WorksheetsPKn Kelas 10 (Ganjil)
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Setiap usaha yang bertujuan agar setiap lembaga pemerintahan berjalan sesuai dengan porsinya dengan saling bahu-membahu dalam menjalankan sebuah program yang dimulai dari membuat, mengawasi, dan melaksanakan adalah pengertian dari ....
Pembagian
Pemisahan
Pembagian dan pemisahan
Bukan keduanya
Setiap kegiatan yang berjalan disuatu negara tidak dalam koordinasi kerjasama antar lembaga dan setiap lembaga di negara tersebut berjalan sendiri-sendiri adalah pengertian dari ....
Pembagian
Pemisahan
Pembagian dan pemisahan
Bukan keduanya
Teori pembagian kekuasaan juga dikenal dengan....
Teori bias gender
Teori trias politica
Teori big bang
Teori einstein
Tugas dari kekuasaan legislatif adalah ....
membuat undang-undang
melaksanakan undang-undang
mengawasi undang-undang
mencatat undang-undang
Tugas dari kekuasaan eksekutif adalah ....
membuat undang-undang
melaksanakan undang-undang
mengawasi jalannya undang-undang
mencatat undang-undang
pada kekuasaan eksekutif tingkat pemerintah pusat dipimpin oleh presiden, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah dipimpin oleh ....
DPRD
Dinas
Gubernur
Pengadilan Negeri
Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....
18 ayat (1)
18 ayat (2)
18 ayat (3)
25 A
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mempunyai lebar……..mil ke laut bebas
230
200
134
100
Kepanjangan dari ZEE adalah
Zona Ekonomi Entripad
Zona Eropa Eklusif
Zona Ekonomi Ekslusif
Zona Ekonomi Elko
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di kawasan ..., yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia....
Asia Timur
Asia Tenggara
Asia Tengah
Asia Utara
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. ketentuan pasal tersebut menunjukan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, yaitu . . .
Pasal 1 Ayat (6)
Pasal 2 Ayat (6)
Pasal 5 Ayat (1)
Pasal 6 Ayat (1)
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah . . .
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Badan Pengawas Keuangan
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah . . .
Mahkamah Agung
Dewan Perwilan Rakyat
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
Asas yang menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat administrasi negara yang mana pun tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum adalah asas . . .
Kepastian hukum
Keseimbangan
Kesamaan
bertindak cermat
Proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah, disebut dengan...
otonomi daerah
dekonsentrasi
desentralisasi
daerah otonom
tugas pembantuan
Tertib penyelenggaraan negara pada pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas good governance salah satu arti yang terkandung adalah
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tertib admnistrasi negara
apapun yang dilakukan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum
dilakukan oleh pemerintah daerah harus untuk kepentingan umum
pemerintah harus bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya kepada masyarakat
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya
1.Pendapatan Asli Daerah 2.Dana Alokasi 3.Dana Alokasi Khusus 4. Dana perimbangan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas
1,2
1,3
1,2,3
1,3,4
2,3,4
Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas
presiden,DPR
presiden,MPR
presiden,DPD
kepala daerah,DPR
kepala daerah, DPRD
Hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk
menciptakan kesenjangan sosial
mencapai kemakmuran rakyat
menunjukkan kekuatan partai
mengangkat citra pemerintahan
mempertahankan kekuasaan
Pemerintah daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah berdasarkan…
Asas keterbukaan dan akuntabilitas
Asas otonomi dan tugas pembantuan
Asas kepastian hokum dan demokrasi
Asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
Asas keseimbangan dan pembagian kentungan
