Kewajiban adalah sesuatu yang boleh dilakukan

Kewajiban adalah hak yang harus dimiliki oleh warga negara

Kewajiban adalah beban pada pihak tertentu, untuk memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan

Kewajiban adalah kebebasan untuk tidak melakukan sesuatu

Tidak ada negara

Tidak ada kebebasan

Tidak ada hubungan hukum

Tidak ada kewajiban

Dari orang lain

Dari negara

Dari hukum

Dari masyarakat

Hak yang diberikan oleh guru

Hak yang diberikan oleh teman-teman

Hak yang diberikan oleh keluarga

Hak yang diberikan oleh negara melalui konstitusi

Membuang sampah pada tempatnya

Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi

Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan

Makin merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, KDRT, dan sebagainya

Membayar pajak secara tepat waktu

Membuang sampah sembarangan

Merusak fasilitas negara

Melanggar aturan berlalu lintas

Perubahan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara

Kegembiraan dan kesenangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara

Ketidakpastian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara

Ketidakjelasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara

Menyimpannya sendiri

Mengikuti saja

Melaporkan ke pihak berwajib

Mengabaikannya

Tidak ada kaitan antara hak dan kewajiban warga negara

Hak warga negara tidak mempengaruhi kewajiban mereka

Kewajiban warga negara tidak terkait dengan hak yang mereka miliki

Hak warga negara dapat mempengaruhi kewajiban mereka dan sebaliknya

Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama/kepercayaannya

Hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran

Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama/kepercayaannya

Hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran

Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama/kepercayaannya

Hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran

Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama/kepercayaannya

Hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran

Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama/kepercayaannya

Hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran

Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama/kepercayaannya

Hak mendapatkan Pendidikan

Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan Sosial

Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama/kepercayaannya

Hak mendapatkan Pendidikan

Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan Sosial

Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama/kepercayaannya

Hak mendapatkan Pendidikan

Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan Sosial

Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Wajib menaati hukum dan pemerintahan

Wajib mengikuti pendidikan dasar

Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Wajib menaati hukum dan pemerintahan

Wajib mengikuti pendidikan dasar

Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Wajib menaati hukum dan pemerintahan

Wajib mengikuti pendidikan dasar

Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Wajib menaati hukum dan pemerintahan

Wajib mengikuti pendidikan dasar

Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Budaya

Ekonomi

Konstitusi

Politik

Joeniarto

Sri Soemantri

Soediman Kartohadiprodjo

Wiryono

Budaya

Ekonomi

Politik

Hukum

Pancasila

Agama

Kebijakan Pemerintah

Hukum Internasional

Pengawasan dari badan-badan eksekutif

Pemerintahan absolut

Tidak ada peradilan independen

Pembagian kekuasaan demi kepastian hukum

Soediman Kartohadiprodjo

Joeniarto

A. V. Dicey

F. J. Stahl

Bill of Rights tahun 1689

The French Declaration tahun 1789

Universal Declaration of Human Rights tahun 1948

Magna Charta tahun 1215

Keempatnya

Third generation of rights

Second generation of rights

First generation of rights

Semuanya benar

Tidak dapat dilepaskan

Universal

Partikularisme

Perlindungan HAM dalam bentuk budaya

Perlindungan HAM dalam bentuk ekonomi

Perlindungan HAM dalam bentuk konstitusi dan undang-undang

Perlindungan HAM dalam bentuk politik

Penegakan hukum yang tidak adil

Kekuasaan pemerintah yang tidak terbatas

Pembatasan tindakan penguasa oleh hukum yang berlaku

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah

Partikularisme

Universalitas

Relativitas

Subjektivitas

Negara hukum adalah negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku

Negara hukum merupakan negara yang nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum

Negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku

tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi negara hukum

Negara hukum adalah negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku

Negara hukum merupakan negara yang nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum

Negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku

tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi negara hukum

Negara hukum adalah negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku

Negara hukum merupakan negara yang nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum

Negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku

tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi negara hukum

Negara hukum adalah negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku

Negara hukum merupakan negara yang nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum

Negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku

tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi negara hukum

Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri

Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat

Pilihan jawaban Benar Semua

Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri

Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat

Pilihan jawaban Benar Semua

Setiap tindakan pemerintah wajib didasari peraturan perundang-undangan yang telah ada

Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri

Persamaan hukum atau equality before the law

Pemisahan/pembagian kekuasaan

Supremasi hukum

Persamaan hukum atau equality before the law

Konstitusi bukan merupakan sumber HAM

Pemisahan/pembagian kekuasaan

Pasal 1 ayat 1

Pasal 1 ayat 2

Pasal 1 ayat 3

Pasal 3 ayat 1

HAM tidak boleh dilanggar

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan

HAM berlaku untuk semua orang

HAM tdk perlu diberikan, dibeli, ataupun diwariskan

Tidak dapat dipisahkan

Saling tergantung

Keseimbangan

Universal

Dapat diwariskan

Hak untuk hidup

Hak kekebasan memeluk agama

Hak untuk berkeluarga

Kewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan Undang-Undang

Hak untuk hidup

Hak kekebasan memeluk agama

Hak untuk berkeluarga

Hak pengakuan yang sama di hadapan hukum

Mencintai tanah air Indonesia

Membangun rasa kebangsaan

Menjadi warga negara yang baik dan terdidik

Menjadi ilmuan dan professional

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Dasar

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Menengah

Pendidikan Kewarganegaraan saja

Agama; Pancasila; Kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia

Nilai persatuan

Nilai keadilan

Nilai ketuhanan

Nilai kemanusiaan

Pendidikan Bahasa Indonesia

Pendidikan Matematika

Pendidikan Agama

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan yang mencakup Sejarah Indonesia

