Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quizz Hukum

Total questions: 100

Worksheet time: 47mins

Name
Class
Date
1.

Dasar hukum perma yang pertama kali yang mengatur terkait  pendaftaran perkara secara elektronik yaitu

a)

Perma No 1 tahun 2019

b)

Perma No 2 tahun 2019

c)

Perma No 7 tahun 2022

d)

Perma No 3 tahun 2022

2.

Berikut adalah layanan dalam E-Court, kecuali

a)

E-Filing

b)

E-Skum

c)

E-Summons

d)

E-Legal

3.

Petunjuk teknis dari Pema No 1 tahun 2019 adalah …

a)

128/KMA/SK/VIII/2019

b)

129/KMA/SK/VIII/2019

c)

130/KMA/SK/VIII/2019

d)

131/KMA/SK/VIII/2019

4.

Perma yang mengatur terkait perubahan Perma No 1 tahun 2019 adalah

a)

Perma No 4 tahun 2022

b)

Perma No 5 tahun 2022

c)

Perma No 6 tahun 2022

d)

Perma No 7 tahun 2022

5.

Petunjuk teknis dari Perma No 7 tahun 2022 adalah

a)

SK KMA No 363/KMA/SK/X/2022

b)

SK KMA No 363/KMA/SK/XI/2022

c)

SK KMA No 363/KMA/SK/XII/2022

d)

SK KMA No 363/KMA/SK/IX/2022

6.

Dalam melakukan pendaftaran  bagi pengguna lain perseorangan, syarat yang harus dimiliki oleh pengguna lain perseorangan adalah …

a)

KTP atau KK

b)

KTP atau Paspor

c)

KTP atau SIM

d)

KTP atau KTA/NIP

7.

Pengguna akan mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara dan dapat membayar biaya melalui e - payment atau yang biasa disebut e-SKUM , SKUM sendiri kepanjangannya adalah…

a)

Surat Keterangan Untuk Membayar

b)

Surat Kepentingan Untuk Membayar

c)

Surat Keperluan Untuk Membayar

d)

Surat Kuasa Untuk Membayar

8.

Panggilan sidang harus dikirim kepada tergugat paling lambat …. Hari sebelum hari sidang

a)

3 hari

b)

6 hari

c)

7 hari

d)

14 hari

9.

Kepanjangan HIR adalah…

a)

HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT

b)

HERZIEEN INLANDSCH REGLEMENT

c)

HERTZIEN INLANDSCH REGLEMENT

d)

HERTZIEN INLANDSCH REGLEMEN

10.

Dalam HIR Ketua Majelis menetapkan hari sidang tidak boleh kurang dari … hari

a)

3 hari

b)

6 hari

c)

7 hari

d)

14 hari

11.

Berikut adalah dasar hukum terkait mediasi kecuali

a)

Perma No 1 tahun 2008

b)

Perma No 1 tahun 2012

c)

Perma No 1 tahun 2016

d)

108/KMA/SK/VI/2016

12.

Apabila salah satu pihak tidak memiliki Domisili Elektronik, maka pemanggilan/Pemberitahuan disampaikan melalui ? sebutkan berdasarkan dasar hukum nya

a)

Surat Tercatat Pasal 16 Ayat (2) Perma No 7 Tahun 2022

b)

Surat Tercatat Pasal 17 Ayat (2) Perma No 7 Tahun 2022

c)

Surat Tercatat Pasal 18 Ayat (1) Perma No 7 Tahun 2022

d)

Surat Tercatat Pasal 19 Ayat (1) Perma No 7 Tahun 2022

13.

13. Apabila terdapat perubahan/perbaikan gugatan/permohonan diajulan melalui SIP paling lambat ….. Sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban

a)

2 hari

b)

  1. 3 hari

c)

4 hari

d)

5 hari

14.

Dokumen yang disampaikan melalui SIP selama persidangan elektronik dibuat dalam format …

a)

PDF dan RTF

b)

PDF dan Word

c)

RTF dan Word

d)

PPT dan PDF

e)

Excel dan PDF

15.

 Apakah Pihak Ketiga yang mengajukan gugatan intervensi harus memiliki akun sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain ?

a)

Harus

b)

Tidak harus

16.

