Font size
WorksheetsSOAL UJICOBA CAT PILKADA DATIN
Total questions: 64
Worksheet time: 32mins
Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana dalam angka :
1 dan 2
2 dan 3
3 dan 4
1 dan 3
2 dan 4
Perubahan pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun....
1998
1999
2000
2001
2002
Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye :
KPK
BPK
BPKP
PPATK
Kantor Akuntan Publik
Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:
DPR
DK PP
Mendagri
Presiden
Pengadilan
Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....
2,5 persen
3 persen
3,5 persen
2 persen
4 persen
Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah :
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Pewakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Agung
Presiden
Pada Pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem...
Distrik berwakil banyak
Proporsional terbuka
First past the post
Two round system
Proporsional
Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah:
Hari Nasional
Hari Kalender
Hari Khusus
Hari Kerja
Hari Libur
Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....
1997
1999
2004
2009
2014
Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah ....... ..
3 partai politik
4 partai politik
5 partai politik
6 partai politik
7 partai politik
Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah .... ..
3 partai politik
4 partai politik
5 partai politik
6 partai politik
7 partai politik
Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wak il Presiden dilaksanakan dengan sistem ...
Distrik berwakil banyak
Proporsional terbuka
First past the post
Two round system
Proporsional
Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ... .
Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Langsung oleh rakyat
Penetapan Presiden
Demokratis
Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh....
Anggota tertua
Anggota termuda
Anggota tertua dan termuda
Salah satu anggota dari 7 anggota
Kementrian dalam negeri
Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten/kota adalah .. ....
Desa/kelurahan, atau gabungan desa/kelurahan
Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan
Kecamatan, atau gabungan kecamatan
Kabupaten, atau gabungan kabupaten
Kota, atau gabungan kota
Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah....
Dua orang
Tiga orang
Empat orang
Lima orang
Enam orang
Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah:
Hari Nasional
Hari Kalender
Hari Khusus
Hari Kerja
Hari Libur
Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....
Adil
Terbuka
Bebas
Langsung
Rahasia
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem ...
Distrik berwakil banyak
Proporsional terbuka
First past the post
Suara terbanyak
Proporsional
Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari, kecuali:
Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing
Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha mili k desa atau sebutan lain
Perusahaan Swasta Nasional
Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah ... .... ..
3 partai politik
4 partai politik
5 partai politik
6 partai politik
7 partai politik
Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari ;
Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan
Anggota DPR, DPD dan utusan golongan
Anggota DPD dan Utusan Golongan
Anggota DPR, MPR dan DPD
Anggota DPR dan DPD
Jenis perlengkapan Pemungutan da n Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali :
kotak suara dan bilik suara
Obeng untuk mencoblos
Sampul kertas dan Segel
Surat Suara
Tinta
Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kecuali ......
Mandiri
Tertib
Efisien
Kredibel
Berkepastian hukum
Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama...
3 tahun, dan denda paling banyak Rp.36 juta
4 tahun, dan denda paling banyak Rp.48 juta
5 tahun, dan denda paling banyak Rp.60 juta
6 tahun, dan denda paling banyak Rp.72 juta
7 tahun, dan denda paling banyak Rp.96 juta
DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas:
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota di tingkat provinsi
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota
Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah:
Hari Nasional
Hari Kalender
Hari Khusus
Hari Kerja
Hari Libur
Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah:
Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
Bersifat independen
Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:
7 (tujuh) hari
14 (empat belas) hari
21 (dua puluh satu) hari
23 (dua puluh tiga) hari
30 (tiga puluh) hari
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah adalah :
Putusan MK No. 5/PUU-V/2007
Putusan MK No. 6/PUU-V/2007
Putusan MK No. 7/PUU-V/2007
Putusan MK No. 8/PUU-V/2007
Putusan MK No. 9/PUU-V/2007
Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberika n laporan kepada ...
Presiden
DPR dan MPR
DPR dan DPD
DPR dan Presiden
Mahkamah Konstitusi
Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali :
Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
Pola Pencalonan (nomination)
Model Penyuaraan (balloting)
Sistem Kepartaian
Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum, Sadan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi
Komisi Pemilihan Umum, Sadan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia
Komisi Pemilihan Umum dan Sadan Pengawas Pemilihan Umum
Sadan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan
Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....
UU Nomor 22 tahun 2007
UU Nomor 8 tahun 2012
UU Nomor 12 tahun 2003
UU Nomor 15 tahun 2011
UU Nomor 2 tahun 2011
Ketentuan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut:
Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu
Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye
Cuti kampanye hanya pada masa kampanye
Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga selesainya masa kampanye
Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri
Tahapa n penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ....... . bulan sebelum hari pemungutan suara.
