wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Uji Kompetensi Kepatuhan Relationship Officer

Total questions: 70

Worksheet time: 18hrs 30mins

Name
Class
Date
1.

Relationship Officer A telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) terhadap BU PT Citra Indah pada tanggal 1 Maret 2023. Pada tanggal berapa pemeriksaan lapangan tersebut dilaksanakan pada .....

a)

15 Maret 2023

b)

21 Maret 2023

c)

16 Maret 2023

d)

20 Maret 2023

2.

Berikut ini adalah yang termasuk dalam Teknis Penyusunan Program & Realisasi Pemeriksaan, kecuali......

a)

Investigasi

b)

Pengamatan atau observasi

c)

Analisis

d)

Penulusuran atau trasir

3.

Badan Usaha PT Maju Bersama diberikan surat pemberitahuan pemeriksaan kantor oleh BPJS Kesehatan. Badan Usaha tersebut tidak menghadiri dan tidak memberikan data pemeriksaan yang dibutuhkan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Relationship Officer, adalah....

a)

Mengirimkan Surat Peringatan Pertama disertai permintaan untuk menyampaikan data atau dokumen dalam waktu 2 (dua) hari kerja

b)

Meminta Bantuan dan pendampingan hukum kepada Kejaksaan

c)

Melaporkan tindakan menghambat proses Pemeriksaan Kepatuhan yang dilakukan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan

d)

Mengirimkan Surat Panggilan Final Pemeriksaan Kantor (SPFPK) yaitu surat berisi panggilan terakhir kepada Pemberi Kerja untuk memenuhi perintah pemeriksaan atas kepatuhan Jaminan Kesehatan

4.

Ketentuan perundangan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran adalah .....

a)

Undang Undang No. 24 Tahun 2011

b)

PP No. 85 Tahun 2013

c)

PP No. 86 Tahun 2013

d)

Perpres No. 82 Tahun 2018

5.

Meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran, merupakan definisi dari .....

a)

Kewajiban Pemeriksa

b)

Wewenang Pemeriksa

c)

Tugas Pemeriksa

d)

Hak Pemeriksa

6.

Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilaksanakan berdasarkan....

a)

Hasil pengawasan kepatuhan oleh masing-masing fungsi

b)

Hasil analisa data mandiri

c)

aporan pengaduan dari masyarakat atau pekerja

d)

Semua benar

7.

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) harus memberikan gambaran mengenai, kecuali....

a)

Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan

b)

Data, keterangan dan/atau bukti yang diperoleh

c)

Ditandatangani oleh petugas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan serta dicantumkan tanggal pembuatan dan penelahaannya

d)

Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan

8.

Pernyataan pilihan Prosedur Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan merupakan definisi dari.....

a)

Program Pemeriksaan

b)

Rencana Pemeriksaan

c)

Kertas Kerja Pemeriksaan

d)

Laporan Hasil Pemeriksaan

9.

Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2019, kecuali .....

a)

Pemeriksaan yang dilakukan atas adanya indikasi pelanggaran suatu tindak pidana dalam penyelenggaraan kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atas Program Jaminan Kesehatan.

b)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada pengaduan pekerja kepada BPJS Kesehatan terkait dengan dugaan ketidaksesuaian pelaporan data Gaji atau Upah oleh Pemberi Kerja

c)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud mengakibatkan timbulnya potensi kekurangan pemungutan dan pembayaran iuran dari yang seharusnya dipungut dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

d)

Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan apabila ditemukan potensi ketidakpatuhan

10.

Badan Usaha PT. Sukses Makmur telah diperiksa oleh BPJS Kesehatan dengan temuan sebagai berikut: • PT Sukses Makmur telah mendaftarkan 50 pekerja dengan total upah yang dilaporkan Rp. 250.000.000 dengan kewajiban iuran per bulan sebesar Rp. 12.500.000. • Sebanyak 50 pekerja belum didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan potensi kewajiban iuran sebesar Rp. 12.500.000. • Sampai dengan tahapan monitoring SPHP, Badan Usaha tersebut tidak patuh melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga dikenakan sanksi denda administratif 0,1% pada bulan April 2023 • Selanjutnya, Badan Usaha PT Sukses Makmur menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dan melaporkan bukti kepatuhan pada bulan Juni 2023. Berapakah besaran denda administratif 0,1% yang harus dibayarkan oleh PT Sukses Makmur ......

a)

75.000

b)

25.000

c)

12.500

d)

60.000

11.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan paling lambat ……. setelah berita acara pengambilan keterangan ditandatangani oleh petugas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau pejabat yang ditunjuk ......

a)

7 hari kerja

b)

10 hari kerja

c)

14 hari kerja

d)

3 hari kerja

12.

Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara disetujui oleh pimpinan unit kerja maka langkah selanjutnya yaitu Relationship Officer membuat ......

a)

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

b)

Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir

c)

Kertas Kerja Pemeriksaan

d)

Program Pemeriksaan

13.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan digunakan oleh Relationship Officer sebagai dasar dalam menyusun .....

a)

Laporan hasil pemeriksaan sementara

b)

Program pemeriksaan

c)

Laporan hasil pemeriksaan akhir

d)

Rencana Pemeriksaan

14.

Merujuk pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019, Pemeriksaan Kepatuhan dilaksanakan berdasarkan .....

a)

Hasil pengawasan oleh masing-masing fungsi

b)

Laporan pengaduan Serikat Pekerja/Masyarakat

c)

Surat Perintah Tugas

d)

Hasil Analisa mandiri

15.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Relationship Officer wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) maupun Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Kantor (SPPK) yang ditandatangani oleh.....

a)

Kepala Bagian Kepesertaan

b)

Kepala Cabang

c)

Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi

d)

Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan

16.

Relationship Officer dalam melaksanakan pemeriksaan wajib didahului dengan ......

a)

memasuki tempat kerja, kantor perusahaan, bangunan dan/atau rumah yang digunakan sebagai tempat menjalankan kegiatan usaha

b)

meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran

c)

meminta dan memperoleh data ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

d)

menginformasikan susunan tim pemeriksa yang akan melaksanakan pemeriksaan sesuai surat perintah tugas

17.

Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan keterangan atau informasi, mengolah data, bukti atau keterangan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, merupakan definisi dari ......

a)

Pengawasan Kepatuhan

b)

Canvassing

c)

Pemeriksaan Kepatuhan

d)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

18.

PT Maju Mapan diberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) oleh BPJS Kesehatan. Badan Usaha tersebut tidak bersedia memberikan data /dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Tindak lanjut yang dilakukan Relationship Officer adalah .....

a)

Mengirimkan Surat Peringatan Pertama disertai permintaan untuk menyampaikan data atau dokumen dalam waktu 2 (dua) hari kerja

b)

Meminta Bantuan dan pendampingan hukum kepada Kejaksaan

c)

Melaporkan tindakan menghambat proses Pemeriksaan Kepatuhan yang dilakukan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan

d)

Menerbitkan Surat Teguran tertulis pertama.

19.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama telah dikenakan namun Badan Usaha belum melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut Relationship Officer adalah memberikan sanksi teguran tertulis kedua dalam waktu .......

a)

3 hari kerja

b)

10 hari kerja

c)

10 hari kalender

d)

7 hari kerja

20.

Berikut ini merupakan tugas dari Relationship Officer, kecuali .....

a)

menyampaikan SPHP kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara berdasarkan LHPS

b)

menyampaikan LHPA kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan atau pimpinan satuan kerja

c)

melakukan monitoring pemenuhan kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran berdasarkan hasil pemeriksaan

d)

mengusulkan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda berdasarkan hasil Pemeriksaan Kepatuhan kepada kepala cabang BPJS Kesehatan atau pimpinan satuan kerja

21.

Pemeriksaan yang dilakukan atas adanya indikasi pelanggaran suatu tindak pidana dalam penyelenggaraan kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atas Program Jaminan Kesehatan, merupakan definisi dari ........

a)

Pemeriksaan Lapangan

b)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

c)

Pemeriksaan Kantor

d)

Pemeriksaan Bias

22.

PT Kerupuk Lemes telah menyerahkan seluruh data dan dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Setelah dilakukan identifikasi awal ditemukan bahwa gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi seluruh jajaran pegawai mulai dari Direksi sampai dengan Operator sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku di wilayah kerja badan usaha. Tindak lanjut yang paling tepat bagi kasus tersebut di atas adalah .....

a)

Pemeriksaan Kantor

b)

Pengiriman Surat Konfirmasi Update Data Upah

c)

Pemeriksaan Lapangan

d)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

23.

