Font size
WorksheetsKEDAULATAN KELAS 8
Total questions: 55
Worksheet time: 1hrs 14mins
Dasar kehidupan bernegara yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Negara Indonesia adalah
Konstitusi
Adat Istiadat
Pancasila
Norma
Pancasila secara sah tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 alinea
I
II
III
IV
Lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal
1 Juni
1 Oktober
1 Maret
1 Juli
Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara
Menghormati hak orang lain
Mencintai sesama manusia
Mengutamakan Kepentingan bersama
Musyawarah Mufakat
Gambar diatas merupakan contoh pengamalan sila ke
1
2
3
4
Bentuk perlakuan adil yang dimaksud dalam sila kelima Pancasila adalah
Menggunakan produk dalam Negeri
Menghargai hak orang lain
Bermusyawarah untuk memilih ketua kelas
Tidak menghina suku orang lain
Siswa-siswa SMPN 230 adalah anak disiplin dan tidak pernah mengikut tawuran karena menganggap tawuran hal yang tidak baik yag dapat memecahkan persatuan sebaagi sesama masyarakat Indonesia. Sikap dan perilaku mereka sesuai dengan Pancasila sila ke
1
2
3
4
The Founding Father yang merumuskan Pancasila dalam sidang BPUPKI pertama adalah
Muh Hatta, Muh Yamin, dan Ir. Soekarno
Ir. Soekarno, Muh yamin, dan Soeroso
Soepomo, Soeroso, dan Ahmad Soebarjo
Muh Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno
Akibat apabila suatu negara tidak memiliki dasar negara adalah
Negara memiliki pondasi yang kokoh
Tidak adanya sumber hukum yang menjamin kepastian hukum
Negara mudah menciptakan keharmonisan dan ketertiban
Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
Siswa-siswi SMPN 230 selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Perilaku tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila ke
1
2
3
4
Bentuk Negara Indonesia adalah
Kesatuan
Serikat
Kepulauan
Federasi
Bentuk negara Indonesia adalah ...
Kerajaan
Republik
Ideologi yang digunakan Indonesia adalah ...
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Liberal
Pemilihan presiden di negara di negara Indonesia di era reformasi menggunakan sistem pemilihan secara...
Tidak langsung
Langsung
Keterwakilan
Semi langsung
8. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh....
Komisi Penyiaran Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Perempuan
Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem ....
presidensial
parlementer
semi parlementer
quasi parlementer
Sistem pemerintahan presidensial salah satu cirinya adalah ....
Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen
presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri
pemisahan yang jelas antar kepala pemerintahan dengan kepala negara
Keikutsertaan rakyat Indonesia dalam pemilihan umum untuk memilih presiden merupakan wujud ...
Demokrasi perwakilan
Demokrasi formal
Demokrasi langsung
Demokrasi material
Demokrasi gabungan
Seorang siswa dapat berperan aktif dalam upaya penegakan hukum diantaranya dengan ...
mengerjakan PR tepat waktu
datang ke sekolah tepat waktu
rajin belajar demi masa depan
melaporkan adanya tawuran kepada pihak berwajib
Sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara ...
unjuk rasa secara tertib
sabotasi pemerintahan
menduduki tempat strategis negara
pawai di jalan raya
Dalam sidang BPUPK, terkait dengan bentuk negara, Soekarno menginginkan bentuk Negara Indonesia yang didirikan adalah ....
Serikat
Federal
Kesatuan
Gabungan
Menurul Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Salah satu ciri negara kesatuan adalah ....
Hanya ada satu kepala negara
Setiap daerah mempunyai kebijakan politik sendiri
Negara mempunyai beberapa hukum dasar tertulis
Pemerintah pusat hanya memiliki kedaulatan keluar
"Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik". Hal ini merupakan bunyi salah satu pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, tepatnya pasal ....
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 1 ayat (4)
Menurut John M. Cohen dan Stephen B. Peterson, didalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawaso dan dibatasi oleh ....
Pemerintah Daerah
Kepolisian
TNI
Undang-Undang
Dalam negara kesatuan, segala sesuatunya diatur dan diurus langsung oleh pemerintah pusat. Daerah cukup melaksanakan segala yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan negara kesatuan yang menganut sistem ....
Urbanisasi
Demokrasi
Sentralisasi
Desentralisasi
Berikut yang bukan merupakan kelemahan sistem sentralisasi adalah ....
Pekerjaan pemerintah pusat menumpuk
Keputusan pemerintah pusat sering terlambat
Daerah bersifat pasif
Adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah
Dalam negara kesatuan, sebagian urusan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan. Daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, negara kesatuan menganut sistem ....
