Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan umum sebelumnya. Jawab: Salah

Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya.

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum, baik pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum pidana umum. Jawab: Salah

Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR RI.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden.

Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.

Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di dalam negeri.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan.

MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah memeriksa, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, sedangkan Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar

Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung.

Salah satu tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah menetapkan keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Pahlawan Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945.

Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan perubahan.

Substansi Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.

Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS.

Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang ada di Indonesia.

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan.

Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan amanat dari Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 5 (lima) kabupaten/kota.

Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda.

Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tidak menutup peluang munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan non partai sepanjang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling).

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dikelompokkan ke dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi.

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

Substansi Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan adalah Pemerintah Pusat.

Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada putusan hukum yang bersifat tetap.

Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang.

Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, oleh karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi Marxisme di Perguruan Tinggi tidak boleh disampaikan.

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.

Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah menilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Walaupun sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari Ketetapan tersebut dilaksanakan.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Diterjemahkan per kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam". Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam ...

2. Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke…

3. Integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktek korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN). Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya. Akan tetapi, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah ....

4. Indonesia dan China kembali bersitegang. Kapal perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut China Selatan,yang salah satunya diklaim China mengenai kapal nelayan, tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila ke....

5. Tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah....

6. Hasil kerja panitia sembilan yang memuat rumusan dasar Negara Indonesia merdeka adalah...

7. Lambang Negara Indonesia adalah Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 36 A yang merupakan hasil amandemen....

8. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila sehingga hal-hal berikut tidak diperbolehkan tumbuh di Indonesia, kecuali…

9. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya

(2) Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI

(3)Turunkan harga

Ketiga Pernyataan di atas adalah isi dari...

10. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indoensia yang bebeas dan aktif tercantum dalam Pembukaan UD 1945, yaitu ....

11. Salah satu konsekuensi dalam masyarakat multikultural adalah nasionalisme. Hal ter sebut sesuai dengan pernyataan....

h

12. Rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia disebabkan karena adanya ....

13. Di dalam pasal 22E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, mengatur ....

14. “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....

15. Di dalam pasal 27 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa...

16. Usul pemberhentian Presiden dan atau wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan dari anggota DPR. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya….

17. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah…

18. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka yang mempunyai kedaulatan kedalam dan ke luar. Salah satu bukti bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan ke luar adalah dengan menempatkan duta di negara sahabat. Pengangkatan Duta dilakukan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pernyataan tersebut diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terutama ....

19. Ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu system kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) dinyatakan“negara Indonesia adalah negara hukum” dan dalam pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali”. Dan ketentuan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka Sistem kedaulatan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah ….

20. Perhatikan pernyataan berikut !

1) Mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan Otda

2) Mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan pemekaran dan penggabungan negara

3) Mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

4) Mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam

Kewenangan dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor….

21. Pasal 22 E merupakan pasal yag berhubungan dengan kegiatan pemilu. Pada Tahun 2019 yang akan datang Bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang akan dilaksanakan tersebut pada dasarnya adalah untuk memilih...

22. Pasal 26 UUD Negara RI tahun 1945 berkenaan erat dengan masalah warga negara. Yang dimaksud warga negara menurut pasal ini adalah...

23. Dengan maraknya tindak kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan oleh oknum teman sebayanya ataupun oknum orang tua, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 28 B UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas ...

24. Dalam mencapai tujuan negara terutama dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, ,maka Pemerintah memprioritaskan kegiatan pendidikan bagi warganya. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi...

25. Salah satu cara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia sesuai dengan Pasal 32 Undang- Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah dengan cara...

26. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor…

27. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil, hal ini berdasarkan…

28. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea …

29. Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali…

30. Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat…

31. Penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 merupakan salah satu prestasi yang dicapai pada masa…

32. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet…

33. Kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) yaitu memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya terjadi pada saat Menteri Keuangan dijabat oleh…

Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) Pertumbuhan ekonomi

2) Inflas

3) Deflas

4) Suku bunga SBI

5) Harga BBM

6) Produksi minyak Indonesia

Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN ditunjukkan oleh nomor…

Hukum yang ditetapkan oleh negaranegara suatu dalam perjanjian Negara disebut dengan hukum…

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang….

Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal….

Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-….

Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 adalah….

Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-….

Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal….

Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini, kecuali….

Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini, kecuali….

Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang adalah….

Dalam tata aturan perundang-undangan RI, UUD 1945 menempati posisi tertinggi sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah….

Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan kekuatan 62 anggota tokoh Bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang. Adapun yang menjadi ketua dan 2 wakil ketua BPUPKI adalah...

Panitia Sembilan adalah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI dengan beranggotakan sembilan orang. Yang termasuk ke dalam anggota panitia sembilan diantaranya...

BPUPKI dalam menjalankan tugasnya telah melakukan beberapa kali persidangan.Sidang yang pertama tanggal 29 Mei- 1 Juni telah menghasilkan suatu karya yang sangat besar dan berharga bagi bangsa Indonesia yaitu...

Sebagai pembelajaran berorganisasi, setiap tahun di sekolah pasti ada pemilihan Ketua Osis. Pada tahap kampanye calon ketua OSIS selalu mensosialisasikan program –programnya serta visi dan misi apabila terpilih menjadi Ketua Osis. Sebagai seorang siswa yang baik, sikap yang harus dikembangkan, adalah ….

Sebagai generasi yang lahir setelah bangsa Indonesia merdeka, maka saya sebagai seorang pelajar dalam ikut serta mempertahankan dan mengamalkan nilai- nilai Pancasila bertekad ....