Berikut ini adalah persyaratan untuk diangkat menjadi Relationship Officer, kecuali ......

a)

Pegawai tetap atau Calon pegawai tetap yang telah mendapatkan SK untuk bertugas di fungsi pengawasan dan pemeriksaan

b)

Pendidikan terakhir Sarjana Hukum

c)

Pendidikan paling sedikit Diploma 3 (tiga)

d)

Memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, yaitu lulus diklat kepatuhan, mengikuti pembekalan pengawasan dan pemeriksaan, dan/atau bertugas di fungsi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

24.

Berikut ini adalah norma kewajiban Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, kecuali .....

a)

Wajib Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dalam program jaminan kesehatan sesuai penahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

b)

Wajib Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar

c)

Wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS

d)

Wajib membayar iuran sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya

25.

Dibawah ini adalah pernyataan yang benar, kecuali ......

a)

Prosedur Pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa petunjuk rinci dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Tim Pemeriksa

b)

Realisasi Program Pemeriksaan dibuat oleh petugas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan

c)

LHP dibuat berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

d)

Kepala Bidang menelaah LHP yang telah disusun oleh petugas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan sebelum diajukan kepada Kepala Cabang untuk persetujuan LHP

26.

Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara belum menyampaikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan sampai batas waktu yang telah ditentukan, Relationship Officer menyampaikan surat peringatan tertulis paling banyak .....

a)

3 kali

b)

1 kali

c)

2 kali

d)

5 Kali

27.

Dalam hal pemeriksaan tidak dapat dilakukan sebagai akibat dari Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak menyerahkan sebagian atau seluruh data atau dokumen setelah diberikan surat peringatan, Kepala Cabang BPJS Kesehatan melaporkan tindakan menghambat proses Pemeriksaan Kepatuhan yang dilakukan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada ....

a)

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

b)

Negeri

c)

Kepolisian RI

d)

Instansi yang bertanggung jawab di bidang perizinanKejaksaan

28.

Jika Badan Usaha tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kantor setelah disampaikannya Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor maka yang harus dilakukan adalah......

a)

Melakukan pemeriksaan lapangan

b)

Menerbitkan Berita Acara Tidak Dapat Dilaksanakannya Pemeriksaan

c)

Melaporkan kepada Instansi Pengawasan Ketenagakerjaan

d)

Menyampaikan Surat Panggilan Final Pemeriksaan Kantor

29.

Hasil pengujian data pada pemeriksaan kantor dituangkan dalam ......

a)

Berita Acara Dipenuhinya Permintaan/Peminjaman Dokumen

b)

Berita Acara Pengambilan Keterangan

c)

Formulir Catatan Temuan Hasil Pemeriksaan

d)

Berita Acara Tidak Dapat Dilaksanakannya pemeriksaan

30.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dilakukan dalam lingkup paling banyak .......

a)

1 (Satu) Tahun Buku

b)

1 (Satu) Tahun

c)

1 (Satu) Bulan

d)

2 (Dua) Tahun

31.

Badan Usaha PT Maju Jaya diberikan pemberitahuan pemeriksaan kantor oleh BPJS Kesehatan. Badan Usaha tersebut tidak menghadiri dan memberikan data pemeriksaan yang dibutuhkan. Dalam kasus tersebut, pernyataan yang benar, kecuali ......

a)

Pemberi Kerja dikategorikan tidak mendukung kelancaraan proses pemeriksaan karena tidak bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan

b)

Pemberi Kerja yang dikategorikan tidak mendukung kelancaran proses pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan persetujuan kepala cabang BPJS Kesehatan atau pimpinan satuan kerja

c)

BPJS Kesehatan meminta Bantuan dan pendampingan hukum kepada Kejaksaan

d)

BPJS Kesehatan mengirimkan surat panggilan final yaitu surat berisi panggilan terakhir kepada Pemberi Kerja untuk memenuhi perintah pemeriksaan atas kepatuhan Jaminan Kesehatan

32.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara jaminan sosial, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang melalui Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2011. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada BPJS Kesehatan tersebut bersifat ....

a)

Atributif

b)

Non Atributif

c)

Distributif

d)

Delegati

33.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya Relationship Officer wajib .......

a)

meminta dan memperoleh data ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

b)

meminta dan memperoleh data ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

c)

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan

d)

mendapatkan keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan

34.

