NEW
Font size
WorksheetsPKN.NT.XII
Total questions: 25
Worksheet time: 50mins
Segala sesuatu yang harus diterima dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh setiap warga negara merupakan makna dari
Hak dan Kewajiban
Kewajiban dan Hak
Hak dan Keharusan
Kewajiban dan keharusan
Hak dan ketentuan
Dibawah ini yang merupakan hak seorang warga negara, kecuali
Mendapat pendidikan
Memeluk agama yang ingin di anut
Mendapat terror terus meneru
Menggunakan fasilitas umum
Mengeluarkan pendapat
Segala sesuatu yang menjadi tugas manusia dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab merupakan pengertian dari
Kewajiban warga Negara
Hak warga Negara
Beban warga Negara
Tanggung jawab warga negara
Konflik warga negara
Contoh kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali
Memeluk agama yang ingin di anut
Mendapatkan pendidikan
Mengeluarkan pendapat
Membayar pajak bumi dan bangunan
Membully teman
Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu cara
Prentif dan rasional
Rasionalisme dan rasisme
Preventif dan represif
Preventif dan nasionalisme
Nasionalisme dan represif
Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi keadilan yang beradab, dan juga berhak mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum, merupakan nilai dasar pancasila
Sila ke-1
Sila ke-2
Sila ke-3
Sila ke-4
Sila ke-5
Sikap yang ditunjukkan dari nilai praksis sila-sila pancasila, kecuali
Menghormati dan bekerjasama dalam keburukan
Pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban antar warga Negara
Menumbuhkan rasa benci dan tidak toleransi sesama umat manusia
Tidak ikut serta membantu orang-orang yang membutuhkan
Tidak menghargai karya orang lain
Hak warga negara sesuai Pasal 27 ayat (1) NRI Tahun 1945 berbunyi
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan contoh hak legal warga negara yang tertuang dalam
UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5
UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5
UU Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 5
UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4
E. UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5
Realisasi dari Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari yaitu
Kita bebas menempuh pendidikan
Kita berhak memilih kepercayaan atau agama yang ingin kita anut
Kita berhak mengemukakan pendapat
Kita berhak bersosialisasi
Kita harus adil
Berikut ini yang merupakan pasal UUD NRI 1945 yang mengatur tentang HAM adalah
Pasal 28 A-28 J
Pasal 1 ayat 1-ayat 3
Pasal 17 ayat 1
Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 2008
Pasal 20
Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara dalam lingkungan sekolah yaitu
Masuk sekolah tepat waktu
Mentaati peraturan sekolah
Merusak fasilitas yang ada di sekolah
Menjaga lingkungan sekolah
Membuang sampah pada tempatnya
Implementasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah
Tawuran
Saling mengejek teman yang sedang kesusahan
Menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain
Merusak kepercayaan pemerintah
Mencuri barang milik orang lain
Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Merupakan pengertian hukum menurut
Plato
Grahammbel
Hans Kelsen
Aristoteles
Immanuel Kant
Jika tidak ada hukum maka orang akan bertindak semena-mena dalam kehidupan. Oleh karena itu harus ada kepastian tentang hukum, jika ada yang bersalah harus diberikan sanksi yang sesuai. Pernyataan tersebut merupakan
Pengertian hokum
Indikator hokum
Karakteristik hokum
Tujuan Hukum
Prinsip hukum
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Di resmikan oleh badan ilegal
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Adanya sanksi yang tidak tegas
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan unsur-unsur hukum adalah
2 dan 4
1 dan 3
1 dan 2
3 dan 4
2 dan 3
Isi dari Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 adalah
Negara Indonesia adalah negara hokum
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar
Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yaitu, kecuali
Pemerintahan tidak berdasarkan atas sistem konstitusi
Hukumnya bersumber pada Pancasila
Berkedaulatan rakyat
Equality before the law
Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya
Suatu tatanan yang di dalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat sering disebut sebagai
Absolutisme hokum
Perlindungan dan penegakan hokum
Keadilan social
Kemutlakan hukum
Supremasi hukum
Memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan hukum klien merupakan tugas dari
BPK
Jaksa
Hakim
Advokat
Kejaksaan
Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur……sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur……
Kepentingan perkepala dan kepentingan perorangan
Kepentingan individu atau privat dan kepentingan publik atau umum
Kepentingan publik atau umum dan kepentingan individu atau privat
Kepentingan bersama
Kepentingan rakyat
1) Mengikutsertakan semua
2)Pembuatan kebijakan yang dapat di prediksi
3) Transparan dan bertanggung jawab
4) Menjamin adanya supremasi hukum
5)Efektif dan adil.
Karakteristik Good Governance menurut UNDP (United Nations Development Programme) ditunjukkan oleh nomor
A. (1), (3), (4) dan (5) D. (1), (2), (4) dan (5)
B. (1), (2), (3) dan (4) E. (2), (3), (1) dan (5)
C. (2), (3), (4) dan (5)
(1), (3), (4) dan (5)
(1), (2), (3) dan (4)
(2), (3), (4) dan (5)
(1), (2), (4) dan (5)
(2), (3), (1) dan (5)
Upaya yang dapat dilakukan negara dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia antara lain
Tidak mampu melayani public
Tidak menjamin kesejahteraan rakyat
Tidak membutuhkan partisipasi masyarakat
Bersih dan bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)
Memihak pada salah satu partai politik
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Good Governance adalah
Bekerjasama menghasut masyarakat dalam hal keburukan
Berpartisipasi merusak fasilitas Negara
Saling menjatuhkan
Saling menyalahkan
Berpartisipasi dalam kegiatan politik
Hieraki peraturan yang benar menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah
UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Ketetapan MPR, Peraturan Presiden,
Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah.
UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Presiden,
Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah.
UUD NRI Tahun 1945, Undang-Uundang, Ketetapan MPR, Peraturan Presiden,
Peraturan Provinsi, Peraturan Derah.
UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Perturan Presiden, Peraturan Provinsi,
Peraturan Daerah, Undang-Undang.
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Presiden, Ketetapan MPR, Peraturan Provinsi,
Peraturan Daerah, Undang-Undang.
