Font size
WorksheetsMASA DEMOKRASI PARLEMENTER
Total questions: 30
Worksheet time: 17mins
Bentuk pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1950 - 1959 adalah .....
Demokrasi Parlementer
Demokrasi terpimpin
Monarki Konstitusional
Monarki Absolut
Undang-Undang dasar yang di pakai di Indonesia pada tahun 1950 - 1959 adalah ....
UUD 1945
UUD Sementara 1950
Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD 1950
Pada masa pemerintahan demokrasi parlementer di Indonesia, terdapat beberapa dampak positif bagi kehidupan politik di Indonesia. Salah satunya yaitu ....
Kebebasan dalam mendirikan partai politik
Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar
Bentuk negara Indonesia kembali ke Republik Indonesia
Adanya pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan
Tokoh ekonomi Indonesia yang menjadi pencetus pelaksana GERAKAN EKONOMI BENTENG pada masa kabinet Natsir bernama ....
Soemitro Djojohadikusumo
Mr Iskaq Cokrohadisuryo
Ali Sastroamidjojo
Burhanuddin Harahap
Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tahun 1955 di Kota Bandung, yang mengundang negara-negara dai benua Asia dan Afrika terlaksana pada kabinet ....
Ali Sastroamidjojo I
Ali Sastroamidjojo II
Burhanuddin Harapan
Djuanda
Pemilihan Umum yang pertama di Indonesia, terlaksana pada saat kabinet ....
Ali Sastroamidjojo I
Burhanuddin Harahap
Ali Sastroamidjojo II
Djuanda
Berikut partai politik yang berhasil mendapatkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum 1955 yaitu ....
PNI, NU, PKI, MASYUMI
NU, PNI, MASYUMI, PKI
PNI, MASYUMI, NU, PKI
NU, MASYUMI, PNI, PKI
Berikut YANG BUKAN hal negatif dalam penerapan demokrasi parlementer di Indonesia adalah ...
Seringnya terjadi pergantian kabinet pemerintahan
Munculnya kesenjangan sosial di masyarakat
Munculnya pemberontakan di beberapa daerah
Diadakannya Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955
Berikut yang membedakan antara kabinet yang dipimpin oleh Ir Djuanda dengan kabinet sebelumnya adalah ....
Menteri-menteri diisi oleh golongan profesional, non anggota partai politik
Menteri-menteri diisi oleh golongan profesional, anggota partai politik
Kabinet dibentuk atas intruksi wakil presiden
kabinet dibentuk atas hasil pemilihan umum 1955
Dalam mengatasi kondisi politik dalam negeri tahun 1959, presiden Soekarno mengeluarkan DEKRIT PRESIDEN tanggal 5 Juli 1959 yang berisi ....
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS
Pembubaran Konstituante, Tetap berlaku UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPRS
Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan DPRS dan DPAS
berikut yang merupakan fakta terkait deklarasi Djuanda yang terkait pada wilayah maritim Indonesia, diantaranya ....
Deklarasi Djuanda yang dilaksanakan pada 13 Desember 1957 menjadi momen penting bagi kejayaan dan kedaulatan laut Indonesia.
Sebelum adanya Deklarasi Djuanda, kapal-kapal asing bebas berlayar di Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Makassar yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia (RI).
Dengan diresmikannya Deklarasi Djuanda wilayah RI menjadi 2,5 kali lipat menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang saat itu belum diakui secara Internasional.
Dengan diresmikannya Deklarasi Djuanda wilayah RI menjadi 2,5 kali lipat menjadi 5.193.250 km² dengan termasuk Irian Jaya
tokoh yang menjadi pimpinan tertinggi dalam DI/TII yang juga memimpin pemberontakan di wilayah Jawa Barat terhadap pemerintah RI saat ini bernama ...
Kartosuwiryo
Daud Beureuh
Kahar Muzakar
Amir Fatah
Dalam pemilihan umum 1955, pelaksanaannya dilakukan dalam 2 tahap. Untuk memilih anggota DPR diadakan pada ....
29 September 1955
15 Desember 1955
29 Desember 1955
15 September 1955
Dalam pemilihan umum 1955, pelaksanaannya dilakukan dalam 2 tahap. Untuk memilih anggota komite konstituante diadakan pada ....