Pendidikan yang mencakup Matematika dan IPA

Pendidikan yang mencakup Seni dan Budaya

Pendidikan yang mencakup Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Semua jawaban benar

Keikutsertaan warga negara dalam Upaya bela negara diselenggarakan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

Keikutsertaan warga negara dalam Upaya bela negara diselenggarakan melalui pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela

Keikutsertaan warga negara dalam Upaya bela negara diselenggarakan melalui pengabdian sesuai profesi

Nilai yang dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam

Nilai yang bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah

Nilai yang tercermin pada sikap perilaku sehari-hari

Nilai yang terkandung dalam sikap, perilaku serta perbuaan manusia

Nilai yang terkandung dalam sikap, perilaku serta perbuaan manusia

Nilai yang tercermin pada sikap perilaku sehari-hari

Nilai yang bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah

Nilai yang dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam

Nilai yang terkandung dalam sikap, perilaku serta perbuaan manusia

Nilai yang tercermin pada sikap perilaku sehari-hari

Nilai yang bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah

Nilai yang dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam

Pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika

Pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Matematika, IPA, Sejarah, Seni

Pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Olahraga, Keterampilan, Teknologi, Ekonomi

Pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Geografi, Sosiologi, Antropologi, Psikologi

Pendidikan Bahasa Indonesia yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki kemampuan berbahasa

Pendidikan Agama yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa keagamaan

Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air

Pendidikan Matematika yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki kemampuan berhitung

Pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Olahraga, Keterampilan, Teknologi, Ekonomi

Pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Geografi, Sosiologi, Antropologi, Psikologi

Pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika

Pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Matematika, IPA, Sejarah, Seni

Membentuk perilaku manusia Indonesia dalam aspek sosial saja

Membentuk perilaku manusia Indonesia dalam aspek politik saja

Membentuk perilaku manusia Indonesia dalam aspek ekonomi saja

Membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya

Keikutsertaan warga negara dalam Upaya bela negara diselenggarakan melalui pengabdian sesuai profesi

Keikutsertaan warga negara dalam Upaya bela negara diselenggarakan melalui pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela

Semua jawaban benar

Keikutsertaan warga negara dalam Upaya bela negara diselenggarakan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