 Dalam SK KMA No 363/KMA/XII/2022 pihak yang berperkara ingin mengajukan Upaya Hukum Banding dan pembayaran dapat melalui Aplikasi ….

a)

SIP

b)

SIPP

c)

E-Court

d)

E-Regis

17.

Berdasarkan SK 363/KMA/XII/2022, berapa lama waktu untuk mengajukan Permohonan banding?  setelah putusan tingkat pertama diucapkan

a)

7 Hari

b)

14 Hari

c)

21 Hari

d)

28 Hari

18.

Pembanding dapat megajukan memori banding paling lambat berapa hari ? terhitung setelah pernyataan banding diajukan

a)

7 Hari

b)

8 Hari

c)

9 Hari

d)

14 Hari

19.

Pembanding dapat mengajukan kontra memori banding kepada kepaniteraan pengadilan , kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada  pembanding melalui SIP paling lambat …. Hari

a)

1 Hari

b)

2 Hari

c)

3 Hari

d)

7 Hari

20.

Berapa lama waktu pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (inzage) berkas perkara banding melalui SIP selama …. Hari

a)

3 hari

b)

4 hari

c)

5 hari

d)

7 hari

21.

 Berapa lama waktu berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding paling lambat berapa hari ? sejak permohonan banding diajukan oleh pembanding ?

a)

21 hari

b)

28 Hari

c)

  1. 30 Hari

d)

  1. 35 hari

22.

Bagaimana penyemapaian relaas terkait upaya hukum, jika ada terbanding yang tidak menyetujui sidang secara elektronik?

a)

Disampaikan melalui surat tercatat

b)

Disampaikan secara langsung kepada terbanding

c)

isampaikan melalui fitur whatsapp

23.

 Berikut adalah berkas perkara Bundel A yang akan dikirim dalam Upaya Hukum Banding, kecuali…

a)

Surat Gugatan

b)

Penetapan Penunnjukan Majelis Hakim

c)

Dokumen Upaya Administratif

d)

Akta Banding

24.

Bagaimana jika ada kendala teknis yang mengakibatkan sidang tidak dapat dilanjutkan secara elektronik ?

a)

Sidang dilanjutkan secara manual

b)

Demi hukum, sidang di skors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir

25.

Berikut adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi yaitu

a)

Niaga, konsumen, KPPU, PMH

b)

Konsumen, Partai Politik, Agraria, Komisi Informasi

c)

PHI, Konsumen, Partai Politik, Komisi Informasi

d)

Niaga, waris, KPPU, PHI, Sengketa Konsumen

26.

Berikut adalah asas dalam Mediasi Eleketronik, kecuali …

a)

Akses terjangkau

b)

Aman

c)

Rahasia

d)

Adil

27.

Siapa yang menyediakan ruang virtual mediasi elektronik

a)

Pihak Penggugat

b)

Pihak Tergugat

c)

Para Pihak

d)

  1. Mediator

28.

Penetapan Hari persidangan perkara perdata diatur dalam

a)

122 HIR / 146 RBG

b)

122 HIR / 147 RBG

c)

122 HIR / 148 RBG

d)

120 HIR / 148 RBG

29.

Berikut adalah tata ururutan persidangan dalam perkara perdata tanpa adanya eksepsi kewenangan …

a)

Pembacaan Gugatan , keberatan , pembuktian , kesimpulan , pembacaan putusan

b)

Pembacaan Gugatan , Jawaban , Pembuktian , Kesimpulan , Pembacaan Putusan

c)

Pembacaan Gugatan , Jawaban , replik , duplik , kesimpulan , putusan

d)

  1. Pembacaan Gugatan , jawaban , replik , duplik , pembuktian , kesimpulan , pembacaan putusan

30.

