WorksheetsQuiz Perpajakan BP
Total questions: 29
Worksheet time: 15mins
Bendahara membayarkan honorarium kepada Andi seorang PNS Golongan III/a, terhadap pembayaran tersebut Bendahara memotong PPh pasal 21 sebesar :
15%
10%
5%
0%
Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran kepada CV Rental Alat (ber NPWP) untuk kegiatan sewa mesin foto kopi sebesar Rp1,2 Juta, terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong….
PPh pasal 21 dengan tarif 5%
PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%
PPh pasal 23 dengan tarif 2%
PPh pasal 4 (2) dengan tarif 2%
Atas pemotongan pajak pembayaran pembelian barang, bendahara harus menyetor dan melaporkan paling lambat….
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 10 bulan berikutnya
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan akhir bulan berikutnya
Bendahara pada KPP Pratama Bogor memungut PPN atas pembelian komputer. Atas pemungutan tersebut, batas waktu paling lambat bendahara harus menyetor dan melaporkannya adalah….
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
Bendahara memotong PPh atas honorarium yang diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Akun dan kode jenis setoran yang benar adalah:….
411121/100
411121/402
411121/104
411211/ 910
Satker Kementerian Pertanian menyewa mobil untuk operasional dari CV Sewa Mobil (tidak NPWP). Terhadap sewa tersebut bendahara harus memotong PPh sebesar….
PPh pasal 4 (2) sebesar 2%
PPh pasal 23 sebesar 2%
PPh pasal 23 sebesar 4%
PPh pasal 4 (2) sebesar 4%
Yang termasuk objek PPh pasal 23 adalah….
jasa konsultan hukum
konsultan pengawasan konstruksi
pembelian ATK
sewa bangunan untuk kantor
PPh pasal 21 sebesar 15% x Rp.8.000.000
PPh pasal 21 sebesar 5% x Rp.8.000.000
PPh pasal 21 sebesar 5% x (50% x Rp.8.000.000)
PPh pasal 21 sebesar 5% x ((50% x Rp.4.000.000)-PTKP)
Anton adalah warga masyarakat yang menjabat ketua kelompok tani, mengikuti kegiatan sosialisasi di kementerian pertanian. Anton diberikan uang saku senilai Rp700.000,00 selama mengikuti kegiatan tersebut. Terhadap pembayaran tersebut ….
Dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 5% x Rp700.000,00
Tidak dipotong
Dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% x Rp700.000,00
Dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x (50% x Rp700.000,00)
Bendahara Satker Kementerian Pertanian melakukan pembayaran atas pembelian ATK senilai 2 juta rupiah (termasuk PPN) kepada CV Jaya Bersama (PKP, ber NPWP). Apa saja pajak yang harus dipungut oleh bendahara ....
PPN dan PPh pasal 22
PPN
PPh pasal 22
Tidak dipungut pajak
Bendahara membeli konsumsi ke toko kue "Enak" sebesar Rp.2.220.000,00 (termasuk PPN). Atas pembayaran tersebut bendahara….
memungut PPN dan PPh pasal 23
memungut PPh pasal 22 saja
memungut PPN dan PPh pasal 22
memungut PPN saja
Apabila bendahara terlambat menyampaikan SPT Masa Unifikasi PPh maka dikenakan sanksi berupa….
denda 2% setiap bulan keterlambatan
denda sebesar Rp500.000,00
denda sebesar Rp100.000,00
tidak dikenakan denda
Bendahara satker Kemenkeu melakukan pembayaran pembelian ATK kepada Toko "ATEKA" (PKP ber NPWP) sebesar Rp3.500.000,00 (harga termasuk PPN). Jenis pajak yang harus dipungut, akun setoran, dan kode jenis setorannya adalah….
pajak yg dipungut adalah PPN dan PPh Pasal 22, akun setoran 411211-910 dan kode jenis setoran 411122-910
pajak yang dipungut PPN dan PPh Pasal 23, akun setoran 411211-910 dan kode jenis setoran 411124-104
pajak yang dipungut PPN dan PPh Pasal 22, akun setoran adalah 411211-920 dan kode jenis setoran 411122-920
pajak yang dipungut PPN dan PPh Pasal 23, akun setoran adalah 411211-920 dan kode jenis setoran 411124-104
Pusdiklat AP membayar jasa konsultan pengawas kontruksi kepada CV Konsultan Jaya (PKP, ber-NPWP, memiliki SBU Kontruksi) sebesar Rp22.200.000,00 (termasuk PPN). Atas pembayaran tersebut dikenakan pajak….
