wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Salinan PPPK PBJ

Total questions: 92

Worksheet time: 46mins

Name
Class
Date
1.
Pihak yang perlu dipertimbakan untuk dilibatkan oleh PA dalam peningkatan kualitas perencanaan PBJ adalah:
a)
KPA
b)
Konsultan Perencana
c)
APIP
d)
Sekretaris Daerah
2.
Yang bukan termasuk ruang lingkup perencanaan pengadaan adalah:
a)
Anggaran Pengadaan
b)
Identifikasi PBJ
c)
Penetapan Dokumen Pemilihan
d)
Penetapan Cara Pengadaan
3.
Pelaku pengadaan yang tidak terlibat dalam tahap perencanaan pengadaan adalah:
a)
PPK
b)
Pokja Pemilihan
c)
KPA
d)
PA
4.
Dalam melakukan riviu kebutuhan barang/jasa, manakah yang tidak termasuk hal yang bahas adalah:
a)
Lokasi
b)
Komponen
c)
Manfaat
d)
Kelebihan
5.
Pembuatan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Organisasi termasuk jenis pengadaan:
a)
Barang
b)
Konsultan
c)
Konstruksi
d)
Jasa Lainnya
6.
KAK sering dipakai untuk menyatakan syarat dan kondisi yang harus dipenuhi dari suatu pekerjaan yang berkaitan dengan:
a)
Barang
b)
Konstruksi
c)
Jasa Konsultansi
d)
Jasa Lainnya
7.
Pelaku pengadaan yang menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis/KAK adalah:
a)
Disusun PA/KPA, ditetapkan PPK
b)
Disusun PA/KPA, ditetapkan PA/KPA
c)
Disusun PPK, ditetapkan PPK
d)
Disusun dan ditetapkan Konsultan
8.
Hal berikut yang harus diperhatikan dalam menyusun Spesifikasi Teknis/KAK, kecuali:
a)
Penggunaan produk dalam negeri
b)
Produk bersertifikat SNI
c)
Produk dengan harga paling murah
d)
Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri
9.
Karakter barang sederhana adalah dibawah ini kecuali:
a)
Rutin digunakan
b)
Tersedia di pasar
c)
Tersedia di toko online khusus
d)
jasa yang tidak kompleks
10.
Salah satu spesifikasi proses dari pekerjaan konsultan perorangan adalah:
a)
Kualifikasi tenaga ahli
b)
Kewajiban membuat laporan
c)
Laporan hasil survei
d)
Gambar desain
11.
Yang termasuk dalam jenis perkiraan harga:
a)
Harga Kontrak
b)
Harga Penawaran
c)
Harga Negosiasi
d)
Anggaran PBJ
12.
Informasi yang dapat digunakan sumber penyusunan HPS adalah berikut, kecuali:
a)
Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
b)
Harga Pasar termasuk rabat
c)
Info biaya di luar negeri
d)
Engineering Estimate
13.
Kondisi pasar dimana terdapat banyak penyedia dengan sedikit pembeli disebut:
a)
Persaingan sempurna
b)
Monopoli terbatas
c)
Oligopoli/oligopsoni
d)
Olipgopsoni
14.
Kondisi pasar dimana terdapat sedikit penyedia dengan sedikit pembeli disebut:
a)
Persaingan sempurna
b)
Monopoli terbatas
c)
Oligopoli/oligopsoni
d)
Olipgopsoni terbatas
15.
Salah satu pilihan strategi yang dapat diambil apabila dihadapkan dengan pasar monopoli adalah:
a)
Melibatkan aparat penegak hukum
b)
Melibatkan pemangku kepentingan lain
c)
Melakukan kontrak jangka pendek
d)
Menunggu kondisi pasar berubah
16.
Harga yang digunakan sebagai standar harga adalah berikut, kecuali:
a)
PMK tentang Standar Biaya Masukan
b)
PMK tentang Standar Biaya Keluaran
c)
Peraturan Gubernur tentang SSH
d)
Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Penyusunan HPS
17.
Paket pengadaan yang kontraknya dapat menggunakan SPK adalah …..
a)
Pengadaan Benih jagung dengan nilai 250 juta rupiah.
b)
Pengadaan renovasi ruangan dengan nilai 132 juta rupiah.
c)
Pengadaan Konsultan IT System dengan nilai 198 juta rupiah..
d)
Pengadaan Komputer melalui E-Purchasing dengan nilai 165 juta rupiah.
