wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL UJICOBA CAT PILKADA DATIN

Total questions: 64

Worksheet time: 32mins

Name
Class
Date
1.

Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana dalam angka :

a)

1 dan 2

b)

2 dan 3

c)

3 dan 4

d)

1 dan 3

e)

2 dan 4

2.

Perubahan pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun....

a)

1998

b)

1999

c)

2000

d)

2001

e)

2002

3.

Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye :

a)

KPK

b)

BPK

c)

BPKP

d)

PPATK

e)

Kantor Akuntan Publik

4.

Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:

a)

DPR

b)

DK PP

c)

Mendagri

d)

Presiden

e)

Pengadilan

5.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....

a)

2,5 persen

b)

3 persen

c)

3,5 persen

d)

2 persen

e)

4 persen

6.

Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah :

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Dewan Pewakilan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Dewan Pertimbangan Agung

e)

Presiden

7.

Pada Pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem...

a)

Distrik berwakil banyak

b)

Proporsional terbuka

c)

First past the post

d)

Two round system

e)

Proporsional

8.

Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah:

a)

Hari Nasional

b)

Hari Kalender

c)

Hari Khusus

d)

Hari Kerja

e)

Hari Libur

9.

Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....

a)

1997

b)

1999

c)

2004

d)

2009

e)

2014

10.

Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah ....... ..

a)

3 partai politik

b)

4 partai politik

c)

5 partai politik

d)

6 partai politik

e)

7 partai politik

11.

Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah .... ..

a)

3 partai politik

b)

4 partai politik

c)

5 partai politik

d)

6 partai politik

e)

7 partai politik

12.

Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wak il Presiden dilaksanakan dengan sistem ...

a)

Distrik berwakil banyak

b)

Proporsional terbuka

c)

First past the post

d)

Two round system

e)

Proporsional

13.

Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ... .

a)

Demokratis melalui mekanisme internal partai politik

b)

Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c)

Langsung oleh rakyat

d)

Penetapan Presiden

e)

Demokratis

14.

Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh....

a)

Anggota tertua

b)

Anggota termuda

c)

Anggota tertua dan termuda

d)

Salah satu anggota dari 7 anggota

e)

Kementrian dalam negeri

15.

Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten/kota adalah .. ....

a)

Desa/kelurahan, atau gabungan desa/kelurahan

b)

Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan

c)

Kecamatan, atau gabungan kecamatan

d)

Kabupaten, atau gabungan kabupaten

e)

Kota, atau gabungan kota

16.

Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah....

a)

Dua orang

b)

Tiga orang

c)

Empat orang

d)

Lima orang

e)

Enam orang

17.

Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah:

a)

Hari Nasional

b)

Hari Kalender

c)

Hari Khusus

d)

Hari Kerja

e)

Hari Libur

18.

Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

a)

Adil

b)

Terbuka

c)

Bebas

d)

Langsung

e)

Rahasia

19.

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem ...

a)

Distrik berwakil banyak

b)

Proporsional terbuka

c)

First past the post

d)

Suara terbanyak

e)

Proporsional

20.

Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari, kecuali:

a)

Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing

b)

Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya

c)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

d)

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha mili k desa atau sebutan lain

e)

Perusahaan Swasta Nasional

21.

Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah ... .... ..

a)

3 partai politik

b)

4 partai politik

c)

5 partai politik

d)

6 partai politik

e)

7 partai politik

22.

Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari ;

a)

Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan

b)

Anggota DPR, DPD dan utusan golongan

c)

Anggota DPD dan Utusan Golongan

d)

Anggota DPR, MPR dan DPD

e)

Anggota DPR dan DPD

23.

Jenis perlengkapan Pemungutan da n Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali :

a)

kotak suara dan bilik suara

b)

Obeng untuk mencoblos

c)

Sampul kertas dan Segel

d)

Surat Suara

e)

Tinta

24.

Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kecuali ......

a)

Mandiri

b)

Tertib

c)

Efisien

d)

Kredibel

e)

Berkepastian hukum

25.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama...

a)

3 tahun, dan denda paling banyak Rp.36 juta

b)

4 tahun, dan denda paling banyak Rp.48 juta

c)

5 tahun, dan denda paling banyak Rp.60 juta

d)

6 tahun, dan denda paling banyak Rp.72 juta

e)

7 tahun, dan denda paling banyak Rp.96 juta

26.

DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas:

a)

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota

b)

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

c)

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota

d)

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota di tingkat provinsi

e)

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

27.

Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah:

a)

Hari Nasional

b)

Hari Kalender

c)

Hari Khusus

d)

Hari Kerja

e)

Hari Libur

28.

Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah:

a)

Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan

b)

Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan

c)

Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan

d)

Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM

e)

Bersifat independen

29.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:

a)

7 (tujuh) hari

b)

14 (empat belas) hari

c)

21 (dua puluh satu) hari

d)

23 (dua puluh tiga) hari

e)

30 (tiga puluh) hari

30.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah adalah :

a)

Putusan MK No. 5/PUU-V/2007

b)

Putusan MK No. 6/PUU-V/2007

c)

Putusan MK No. 7/PUU-V/2007

d)

Putusan MK No. 8/PUU-V/2007

e)

Putusan MK No. 9/PUU-V/2007

31.

Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberika n laporan kepada ...

a)

Presiden

b)

DPR dan MPR

c)

DPR dan DPD

d)

DPR dan Presiden

e)

Mahkamah Konstitusi

32.

Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali :

a)

Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)

b)

Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih

c)

Pola Pencalonan (nomination)

d)

Model Penyuaraan (balloting)

e)

Sistem Kepartaian

33.

Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:

a)

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

b)

Komisi Pemilihan Umum, Sadan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi

c)

Komisi Pemilihan Umum, Sadan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia

d)

Komisi Pemilihan Umum dan Sadan Pengawas Pemilihan Umum

e)

Sadan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan

34.

Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....

a)

UU Nomor 22 tahun 2007

b)

UU Nomor 8 tahun 2012

c)

UU Nomor 12 tahun 2003

d)

UU Nomor 15 tahun 2011

e)

UU Nomor 2 tahun 2011

35.

Ketentuan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut:

a)

Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu

b)

Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye

c)

Cuti kampanye hanya pada masa kampanye

d)

Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga selesainya masa kampanye

e)

Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri

36.

Tahapa n penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ....... . bulan sebelum hari pemungutan suara.

a)

24 (dua puluh empat)

b)

22 (dua puluh dua)

c)

20 (dua puluh)

d)

18 (delapan belas)

e)

12 (dua belas)

37.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye paling lambat:

a)

15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima

b)

17 (tujuh belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima

c)

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima

d)

35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima

e)

45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima

38.

Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :

a)

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

b)

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya

c)

Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

d)

Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

e)

Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

39.

Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu :

a)

14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang

b)

21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang

c)

5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

d)

Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang

e)

3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang

40.

Undang-undang yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi dasar hukum penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 adalah:

a)

UU No. 1 tahun 2014

b)

UU No. 1 tahun 2015

c)

UU No. 8 tahun 2015

d)

UU No. 10 tahun 2016

e)

UU No. 1 tahun 2016

41.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu:

a)

paling lama 7 (tujuh) hari

b)

paling lama 6 (enam) hari

c)

paling lama 5 (lima) hari

d)

paling lama 4 (empat) hari

e)

paling lama 3 (tiga) hari

42.

Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah :

a)

UUD 1945

b)

Pembukaan UUD 1945

c)

Pancasila

d)

Piagam PBB

e)

Proklamasi 17 Agustus 1945

43.

Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan .......

a)

Dasar Negara

b)

Ideologi bangsa

c)

Kepribadian nasional

d)

Pendidikan Pancasila

e)

Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia

44.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :

a)

Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu

b)

Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon

c)

Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye

d)

Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan

e)

Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya

45.

Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus.......

a)

Menjadi anggota Parpol

b)

Terdaftar sebagai pemilih

c)

Bukan anggota TNl/POLRI

d)

Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya

e)

Memiliki Kartu Keluarga atau kartu identitas lainnya

46.

