NEW
Font size
WorksheetsHukum dan Kepolisian
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI oleh pejabat Polri diselesaikan oleh .............. Polri.
Provost Sidang
Disiplin
Peraturan Disiplin Komisi
Komisi Kode Etik
Tugas utama Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 adalah:
Keamanan Presiden dan pejabat Negara lainnya
Keamanan territorial wilayah darat, laut dan udara.
Keamanan politik dan terorisme, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Pemeliharaan keamanan dalam negeri
Pemeliharaan dan ketertiban rakyat yang berhubungan dengan hak asasi manusia.
Usia pensiun maksimum anggota Polri adalah ................ tahun
55 Tahun
58 Tahun
60 Tahun
56 Tahun
Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap .................. dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
Terbuka
Netral
Tertutup
Independen
Anggota yang memiliki keahlian khusus dan dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia ..... tahun
59 tahun
60 tahun
61 tahun
62 tahun
Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya Senantiasa bertindak berdasarkan ................ dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
Peraturan
Perundang-undangan
Norma
Norma Hukum
Persetujuan atau penolakan DPR terhadap usulan Presden harus diberikan dalam jangka waktu paling lama ... terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR.
20 hari
21 hari
22 hari
23hari
Setiap anggota Polri diberi pangkat yang mencerminkan ............................ serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
Tugas dan fungsi
Peran dan fungsi
Peran, fungsi dan kemampuan
Tugas, fungsi dan kemampuan
UU yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
UU No. 2 Tahun 2001
UU No. 2 Tahun 2002
UU No. 22 Tahun 2001
UU No. 22 Tahun 2002
UU No. 12 Tahun 2003
Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan :
Kompolnas
DPR
Rakyat
MPR
Salah satu Persyaratan pribadi pelaku diskresi adalah sebagai berikut :
Berorientasi pada kepentingan pribadi
Mempertimbangkan dan menghormati HAM
Berorientasi pada kepentingan golongan
Bermoral cukup
Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan ...................... yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
Struktural
Khusus
Fungsional
Penanganan pidana
Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 orang anggota berasal dari :
Anggota masyarakat. unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian. Pakar
kepolisian, dan tokoh masyarakat, Petugas pemerintah,
unsur-unsur pemerintah, Anggota kepolisian, dan tokoh masyarakat.
unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
Anggota Polri tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum, hal tersebut diatur dalam .................
Keputusan Kapolri
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan Kapolri
Tugas utama Kepolisian dalam hubungannya dalam penyelesaian perkara hokum yang terjadi di wilayah Indonesia adalah melakukan:
Penyelidikan
Penyidikan
Pemutusan perkara
Gelar perkara
SP3
Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya adalah
Penyelidikan
Penyidik
Penyelidik
Penyidikan
Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan adalah
Penyidik Pembantu
Penyidik
Penyelidik
Penyidikan
Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah
Penyidik Pembantu
Penyidik
Penyelidik
Penyidikan
Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan :
Kamtibmas
Keamanan umum
Keamanan dalam negeri
Kepentingan umum
Yang termasuk dalam kelompok pengemban fungsi kepolisian di Indonesia adalah, kecuali:
Kepolisian khusus
Penyidik pegawai negeri sipil
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
A, B, C, benar
A, B, C, salah
Alasan utama digantinya UU No. 28 Tahun 1997 dengan UU No. 2 Tahun 2022 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
Lebih berorientasi mewujudkan masyarakat madani yang adil dan Makmur
Terpisahnya peran dan fungsi antara Kepolisian dan TNI
Perlunya disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hokum serta ketatanegaraan Republik Indonesia
Semakin meningkatnya permasalahan criminal, narkotika, dan terorisme
Terjadi perubahan paradigma dalam system ketatanegaraan
Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara :
Terpusat
Terorganisir
Hierarki
Independen
Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, hal tersebut merupakan :
Wewenang Polri
Wewenang Polri sesuai dengan Perundang-undangan lainnya
Wewenang Polri dalam proses pidana
Wewenang Polri dalam pelaksanaan tugas Pokok.
Pejabat Polri yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang adalah
Penyidik Pembantu
PPNS
Penyelidik
Penyidikan
Fungsi markah jalan adalah:
Untuk memberi batas jalan agar jalan terlihat jelas oleh pemakai jalan yang sedang berlalu lintas jalan
Untuk menambah dan mengarungi kecepatan pemakai jalan yang Berlalu lintas dijalan
Untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan
A, B, dan C salah
Dalam UU No. 2 Tahun 2002, pasal 3 ayat 1 berisi tentang:
Pengemban fungsi kepolisian
Fungsi kepolisian
Ketentuan tentang daerah hokum
Susunan organisasi dan tata kerja kepolisian
Pimpinan kepolisian
Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, hal tersebut merupakan :
Wewenang Polri
Wewenang Polri sesuai Perundang-undangan lainnya
Wewenang Polri di bidang proses pidana
Wewenang Polri dalam pelaksanaan tugas Pokok.
Isi Tribrata Polri, yaitu:
Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa
Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakan hukum negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945
Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban
A, B, dan C salah
A, B, dan C benar
Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat melalui:
Keputusan Kapolda masing-masing daerah
Keputusan Kapolri
Keputusan Presiden
Keputusan Kompolnas
Keputusan penyidik senior
Kepanjangan dari kata Sprindik adalah:
Surat Perintah Penyidikan
Perintah Penyelidikan
Surat Pemberitahuan Penyeidikan
Pemberitahuan Penyelidikan
Peringatan dan Pengindikasian
Yang termasuk dalam perbuatan hukum pidana adalah:
Jual-Beli Harta
Warisan
Pecurian
Perceraian
Hak asuh anak
Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan:
MPR
DPR
Menteri Dalam Negeri
Kompolnas
Mahkamah Yudisial
Kepanjangan dari SP3 adalah
Surat Pennghentian Penyidikan Perkara
Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Surat
Peninjauan Kembali tentang Penyidikan Surat
Pemberhentian Pelapor atas Perkara Surat
Perintah Penyidikan Perkara
Narkoba dapat dikelompokan dalam berbagai kategori, kecuali:
Zat adiktif
Psikotropika
Narkotika
A, B dan C salah
Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kepolisian atau Kejaksaan, dapat dilakukan dengan alasan:
Tersangka seringkali menghilangkan barang bukti
Terdapat unsur korupsi di dalamnya
Tersangka melarikan diri ke luar negeri
Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti
Adanya campur tangan legislatif di dalamya
Yang termasuk dalam kelompok PAM Swakarsa dalam negeri, kecuali:
Polisi Kehutanan
Satpam
Jasa pengamanan
Satpol PP
Kompolnas
Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan:
Menteri
Kompolnas
Kapolri
Rapat Umum PATI Polri
Presiden
Dalam rangka menyelenggarakan tugas, berikut yang menjadi wewenang dari anggota kepolisian, kecuali:
Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
Mengawasi aliran yang dapat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi:
Segala wewenang yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing
Menjaga kepentingan umum yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri
Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
Seorang pengemudi dibenarkan untuk meninggalkan tempat kejadian kecelakaan yang didalamnya, apabila:
Terancam jiwanya dan menyembunyikan diri agar tidak diketahui orang
Terancam bahaya penganiayaan oleh masyarakat yang marah atau emosi, tetapi harus segera melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi terdekat
Melarikan diri dan sembunjyi
Kendaraan yang dikemudikaakan terbakar
Polisi sudah tiba di TKP