18.
Paket pengadaan yang kontraknya dapat menggunakan SPK adalah …..
a)
Pengadaan Benih jagung dengan nilai 250 juta rupiah.
b)
Pengadaan renovasi ruangan dengan nilai 132 juta rupiah.
c)
Pengadaan Konsultan IT System dengan nilai 198 juta rupiah..
d)
Pengadaan Komputer melalui E-Purchasing dengan nilai 165 juta rupiah.
19.
Nama Paket Pekerjaan berada di dalam bagian …. di dalam SPK.
a)
Bagian Pendahuluan
b)
Bagian isi
c)
Bagian penutup
d)
Syarat-Syarat Khusus Kontrak
20.
Suatu proses pengujian dan pemeriksaan terhadap suatu produk/hasil untuk meyakinkan bahwa produk tersebut sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan dan menghasilkan data yang valid adalah pengertian dari …. (BMP 2 Hal 58)
a)
Atestasi
b)
Administrasi
c)
Verifikasi
d)
Validasi
21.
Pelaku pengadaan yang berperan di dalam finaliasi dokumen kontrak dan penandatangan dokumen kontrak adalah…..
a)
Pengguna Anggaran
b)
Pejabat Pengadaan
c)
Pokja Pemilihan
d)
PPK
22.
Yang berhak menandatangani kontrak dari pihak penyedia adalah ……. (BMP 2 Hal 66)
a)
Direktur Utama
b)
Manager Purchasing
c)
Manager Pemasaran
d)
Finance Supervisor
23.
Yang BUKAN merupakan kriteria dan jenis Barang/Jasa untuk Pekerjaan Sederhana dan Tersedia di Pasar adalah …..
a)
Memiliki risiko tinggi
b)
Memiliki variasi harga di pasaran yang tidak terlalu tinggi
c)
Spesifikasi barang/jasa jelas dan bersifat standar (tersedia di pasar).
d)
Diperlukan untuk kebutuhan operasional yang bersifat rutin
24.
Yang BUKAN merupakan Instrumen Pengendalian Kontrak untuk pekerjaan sederhana adalah …. (bmp 2 hal 87)
a)
Jadwal Rencana Pelaksanan Pekerjaan
b)
Sertifikat Garansi
c)
Daftar SIMAK
d)
Surat Perintah Mulai Kerja
25.
Grafik yang dikembangkan atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar kegiatan sejak awal hingga akhir kegiatan disebut….
a)
Kurva T
b)
Kurva S
c)
Diagram Batang
d)
Diagram Vein
26.
Permasalahan kontrak terkait dengan kuantitas contohnya adalah…..
a)
Adanya keterlambatan pengiriman barang/penyelesaian pelaksanaan pekerjaan
b)
Adanya pembengkakan nilai kontrak dikarenakan perencanaan pekerjaan yang kurang tepat
c)
Waktu yang tidak memenuhi dibanding beban kerja serta adanya penundaan pelaksanaan pekerjaan
d)
Volume hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak
27.
Pembayaran pekerjaan berdasarkan tahapan pekerjaan disebut dengan pembayaran.
a)
Bulanan
b)
Termin
c)
Sekaligus
d)
Uang Muka
28.
Pembayaran pekerjaan lebih tepat digunakan untuk pekerjaan yang singkat waktu pengerjaannya atau sekali saja pembayarannya setelah prestasi pekerjaan telah mencapai 100%.
a)
Bulanan
b)
Termin
c)
Sekaligus
d)
Uang Muka
29.
Pembayaran pekerjaan Prestasi yang dilakukan setiap bulan akan menjadi dasar pembayaran.
a)
Bulanan
b)
Termin
c)
Sekaligus
d)
Uang Muka
30.
Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam membuat BAST Hasil Pekerjaan salah satunya adalah…..
a)
Justifikasi teknis
b)
SPMK
c)
Diagram batang
d)
SPPBJ
31.
Instrumen yang digunakan sebagai instrumen pemeriksaan berupa ….
a)
BAST
b)
Daftar Simak
c)
RAB
d)
SPMK
32.