Demokrasi
Sentralisasi
Transmigrasi
Desentralisasi
Berikut yang bukan merupakan kelebihan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi adalah ....
Pembangunan daerah akan berjalan sesuai dengan ciri khas daerah yang bersangkutan
Terjadi ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan
Pekerjaan pemerintah pusat tidak menumpuk
Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat
Indonesi adalah negara kesatuan yang melaksanakan penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem ....
Desentralisasi
Sentralisasi
Urbanisasi
Transmigrasi
Berikut ini yang bukan merupakan perilaku yang dapat ditunjukkan sebagai pelajar untuk mewujudkan semangat persatuan adalah ....
Tidak memilih-milih teman dalam bergaul
Menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat
Ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan
Mencintai produk buatan luar negeri
Menurut UUD NRI Tahun 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hal ini dinyatakan pada Pasal ....
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 1 ayat (4)
Ada berbagai teori tentang kedaulatan, diantaranya adalah teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ketika menjalankan tugasnya, pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat. Hal ini biasanya disebut dengan ....
Demokrasi
Sentralisasi
Desentralisasi
Urbanisasi
Pemilihan umum merupakan satu bentuk perwujudan dari kedaulatan ....
Tuhan
Negara
Rakyat
Raja
Menurut UUD NRI Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini dinyatakan pada Pasal ....
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 1 ayat (4)
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep "equality before the law". Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk ....
Mendapatkan perlakuan yang sama atau setara di depan hukum
Memperoleh pendidikan hukum setinggi mungkin
Menerapkan hukum sesuai dengan kepentingannya sendiri
Menuntut perlindungan hukum yang menyenangkan dirinya
BENTUK NEGARA INDONESIA, ADALAH....
REPUBLIK
KESATUAN
DEMOKRASI
KEDAULATAN
BENTUK PEMERINTAHAN INDONESIA, ADALAH...
REPUBLIK
KESATUAN
DEMOKRASI
KEDAULATAN
Dalam Pemerintahan Republik Konstitusional, Kepala Pemerintahan adalah ....
Perdana Menteri
Raja
Presiden
Kaisar
Dalam bentuk negara Federal, Kepala Pemerintahan adalah...
Raja
Kaisar
Presiden
Perdana Menteri
Indonesia pernah menerapkan bentuk pemerintahan parlementer dengan Perdana Menteri pada saat itu, adalah ....
Soekarno
Moh. Hatta
Moh. Yamin
Soepomo
Dua Tokoh utama yang menggagas / merumuskan bentuk negara Indonesia saat ini, adalah ...
Soekarno
Moh. Hatta
Moh. Yamin
Soepomo
Penerapan sistem pemerintahan yang ditandai dengan adanya pendelegasian atau pelimpahan tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, disebut sistem...
presidensil
sentralistik
parlementer
desentralisasi
Indonesia menganut sistem pemerintahan republik konstitusional, yang memiliki arti...
Kepala Negara dipegang oleh Presiden
Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri
Kepala Pemerintahan dipegang oleh Presiden
Kekuasaan Presiden dibatasi oleh Undang-Undang
Keputusan Presiden bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat
Menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, merupakan definisi dari...
supremasi hukum
hukum dasar
konstitusi
rechtsstaat
Pasal 27 ayat 1 : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjungi hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya". Pernyataan Pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara (a)
Pemerintahan oleh rakyat, mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada, diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan...
Kedaulatan
Kesatuan
Demokrasi
Desentralisasi
Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, merupakan penerapan hukum atas dasar asas...
supremasy of law
equality before the law
due process of law
welfare of state
Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, merupakan penerapan dari hukum atas dasar asas....
supremasy of law
equality before the law
due process of law
welfare of state
Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Salah satunya adalah permanen. Kedaulatan bersifat permanen, artinya...
kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti
kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain
kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain
Empat sifat pokok kedaulatan, terdiri atas...
Asli
Demokratis
Permanen
Tunggal
Tidak Terbatas
Mostesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, maka kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (separated power), yaitu...
kekuasaan legislatif
kekuasaan eksekutif
kekuasaan yudikatif
kekuasaan konsumtif
Dalam konsep Montesque (Trias Politika), kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, adalah...
Eksekutif
Yudikatif
Legislatif
Kontributif
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan Yudikatif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan adalah...
DPR
MPR
Presiden
Kehakiman
Kriteria keputusan yang merupakan ciri Demokrasi Pancasila, adalah...
Keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas
Keputusan diambil dengan suara terbanyak
Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat.
Suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya
Di bawah ini merupakan prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia, adalah...
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undangundang dasar
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri
