wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PKN Bab 2 XII

Total questions: 50

Worksheet time: 32mins

Name
Class
Date
1.

Peristiwa selalu menjadi aktivator dibuatnya peraturan hukum sehingga hukum selalu ketinggalan dari peristiwa hukum, konsekuensinya yaitu....

a)

Ada peristiwa hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan

b)

Peraturan hukum bersifat fleksibel agar bisa diubah setiap saat

c)

Hukum menjadi penyebab terjadinya peristiwa hukum

d)

Muncul asas hukum tidak berlaku surut

e)

Seluruh produk hukum berlaku surut

2.

Pejabat peradilan negara ini diberi wewenang untuk mengadili, wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pejabat yang dimaksud adalah....

a)

Advokat

b)

Hakim

c)

Jaksa

d)

Saksi

e)

Polisi

3.

Tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh....

a)

Polisi

b)

Saksi

c)

Jaksa

d)

Hakim

e)

Advokat

4.

Mengenyampingkan nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum berakibat....

a)

Sipremasi hukum tercapai

b)

Hakim mempunyai kewibawaan

c)

Hak-hak masyarakat terabaikan

d)

Kehidupan dalam masyarakat akan tertib

e)

Masyarakat semakin percaya pada hukum

5.

Akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah....

a)

Kondisi masyarakat menjadi kacau

b)

Tata kelola kemasyarakatan menjadi efektif

c)

Suasana sosial kemasyarakatan lebih kondusif

d)

Warga masyarakat menjadi aman dan tenteram

e)

Tingkat ekonomi warga menjadi lebih meningkat

6.

Hukum sebagai sosial kontrol. Indikator ketercapaian hukum sebagai sosial kontrol dapat diwujudkan dalam bentuk....

a)

Menurunnya kenginan masyarakat menyelesaikan permasalahan di pengadilan

b)

Polisi sulit menangkap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum

c)

Meningkatnya popularitas penegak hukum di hadapan masyarakat

d)

Kehidupan masyarakat tenteram dan aman

e)

Kehidupan sosial masyarakat lebih bebas

7.

Kaidah hukum berlaku secara yuridis. Maksud dari pernyataan tersebut, yaitu....

a)

Hukum menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara

b)

Penentuannya didasarkan pada tata peraturan yang lebih tinggi

c)

Kaidah dalam hukum berlaku efektif dalam masyarakat

d)

Muatan materi peraturan sesuai cita-cita hukum

e)

Hukum dibuat oleh pemerintah yang sah

8.

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif merupakan tugas dan wewenang KPK yang didasarkan pada asas....

a)

Akuntabilitas

b)

Keterbukaan

c)

Proporsionalitas

d)

Kepastian hukum

e)

Kepentingan umum

9.

KPK berkewajiban menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada lembaga-lembaga berikut ini, yaitu....

a)

Presiden, DPR dan MA

b)

Presiden, DPR dan BPK

c)

DPR, MA dan BPK

d)

DPR, MA dan MK

e)

MA, BPK dan MK

10.

Salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan kepada hukum adalah....

a)

Hukum merupakan produk kebudayaan

b)

Hukum melindungi kepentingan manusia

c)

Kesadaran mengenai kegunaan isi hukum

d)

Hukum yang berlaku sudah sesuai degan perkembangan masyarakat

e)

Pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang biasa

11.

Pengadilan tinggi yaitu pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di....

a)

Kecamatan

b)

Kabupaten

c)

Kota

d)

Ibu kota provinsi

e)

Ibu kota negara

12.

Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama adalah tugas....

a)

Pengadilan negeri

b)

Pengadilan tinggi

c)

Pengadilan agama

d)

Pengadilan militer

e)

Pengadilan militer tinggi

13.

Jika ada dugaan kasus pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, lembaga pertama yang mencari bukti-bukti terhadap kasus tersebut adalah....

a)

Polisi militer

b)

Hakim militer

c)

Kejaksaan

d)

Kepolisian

e)

Hakim

14.

Budaya hukum masyarakat dikatakan tinggi jika masyarakat tidak mempunyai kecenderungan untuk....

a)

Melanggar hukum

b)

Mematuhi aturan hukum

c)

Tidak main hakim sendiri

d)

Menghormati proses peradilan

e)

Mematuhi keputusan pengadilan

15.