Yang BUKAN isi dari BAST adalah….
a)
Nama paket pengadaan barang/jasa
b)
Penandatangan
c)
Nomor referensi kontrak dokumen
d)
Tagihan dari penyedia
33.
Masa pemeliharaan untuk pekerjaan permanen paling singkat adalah selama…..
a)
1 bulan
b)
3 bulan
c)
6 bulan
d)
4 bulan
34.
Masa pemeliharaan untuk pekerjaan semi permanen paling singkat adalah selama…..
a)
1 bulan
b)
3 bulan
c)
6 bulan
d)
4 bulan
35.
Pengendalian kontrak merupakan tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan setelah….
a)
Dokumen kontrak di tandatangani oleh kedua belah pihak
b)
Rancangan kontrak selesai dibahas
c)
Pemaparan rancangan kontrak
d)
SPPBJ di verifikasi oleh PPK
36.
Evaluasi kinerja diharapkan dapat memberitahukan hal-hal berikut, KECUALI…. .
a)
Seberapa baik pekerjaan dilaksanakan
b)
Apakah pengguna puas
c)
Apakah penyedia puas
d)
Apakah tujuan tercapai
37.
Mengenal apakah tim pelaksana penyedia bekerja dengan kinerja tinggi atau rendah merupakan ….
a)
Manfaat dari evaluasi kinerja
b)
Kebijakan evaluasi kinerja
c)
Etika evaluasi kinerja
d)
Varian evaluasi kinerja
38.
Pernyataan yang benar dari metode kategori adalah….
a)
Metode ini lebih kualitatif dibandingkan metoda lainnya
b)
Faktor-faktor yang diperhitungkan mempengaruhi 2 area kinerja
c)
Penilaian akhir dilakukan pada awal periode evaluasi
d)
Metode ini tidak dapat digunakan untuk pembelian atau pengadaan yang nilainya relatif rendah
39.
Evaluasi kinerja penyedia merupakan tugas dari…..
a)
PPK
b)
Pokja Pemilihan
c)
PP
d)
Tim Pelaksana Swakelola
40.
Di dalam evaluasi kinerja menurut peraturan lembaga nomor 4 tahun 2021, untuk bobot kualitas dan kuantitas diberikan bobot sebesar…..
a)
15%
b)
20%
c)
25%
d)
30%
41.
Berikut ini merupakan tujuan dilakukannya Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, kecuali:
a)
Memastikan barang tersedia di pasar
b)
Memastikan kualitas barang sesuai dengan kebutuhan
c)
memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunananggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersedian anggaranbelanja sesuai hasil persetujuan
d)
memastikan adanya pemenang pengadaan
42.
Berikut ini merupakan ruang lingkup proses reviu dokumen persiapan pengadaan:
a)
Kuantitas
b)
Kualitas
c)
Waktu
d)
Semua benar
43.
Reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan pada metode pengadaan :
a)
E-Purchasing dan/atau Toko Daring
b)
Tender Cepat
c)
Seleksi Konsultan Badan Usaha
d)
Penunjukan Langsung
44.
Pelaku pengadaan yang bertanggung jawab dalam melakukan reviudokumen persiapan pengadaan adalah :
a)
Pejabat Pembuat Komitmen
b)
Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan
c)
Kuasa Pengguna Anggaran
d)
Pengguna Anggaran
45.
Poin-poin yang penting dilakukan dalam proses reviu dokumen persiapan pengadaan antara lain:
a)
Reviu terhadap Dokumen Pembayaran
b)
Reviu terhadap Kualifikasi Pejabat Pengadaan
c)
Reviu terhadap Rencana Umum Pengadaan
d)
Reviu terhadap penerima manfaat
46.
Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai pengertian dokumen pengadaan, kecuali:
a)
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati semua pihak
b)
memuat informasi dan ketentuan bagi penawar untuk mempersiapkan dan mengajukan penawaran
c)
dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen alat ukur minat pasar
d)
memuat kebutuhan bulanan
47.
Pengadaan Langsung dengan Menggunakan Kuitansi atau Bukti Pembelian digunakan untuk :
a)
Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
b)
Pengadaan Jasa Konsultansi paling banyak paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
c)
Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
d)
Pekerjaan Konstruksi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
48.
