NEW
Font size
WorksheetsKELAS VIII PERATURAN PER-UU-AN
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah negara ....................”.
hukum
Pancasila
Republik
Merdeka
Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum ..............................
regional
bilateral
nasional
internasional
Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan .....................................”
kebiasaan
himbauan
undang-undang
perintah
Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang ........................
berwenang
berpangkat
terpilih
terpengaruh
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki ....................... atau tingkatan.
pengaruh
kewenangan
hierarki
aturan
Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan .........................
ekonomis
yuridis
perintis
moralis
Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan ...................................
yang masih berlaku
yang tak disetujui
yang baru dibuat
yang lama
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ................................
lebih tinggi
lebih rendah.
lebih kurang sama
sama sama
Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ................
khusus juga
bermutu
berlaku
bersifat umum
Tata urutan perundangan-undangan terendah adalah :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah (PP) e. Peraturan Presiden (Perpres) f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) g. Peraturan Daerah ..................................
pedalaman
pedesaan
karesidenan
Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai ................................... yang hendak dicapai.
perincian
tujuan yang jelas
uraian
penjelasan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosois, sosiologis, maupun yuridis dan harus ...........
berlaku
dapat dijelaskan
dapat dilaksanakan
tidak memberatkan
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...
Kepres
perundang-undangan
pembukaan UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Dari gambar tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai adalah ...
setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR
Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang
Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah
Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis
2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) berisi aturan pola dan tingkah laku
4) didasarkan pada hukum tertinggi
5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...
untuk diketahui oleh masyarakat umum
untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite
untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...
Perpu
Perpres
UU
Perda
Dalam tahapan persiapan dan perancangan Undang-undang dilakukan sebuah seminar. Seminar berguna untuk ...
mencari fakta mengenai materi yang akan di RUU-kan
supaya dapat disetujui DPR
diketahui banyak pihak
memperoleh masukan dari masyarakat luas
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk menyetujui RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
Setelah RUU disahkan menjadi UU. maka akan dicatat oleh menteri sekretaris negara dalam ...
media massa
portal online
televisi
lembaran negara
Peraturan yang dibuat MPR mempunyai kekuatan mengikat ke dalam adalah ....
Keputusan MPR
Ketetapan MPR
Ketetapan DPR
UU
Tahap II dalam penyusunan Ketetapan MPR adalah .....
Pandangan umum
Penjelasan
Pembahasan dan tanya jawab
kesimpulan
Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...
untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
untuk membatasi hak asasi manusia
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
Yang berkewenangan membuat UU adalah ....
Presiden
DPR
MPR dan DPR
Presiden dan DPR
Jika dalam waktu ... RUU yang disetujui oleh DPR belum diundangkan maka otomatis sah menjadi UU
20 hari
30 hari
40 hari
60 hari
Pejabat yang meninjau kembali Perpu yang dibuat Presiden adalah...
DPR
MPR
DPD
Panitia Perancang
Pejabat yang membuat PP adalah ....
DPR dan Panitia Perancang
MPR
Presiden melalui Panitai Perancang
Panitia Perancang
Perpu dibuat dalam hal ....
khusus
kegentingan
mendesak dan tidak ada peraturannya
terpaksa
Jika Perpu tidak disetujui DPR , maka ....
tidak dapat dimajukan dalam persidangan masa itu
berubah menjadi UU
dicabut dan tidak berlaku
otomatis berlaku
Peraturan pelaksana UUD adalah....
Tap MPR
UU
Perpu
Perpres
Peraturan pelaksana UU, atau yang memperjelas UU adalah....
Tap MPR
PP
Perpu
Perpres
UUD di Indonesia dibuat atau disusun oleh....
MPR
Presiden
BPUPKI
DPR
Peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah ....
UUD
UU
Perpu
Tap MPR
Yang mengesahkan Perda Kota/Kabupaten adalah ....
Presiden
Gubernur
DPR D
Walikota/Bupati
Yang mengesahkan PP (Peraturan Pemerintah) adalah ....
Presiden
DPR
DPR D
Panitia Perancang
UUD NRI 1945 dalam sistem hukum nasional berkedudukan sebagai... .
Ideologi
Konstitusi
Hukum
Peraturan
UUD RI 1945 ditetapkan pada . . . .
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
17 Agustus 2005
18 Agustus 2005
Peraturan Pemerintah (PP) disahkan oleh . . .
MPR
DPR
Presiden
Menteri
Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan....
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Federatif
Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...
BPUPKI
PPKI
KNPI
MPR
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..
Peraturan pemerintah
TAP MPR
UUD 1945
Peraturan Presiden
Undang-undang/PERPU
Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan...
Norma
Peraruran
Keputusan
Ketetapan
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung maka bahwa peraturan perundangan memiliki herarki / tingkatan , yang dimaksud heirarki adalah ....
peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya
peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya
peraturan diatas boleh dilanggar peraturan dibawahnya
peraturan dibawah tak boleh melanggar peraturan diatasnya
Yang berhak mengubah UUD"45 adalah ....
Presiden
DPR
MPR
DPR dan MPR
Undang-Undang dibuat untuk melaksanakan ...
Peraturan Pemerintah
UUD"45
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Posisi Perppu dan Undang-Undang dadalam urutan perundang-undangan adalah ...
lebih rendah dari Perppu
sejajar
lebih tinggi dari UU
lebih rendah dari UU
Perhatikan peraturan berikut!
1) Undang-Undang/perpu
2) UUD NRI Tahun 1945
3) Peraturan pemerintah
4) Perda kabupaten / kota
5) Ketetapan MPR
6) Perda Provinsi
7) Perpres
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan oleh angka….
Pilihan jawaban
1), 2), 5), 3), 6), 4), dan 7)
2), 1), 5), 7), 3), 6), dan 4)
2), 5), 1), 3), 7), 6), dan 4)
5), 2), 3), 1), 7), 6), dan 4)
7), 2), 5), 3), 1), 4), dan 6)