PPh Pasal 23 sebesar : 2% x Rp 22,2 Juta
PPh Pasal 4(2) sebesar : 3.5% x Rp 22,2 juta
PPh Pasal 23 sebesar : 2% x 20 Juta
PPh Pasal 4 (2) sebesar : 3,5% x 20 Juta
Satker Kementerian Perhubungan melakukan pembayaran pemeliharaan mobil dinas sebesar Rp4.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian pembelian sparepart Rp3.600.000,00 dan biaya jasa Rp900.000,00 kepada CV Barokah (PKP, ber NPWP). Atas transaksi tersebut bendahara memotong/memungut pajak….
PPN, PPh pasal 22, dan PPh Pasal 23
PPN dan PPh pasal 23
PPN dan PPh pasal 22
PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 4(2)
Apabila bendahara terlambat menyampaikan SPT Masa PPN maka dikenakan sanksi berupa….
denda 2% setiap bulan keterlambatan
denda sebesar Rp.500.000
denda sebesar Rp.100.000
tidak dikenakan denda
Faktur pajak yang dibuat PKP atas penyerahan JKP/BKP adalah bukti pungut atas….
PPh Pasal 22
PPN
PPh Pasal 23
PPh Pasal 21
Yang bukan merupakan objek PPh pasal 4 (2) adalah….
pembayaran jasa konsultan pengawas kontruksi
pembayaran sewa tanah dan bangunan
pembayaran pengalihan tanah dan bangunan
pembayaran sewa mobil operasional
Akun yang dipakai untuk melakukan setoran PPh final pasal 4 ayat (2) adalah….
411211
411124
411126
411128
Dokumen dikenakan bea meterai adalah….
kuitansi pembayaran pembelian ATK untuk keperluan kantor sebesar Rp5.000.000,00
bukti pembayaran gaji kepada pegawai senilai Rp12.000.000,00
Surat Perjanjian Kerja pembelian ATK senilai Rp6 Juta
Bukti penerimaan barang
Bendahara menerima kuitansi pembayaran ATK senilai Rp6.juta rupiah. Terhadap kuitansi tersebut harus dikenakan meterai senilai….
Rp3.000,00
Rp6.000,00
Rp10.000,00
tidak dikenakan
Kode akun dan kode jenis setoran yang digunakan bendahara untuk menyetor PPh pasal 4(2) untuk jasa kontruksi adalah….
411124 dan 104
411124 dan 409
411128 dan 104
411128 dan 409
Mr. Paul diminta menjadi narasumber kegiatan seminar internasional. Mr Paul adalah warga negara Australia yang mengajar di salah universitas Australia. Atas kegiatan tersebut, pajak yang dikenakan terhadap Mr. Paul adalah….
PPh pasal 21
PPh pasal 23
PPh pasal 26
PPh pasal 28
Terhadap transaksi berikut manakah yang tidak dipungut PPN? (asumsi semua penjual adalah PKP dan nilai pembelian diatas 2 juta)
pembayaran jasa pemeliharaan AC
pembayaran pembelian ATK
pembayaran jasa perhotelan
pembayaran jasa sewa mobil
Satker KP2KP Kualu hulu melakukan sewa pertokoan senilai Rp.33,3 juta rupiah kepada CV Usaha Toko (PKP ber NPWP) untuk digunakan sebagai kantor.Terhadap transaksi tersebut terhutang :
PPN dan PPh pasal 23 sebesar 2% x Rp33,3 juta
PPN dan PPh pasal 4 (2) sebesar 10% x Rp30 juta
PPN dan PPh pasal 23 sebesar 2% x Rp30 juta
PPh pasal 4 (2) saja sebesar 10% x Rp30 juta
Yang bukan merupaka cara pelunasan bea meterai adalah....
menggunakan benda meterai/meterai tempel
menggunakan mesin teraan bea meterai
menggunakan alat cetak
menggunakan sistem online terintegrasi
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan meminta Tono (pegawai harian lepas) menyelesaikan pengecatan ruang aula. Pekerjaan diselesaikan selama 2 hari dan kepada Tono dibayarkan Rp800.000,00. Terhadap Tono bendahara memotong….
PPh 21 sebesar 15%
PPh 21 sebesar 1%
PPh 21 sebesar 5%
Tidak dipotong PPh 21
Pusdiklat AP membayar biaya pemeliharaan asrama kepada CV Bangun Kontruksi (PKP ber NPWP dan memiliki SBU kontruksi kecil) sebesar Rp35.000.000,00. Atas pembayaran tersebut bendahara memungut/memotong….
PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 23 sebesar 4%
PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 23 sebesar 2%
PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 4 (2) sebesar 2%
PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 4 (2) sebesar 1,75%
Bendahara membayarkan tagihan pembelian ATK senilai Rp3.330.000,00 (termasuk PPN). Berapakah dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN ?
Rp3.300.000,00
Rp3.000.000,00
Rp330.000,00
Rp300.000,00
