Font size
WorksheetsUji Pemahaman UU Nomor 25 Tahun 2009
Total questions: 26
Worksheet time: 23mins
Siapakah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik?
Gubernur
Walikota
Pimpinan lembaga negara
Bupati
Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik?
Kegiatan yang dilakukan oleh korporasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Apa yang menjadi tujuan dari undang-undang tentang pelayanan publik?
Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Semua jawaban di atas benar.
Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
Siapakah yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik?
Ombudsman
Menteri
Gubernur
Bupati
Apa yang menjadi asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik?
Kepentingan umum
Kepastian hukum
Semua jawaban di atas benar.
Kesamaan hak
Siapa yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik?
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara
Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan
Apa saja komponen standar pelayanan menurut Pasal 21?
Dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur
Biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
Kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan
Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan
Siapa yang mengelola sistem informasi yang bersifat nasional menurut Pasal 23?
Presiden
Menteri
Walikota
Gubernur
Apa yang dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 24?
Profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan
Maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja
Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Informasi pelayanan yang bersifat nasional
Siapa yang berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan menurut Pasal 20?
Menteri
Pelaksana
Masyarakat
Penyelenggara
Carilah Pasangan gambar ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya
A
B
C
D
E
BERIKUT ADALAH
PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(a)
Susun ulang berikut ini:
(a)
BUATLAH GAMBAR ICON ATAU SIMBOL YANG MENGGAMBARKAN AKTIVITAS (PELAYANAN)
JENIS SOAL UTS
PILIHAN GANDA
PENALARAN
Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan, KECUALI
profesional;
santun dan ramah;
diskriminatif
tegas
The law aims to establish clear boundaries and relationships regarding the rights, responsibilities, and authorities of all parties involved in the provision of (a) services.
The scope of public services includes public goods and services, administrative services regulated by legislation, and covers various sectors such as education, health, transportation, and (a)
The law requires the establishment of supervisors and responsible officials to ensure the smooth implementation of public (a)
The law is intended to provide legal certainty in the relationship between the public and service providers in (a) services.
The law is based on principles such as public interest, legal certainty, equality of rights, professionalism, accountability, and (a) .
What is the purpose of the law?
To regulate the relationship between the public and service providers
To provide legal certainty in public services
To establish guidelines for public service providers
To ensure transparency in public service delivery
What are the principles that the law is based on?
Public interest
Legal certainty
Equality of rights
Professionalism
What is required by the law to ensure the smooth implementation of public services?
Establishment of supervisors and responsible officials
Training of public service employees
Increased funding for public services
Creation of new public service programs
What does the law aim to establish?
Clear boundaries and relationships
Financial compensation
Environmental protection
Healthcare reform
Materi pengelolaan pengaduan sekurang-kurangnya meliputi, KECUALI:
identitas pengadu;
prosedur pengelolaan pengaduan;
penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
non prioritas penyelesaian pengaduan;
Yang tidak termasuk asas pelayanan publik, yaitu :
Kepentingan Umum
Kesatuan
Kepastian Hukum
Kesamaan Hak
UU Pelayanan Publik juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan melalui penggunaan teknologi informasi. Salah satu hal yang diatur dalam hal ini adalah:
Keberlanjutan teknologi
Keterbukaan data pribadi
Sistem informasi terpusat
Penggunaan manual yang intensif
Siapa yang memiliki Tanggungjawab untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan UU Pelayanan Publik?
(a)
Pemimpin yang menjadi teladan adalah pemimpin yang memiliki karakter :
Melayani
Dilayani
Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelayanan publik menurut UU tersebut melibatkan aspek:
Keuntungan Finansial
Birokrasi dan Keterbukaan
Monopoli Bisnis
Pro Golongan
Salah satu prinsip pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah...
Transparansi
Monopoli
Diskriminasi
Intervensi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan...
Kepentingan pribadi
Kualitas pelayanan publik
Kepatuhan
Birokrasi
Berapa lama waktu maksimal untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009?
60 hari kerja
14 hari kerja
30 hari kerja
90 hari kerja
Berikut yang bukan merupakan bentuk- bentuk patologi birokrasi adalah...
Cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban dan berbelit-belit
Tidak adanya praktik KKN dan tidak adanya konflik kewenangan
Penggelembungan organisasi dan enggan melakukan perubahan
Duplikasi tugas dan fungsi
Berdasarkan UU No. 25 tahun 2009, apa yang dimaksud dengan "penyelenggara sistem elektronik"?
Individu atau badan hukum yang menyediakan layanan elektronik
Orang yang memiliki perangkat elektronik
Pemerintah yang mengatur penggunaan internet
Semua jawaban salah
Apa yang menjadi kewajiban penyelenggara sistem elektronik berdasarkan UU No. 25 tahun 2009?
Melakukan pemantauan terhadap pengguna sistem elektronik
Memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna
Semua jawaban benar
Menjual data pengguna kepada pihak ketiga
Menurut UU No. 25 tahun 2009, apa yang dimaksud dengan "transaksi elektronik"?
Pertukaran informasi, data, atau dokumen secara elektronik
Pertukaran uang secara fisik
Pembelian barang secara langsung di toko
Semua jawaban salah
1) Bagaimana UU No. 25 tahun 2009 mengatur tentang penggunaan tanda tangan elektronik?
a) b) c) d)
Semua jawaban salah
Tidak mengatur penggunaan tanda tangan elektronik
Mengatur penggunaan tanda tangan elektronik untuk transaksi tertentu
Melarang penggunaan tanda tangan elektronik
Apa yang menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan UU No. 25 tahun 2009?
Menyediakan layanan internet kepada masyarakat
Mengawasi dan mengatur penyiaran
Memberikan lisensi kepada penyelenggara sistem elektronik
Semua jawaban benar
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sikap yang harus dimiliki oleh pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik adalah sbb, kecuali..
Cepat dan tepat sasaran
Adil dan diskriminatif.
Santun dan ramah.
Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut.
Apa yang dimaksud dengan "one-stop service" dalam pelayanan publik?
Layanan yang rumit dan berbelit-belit
Layanan yang hanya dapat diakses satu kali
Pelayanan yang tersedia di satu tempat untuk memudahkan masyarakat
Layanan yang memerlukan waktu lama