Sistem pemerintahan suatu negara

Bahasa resmi suatu negara

Mata uang suatu negara

Jati diri suatu bangsa

Sistem pemerintahan suatu negara

Ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu

Pengelompokan berdasarkan ras

Pandangan hidup suatu bangsa

Sistem pemerintahan suatu negara

Pandangan hidup suatu bangsa

Kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar

Pengelompokan berdasarkan agama

Mata uang suatu negara

Sistem pemerintahan suatu negara

Bahasa resmi suatu negara

Ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan

Mata uang suatu negara

Bahasa resmi suatu negara

Sistem pemerintahan suatu negara

Pandangan hidup bangsa Indonesia

Sistem pemerintahan

Pancasila

Mata uang

Bahasa resmi

Kesatuan dalam keberagaman

Pandangan hidup bangsa Indonesia

Bahasa resmi suatu negara

Sistem pemerintahan suatu negara

Bahasa resmi suatu negara

Pandangan hidup bangsa Indonesia

Sakral, tokoh, kelembagaan sejarah

Sistem pemerintahan suatu negara

Tidak memiliki identitas

Menghasilkan kekacauan dalam masyarakat

Menjadi negara yang terisolasi

Dapat mempersatukan negara-bangsa tersebut

Asal-usul yang sangat tua

Sistem pemerintahan suatu negara

Pandangan hidup bangsa Indonesia

Bahasa resmi suatu negara

Sistem pemerintahan suatu negara

Bahasa resmi suatu negara

Pertumbuhan ekonomi suatu negara

Pandangan hidup bangsa Indonesia

Hal yang dianggap suci atau keramat

Pandangan hidup bangsa Indonesia

Bahasa resmi suatu negara

Sistem pemerintahan suatu negara

Sistem pemerintahan suatu negara

Bahasa resmi suatu negara

Pandangan hidup bangsa Indonesia

Individu yang berpengaruh dalam sejarah

Sistem pemerintahan suatu negara

Institusi-institusi yang berperan dalam sejarah

Pandangan hidup bangsa Indonesia

Bahasa resmi suatu negara

Tidak berpengaruh pada kewibawaan

Tidak penting bagi negara

Untuk meniru negara lain

Sebagai ciri khas bangsa

A.   Membatasi dan pengendalian kekuasaan, Landasan pelanggaran, dan Penjamin hak manusia

B.   Landasan pelanggaran, Keranggka melakukan penyelewengan, dan Landasan kontitusionalisme

C.   Penjamin hak manusia, Keranggaka melakukan penyelewengan, dan Landasan kontitusionalisme

D.   Membatasi dan pengendalian kekuasaan, Keranggak melakukan penyelewengan dan Penjamin hak manusia

E.   Membatasi dan pengendalian kekuasaan, Penjamin hak manusia, dan Landasan kontitusionalisme

Keppres, TAP MPR, Perda Prov

Perpunas, TAP DPR, UU

TAP MPR, UU, Perda Prov

Kepres, UUD, Piagam Jakarta

Perpu, Pancasila, Perda

Merupakan tuntutan dari perubahan reformasi yang ada serta urgensi pada masa masa selanjutnya

Tuntutan para masyrakat

Karna ketidaksesuain dengan tatanan kepemerintahan dari masa ke masa

Karna terdapat undang undang yang tidak lagi bisa digunakan karna banyak yantg tidak setuju

A.   Tuntutan Presiden masa itu

Pembagian kekuasaan antara negara dan pemerintahan local

Pembagian kekuasaan antara eksekutif, leglislatif, dan yudikatif

Pembagian kekuasaan antar negara dan sektor swasta

Pembagaian kekuasaan antar masyarakar dan Presiden

Pembagian kekuasaan antar militer dan sipil

UU NO 3 Tahun 2019

UU NO 20 Tahun 2003

UU NO 31 Tahun 2010

UU NO 14 Tahun 2020

UU NO 5 Tahun 20011

tertulis

darurat

dasar

tidak tertulis

amandemen

anneksasi

revisi

reformasi

alinea III Pembukaan UUD NRI tahun 1945

alinea IV Pembukaan UUD NRI tahun 1945

alinea I Pembukaan UUD NRI tahun 1945

peraturan tambahan

MA, KY, KPK

MA, KY, MK

MA, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM

TNI, KY, MK, KPK

Menunjukkan telah berdirinya negara

Agar mendapatkan pengakuan dari negara lain

Membatasi kekuasaan dan mengawasi perilaku penguasa

Sarana formalitas dan simbol berdirinya negara.

konstitusi dalam arti luas

konstitusi dalam arti umum

konstitusi dalam arti sempit

konstitusi dalam arti tertentu

Rakyat, karena presiden langsung dipilih rakyat

KPK

MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat

Mahkamah Konstitusi

dicantumkan dalam naskah tertulis

mudah mengikuti perkembangan jaman

berlaku secara nyata dalam masyarakat

dibuat oleh lembaga pembentuk konstitusi

republik

monarki

birokrasi

demokrasi

penjelasan umum

pembukaan UUD 1945

penjelasan pasal demi pasal

batang tubuh UUD 1945

Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemimpin negara untuk mengatur kehidupan bersama

Bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan

Kewenangan Pemerintah tersebut berpotensi untuk digunakan sewenang-wenang

Antara rakyat dan pemimpinnya mengadakan kesepakatan bersama yg dituangkan dalam Konstitusi

Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara

ketentuan-ketentuan yang mengatur tata negara tidak dalam bentuk naskah tertentu

konvensi atau permufakatan

prinsip-prinsip ideologi yang dianut dalam suatu negara

Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara

ketentuan-ketentuan yang mengatur tata negara tidak dalam bentuk naskah tertentu tetapi melalui konvensi atau permufakatan

Peraturan tertulis tentang susunan dan kedudukan organ-organ negara

prinsip-prinsip ideologi yang dianut dalam suatu negara

Kekuasaan tertinggi berada pada raja atau penguasa

Kekuasaan tertinggi berada pada badan legislatif

Kekuasaan tertinggi berada pada rakyat sebagai pemegang kekuasaan

Kekuasaan tertinggi berada pada militer

Peradilan tidak memiliki peran dalam kepastian hukum

Peradilan bertugas untuk menciptakan ketidakpastian hukum

Peradilan bertugas untuk menjaga kepastian hukum

Peradilan hanya berfungsi sebagai alat eksekutif

Hukum harus selalu tunduk pada kehendak penguasa

Hukum harus selalu tunduk pada kehendak rakyat

Hukum harus selalu menjadi alat kontrol pemerintah

Hukum harus selalu menjadi aturan tertinggi yang mengikat semua pihak

Hukum selalu membatasi kebebasan individu

Hukum dan kebebasan tidak berkaitan

Hukum dan kebebasan saling bertentangan

Hukum harus menjamin kebebasan individu

Memperkuat kekuasaan eksekutif

Mencegah penyalahgunaan kekuasaan

Menekan kebebasan individu

Memperkuat kekuasaan legislatif

Kedaulatan negara adalah kebebasan untuk tidak melakukan sesuatu

Kedaulatan negara adalah hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan dari negara lain

Kedaulatan negara adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada negara lain

Kedaulatan negara adalah kebebasan untuk melakukan segala sesuatu tanpa batasan