29 September 1955
15 Desember 1955
29 Desember 1955
15 September 1955
konferensi Asia Afrika menjadi salah satu hal positif selama pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. Berikut merupakan fakta-fakta terkait pelaksanaan Konferensi Asia Asia 1955, diantaranya ....
digagas oleh 5 negara yaitu : Indonesia, Myanmar, Srilanka, India, Pakistan
hasil konferensi Asia Afrika dikenal dengan nama DasaSila Bandung
diselenggarakan di gedung Merdeka, Bandung
diselenggarakan di istana Merdeka, Jakarta
Salah satu kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer adalah kebijakan De Javasche Bank. Kebijakan tersebut bertujuan ..
Menciptakan kemandirian ekonomi
Menghapuskan pengaruh belanda
Menstabilkan perekonomian
Menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor
pemberontakan yang dipimpin oleh Dr. soumokil pada masa demokrasi parlementer adalah pemberontakan ..
APRA
RMS
DI/TII
Permesta
Pemberontakan yang terjadi karena adanya kecemburuan pememrintah daerah terhadap pusat adalah
APRA
Andi Azis
PRRI/Permesta
RMS
Pada tanggal 23 April 1950 terjadi pemberontakan APRA yang dipimpin oleh ...
Andi Azis
Westerling
Mallaby
Mansergh
Pada masa Demokrasi Liberal, presiden tidak menjalankan kegiatan pemerintahan karena ....
UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen
presiden hanya sebagai kepala negara dan pemerintahan dijalankan perdana menteri
setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus disetujui oleh parlemen
kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen
Gagasan Menteri Keuangan Ir. Surachman untuk mengatasi keuangan yang memburuk pada awal kemerdekaan adalah ....
kerjasama ekonomi anatara RI-Belanda
menggalakan perdagangan ekspor
pinjaman luar negeri
pinjaman nasional
Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai pengusung dari Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) adalah partai.....
NU dan Masyumi
Masyumi dan PNI
Masyumi dan PKI
NU dan PNI
PKI dan PNI
Partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk ....
mementingkan kepentingan bagsa daripada kepentingan partainya
mementingkan kerjasama antar partai politik
secara bersama-sama mendukung program pemerintah
mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bagsa
mengutamakan pembangunan fisik
Pada saat Indonesia menggunakan UUDS 1950, kabinet pertama yang memegang pemerintahan adalah ....
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Sukiman
Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1
Kabinet Burhanudin Harahap
Berikut ini merupakan bentuk pemberontakan yang terjadi selama masa pemerintahan sistem liberal di Indonesia, kecuali ....
pemberontakan DI/ TII
pemberontakan ANdi Aziz
pemberontakan RMS
pemberontakan G 30 S/ PKI tahun 1965
Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dinyatakan bahwa pemerintah akan ....
membubarkan sistem pemerintahan Parlementer
menerima bentuk negara kesatuan
menyetujui pembentukan partai-partai politik
terus menekan partai oposisi
membatasi adanya jumlah partai-partai politik
3. Yang dimaksud dengan sistem parlementer adalah ? ...
Adanya presiden sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab ke rakyat
Adanya Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab ke rakyat melalui Parlemen
Mengakui adanya 2 kepala negara yaitu Presiden dan Perdana Menteri
Perdana Menteri bertanggungjawab kepada Presiden
5. Mengapa pada masa demokrasi parlementer menggunakan UUD-Sementara 1950 ?
UUDS 1950 Digunakan sementara sebelum adanya UUD Baru yang dibentuk oleh DPRS
UUDS 1950 Digunakan sementara sebelum adanya UUD Baru yang dibentuk oleh MPRS
UUDS 1950 Digunakan sementara sebelum adanya UUD Baru yang dibentuk oleh Konstintuante
UUDS 1950 Digunakan sementara sebelum adanya UUD Baru yang dibentuk oleh Perdana Menteri dan Kabinet
8. Mengapa pada masa Demokrasi Prlementer 1950-1959 sering berganti-ganti kabinet hingga 7 kali ? ... kecuali
Kepentingan partai dan golongan yang sangat tinggi daripada kepentingan negara
Banyak dari perdana menteri yang mengundurkan diri saat menjabat karena tidak ada dukungan di parlemen
Karena seringnya mengeluarkan mosi tidak percaya ke kabinet di parlemen
terdapat banyak kepentingan di masyarakat yang sulit untuk disatukan
10. Berikut ini yang merupakan menjadi sebab akhir dari demokrasi parlementer adalah ?
Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Ir. Soekarno akibat Konstintuate banyak yang mengundurkan diri
Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Ir. Soekarno akibat Konstintuate gagal membentuk DPR Baru
Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Ir. Soekarno yang mengakibatkan kembalinya ke UUD 1945
Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Ir. Soekarno yang mengakibatkan kembalinya ke RIS
