NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPre Test Pelatihan Pengelolaan BMD Pemkot Tangsel
Total questions: 25
Worksheet time: 19mins
Name
Class
Date
1.
Aset tetap harus memenuhi kriteria berikut ini, yang tidak tepat adalah:
a)
Berwujud
b)
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
c)
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
d)
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk diserahkan kepada masyarakat
2.
Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam kelompok/klasifikasi aset tetap adalah:
a)
Tanah
b)
Aset lainnya
c)
Jalan, irigasi dan jaringan
d)
Peralatan dan Mesin
3.
Metode penyusutan berikut yang tidak sesuai dengan PSAP adalah:
a)
Metode perpetual
b)
Metode garis lurus
c)
Metode saldo menurun ganda
d)
Metode unit produksi
4.
Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang merupakan pengertian:
a)
Rencana Keuangan BMD
b)
Rencana Kegiatan BMD
c)
Rencana Kebutuhan BMD
d)
Identifikasi Kebutuhan
5.
Satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga, adalah pengertian dari:
a)
Standar barang
b)
Standar kebutuhan
c)
Volume barang
d)
RAB pengadaan
6.
Berikut adalah pengertian yang benar tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah:
a)
Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
b)
Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan Pembayaran
c)
Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan Pelaporan
d)
Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
7.
Keseluruhan / sebagian kegiatan yang berupa pemeliharaan suatu bangunan adalah termasuk ruang lingkup jenis pengadaan:
a)
Barang
b)
Konstruksi
c)
Jasa konsultansi
d)
Jasa lainnya
8.
Yang tidak termasuk ke dalam objek pembukuan, invebtarisasi dan pelaporan BMD adalah:
a)
Piutang
b)
Persediaan
c)
Aset tetap
d)
Aset Lainnya
9.
Yang tidak termasuk ke dalam klasisikasi Aset Tetap dalam objek pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD adalah:
a)
Gedung dan Bangunan
b)
Jalan, irigasi dan jaringan
c)
Aset tetap lainnya
d)
Aset lain-lain
10.
Tujuan Barang Milik Daerah perlu dijaga dan dilindungi yaitu kecuali:
a)
tidak hilang
b)
tanah/bangunan beralih kepemilikan yang tidak sesuai ketentuan
c)
tanah/bangunan memiliki nilai tambah
d)
tanah tidak diserobot/ dalam penguasaan pihak lain
11.
Kegiatan mengunci kendaraan dinas dan memasukkannya ke dalam garasi kemudian garasi digembok merupakan salah satu contoh pengamanan
a)
Umum
b)
Khusus
c)
Administratif
d)
Fisik
12.
Jenis pemanfatan BMD yaitu
a)
KSP, Hibah, BGS, BSG, Pinjam Pakai
b)
Sewa, Pinjam Pakai, KSP, KSPI, BGS/BSG
c)
Ketupi, Sewa, Pemusnahan, Penjualan, KSP
d)
BGS, BOT, Jual, Sewa, Tukar menukar
13.
OPD Dinas Kominfo memiliki tanah yang lumayan luas, sementara Dinas Kominfo belum memilik dana untuk membangun Gedung kantor. Untuk memenuhi kebutuhan tersedia/terbangunnya Gedung tersebut jenis pemanfaat yang lebih tepat yaitu
a)
KSP
b)
KSPI
c)
BGS/BSG
d)
Pinjam pakai
14.
Salah satu alasan bisa dilakukannya pemintahtanganan BMD yaitu
a)
BMD berlebih dan tidak digunakan lagi oleh Pemda
b)
Pemda butuh uang
c)
Barang masih digunakan untuk tusi OPD
d)
BMD dalam sengketa terus
15.
Diantara jenis-jenis pemindahtangan BMD berdasarkan Permendagri nomor 19 Tahun 2016 yaitu
a)
Sewa, Penjualan, KSP, Tukar menukar
b)
Penjualan, Tukar menukar, Hibah, PMP Daerah
c)
BGS/BSG, Hibah, Tukar menukar, KSPI
d)
Ketupi, PInjam memimjam, KSP, Sewa
16.
Berikut ini adalah jenis nilai yang digunakan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah?
a)
Nilai pasar
b)
Nilai wajar
c)
Nilai likuidasi
d)
Nilai sisa
17.
Berikut ini adalah penilai yang dapat melakukan penilaian aset Pemerintah Daerah?
a)
Penilai publik
b)
Penilai pemerintah
c)
Penilai internal
d)
Penilai ekternal
18.
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila kecuali:
a)
tidak dapat digunakan
b)
tidak dapat dimanfaatkan
c)
tidak dapat dipindahtangankan
d)
tidak sesuai dengan perkembangan zaman
19.
Pemusnahan dilakukan dengan cara kecuali:
a)
dibakar
b)
dibuang ke laut
c)
ditimbun
d)
ditenggelamkan
20.
Berikut ini adalah bentuk pengawasan dan pengendalian BMD?
a)
Pemantauan
b)
Penertiban
c)
Investigasi
d)
Pencatatan
21.
Bentuk wasdal yang dilakukan oleh Pengelola Barang ditujukan antara lain dalam proses pengelolaan BMD Berikut ini
a)
Penggunaan
b)
Pemanfaatan
c)
Penatausahaan
d)
Pemindahtanganan
22.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berupaya untuk membenahi pengelolaan BMD. Salah satunya dengen menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan BMN/D. PP BMN/D yang berlaku hingga kini yaitu
a)
PP 6 Tahun 2006
b)
PP 38 Tahun 2008
c)
PP 90 Tahun 2010
d)
PP 27 Tahun 2014
23.
Sedangkan untuk lebih teknis, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri tentang Pengelolaan BMD, yaitu Permendagri nomor
a)
17 Tahun 2007
b)
1 Tahun 2014
c)
19 Tahun 2016
d)
20 Tahun 2018
24.
Perwali Tangerang Selatan yang mengatur tentang pengelolaan BMD Kota Tangerang Selatan pada saat ini yaitu
a)
Perwali Nomor 53 Tahun 2019
b)
Perda Nomor 54 Tahun 2021
c)
Perda Nomor 55 Tahun 2020
d)
Perda Nomor 56 Tahun 2022
25.
Pemerintah Daerah diharapkan bisa mengelola BMD nya dengan baik dan benar. Pengertian dari Pengelolaan BMD menurut Permendagri yang mengatur tentang Pengelolaan BMD yaitu
a)
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
b)
kegiatan yang meliputi perencanaan Barang Milik Daerah , penganggaran Barang Milik Daerah, pelaksanaan Barang Milik Daerah dan Pelaporan dan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat pada daerah yang bersangkutan
c)
aktivitas untuk mengelola barang milik daerah sesuai dengan siklus pengelolaan Barang MIlik Daerah dilakukan secara profesional, sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka tujuan daerah masing-masing
d)
berbabagi kegiatan dalam mengelolaan BMD sesuai dengan prinsip manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan fungsi control atas seluruh siklus asset yang modern untuk menghasilkan BMD yang memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat
Reset
