek saja (1E) misalnya menilai aspek ekonomi, efisiensi atau efektivitas
c)
Tergantung dari kebijakan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Inspektorat
d)
Kombinasi dua aspek (2E) misalnya menilai aspek ekonomi dan efisiensi, atau aspek efisiensi dar…
33.
Pada pohon kinerja, indikator peningkatan aspek IPM diturunkan di Dinas Pendidikan yaitu meningkatnya Lama Sekolah dan Angka Rata Rata Lama Sekolah. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian dari kinerja :
a)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b)
Dinas Sosial
c)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
34.
Jika dalam Indikator Kınerja Kunci Keluaran Persentase korban kekerasan anak yang terlayani dinyatakan tercapai 100 %, hal ini berarti :
a)
Seluruh korban kekerasan anak baik yang dilaporkan atau tidak dilaporkan dapat ditangani
b)
Program penanganan kekerasan anak mulai pencegahan, penanganan, dan monitoring telah dilaksanakan seluruhnya
c)
Program penanganan kekerasan anak termasuk pencegahan kekerasan pada anak dilaksanakan seluruhnya
d)
Korban kekerasan anak yang dilaporkan seluruhnya ditangani
35.
Jika disuatu daerah terjadi laju inflasi yang tinggi, maka fokus evaluasi penyelenggaraan pemerintahan adalah …
a)
Program pemerintah daerah yang fokus pada bantuan sosial masyarakat miskin dan rentan
b)
Program pemerintah daerah yang berdampak pada antisipasi masalah sosial karena kesulitan ekonomi
c)
Penghematan belanja modal dan belanja pegawai
d)
Program pemerintah daerah yang berdampak pada aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang di wilayah itu dan wilayah terdekat
36.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi "Cemara" pada September 2020 sebesar 243,99 ribu (6,64 persen). Dibadingkan tahun 2020 sebesar 230,26 ribu (6,10 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah:
a)
Sebanyak 13,75 orang dan secara persentase bertambah sebesar 0,56 persen
b)
Sebanyak 13,74 orang dan secara persentase bertambah sebesar 0,55 persen
c)
Sebanyak 13,76 orang dan secara persentase bertambah sebesar 0,58 persen
d)
Sebanyak 13,73 orang dan secara persentase bertambah sebesar 0,54 persen
37.
Unsur dominan yang mempengaruhi inkonsitensi perencanaan dan penganggaran oleh SKPD sebagai contoh di bawah ini, antara lain :
a)
Usulan kebutuhan baru disampaikan dalam penyusunan rencana tahunan khususnya untuk memperoleh dana hibah
b)
Kebijakan nasional seperti pembentukan perangkat daerah perintah dari UU, dana pendamping mendukung program pembantuan
c)
Kebijakan reaktif di luar janji-janji politik KDH yang ditetapkan dalam RPJMD
d)
Usulan-usulan program, kegiatan dan pagu anggaran SKPD yang melampaui Renstra-PD
38.
Unsur dominan yang mempengaruhi inkonsitensi perencanaan dan penganggaran oleh Gubernur sebagai contoh di bawah ini …
a)
Kebijakan nasional seperti pembentukan perangkat daerah perintah dari UU, dana pendamping mendukung program tugas pembantuan
b)
Usulan kebutuhan baru disampaikan dalam penyusunan rencana tahunan khususnya untuk memperoleh dana hibah dar
c)
Usulan-usulan program, kegiatan dan pagu anggaran SKPD yang melampaui Renstra-PD
d)
Kebijakan reaktif di luar janji-janji politik KDH yang ditetapkan dalam RPJMD
39.
Yang menjadi rujukan evaluasi penganggaran Daerah tahunan diantaranya ...
a)
Sisa anggaran
b)
Harga satuan barang jasa
c)
Kebutuhan pencapaian standar pelayanan minimal
d)
Kontrak tahun sebelumnya
40.
Yang termasuk isu strategis pembagunan adalah
a)
SGD's
b)
Pertumbuhan ekonomi
c)
% kemiskinan ekstrim
d)
Pemilu serentak
41.
Reviu atas KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dilaksanakan dengan cara membandingkan KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD, termasuk …
a)
Kesesuaian Perubahan KUA dengan PPAS
b)
Kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD
c)
Kesesuaian informasi dalam KUA dan PPAS serta Perubahan KUA
d)
Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan
42.
Reviu atas RKPD dan Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas kesesuaian informasi dalam RPJMD, termasuk:
a)
Kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD
b)
Kesesuaian informasi dalam RKPD dan Perubahannya dengan informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD
c)
Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencar
d)
Kesesuaian perumusan dokumen RKPD dan perubahannya dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan
43.
Jika pengaduan mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Aparatur, tidak disertakan dengan bukti yang lengkap, maka :
a)
Ditindaklanjuti
b)
Mencari dulu pelapor untuk menggali pengaduan agar lebih jelas
c)
Menunggu pengaduan kedua untuk selanjutnya ditindaklanjuti
d)
Tidak ditindaklanjuti
44.
Salah satu esensi dari pemeriksaan khusus adalah untuk mencari informasi/keterangan yang …terjadinya suatu kecurangan, pelanggaran/ penyimpangan dan/atau tindak pidana, dalam rangka konteks ini, maka tujuan pemeriksaan khusus yang tepat, antara lain:
a)
Mengevaluasi maksud terwawancara
b)
Mendapatkan informasi terwawancara mengenai kejadian tertentu
c)
Mengkonfirmasi fakta dan memahami proses
d)
Menentukan keterlibatan / keterkaitan dan alibi terwawancara
45.