Eksepsi dalam perkara perdata dijelaskan dalam pasal

a)

136 HIR

b)

137 HIR

c)

138 HIR

d)

139 HIR

31.

yang mengajukan perlawanan, bahwa tuntutannya belum sampai waktunya untuk diajukan, di antaranya oleh karma masih ada surat perjanjian yang belum dipenuhi:~atau oleh karena jangka waktunya belum terlewat atau oleh karena tergugat masih sedang berada di dalam waktu pertimbangan. Disebut sebagai eksepsi ?

a)

Declinatoire exeptie

b)

Dilatoire exeptie

c)

Paremptoire exeptie

d)

Patate Exeptie

32.

bahwa pengadilan tidak berkuasa mengadili atau bahwa tuntutan terhadapnya itu batal. disebut juga sebagai eksepsi

a)

Declinatoire exeptie

b)

Dilatoire exeptie

c)

Paremptoire exeptie

d)

Patate Exeptie

33.

yang mengajukan perlawanan mutlak terhadap tuntutan penggugat, misalnya karena perkaranya sudah usang atau daluwarsa, oleh karena yang digugat telah diberikan pembebasan dari utangnya, atau oleh karena telah diadakan perhitungan bayar-membayar atau oleh karena telah ada keputusan pengadilan yang tidak dapat digugat lagi.  Disebut sebagai eksepsi ?

a)

Declinatoire exeptie

b)

Dilatoire exeptie

c)

Paremptoire exeptie

d)

Patate Exeptie

34.

Replik dilakukan oleh

a)

Penggugat

b)

Tergugat

35.

Duplik dilakukan oleh

a)

Penggugat

b)

Tergugat

36.

164 HIR mengatur terkait alat bukti , alat bukti yang dimaksud adalah

a)

Surat, Keterangan Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpiuh

b)

Surat, Keterangan Ahli, Pengakuan, Persangkaan Sumpah

c)

Surat, Keterangan Saksi , Persangkaan, Keterangan, Sumpah

d)

Surat, Keterangan Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah

37.

Di dalam HIR Alat Bukti Surat Akta diatur di dalam pasal

a)

163 HIR

b)

165 HIR

c)

166 HIR

d)

  1. 167 HIR

38.

Unus testis nullus testis dalam HIR diatur di

a)

  1. 168 HIR

b)

  1. 169 HIR

c)

  1. 170 HIR

d)

  1. 171 HIR

39.

Terhadap Keterangan saksi yang di kecualikan di atur dalam HIR dalam Pasal

a)

144 HIR

b)

145 HIR

c)

146 HIR

d)

147 HIR

40.

Pasal 145 HIR mengatur terkait pengecuailan saksi, Berikut adalah keterangan saksi yang dikecualikan , kecuali …

a)

Siswa Sekolah Dasar Kelas II

b)

Adik kandung

c)

Suami/Istri yang sudah bercerai

d)

Teman / sahabat karib

41.

Persangkaan diatur dalam Pasal … HIR

a)

173 HIR

b)

174 HIR

c)

175 HIR

d)

177 HIR

42.

Persangkaan dibagi 2 jenis yaitu

a)

Persangkaan Subyektif dan Obyektif

b)

Persangkaan UU dan Persangkaan Hakim

c)

Persangkaan UU dan Persangkaan dari  Adat/Kebiasaaan

d)

Persangkaan Formil dan Materiil

43.

Persangkaan diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim

a)

Persangkaan UU

b)

Persangkaan Hakim

c)

Persangkaan Subyektif

d)

Persangkaan Obyektif

44.

 Pengakuan diatur dalam Pasal … HIR

a)

174 HIR

b)

175 HIR

c)

176 HIR

d)

177 HIR

45.

Pengakuan di bagi 2 macam yaitu …

a)

Pengakuan di Muka Hakim dan Pengakuan di dalam Persidangan

b)

Pengakuan di Luar Persidangan dan Pengakuan di Muka Hakim

c)

Pengakuan di dalam Persidangan dan Pengakuan di area persidangan

d)

Pengkuan di depan Penggugat / Tergugat dan Pengakuan di hadapan Hakim

46.

Sumpah diatur dalam Pasal …

a)

178 HIR

b)

179 HIR

c)

1940 BW

d)

1941 BW

47.

 Dalam Pasal 155 HIR, Sumpah dibagi 2 jenis yaitu

a)

Sumpah Memihak dan Sumpah Pemanggil

b)

Sumpah Decisoir dan Sumpah Suppletoir

c)

Sumpah Tambahan dan Sumpah Keberpihakan

d)

Sumpah Pelengkap dan Sumpah Tuntutan

48.