Pengakuan dan jaminan bagi setiap warga negara terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan disebabkan oleh....

a)

Jenis hukum yang berlaku

b)

Tempat hukum itu diterapkan

c)

Tingkat pendidikan seseorang

d)

Sifat hukum yang melindunginya

e)

Kedudukan sama di hadapan hukum

16.

Polisi mengumpulkan berkas perkara yang diperoleh dari keterangan saksi dan barang bukti. Berkas-berkas tersebut kemudian dilimpahkan kepada....

a)

Pengadilan tata usaha negara

b)

Pengadilan negeri

c)

Pengadilan tinggi

d)

Kejaksaan negeri

e)

Kejaksaan tinggi

17.

Bentuk upaya negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negara adalah....

a)

Pelaksanaan persidangan dilakukan dengan sangat sederhana

b)

Negara tidak menyelenggarakan peradilan bagi warga miskin

c)

Proses pengadilan dilakukan dengan biaya ringan

d)

Hakim mempercepat pelaksanaan persidangan

e)

Hakim menjatuhkan sanksi yang ringan

18.

Para pihak yang bersidang membacakan replik dan duplik. Pengacara dan jaksa menyerahkan barang bukti dan alat bukti kepada majelis hakim. Proses tersebut dikenal dengan nama....

a)

Pemeriksaan

b)

Penyelidikan

c)

Penuntutan

d)

Penahanan

e)

Penyidikan

19.

Adanya perlindungan hak-hak kepada pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa....

a)

Kejahatan dan kebaikan senantiasa ada

b)

Penegakan hukum di Indonesia masih lemah

c)

Aparat penegak hukum melindungi oknum pelaku kejahatan

d)

Sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia

e)

Pelaku kejahatan mempunyai kuasa terhadap hukum di Indonesia

20.

Upaya perlindungan hukum tindak kejahatan kepada anak dapat dilakukan dengan cara....

a)

Melakukan program keluarga berencana (KB)

b)

Mewajibkan kepada ibu mengurusi anaknya sendiri

c)

Pembuatan undang-undang tentang jaminan hak-hak anak

d)

Menitipkan anak-anak di tempat penitipan anak yang aman

e)

Meminta keluarga memperhatikan semua anggota keluarga

21.

Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah …

a)

Polisi menggunakan jalur busway

b)

Membayar pajak tepat pada waktunya

c)

Membuang sampah pada tempatnya

d)

Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya

22.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengab orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan disebut....

a)

Perdata

b)

Pidana

c)

Dagang

d)

Formal

23.

Pengadilan tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia adalah....

a)

MA

b)

MK

c)

KY

d)

Pengadilan Tinggi

24.

MA, MK, KY termasuk dalam lembaga

a)

Eksekutif

b)

Yudikatif

c)

Legislatif

d)

Moneter

25.

Mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi manusia merupakan tujuan dari....

a)

Hak warga negara

b)

UUD

c)

Pemerintah

d)

Perlindungan hukum

26.

Sesuatu yang dirasakan seimbang, Pantas sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas,nyaman,dan adil disebut.................

a)

Perlindungan

b)

Penegakan

c)

Keadilan

d)

Kedamaian

27.

Kegunaan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah...........

a)

Mengatur kewajiban rakyat

b)

Sarana dalam mencapai kesepakatan

c)

Mengatur hak warga negara

d)

Menciptakan ketertiban dalam masyarakat

e)

Mengatur hubungan antarwarga negara

28.

Berikut ini yang Bukan termasuk unsur-unsur hukum adalah.......

a)

Bersifat lemah

b)

Mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat

c)

Diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

d)

Bersikap memaksa

e)

Sanksi terhadap pelanggarannya bersifat tegas

29.

Berikut yang termasuk landasan Konstitusional perlindungan hukum di Indonesia adalah.....

a)

Pancasila

b)

UUD NRI 1945

c)

Peraturan Presiden

d)

Tap. MPR

e)

Undang- Undang

30.

Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara.......

a)

menentang perintah yang berlaku

b)

Berbuat main hakim sendiri

c)

Membuat keresahan dalam masyarakat

d)

Memantau pejabat pemerintahan

e)

Melaporkan perbuatan korupsi pada pihak yang berwenang

31.

