WorksheetsSoal Latihan MP Pengujian Tagihan_2025
Total questions: 28
Worksheet time: 12mins
Pemberian kewenangan kepada pejabat perbendaharaan untuk melakukan pengujian tagihan pada prinsipnya adalah penerapan paradigma dari....
Let the manager manage
check and balance mechanism
financial management
tranparansi
Salah satu prinsip yang terkait dengan pengujian dan pembayaran tagihan dalam pasal 21 UU No. 1/2004 adalah....
pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
pembayaran atas beban APBN/APBD boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan disetujui KPA
pembayaran atas beban APBN/APBBD tidak boleh dilakukan sebelum disetujui PPK
Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam, perintah pembayaran dan...
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
menguji kebenaran SPM
menguji kebenaran SP2D
menguji ketersediaan barang/jasa yang bersangkutan
Pengujian terhadap kebenaran output dari suatu kegiatan termasuk dalam pengujian....
wetmatigheid
doelmatigheid
bestmatigheid
rechmatigheid
Pengujian terhadap kebenaran hak tagih ikatan dari suatu kegiatan, dapat dilihat dari dokumen....
DIPA
POK
Kontrak/SPK
APBN
Akun dengan nomor 52 XXXX adalah akun untuk….
Uang lembur
Honor
Tunjangan
Belanja Barang
Yang tidak termasuk kelompok belanja modal adalah....
pengadaan/pembangunan berbagai gedung dan bangunan yang berfungsi untuk perkantoran, hunian, dan pelayanan
belanja untuk kelengkapan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar (sepanjang beranda di dalam komplek) gedung dan bangunan tersebut
biaya-biaya untuk kegiatan rehabilitasi, renovasi dan restorasi Gedung dan bangunan yang diharapkan dapat memperpanjang masa manfaat dari aktiva maupun meningkatkan efisiensinya
biaya pemeliharaan sehari-hari gedung kantor
Akun belanja pegawai dikelompokkan ke dalam akun....
Akun 41 XXXX
Akun 51 XXXX
Akun 21 XXXX
Akun 52 XXXX
Pembelian ban mobil Dinas sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) termasuk jenis belanja…
Modal
Pegawai
Jasa
Barang
Mekanisme LS bendahara dibayarkan dengan cara....
dibayar dari rekening Kas Negara langsung ke rekening pihak ketiga
dibayar dari rekening kas negara melalui rekening Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dibayar oleh Bendahara kepada yang berhak
dibayar langsung dari rekening Bendahara
dibayar lewat KPPN melalui rekening kas negara
Pengajuan SPM UP ke KPPN harus dilampiri dengan dokumen....
kuitansi
SPTB
Berita Acara Pembayaran
Surat Pernyataan dari KPA bahwa dana tersebut tidak akan dipakai untuk pembayaran yang bersifat LS
Berdasarkan Peraturan, SPM UP dapat diajukan oleh satuan kerja....
segera setelah DIPA diterima
setelah ada transaksi
pada triwulan pertama
menjelang akhir tahun anggaran
Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran sebagai lampiran SPM TUP tidak memuat hal-hal tentang....
dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D
apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara
tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung
dana akan digunakan selama satu tahun
Pembelian printer sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibebankan ke akun....
belanja barang
belanja modal
belum membebani akun belanja
belanja pegawai
Tanda tangan lunas dibayar pada kuitansi UP ditandatangani oleh....
Bendahara Pengeluaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penguji dan Penerbit SPM
Kuitansi dipergunakan untuk perjanjian pengadaan barang/jasa dengan nilai....
kurang dari Rp5.000.000,00
sampai dengan Rp50.000.000,00
di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00
di atas Rp100.000.000,00
Pembayaran belanja barang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) harus disertai bukti pengeluaran minimal berupa....
bukti pembelian
bukti pembayaran
kontrak
SPK
Dalam hal pelaksanaan Surat Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar .... dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya...
30%
20%
10%
40%
Uang harian besarnya ditetapkan dengan tarif tertentu (ditetapkan secara lumpsum) dan meliputi uang makan, uang saku dan....
transport lokal
transport keberangkatan
transport kepulangan
transport keberangkatan dan kepulangan
Kewenangan untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas ada pada....
PPSPM
Bendahara
PPK
KPPN
Bukti pembelian yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa nilainya sampai dengan....
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
Penggantian Uang Persediaan (GUP) untuk PNBP diajukan apabila....
tahun anggaran telah berakhir
telah ada setoran PNBP yang cukup
diperintahkan oleh kantor pusat
disesuaikan kebutuhan
Apabila UP dana PNBP tidak mencukupi, dapat mengajukan TUP sebesar....
kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan Maksimum Pencairan (MP)
sesuai pagu dana maksimal
sebesar kebutuhan riil sampai akhir tahun anggaran
sesuai permintaan KPA
Instansi pengguna terpusat baru dapat mengajukan GUP setelah....
UP habis
mendapat persetujuan dari KPPN
melampirkan Surat Keterangan
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan terkait Maksimal Pencairan dana telah terbit
Berikut ini yang bukan merupakan tata cara penarikan dana PHLN yang harus dilakukan pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Luar Negeri adalah....
pembayaran langsung (direct payment)
rekening khusus
pembukaan L/C
pembiayaan pendahuluan
Tata cara penarikan dana PHLN yang dilakukan melalui KPPN Khusus PHLN atas permintaan PA/KPA kantor/satuan kerja dengan cara mengajukan kepada PPHLN untuk membayar langsung kepada pihak yang ditunjuk/rekanan disebut....
pembayaran langsung (direct payment)
rekening khusus
pembukaan L/C
pembiayaan pendahuluan
Rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank lain, untuk menampung sementara dana PHLN tertentu disebut....
rekening khusus (special account)
rekening dana talangan
rekening sementara
rekening antara
Berikut ini yang bukan merupakan ketentuan dalam pembayaran dengan menggunakan SPK bagi pembayaran yang bersumber dari PHLN adalah....
rincian porsi pembiayaan dari PHLN dan porsi pendamping
sumber dan nomor PHLN
peraturan terkait perpajakan
pembayaran harus dengan US dollar