24 (dua puluh empat)
22 (dua puluh dua)
20 (dua puluh)
18 (delapan belas)
12 (dua belas)
Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye paling lambat:
15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
17 (tujuh belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya
Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi
Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu :
14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang
21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang
5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang
3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang
Undang-undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi dasar hukum penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 adalah:
UU No. 1 tahun 2014
UU No. 1 tahun 2015
UU No. 8 tahun 2015
UU No. 10 tahun 2016
UU No. 1 tahun 2016
Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu:
paling lama 7 (tujuh) hari
paling lama 6 (enam) hari
paling lama 5 (lima) hari
paling lama 4 (empat) hari
paling lama 3 (tiga) hari
Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah :
UUD 1945
Pembukaan UUD 1945
Pancasila
Piagam PBB
Proklamasi 17 Agustus 1945
Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan .......
Dasar Negara
Ideologi bangsa
Kepribadian nasional
Pendidikan Pancasila
Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia
Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :
Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu
Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon
Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye
Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan
Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya
Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus.......
Menjadi anggota Parpol
Terdaftar sebagai pemilih
Bukan anggota TNl/POLRI
Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya
Memiliki Kartu Keluarga atau kartu identitas lainnya
Apabila pasangan calon kepala daerah belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat ............... hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima .
14 (empat belas) hari
7 (tujuh) hari
5 (lima) hari
4. (empat) hari
3 (tiga) hari
Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal .... ..
15 Agustus 1945
16 Agustus 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
Siapa saja yang dipilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PU-Xl/2013?
Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota
Anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dapat ditemukan dalam ......
TAP MPR No. 11111978
TAP MPR No. II/ 1978
TAP MPR No. 111/1979
TAP MPR No. 11/1979
TAP MPR No. 1/1978
Yang termasuk tahap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah adalah :
Penetapan daftar pemilih tetap
Kampanye
Pendaftaran dan penetapan pasangan calon
Pembentukan Panwas Pemilukada
Jawaban a, b, c dan d semua benar.
Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada tahun :
2015, 2016, dan 2017
2015, 2017, dan 2018
2015, 2017, dan 2019
2015, 2020, dan 2025
2015, 2019, dam 2023
Dibawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah ......
Proklamasi 17 Agustus 1945
UUD 1945
Dekrit Presiden
Supersemar
Semua jawaban benar
Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagian lahir dan batin dalam masyarakat yang beragama, merupakan hakikat Pancasila sebagai ......
Dasar Negara
Pandangan hidup bangsa
Ideologi bangsa
Kepribadian bangsa Indonesia
Bentuk pemerintah Negara Indonesia
Selain dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam ........
lnpres No. 12/1971
lnpres No. 12/1970
lnpres No. 12/1969
lnpres No. 12/1968
lnpres No. 12/1967
Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal:
15 Januari 2017
15 Februari 2017
15 Maret 2017
15 April 2017
21 Februari 2017
Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dapat ditemukan dalam ......
TAP MPR No. 11111978
TAP MPR No. II/ 1978
TAP MPR No. 111/1979
TAP MPR No. 11/1979
TAP MPR No. 1/1978
Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral Negara Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai ..... ...
Dasar falsafah Negara
Dasar Negara
Sumber dari segala sumber hukum
Asas kerohanian Negara
Sumber hukum tertinggi
Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-Vl/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak :
Pasal 210
Pasal 201
Pasal 214
Pasal 212
Pasal 222
Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya, merupakan hakikat dari...
Ing ngarso sung tulodo
Ing madya mangun karso
Tut wuri handayani
Sepi ing pamrih rame ing gawe
Gemah ripah loh jinawi
Pengalaman pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional, merupakan karakteristik Pancasila sebagai .... .....
Dasar Negara
Ideologi bangsa
Ideologi terbuka
Kepribadian nasional
Pendidikan Pancasila
DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:
Teguran tertulis
Peringatan Keras
Pemberhentian Sementara
Pemberhentian Tetap
Pemberhentian tetap dan denda
Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :
Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP
Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan,selain itu, sikap saling menghargai sesama
manusia merupakan wujud dari sila kemanusian yang adil dan beradab atas
dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhada p
manusia adalah ......
Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain.
Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu
Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di seluruh dunia
Tidak ada jawaban yang benar
Semua jawaban benar