Kesimpulan dalam persidangan perdata diunggah oleh masing-masing Pihak dalam …

a)

SIPP

b)

E-Court

c)

E-Berpadu

d)

E- Sakip

49.

Putusan/Penetapan ditanda tangani oleh

a)

Ketua Majelis dan Panitera Pengganti

b)

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

c)

Majelis Hakim dan Panitera Sidang

d)

Ketua Majelis dan Panitera Sidang

50.

Putusan ketidakhadiran verstek dapat diajukan upaya perlawanan 14 hari setelah pemberitahuan diatur dalam

a)

124 HIR

b)

125 HIR

c)

128 HIR

d)

129 HIR

51.

Berikut jenis jenis Putusan yang ditinjau dari askep kehadiran para pihak

a)

Putusan Deklarator

b)

Putusan Konsitutif

c)

Putusan Contradictoir

d)

Putusan Provis

52.

 pernyataan hakim bahwa sah atau tidaknya perkawainan atau sah atau tidaknya ahli waris . Disebut dengan Putusan …

a)

Putusan Deklarator

b)

Putusan Konsitutif

c)

Putusan Kondemnator

d)

Putusan Provisi

53.

Menurut pasal 19 (2) KUHAP dikatakan bahwa Tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap

a)

Tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran

b)

Tersangka melakukan kejahatan Ringan

c)

Tersangka melakukan pelanggaran sedang

d)

Jawaban a b d benar

54.

Apakah dalam proses Penyidikan dapat dilakukan Resotratif justice? sebutkan dasar hukum yang mengaturnya …

a)

Ya, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021

b)

Ya, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021

c)

Ya, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021

d)

Ya, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021

55.

Apakah dalam tingkat penyelidikan dapat diupayakan RJ ? sebutkan berdasarkan dasar hukumnya …

a)

Bisa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 th 2021

b)

Bisa, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 th 2021

c)

Bisa, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 th 2021

d)

Bisa. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 th 2021

56.

Apakah perkara yang berdampak konflik sosial dapat dimasukan keadalam Persyaratan Umum : Materiil utk dilakukannya RJ berdasarkan  Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 th 2021 ?

a)

Ya

b)

Tidak Dapat

57.

Apakah perkara yang bukan berpotensi memecah belah bangsa dapat dikategorikan syarat matertiil berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 th 2021 ?

a)

Ya

b)

Tidak Dapat

58.

Persyaratan formil RJ dalam Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 th 2021 meliputi ?

a)

Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku,  kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba

b)

Pemenuhan hak-hak tersangka dan tanggung jawab, kceuali untuk Tindak Pidana Pencurian

c)

Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tidak Pidana Keasusilaaan

d)

Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana penganiayaan

59.

Apa dasar hukum bagi Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasakan Keadilan Restoratif?

a)

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020

b)

Peraturan Kejaksaan RI No. 14 tahun 2020

c)

Peraturan Kejaksaan RI No. 13 tahun 2020

d)

Peraturan Kejaksaan RI No. 12 tahun 2020

60.

Berikut adalah asas Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan, kecuali…

a)

Keadilan

b)

Kepentingan Umum

c)

Propoorsionalitas

d)

Professional

61.

Apakah tersangka yang sudah pernah melakukan tindak pidana , perkara tindak pidana yang baru dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI  No. 15 TAHUN 2020  Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ?

a)

Tidak Dapat

b)

Dapat

62.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 apakah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ?

a)

Dapat

b)

Tidak Dapat

63.

Apabila tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 dapat dikenakan RJ berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 ?

a)

Dapat

b)

Tidak Dapat

64.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020, Apakah dalam proses perdamaian dalam tingkat penuntutan harus dilaksanakan di kantor kejaksaan ? sebutkan berdasarkan dasar hukumnya ?

a)

Ya harus, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020

b)

Tidak harus, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020

c)

Ya harus, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020

d)

Tidak harus, Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020

65.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 proses perdaiaman dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama …… hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

21 hari

66.

Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama …

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

21 hari

67.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib menguatamakan pendekatan Keadilan Restoratf, diatur dalam …

a)

Pasal 4 ayat (1) UU No 11 tahun 2012

b)

Pasal 5 ayat (1) UU No 11 tahun 2012

c)

Pasal 6 ayat (1) UU No 11 tahun 2012

d)

Pasal 7 ayat (1) UU No 11 tahun 2012

68.