Bagian dokumen pemilihan yang diisi oleh Pejabat Pengadan dengan cermat sesuai kriteria yaitu:
a)
Lembar Data Pemilihan
b)
Rancangan kontrak
c)
Instruksi Kepada Peserta
d)
Spesifikasi Teknis
49.
Pemberian Penjelasan dokumen Pemilihan pada metode Tender Cepat dilakukan:
a)
Kepada penyedia yang lulus kualifikasi
b)
Pada tahapan penyusunan dokumen pemilihan
c)
setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran
d)
Setelah batas akhir penyampaian penawaran
50.
Pokja Pemilihan diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran, kecuali:
a)
terjadi keadaan yang di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya
b)
terjadi gangguan teknis
c)
perubahan Dokumen Tender Cepat yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran harga
d)
ada 3 (tiga) peserta yang menyampaikan harga penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran harga
51.
Pada umumnya pihak dalam proses evaluasi yang bertanggung jawab dalam menilai/mengevaluasi penawaran adalah:
a)
PPK
b)
Pengelola Pengadaan
c)
Penyedia
d)
Tenaga Ahli
52.
Pembagian unsur menjadi sub unsur atau bahkan sub sub unsur dapat dilakukan apabila:
a)
Memudahkan memberikan nilai.
b)
Mendapatkan nilai yang lebih akurat.
c)
Memperkecil perbedaan hasil penilaian di antara para evaluator.
d)
Tertuang dalam dokumen pengadaan
53.
Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat sebagai berikut, kecuali:
a)
Tanda Tangan PPK
b)
Tangga dibuatnya berita Acara
c)
Kriteria Evaluasi
d)
hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi
54.
yang bukan termasuk dalam persyaratan administrasi/legalitas adalah :
a)
Izin Usaha
b)
Akta Pendirian
c)
Pengalaman Sejenis 1 tahun Terakhir
d)
NIB
55.
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Pada Pengadaan Langsung dilakukan oleh:
a)
KPA
b)
Pejabat Pengadaan
c)
Pokja Pemilihan
d)
Staf UKPBJ
56.
Hal-Hal yang harus dimuat dalam Berita Acara Pengadaan Langsung kecuali:
a)
Tanggal dibuatnya Berita Acara
b)
Nama dan alamat PPK
c)
total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi
d)
unsur-unsur yang dievaluasi
57.
Pada pengadaan langsung, evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode
a)
Sistem Gugur
b)
Sistem Nilai
c)
Ambang batas
d)
Kombinasi
58.
Proses interaksi antara para pihak sehingga terjadi kesepakatan disebut dengan :
a)
Penyampaian Penawaran
b)
Klarifikasi
c)
Negosiasi
d)
Pembuktian Kualifikasi
59.
Klarifikasi dan Negosiasi dapat dilakukan pada beberapa aspek berikut, kecuali:
a)
Administrasi
b)
Teknis
c)
Harga
d)
Biaya
60.
Dalam rangka mengimplementasikan pengadaan yang akuntabel, dokumen yang dihasilkan setelah adanya proses klarifikasi dan negosiasi adalah :
a)
Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
b)
Berita Acara Hasil Pemilihan
c)
Berita Acara Evaluasi Penawaran
d)
Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
61.
Pada proses pengadaan langsung, para pihak yang berkewajiban melakukan proses klarifikasi dan negosiasi adalah :
a)
Pejabat Pengadaan dan PPK
b)
Penyedia dan Pejabat Pengadaan
c)
PPK dan PA/KPA
d)
Penyedia dan PPK
62.
Klarifikasi dan negosiasi dilakukan terhadap item-item pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari rincian HPS dilakukan terhadap jenis kontrak :
a)
Lumsum
b)
Terima Jadi
c)
Harga Satuan
d)
Kontrak Payung
63.
Anda bekerja di Dinas Pertanian kota ABC. UKPBJ di lingkungan Anda sangat memanfaatkan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Cara pemanfaatan katalog elektronik ialah….
a)
Melalui E-Purchasing
b)
Melalui e-marketplace
c)
Melalui e-vendor management
d)
Melalui e-green product
64.
