Font size
WorksheetsUAS Pendidikan Anti Korupsi 2024
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Pembuktian terbalik (follow the money) dimungkinkan dengan adanya undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal
69
72
73
78
Palermo Convention merupakan kesepakatan bagi negara yang menjadi anggota PBB untuk memerangi salah satu tipe kejahatan di bawah ini
White Collar Crime
Blue Collar Crime
Transnational Crime
Kejahatan Birokrasi
Apabila terjadi pencucian uang (money laundering), aset dilarikan ke luar negeri yang belum ada kerjasama di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi maka dilakukan
Kerjasama bilateral
Kerjasama Multilateral
Government to Government
Semua benar
Istilah money laundering dipopulerkan oleh
Al-Capone
Pamela H. Bucy
Edwin Sutherland
Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan status terhormat dan dilakukan dengan cara halus
Kejahatan Kerah Putih
Kejahatan Kerah Biru
Kejahatan Lintas Negara
Kejahatan Birokrasi
Salah satu bentuk Blue Collar Crimes adalah
Victimless Crimes
dilakukan oleh pejabat
dilakukan karena adanya jaringan internet
Korupsi
Gugatan perdata oleh negara korban tempat koruptor melakukan tindak pidana terhadap negara tempat koruptor menyimpan aset
Mutual Legal Assistent
Multi Juridictional Litigation
Stolen Asset Recovery
Confiscation
Pembekuan asset (freezing) dimungkinkan dengan adanya Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Pasal
65
76
26
78
Kebijakan Pemerintah yang memprioritaskan kelompok tertentu termasuk ke dalam kategorisasi
State Capture Corruption
Material Corruption
Political Corruption
Intelectual Corruption
Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah termasuk ke dalam jenis korupsi
National Interest
Grand corruption
Intelectual corruption
State capture Corruption
Orang yang melaporkan adanya suatu tindak pidana tertentu, orang tersebut termasuk sebagai pelaku tetapi bukan pelaku utama
Justice collaborator
Whistke blower
Salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi yang tercantum dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 adalah
Pemerasan
Perbuatan Curang
Benturan kepentingan dalam pengadaan
Gratifikasi
Jenis tindak Pidana korupsi yang dapat disita melalui instrumen hukum perdata adalah
Kerugian keuangan negara
Suap menyuap
Gratifikasi
Pemerasan
Salah satu fungsi remedy pada Hukum perdata maksudnya adalah
Pemberian ganti rugi atas kerugian akibat tindak pidana korupsi
Perbaikan hak yang dirusak akibat tindak pidana korupsi
Pengembalian ke keadaan semula sebelum adanya tindak pidana korupsi
penyitaan aset pada tindak pidana pencucian uang
Pemberian sanksi seberat-beratnya merupakan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang
Preventif
Repressif
Restoratif
Kompensasi
Pemulihan aset melalui hukum pidana dan gugatan perdata termasuk ke dalam strategi
Preventif
Repressif
Restoratif
Kompensasi
Permintaan negara korban untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan koruptor yang melibatkan 2 negara atau lebih
Multijuridictional litigation
Mutual Legal assistant
Stolen Asset Recovery
Tindak pidana yang mengandalkan kekerasan dan sering dilakukan di jalan
Street Crimes
White Collar Crimes
Transnational Crimes
Organized Crimes
Merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan pasal...
(a)
Karakteristik gugatan pendata pada tindak pidana korupsi Pasal 38 C adalah..
Tidak Cukup Bukti
Tersangka Meninggal Dunia
Tersangka Diputus Bebas
Masih ada Asset yang belum dirampas oleh Negara meskipun Keputusan sudah berkekuatan hukum tetap
Pernyataan yang TIDAK BENAR pada gratifikasi
Meeting of Mind
Berkaitan dengan jabatan
Berlawanan dengan kewajiban
Dilaporkan ke KPK pada 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi
Termasuk unsur Gratifikasi
Pemberian
Penyelenggara Negara
Bertentangan dengan Kewajiban
Benar SEMUA
Pencabutan Kekayaan untuk Selamanya Karena tidak Dapat Membuktikan asal-usul Asset
(a)
Dalam kondisi tertentu Koruptor dapat diberikan Sanksi Pidana mati
Benar
Salah
Bank yang tidak Pernah menanyakan Asal-Usul Asset yang ditabung adalah...
(a)