Apakah dalam tingkat penyidikan wajib untuk diupayakan Diversi, sebutkan berdasarkan Dasar Hukum nya ?

a)

Ya , Pasal 6 ayat (1) UU No 11 tahun 2012

b)

Ya, Pasal 7 ayat (1) UU No 11 tahun 2012

c)

Ya, Pasal 6 ayat (2) UU No 11 tahun 2012

d)

Tidak dapat

69.

Berikut adalah tujuan Diversi menururt UU No 12 tahun 2011, kecuali…

a)

Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

b)

enyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan

c)

Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

d)

Memberikan pembelajaran dengan diberikan hukuman ringan

70.

 Ada berapa syarat untuk dapat dilakukan diversi menurut UU No 11 tahun 2012 …

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

71.

Berdasarkan UU No 11 tahun 2012 Dalam proses diversi wajib memperhatikan ?

a)

Kepentingan Korban

b)

Kepentingan Pelaku

c)

Kepentingan Masyarakat

72.

Apakah seorang residivis dapat dilakukannya proses Diversi ?

a)

Ya

b)

Tidak

73.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus memperhatikan …

a)

Kategori Tindak Pidana

b)

Pekerjaan Orang Tua

c)

Tingkat Kecerdasan Anak

d)

Kondisi mental anak

74.

Dalam perkara tindak pidana ringan apa boleh kesepakatan diversi tidak harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya ?

a)

Tidak harus ijin

b)

Harus ijin

75.

Apakah bisa hasil kesepakatan diversi berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian ?

a)

Bisa

b)

Tidak Bisa

76.

Apakah masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif ? sebutkan berdasarkan dasar hukumnya …

a)

Ya bisa ,Pasal 92 UU No 11 tahun 2012

b)

Ya bisa, Pasal 93 UU No 11 tahun 2012

c)

Ya bisa, Pasal 94 UU No 11 tahun 2012

d)

Ya bisa, Pasal 95 UU No 11 tahun 2012

77.

Apakah dapat dilakukan diversi terhadap perkara anak yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun ? sebutkan dasar hukumnya …

a)

Tidak Bisa, Pasal 7 ayat (2) UU No 11 tahun 2012

b)

Tidak Bisa, Pasal 6 ayat (1) UU No 11 tahun 2012

c)

Tidak Bisa, Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2012

d)

Tidak Bisa, Pasal 4 ayat (1) UU No 11 tahun 2012

78.

Undang undang terkait Narkotika diatur dalam …

a)

UU No 33 Tahun 2009

b)

UU No 34 Tahun 2008

c)

UU No 35 Tahun 2009

d)

UU No 36 Tahun 2008

79.

Asas asas dalam UU Narkotika yaitu, kecuali …

a)

Keadilan

b)

  1. Penganyoman

c)

Kejujuran

d)

Nilai-nilai Ilmiah

80.

Dalam UU Narkotika,  Narkotika golongan mana yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik ….

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

81.

 Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapagt dierdarkan setelah mendapatkan izin edar dari ….

a)

BPOM

b)

Menteri

c)

Presiden

d)

Bea Cukai

82.

Dalam UU Narkotika, pedagang farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada, kecuali…

a)

 Apotek

b)

Rumah sakit

c)

Toko Klontong

d)

pedagang besar farmasi tertentu

83.

Sesuai dengan UU Narkotika , yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dibentu

a)

BNN

b)

BPN

c)

GANNAS

d)

BAN

84.

Siapa yang berhak untuk mengangkat atau memberhenti Kepala BNN ?

a)

Presiden

b)

Menteri Kesehatan

c)

Menteri Kemenkumham

d)

Menteri Polhukam

85.

Dalam UU Narkotika pelaksanaan Kewenangan penangkapan dilakukan paling lama …

a)

1 x 24 jam

b)

2 x 24 jam

c)

3 x 24 jam

d)

4 x 24 jam

86.