. BPJS Kesehatan dapat melakukan kerja sama dengan Instansi di Bidang Ketenagakerjaan apabila terdapat suatu kondisi sebagai berikut ......

a)

Pemberi Kerja menghambat proses pemeriksaan

b)

Pemberi Kerja patuh melaksanakan rekomendasi sesuai SPHP

c)

Terdapat indikasi pelanggaran tindak pidana jaminan sosial yang dilakukan oleh Pemberi Kerja

d)

A dan C benar

35.

Berikut adalah merupakan beberapa teknik dalam proses pengujian data yaitu .....

a)

Observasi

b)

Konfirmasi

c)

Analisis

d)

Semua Benar

36.

Program pemeriksaan disusun pada tahap ......

a)

Perencanaan Pemeriksaan

b)

Pelaksanaan Pemeriksaan

c)

Pelaporan Pemeriksaan

d)

Evaluasi

37.

Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara disetujui oleh pimpinan unit kerja maka langkah selanjutnya yaitu Relationship Officer membuat .....

a)

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

b)

Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir

c)

Kertas Kerja Pemeriksaan

d)

Program Pemeriksaan

38.

Perusahaan yang dikenakan Teguran tertulis, denda, dan Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu karena ketidakpatuhannya merupakan upaya pengenaan sanksi .....

a)

Sanksi Peringatan

b)

Sanksi Administratif

c)

Sanksi Sosial

d)

Sanksi Tertulis

39.

Tindak lanjut surat pemberitahuan hasil pemeriksaan menjadi dasar Relationship Officer dalam menyusun....

a)

Teguran tertulis pertama

b)

Laporan hasil pemeriksaan sementara

c)

Laporan hasil pemeriksaan akhir

d)

Surat pembertahuan hasil pemeriksaan

40.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan paling lambat ……. setelah BA Pengambilan Keterangan ditandatangani .....

a)

7 hari kerja

b)

10 hari kerja

c)

3 hari kerja

d)

14 hari kerja

41.

Sanksi Administratif sesuai PP 86 Tahun 2013 terdiri dari ......

a)

Peringatan Tertulis 1, Peringatan Tertulis 2, Denda 0,1 %, Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

b)

Peringatan Tertulis 1, Peringatan Tertulis 2, Denda 0,01 %, Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

c)

Teguran Tertulis 1, Teguran Tertulis 2, Denda 0,01 %, Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

d)

Teguran Tertulis 1, Teguran Tertulis 2, Denda 0,1 %, Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

42.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan paling lambat .....

a)

7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan lapangan

b)

7 (tujuh) hari kalender sebelum pemeriksaan lapangan

c)

14 (empat belas) hari kerja sebelum pemeriksaan lapangan

d)

14 (empatbelas) hari kalender sebelum pemeriksaan lapangan

43.

Apabila Pemberi Kerja menindaklanjuti sebagian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan maka simpulan pemeriksaan dapat dinyatakan .....

a)

Patuh

b)

Belum Patuh

c)

Tidak Patuh

d)

Patuh dengan catatan

44.

Ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan adalah .....

a)

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019

b)

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 15 Tahun 2021

c)

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020

d)

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022

45.

Hasil pengujian data pada pemeriksaan lapangan dituangkan dalam ......

a)

Berita Acara Dipenuhinya Permintaan/Peminjaman Dokumen

b)

Berita Acara Pengambilan Keterangan

c)

Formulir Catatan Temuan Hasil Pemeriksaan

d)

Berita Acara Tidak Dapat Dilaksanakannya pemeriksaan

46.

Menu yang terdapat pada aplikasi BI yang dapat digunakan untuk memperoleh data potensi sasaran pemeriksaan DSU adalah ......

a)

Menu Mutasi Tambah

b)

Menu Top BU ISAT Kosong

c)

Menu Profiling Upah

d)

Menu Mutasi Kurang

47.

Sebutkan menu yang terdapat pada aplikasi Awasrik yang digunakan untuk menguji data pekerja ......

a)

Pengawasan

b)

Analisa Data Mandiri

c)

Mediasi

d)

Inquiry Data

48.

Berikut ini merupakan ciri-ciri Pemberi Kerja dengan tipe kepribadian Koleris .....

a)

Mudah Bergaul

b)

Keras Kepala

c)

Introspektif

d)

Perfeksionis

49.

Berikut ini merupakan tips menghadapi Pemberi Kerja dengan tipe kepribadian Melankolis ......

a)

Tetap tenang dan jangan memicu emosi

b)

Bersikap empati dan sensitive

c)

Fokus pada solusi daripada masalah

d)

Bersikap ramah dan santai

50.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dapat bekerja sama dengan .....

a)

Kepolisian RI

b)

Kepala Desa

c)

Otoritas Jasa Keuangan RI

d)

Pengawas Ketenagakerjaan dan Jaksa Pengacara Negara

51.