Apabila pasangan calon kepala daerah belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat ............... hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima .

a)

14 (empat belas) hari

b)

7 (tujuh) hari

c)

5 (lima) hari

d)

4. (empat) hari

e)

3 (tiga) hari

47.

Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal .... ..

a)

15 Agustus 1945

b)

16 Agustus 1945

c)

17 Agustus 1945

d)

18 Agustus 1945

e)

19 Agustus 1945

48.

Siapa saja yang dipilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PU-Xl/2013?

a)

Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota

b)

Anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden

c)

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota

d)

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

e)

Anggota DPRD provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

49.

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dapat ditemukan dalam ......

a)

TAP MPR No. 11111978

b)

TAP MPR No. II/ 1978

c)

TAP MPR No. 111/1979

d)

TAP MPR No. 11/1979

e)

TAP MPR No. 1/1978

50.

Yang termasuk tahap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah adalah :

a)

Penetapan daftar pemilih tetap

b)

Kampanye

c)

Pendaftaran dan penetapan pasangan calon

d)

Pembentukan Panwas Pemilukada

e)

Jawaban a, b, c dan d semua benar.

51.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada tahun :

a)

2015, 2016, dan 2017

b)

2015, 2017, dan 2018

c)

2015, 2017, dan 2019

d)

2015, 2020, dan 2025

e)

2015, 2019, dam 2023

52.

Dibawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah ......

a)

Proklamasi 17 Agustus 1945

b)

UUD 1945

c)

Dekrit Presiden

d)

Supersemar

e)

Semua jawaban benar

53.

Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagian lahir dan batin dalam masyarakat yang beragama, merupakan hakikat Pancasila sebagai ......

a)

Dasar Negara

b)

Pandangan hidup bangsa

c)

Ideologi bangsa

d)

Kepribadian bangsa Indonesia

e)

Bentuk pemerintah Negara Indonesia

54.

Selain dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam ........

a)

lnpres No. 12/1971

b)

lnpres No. 12/1970

c)

lnpres No. 12/1969

d)

lnpres No. 12/1968

e)

lnpres No. 12/1967

55.

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal:

a)

15 Januari 2017

b)

15 Februari 2017

c)

15 Maret 2017

d)

15 April 2017

e)

21 Februari 2017

56.

Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dapat ditemukan dalam ......

a)

TAP MPR No. 11111978

b)

TAP MPR No. II/ 1978

c)

TAP MPR No. 111/1979

d)

TAP MPR No. 11/1979

e)

TAP MPR No. 1/1978

57.

Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral Negara Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai ..... ...

a)

Dasar falsafah Negara

b)

Dasar Negara

c)

Sumber dari segala sumber hukum

d)

Asas kerohanian Negara

e)

Sumber hukum tertinggi

58.

Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-Vl/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak :

a)

Pasal 210

b)

Pasal 201

c)

Pasal 214

d)

Pasal 212

e)

Pasal 222

59.

Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya, merupakan hakikat dari...

a)

Ing ngarso sung tulodo

b)

Ing madya mangun karso

c)

Tut wuri handayani

d)

Sepi ing pamrih rame ing gawe

e)

Gemah ripah loh jinawi

60.

Pengalaman pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional, merupakan karakteristik Pancasila sebagai .... .....

a)

Dasar Negara

b)

Ideologi bangsa

c)

Ideologi terbuka

d)

Kepribadian nasional

e)

Pendidikan Pancasila

61.

DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:

a)

Teguran tertulis

b)

Peringatan Keras

c)

Pemberhentian Sementara

d)

Pemberhentian Tetap

e)

Pemberhentian tetap dan denda

62.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :

a)

Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

b)

Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan

c)

Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP

d)

Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP

e)

MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

63.

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah

a)

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

b)

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

c)

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

d)

Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

e)

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

64.

Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai makhluk Tuhan,selain itu, sikap saling menghargai sesama

manusia merupakan wujud dari sila kemanusian yang adil dan beradab atas

dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhada p

manusia adalah ......

a)

Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain.

b)

Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu

c)

Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di seluruh dunia

d)

Tidak ada jawaban yang benar

e)

Semua jawaban benar