Dalam UU Narkotika pelaksanakan kewenangan terkait penangkapan dapat diperpanjang paling lama …

a)

1 x 24 jam

b)

2 x 24 jam

c)

3 x 24 jam

d)

4 x 24 jam

87.

 Berapa Lama waktu penyadapan yang dijelaskan dalam UU Narkotika ?

a)

3 Bulan

b)

6 Bulan

c)

9 Bulan

d)

12 Bulan

88.

Hukuman maksimum yang dijelaskan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika adalah…

a)

Seumur Hidup

b)

20 Tahun

c)

15 Tahun

d)

10 Tahun

89.

Dalam UU Narkotika , pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dipidana paling lama …

a)

Seumur Hidup

b)

10 Tahun

c)

8 Tahun

d)

7 Tahun

90.

Berikut adalah aturan terkait UU Terorisme , kecuali …

a)

UU No 1 th 2002

b)

UU No 15 th 2003

c)

UU No 5 th 2018

d)

UU No 3 th 2020

91.

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama …

a)

120 Hari

b)

60 Hari

c)

14 Hari

d)

7 Hari

92.

Dalam UU Terorisme untuk kepentingan penyidikan, tersangka dapat ditahan dalam waktu paling lama …

a)

120 hari

b)

60 Hari

c)

14 Hari

d)

7 Hari

93.

Dalam UU Terorisme , Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama …

a)

120 hari

b)

60 Hari

c)

14 Hari

d)

7 Hari

94.

 Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam jangka waktu paling lama …

a)

28 Hari

b)

21 Hari

c)

14 Hari

d)

7 Hari

95.

Berikut adalah aturan terkait Tindak Pidana Korupsi , kecuali …

a)

UU No 3 th 1971

b)

UU No 20 th 2001

c)

UU No 19 th 2019

d)

U No 3 th 2002

96.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit …

a)

Rp 50.000.000

b)

Rp 100.000.000

c)

Rp 1.000.000.000

d)

Rp 10.000.000.000

97.

Berapa lama polisi/penyidik menyerahkan berkas beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan kepada penyidik KPK , jika berkas perkara tersebut diambil alih oleh KPK ?

a)

21 Hari

b)

14 Hari

c)

7 Hari

d)

3 Hari

98.

Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontology, epistimologi dan tentang nilai (aksiologi) serta moral (etika), cabang ilmu yang membahas tentang hakikat mendasar atas kebenaran sesuatu, yaitu…

a)

Ontology

b)

Epistimologi

c)

Aksiologi

99.

Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontology, epistimologi dan tentang nilai (aksiologi) serta moral (etika), cabang ilmu yang membahas  pengetahuan yang di peroleh manusia, misalnya mengenai asalnya (sumber) dari mana sajakah pengetahuan itu di peroleh manusia, yaitu …

a)

Ontology

b)

Epistimologi

c)

Aksiologi

100.

Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontology, epistimologi dan tentang nilai (aksiologi) serta moral (etika), cabang ilmu yang membahas bagian dari filsafat yang khusus membahas mengenai hakikat nilai berkaitan dengan tingkah laku, yaitu …

a)

Ontology

b)

Aksiologi

c)

Epistimologi

Similar Resources on Wayground

PERKA sesuai Peraturan perjalanan

100 questions

PERKA sesuai Peraturan perjalanan

quiz

Worksheet

•

Professional Development

KFRC ACAK#12

100 questions

KFRC ACAK#12

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Latihan Soal PKN Kelas 8

95 questions

Latihan Soal PKN Kelas 8

quiz

Worksheet

•

Professional Development

MUNDO- Palabrita

103 questions

MUNDO- Palabrita

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Try out 2

102 questions

Try out 2

quiz

Worksheet

•

Professional Development

FINAL PU AKADEMIK POLRI

100 questions

FINAL PU AKADEMIK POLRI

quiz

Worksheet

•

Professional Development

TRYOUT SKB CPNS 2024 PELATIH DAN PERAWAT SATWA LIAR 2

100 questions

TRYOUT SKB CPNS 2024 PELATIH DAN PERAWAT SATWA LIAR 2

quiz

Worksheet

•

Professional Development

PERIBAHASA

100 questions

PERIBAHASA

quiz

Worksheet

•

1st Grade - Professio...