Yang tidak termasuk dalam kategori katalog elektronik adalah ….
a)
katalog elektronik nasional
b)
katalog elektronik sektoral
c)
katalog elektronik lokal
d)
katalog elektronik regional
65.
Universitas Negeri X membutuhkan 100 buah komputer. Dalam pelaksanaan pengadaannya PPK memberikan spesifikasi dengan mencantumkan merek yang diinginkan. Menurut anda, hal ini…
a)
Tidak diperbolehkan
b)
Diperbolehkan jika pembelian dilakukan melalui katalog elektronik
c)
Diperbolehkan jika pembelian dilakukan melalui tender
d)
Tidak diperbolehkan jika pembelian dilakukan melalui toko daring
66.
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia. Yang TIDAK termasuk dalam E-marketplace ialah...
a)
Surat Elektronik
b)
Katalog elektronik
c)
Toko Daring
d)
Pemilihan Penyedia
67.
Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Penyedia yang dapat menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan, maka untuk mendapat harga barang/jasa terbaik dapat dilakukan:
a)
Negosiasi
b)
Mini Kompetisi
c)
Competitive Catalogue
d)
Semua benar
68.
Pemerintah Kota A memiliki program “ Water Front City” yaitu mengubah paradigma masyarakat dari sungai sebagai halaman belakang menjadi sungai sebagai halaman depan kota. Permasalahannya di pinggir Sungai yang mengalir sepanjang Kota A banyak berdiri rumah tidak layak huni (gubuk). Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Kota A membuat program perbaikan rumah tidak layak huni dengan alokasi anggaran TA 2020 sebesar Rp. 2 M. Berdasarkan kondisi diatas, cara pengadaan yang paling tepat digunakan ialah….
a)
Melalui penyedia dengan metode tender karena nilai paket diatas Rp. 200 juta
b)
Melalui Swakelola Tipe IV kepada Kelompok Masyarakat
c)
Melalui Penyedia dengan metode pemilihan penunjukan langsung
d)
Melalui Swakelola Tipe III kepada Organisasi Kemasyarakatan
69.
Kegiatan Swakelola perlu perencanaan yang baik agar mendapatkan hasil yang optimal. Sebutkan salah satu kegiatan yang dilakukan pada rahap perencanaan Swakelola adalah
a)
Penetapan Tipe Swakelola
b)
Penetapan Penyelenggara Swakelola
c)
Penetapan Rencana Kegiatan
d)
Reviu spesifikasi teknis/KAK
70.
Kementerian A akan mengembangkan vaksin dalam rangka penanganan pandemi covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 dengan anggaran Rp. 34 Milyar. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut memerlukan tenaga ahli dan fasilitas Pergurun Tinggi Negeri (PTN). Cara pengadaan yang paling tepat untuk kondisi tersebut ialah….
a)
Secara Swakelola Tipe II dengan PTN
b)
Secara Seleksi Jasa Konsultansi
c)
Secara Swakelola Tipe I oleh instansi pemilik anggaran
d)
Secara Swakelola Tipe III
71.
Apa sumber informasi yang digunakan untuk menyusun RAB Swakelola yang menggunakan dana APBN ?
a)
SBM Menteri Keuangan
b)
Daftar honor dari asosiasi konsultan
c)
Harga satuan Kepala Daerah Setempat
d)
Harga satuan Kontrak Sebelumnya
72.
Komponen biaya dalama RAB pekerjaan Swakelolla terdiri honor, bahan/materi/peralatan, jasa lainnya dan jasa konsultan (jika diperlukan). Komponen biaya yang tidak boleh dalam RAB pekerjaan Swakelola adalah
a)
Honor tim penyelenggara Swakelola
b)
Biaya perjalanan
c)
Biaya jasa lainnya
d)
Keuntungan pelaksana
73.