Dibawah ini adalah pernyataan yang benar, kecuali : a. Relationship Officer dan Anggota Tim menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) b. Kepala Bagian menelaah LHP yang telah disusun oleh Relationship Officer sebelum diajukan ke Kepala Cabang untuk persetujuan LHP c. Kepala Cabang menandatangani LHP d. LHP disusun berdasarkan program pemeriksaan

a)

Relationship Officer dan Anggota Tim menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

b)

Kepala Bagian menelaah LHP yang telah disusun oleh Relationship Officer sebelum diajukan ke Kepala Cabang untuk persetujuan LHP

c)

Kepala Cabang menandatangani LHP

d)

LHP disusun berdasarkan program pemeriksaan

52.

Dibawah ini adalah pernyataan yang salah adalah .....

a)

Relationship Officer dan Anggota Tim menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

b)

Kepala Bagian menelaah LHP yang telah disusun oleh Relationship Officer sebelum diajukan ke Kepala Cabang untuk persetujuan LHP

c)

Kepala Cabang menandatangani LHP

d)

LHP disusun berdasarkan program pemeriksaan

53.

Program pemeriksaan disusun pada tahap .....

a)

Perencanaan Pemeriksaan

b)

Pelaksanaan Pemeriksaan

c)

Pelaporan Pemeriksaan

d)

Evaluasi

54.

Kertas Kerja Pemeriksaan berfungsi sebagai, kecuali ....

a)

Bukti bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan

b)

Acuan dalam melakukan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan entitas subjek pemeriksaan

c)

Acuan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

d)

Referensi untuk pengenaan sanksi administratif

55.

Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara disetujui oleh pimpinan unit kerja maka langkah selanjutnya yaitu Relationship Officer membuat....

a)

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

b)

Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir

c)

Kertas Kerja Pemeriksaan

d)

Program Pemeriksaan

56.

Berikut merupakan susunan tata cara pemeriksaan di kantor.....

a)

Perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan

b)

Perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

c)

Penerbitan surat panggilan pemeriksaan kantor, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

d)

Perencanaan pemeriksaan, Penerbitan surat perintah tugas, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan.

57.

Tindak lanjut surat pemberitahuan hasil pemeriksaan menjadi dasar Relationship Officer dalam menyusun....

a)

Teguran tertulis pertama

b)

Laporan hasil pemeriksaan sementara

c)

Laporan hasi pemeriksaan akhir

d)

Surat pembertahuan hasil pemeriksaan

58.

Berikut merupakan definisi pemeriksaan .....

a)

Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan keterangan atau informasi, mengolah data, bukti atau keterangan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

b)

Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan keterangan atau informasi, mengolah data, bukti atau keterangan yang dilaksanakan secara subjektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

c)

Serangkaian kegiatan untuk memastikan kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam melakukan pendaftaran, penyampaian data secara lengkap dan benar, serta pembayaran Iuran

d)

Semua Salah

59.

Surat yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja kepada Relationship Officer untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan PBI atas kepatuhan dalam penyelenggaran Program JKN KIS, disebut ....

a)

Surat pembertahuan hasil pemeriksaan

b)

Surat panggilan pemeriksaan Lapangan

c)

Surat panggilan final Pemeriksaan di kantor

d)

Surat Perintah Tugas

60.

. Dalam pemeriksaan kantor, Relationship Officer melaksanakan persiapan pemeriksaan yang meliputi, kecuali ....

a)

Penyusunan surat panggilan pemeriksaan kanto

b)

Persiapan berkas dan dokumen pemeriksaan yang diperlukan

c)

Penyusunan hasil pemeriksaan kantor

d)

Pengumpulan data atau dokumen berdsasarkan data internal BPJS Kesehatan dan eksternal

61.