Dampak dari ketidaksesuaian rencana pembangunan lima tahun dengan hasil musrenbang antara lain ...,
a)
Tidak tercapainya visi misi Kepala Daerah
b)
Menurunnya biaya operasional dan biaya belanja jasa dalam penyelenggaraan pelayanan organisasi dan operasional kegiatan
c)
Pembangunan tidak didukung oleh masyarakat
d)
Pertumbuhan ekonomi menurun
46.
Jika terdapat berita yang viral di media sosial terkait dengan dugaan penyalahgunaan keluhan seperti ini merupakan:
a)
Bukti
b)
Pengaduan
c)
Informasi
d)
Klarifikasi
47.
Pendapatan Asli Desa diantaranya
a)
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
b)
Hibah pihak lain
c)
Dana hasil partisipasi gotong royong
d)
Bantuan keuangan
48.
Pencairan anggaran untuk pembangunan fısik mendekati musim penghujan memiliki potensi pemborosan karena
a)
Meningkatnya risiko bencana sehingga diperlukan perbaikan banguran lain
b)
Kebutuhan barang pembangunan menjadi lebih banyak
c)
Kualitas bangunan tidak sesuai spesifikası
d)
Durasi hari orang kerja menjadi lebih lama
49.
Pengawasan oleh APIP terhadap pengelolaan keuangan desa terakhir dilaksanakan lebih dari 4 tahun lalu. Artinya Skor…
a)
Sangat Tinggi atau Skor Risiko 5
b)
Rendah atau Skor Risiko 2
c)
Tinggi atau Skor Risiko 4
d)
Sangat Rendah atau Skor Risiko 1
50.
Evaluasi terhadap dampak penyelenggaraan urusan dilakukan untuk, kecuali:
a)
Kegiatan untuk mengkaji dampak suatu kebijakan sebelum diberlakukan secara legal (KLC Kemenkeu, 2019)
b)
Menilai dampak penyelenggaraan urusan, apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari program pembangunan
c)
Mengukur dampak penyelenggaraan urusan, apakah terdapat perubahan dalam kehidupan masyarakat setelah mendapatkan manfaat pembangunan
d)
Mengevaluasi dampak penyelenggaraan urusan, apakah masyarakat meningkat kesejahteraannya sebagai manfaat langsung dari pembangunan
51.
Jika jumlah pengangguran menurun dan angka partisipasi sekolah tingkat SLTA menurun, situasi yag dapat disimpulkan :
a)
Belum tumbuhnya kesadaran masayrakat akan pentingnya pendidikan
b)
Belum seimbangkanya jumlah SLTA dengan tingkat kelulusan SLTP
c)
Dampak kinerja investasi yang kurang sejalan dengan prioritas peningkatan angka partisipasi sekolah
d)
Banyak peluang kerja diwilayah dengan penduduk miskin yang masih tinggi
52.
Kompetensi masyarakat di bidang digital belum meningkat, maka rekomendasi yang tepat antara lain, melakukan perbakan terha …
a)
Bimbingan teknis regulasi, pedoman dan best practice terkait penerapan SPBE dalam bentuk training of trainer dfksanakan
b)
Bimbingan teknis regulasi, pedoman dan best practice terkait penerapan SPBE dilaksanakan
c)
Pelaksanaan bimbingan teknis program literasi digital sektor pemerintahan tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi tepat waktu
d)
Bimbingan teknis SPLP berdasarkan permintaan daerah difasilitasi
53.
Yang dimaksud dengan menguji kesesuaian peraturan teknis di Pemerintah Daerah adalah.
a)
Membandingkan tingkat kewajaran anggaran yang diperlukan bagi satu kegiatan yang sama di daerah yang berbeda
b)
Membandingkan kesesuaian kebijakan dengan ketentuan peraturan ditingkat pemerintahan yang lebih tinggi
c)
Membandingkan kreativitas dan inovasi antar Pemerintah Daerah untuk satu urusan pemerintahan yang sama
d)
Membandingkan jenis kegiatan dan program dengan panduan prosedur perencanaan kegiatan
54.
Apabila ditemukan hasil pengawasan penerapan SPM belum dilaksanakan di daerah, karena Tim Penerapan SPM daerah belum dibentuk berdasarkan Pasal 19 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, maka rekomendasi temuan untuk segera membentuk Tim Penerapan SPM kepada :
a)
Sekretaris Daerah selaku Ketua
b)
Gubernur selaku Penanggung Jawab
c)
Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua
d)
Kepala Biro Pemerintahan selaku Sekretaris
55.
Perlindungan korban bencana merupakan SPM pada urusan.
a)
Kesehatan
b)
Kebencanaan
c)
Sosial
d)
Sosial dan Kesehatan
56.
Kualitas pengelolaan pembiayaan daerah belum optimal, maka rekomendasi yang tepat antara lain, melakukan perbaikan terhadap
a)
Optimalisasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
b)
Pengelolaan badan usaha milik daerah
c)
Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja daerah
d)
Pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang n…
57.
Penataan regulasi daerah belum efektif, maka rekomendasi yang tepat antara lain, melakukan perbaikan terhadap :
a)
Pengelolaan program pembentukan peraturan daerah
b)
Penyusunan program pembentukan peraturan daerah berbasis analisis kebutuhan peraturan daerah
c)
Harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional
d)
Fasilitasi dan asistensi konsistensi dan keselarasan program pembentukan peraturan daerah
58.
Salah satu risiko komunikasi dalam proses pengawasan adalah terjadinya konflik. Bentuk penyelesaian konflik yang tidak tepat diterapkan dalam pengawasan diantaranya
a)
Menghindar
b)
Akomodatif
c)
Konfrontasi
d)
Kompromi
59.
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tertuang dalam.
a)
RPJMD
b)
Keputusan Menteri dalam Negeri
c)
Renstra Pemerintah Daerah
d)
RPJMN
Reset