Dinas Lingkungan Hidup kota A membutuhkan “ Penelitian kualitas air sungai yang melintasi Kota A ”. Pada Tahun Anggaran 2020 telah menganggarkan sebesar Rp. 400 juta untuk melakukan penelitian tersebut. Hasil survey lapangan diperoleh bahwa pihak yang mampu melaksanakan adalah Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan telah dibuat kesepakatan kerjasama antara PA/KPA Dinas Lingkungan Hidup Kota A dengan Rektor Perguruan Tinggi. Langkah berikutnya adalah pembentukan tim penyelenggara Swakelola. Penetapan penyelenggara Swakelola yang benar ialah…
a)
Tim penyelenggaran sepenuhnya dari Perguruan Tinggi Negeri
b)
Tim Persiapan dan Tim Pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup, Tim pelaksana dari Perguruan Tinggi
c)
Tim Persiapan dari Dinas Pendidikan, Tim pelaksana dan Tim Pengawas dari Perguruan Tinggi Negeri
d)
Tim Penyelenggara Swakelola dari Dinas Pendidikan
74.
Ditahap persiapan Swakelola ada beberapa dokumen yang harus di siapkan oleh Tim Persiapan dan di tetapkan oleh PPK. Salah satu dokumen yang di siapkan ialah….
a)
Jadwal Pelaksanaan
b)
Penetapan Tipe Swakelola
c)
Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
d)
Laporan Swakelola
75.
Untuk Swakelola Tipe II/III/IV diperlukan Kontrak Swakelola. Pihak yang menandatangani Kontrak Swakelola Tipe IV yaitu….
a)
PPK dan Ketua Tim Pelaksana
b)
PA/KPA dengan Ketua Tim Pelaksana
c)
PPK dengan Ketua Pokmas
d)
PA/KPA dengan Ketua Pokmas
76.
Kemeneterian A memiliki program pemberian bantuan hukum gratis kepada mesyarakat tidak mampu (miskin) yang sedang mengalami kasus hukum. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut memerlukan partisipasi oganisasi masyarakat yang bergerak dibidang bantuan hukum. Hasil survey lapangan ternyata ada beberpa Lembaga bantuan hukum yang mampu melaksanakan kegiatan tersbut. Tata cara pemilihan pelaksana Swakelola jika Ormas Lebih dari 1 yaitu….
a)
Sayembara dan kontes
b)
Meminta portofolio dan proposal
c)
Seleksi jasa konsultan hukum
d)
Kompetisi antara ormas
77.
Kementerian A akan berkerjasama dengan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan kajian potensi perluasan perdagangan antara Indonesia dengan nagara sahabat. Apa Langkah pertama yang harus dilekukan untuk mewujudkan kegiatan tersbut ?
a)
Membuat Kesepakatan Kerjasama
b)
Menentukan Tipe Swakelola
c)
Menyusun spesifikasi teknis/KAK
d)
Melakukan kegiatan swakelola
78.
Dinas KUKM Kota A melakukan Kontrak Swakelola Tipe II dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri untuk membuat database produk KUKM di wilayah Kota A. Dalam Pelaksanaan kegiatan tersebut LPM PTN membutuhkan tenaga ahli dari luar instansi LPM PTN. Bagaimana ketentuan pengguna tenaga ahli untuk Swakelola Tipe II ?
a)
Tidak diperbolehkan menggunanakan tambahan tenaga ahli dari luar instansi pelaksana
b)
Diperbolehkan menggunakan tambahan tenaga ahli maksimal 50 % dan sudah tertuang dalam kontrak Swakelola
c)
Diperbolehkan menggunakan tambahan tenaga ahli maksimal 40 % dan sudah tertuang dalam kontrak Swakelola
d)
Diperbolehkan menggunakan tambahan tenaga ahli maksimal 10 % dan sudah tertuang dalam kontrak Swakelola
79.
Pada pelaksanaan swakelola yang kontrak swakelolanya dilakukan antara PPK dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari K/L/PD lain, disebut Swakelola…
a)
Tipe I
b)
Tipe II
c)
Tipe III
d)
Tipe IV
80.
Pada pelaksanaan Swakelola Tipe IV, PPK menugaskan pegawai pada Instansi Penanggung Jawab Anggaran untuk melakukan….
a)
Tugas sebagai Tim Persiapan
b)
Pengawasan pekerjaan
c)
Mencatat progress kegiatan dan melaporkan kepada PPK
d)
Pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola
81.
Pada pelaksanaan Swakelola Tipe II, PPK melakukan pembayaran Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum pada….
a)
Kesepakatan Kerja Sama
b)
Hasil laporan dari Tim Pengawas
c)
Kontrak Swakelola
d)
Kerangka Acuan Kerja
82.
Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksaan Swakelola Tipe III, yaitu….
a)
Pengawasan dilakukan pada kemajuan pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi
b)
Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan, dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
c)
PPK melakukan kooordinasi dengan Ketua Tim Pelaksana untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan
d)
Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan
83.
Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota A melaksanakan pengadaan secara Swakelola Tipe IV dengan Kelompok Masyarakat di kelurahan Sungai Besar untuk program renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 5 unit rumah senilai Rp. 200 juta dengan waktu selama 2 bulan yaitu 1 Oktober sd 30 November 2019. Hasil pengawasan oleh tim pengawas pada tanggal 28 November 2019 ditemukan adanya keterlambatan yaitu 1 unit rumah belum selesai dikerjakan oleh kelompok masyarakat sementara bahan bangunan sudah tersedia dilokasi pekerjaan (material on site), Tim pengawas melaporkan kepada PPK dan Ketua Pokmas. Atas temuan hasil pengawasan ini, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh PPK ialah….
a)
Melakukan Pemutusan Kontrak
b)
Melakukan pemberian kesempatan
c)
Memberikan sanksi daftar hitam
d)
Mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak
84.
Kelurahan Kuningan di Kota D melaksanakan Program Alokasi Dana Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 yaitu kegiatan pembangunan paving blok sepanjang 100 meter lebar dua meter di pemukiman warga dengan alokasi anggaran TA sebesar Rp. 150 juta yang dilaksanakan secara Swakelola Tipe IV dengan Kelompok Masyarakat selama dua bulan. Hasil pemeriksaan Tim Pengawas ditemukan adanya ketidaksesuian spesifikasi teknis di kontrak dengan pekerjaan terpasang. Dalam kontrak panjang 100 meter dan lebar dua meter dan hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan panjang 95 meter dan lebar dua meter berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi lapangan, volume pekerjaan yang bisa dilaksanakan maksimal 95 meter. Pengawasan telah dilaporkan ke PPK dan Ketua Kelompok Masyarakat. Tindakan yang tepat dilakukan oleh PPK terhadap laporan tersebut ialah…
a)
Membatalkan kontrak swakelola
b)
Melakukan adendum kontrak
c)
Memberikan surat peringatan
d)
Melaporkan ke Aparat Penegak Hukum
85.
Yang TIDAK termasuk manfaat dilakukannya pengawasan bagi PPK, yaitu….
a)
Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
b)
Mencegah dilakukannya perubahan metode pemilihan
c)
Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
d)
Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.
86.
Tim Pengawasan melaporkan hasil pengawasan pekerjaan Swakelola kepada…
a)
PA
b)
KPA
c)
PPK
d)
Pokja Pemilihan
87.
Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk….
a)
Menghentikan pekerjaan
b)
Mengambil tindakan korektif
c)
Memutuskan kontrak dengan pelaksana Swakelola
d)
Melakukan pemberian sanksi kepada pelaksana Swakelola
88.
Penyampaian hasil pekerjaan PBJ secara Swakelola Tipe II diserahkan oleh Tim Pelaksana kepada….
a)
PA/KPA
b)
PPK
c)
Pimpinan Kelompok Masyarakat
d)
Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
89.
Setelah pekerjaan selesai 100% pada pekerjaan Swakelola, maka sebagai bukti serah terimanya diberikan dokumen berupa….
a)
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
b)
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
c)
Berita Acara Pengawasan
d)
Berita Acara Persiapan Kontrak
90.
Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh…
a)
Tim Perencana
b)
Tim Persiapan
c)
Tim Pelaksana
d)
Tim Pengawas
91.
Penyerahan pekerjaan secara Swakelola yang telah diberikan kepada PPK melalui proses pemeriksaan sebelumnya, selanjutnya PPK menyerahkan pekerjaan tersebut kepada…
a)
Ketua Tim Pelaksana
b)
PA/KPA
c)
Tim Pengawas
d)
Pokja Pemilihan
92.
Hasil pemeriksaan pekerjaan setelah dilakukannya penyerahan pekerjaan kepada PPK dituangkan dalam….
a)
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
b)
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan
c)
Berita Acara Hasil Pengawasan Pekerjaan
d)
Berita Acara Persiapan Kontrak Pekerjaan