Badan Usaha PT Maju Bersama diberikan surat pemberitahuan pemeriksaan kantor oleh BPJS Kesehatan. Badan Usaha tersebut tidak menghadiri dan tidak memberikan data pemeriksaan yang dibutuhkan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Relationship Officer, adalah .....

a)

Meminta Bantuan dan pendampingan hukum kepada Kejaksaan

b)

Melaporkan tindakan menghambat proses Pemeriksaan Kepatuhan yang dilakukan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

c)

Mengirimkan Surat Panggilan Final Pemeriksaan Kantor (SPFPK) yaitu surat berisi panggilan terakhir kepada Pemberi Kerja untuk memenuhi perintah pemeriksaan atas kepatuhan Jaminan Kesehatan

d)

Mengirimkan Surat Peringatan Pertama disertai permintaan untuk menyampaikan data atau dokumen dalam waktu 2 (dua) hari kerja

62.

Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan merupakan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum tertentu, akibat hukum tersebut yaitu dapat dikenakannya sanksi administratif atau tidak dikenakannya sanksi administratif. Penjelasan tersebut diatas merupakan

a)

Definisi Pemeriksaan Kepatuhan

b)

Prinsip Pengawasan dan Pemeriksaan

c)

Filosofi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan

d)

Tujuan Pemeriksaan

63.

Kertas Kerja Pemeriksaan berfungsi sebagai, kecuali ......

a)

Bukti bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan

b)

Acuan dalam melakukan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan entitas subjek pemeriksaan

c)

Acuan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

d)

Referensi untuk pengenaan sanksi administratif

64.

Pernyataan yang tepat terkait dengan pengenaan denda administratif kepada pemberi kerja selain pennyelenggara negara, kecuali .....

a)

Iuran denda 0,1% yang harusnya dibayar merupakan hasil perhitungan kewajiban iuran pada LHPA pemeriksaan kepatuhan

b)

Pengenaan denda 0.1% kepada Pemberi kerja selain penyelenggara negara disampaikan dalam bentuk surat pengenaan denda dengan lampiran perhitungan denda 0,1%

c)

Denda dikenakan 0,1% satu bulan dari iuran yang seharusnya dibayar.

d)

Denda Administratif dikenakan setelah surat teguran tertulis kedua dinyatakan berakhir

65.

Berikut merupakan susunan tata cara pemeriksaan di kantor .......

a)

Perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan.

b)

Perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

c)

Penerbitan surat panggilan pemeriksaan kantor, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

d)

Perencanaan pemeriksaan, Penerbitan surat perintah tugas, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan.

66.

Relationship Officer A telah melakukan pemeriksaan terhadap BU PT Pratiwi Indah dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Badan Usaha pada tanggal 4 Maret 2022. Pernyataan berikut ini benar, kecuali .....

a)

SPHP disusun berdasarkan LHPS yang telah disetujui oleh Kepala Bagian terkait

b)

Penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Relationship Officer menjelaskan catatan hasil pemeriksaan

c)

SPHP paling sedikit memuat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan

d)

Pemberi Kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada BPJS Kesehatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SPHP diterima

67.

Pernyataan yang benar terkait denda administrastif adalah sebagai berikut ......

a)

Denda administratif dikenakan sebesar 1% dari iuran yang seharusnya dibayar, yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Iuran yang seharusnya dibayar merupakan hasil perhitungan kewajiban iuran berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

b)

apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, pemberi kerja selain penyelenggara negara dikenai sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

c)

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu tidak dapat dicabut

d)

Relationship Officer menyampaikan konsekuensi apabila tidak segera membayar denda beserta iuran bulan berikutnya secara lunas maka BPJS akan melimpahkan ke Kejaksaan

68.

Berikut ini hal-hal yang benar terkait perencanaan pemeriksaan yaitu .......

a)

Relationship Officer membuat usulan rencana Pemeriksaan Kantor sebagai dasar penerbitan SPT

b)

Atas usulan rencana pemeriksaan kantor maka Relationship Officer mengirimkan Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor

c)

SPT dibuat setelah usulan rencana Pemeriksaan Kantor disetujui oleh atasan langsung

d)

Pembuatan Berita Acara Pengambilan Keterangan merupakan bagian dari perencanaan pemeriksaan

69.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan kecuali .....

a)

Pengawasan dan Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

b)

Pengawasan dan Pemeriksaan dilaksanakan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran

c)

Pengawasan dan Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Tata Cara dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

d)

Sanksi Administratif dapat dikenakan oleh BPJS berdasarkan kepada Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2011

70.

Berikut ini tugas dari Relationship Officer dalam kegiatan pemeriksaan kecuali .......

a)

menyusun rencana pemeriksaan

b)

menyampaikan SPPL kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

c)

meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran

d)

melakukan monitoring pemenuhan kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran berdasarkan hasil pemeriksaan