Berikut ini merupakan ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum, Kecuali......

a)

Tidak Menyinggung Perasaan orang lain

b)

Tidak disenangi masyarakat

c)

Mencerminkan sikap patuh pada hukum

d)

Menciptakan Kesadaran Hidup

e)

Tidak Menimbulkan Kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain

32.

Berikut ini yang tidak termasuk tujuan hukum adalah......

a)

mencapai keadilan

b)

memperoleh kekuasaan

c)

mencapai ketertiban

d)

mencapai perdamaian

e)

menjamin kepastian hukum

33.

Berikut yang Bukan termasuk ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum adalah.........

a)

bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku

b)

tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain

c)

tidak menyinggung perasaan orang lain

d)

menghormati hak-hak orang lain

e)

menganggu ketertiban mayarakat

34.

Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat disebut....

a)

jaksa

b)

hakim

c)

polisi

d)

pengacara

35.

menurut bentuknya hukum terbuntuk menjadi dua yaitu..

a)

A.hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

b)

B.hukum lisan dan hukum tulisan

c)

C.hukum verbal dan hukum non verbal

d)

D.hukum asli dan hukum palsu

36.

Dampak dari perlindungan dan penegakan hukum adalah...

a)

A.tegaknya kemasyarakatan

b)

B.keharmonisan rumah tangga

c)

C.tegaknya supremasi hukum

d)

D.tegaknya toleransi antar masyarakat

37.

Pengadilan tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia adalah..

a)

A. Mahkamah Agung

b)

B. Mahkamah Konstitusi

c)

C. Komisi Yudisial

d)

D. Pengadilan Tinggi

38.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara ditingkat pertama dan ditingkat banding antara orang – orang Islam dalam hal perkawinan, warisan, wasiat hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Ini adalah masalah yang termasuk dalam salah satu peranan lembaga – lembaga peradilan diantaranya …………

a)

Peradilan umum

b)

Peradilan tata usaha negara

c)

Peradilan militer

d)

Peradilan agama

e)

Peradilan negeri

39.

Keseluruhan peraturan hukum yang dibuat oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia berpedoman pada.....

a)

Ketetapan MPR

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Undang Undang

d)

Intruksi Pesiden

e)

UUD 45

40.

Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi adalah wewenang dari ...

a)

BPK

b)

KPK

c)

jaksa

d)

hakim

e)

polisi

41.

Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum?

a)

Daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang untuk mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup

b)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya

c)

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pemerintah

d)

Perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara

42.

Apa yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999?

a)

Perlindungan hukum terhadap konsumen

b)

Perlindungan hukum terhadap hak cipta

c)

Perlindungan hukum terhadap paten

d)

Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman

43.

Apa yang menjadi tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia?

a)

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

b)

Melakukan penuntutan dan putusan pengadilan

c)

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

d)

Melakukan pencegahan tindak pidana korupsi

44.

Apa yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia?

a)

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

b)

Melakukan penuntutan dan putusan pengadilan

c)

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

d)

Melakukan pencegahan tindak pidana korupsi

45.

Apa yang menjadi tugas dan wewenang Hakim?

a)

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

b)

Melakukan penuntutan dan putusan pengadilan

c)

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

d)

Mengadili perkara menurut hukum

46.

Apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi?

a)

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

b)

Melakukan penuntutan dan putusan pengadilan

c)

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

d)

Melakukan pencegahan tindak pidana korupsi

47.

Apa yang menjadi persyaratan untuk menjadi advokat?

a)

Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, memiliki ijazah sarjana hukum, dan tidak pernah dipidana

b)

Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, memiliki ijazah sarjana hukum, dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara

c)

Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, memiliki ijazah sarjana hukum, dan lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat

d)

Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, memiliki ijazah sarjana hukum, dan telah magang selama dua tahun pada kantor advokat

48.

Apa yang menjadi tugas advokat?

a)

Membuat dan mengajukan gugatan, memberi pembuktian, dan mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkara

b)

Membuat dan mengajukan gugatan, memberi pembuktian, dan memeriksa tanda pengenal diri

c)

Membuat dan mengajukan gugatan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan memeriksa tanda pengenal diri

d)

Membuat dan mengajukan gugatan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara

49.

Apa yang menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi?

a)

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

b)

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

c)

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

d)

Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

50.

Apa yang menjadi asas dalam menjalankan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi?

a)

Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum

b)

Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas

c)

Kepastian hukum, keterbukaan, kepentingan umum, proporsionalitas

d)

Keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas