NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN SOAL CAT PPK PPS
Total questions: 48
Worksheet time: 24mins
Dalam penyelenggaraan pemilihan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan Adhoc yang terdiri dari?
PK, PPS, KPPS, dan Pantarlih
PPK, PPS, KPPS, dan Petugas ketertiban TPS
PPK dan PPS
PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, dan petugas ketertiban TPS
PPK, PPS, KPPS, Petugas Ketertiban TPS, dan Saksi Partai Politik
Badan Adhoc penyelenggaraan pemilihan di dukung oleh?
Sekretariat KPU, Sekretariat PPS, Petugas Ketertiban TPS, dan Tenaga Pendukung
Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, Petugas Ketertiban TPS, dan Tenaga Pendukung
Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan Petugas Ketertiban TPS
Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan Tenaga Pendukung
Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan Tenaga Pendukung
Yang bukan tugas dan kewajiban anggota PPK meliputi ?
Membantu jetua PPK dalam menjalankan tugas
Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Memberikan saran dan pendapat jepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan
Memimpin kegiatan PPK
Semua jawaban benar
Yang bukan tugas, wewenang dan kewajiban ketua PPK meliputi ?
Memimpin kegiatan PPK
Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS
Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK
Mengambil keputusan PPK dalam rapat
Semua jawaban benar
Hari kalender yang dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2016 adalah ?
Setiap hari kerja
Setiap hari dalam 365/366 hari
Setiap hari diluar hari minggu
Setiap hari diluar hari libur
Setiap hari diluar hari minggu dan hari libur
Kepanjangan dari LUBER JURDIL sebagai asas pelaksanaan pemilihan adalah ?
Lansung, Umum, Bersih, Rahasia, Jujur, & Adil
Lansung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, & Adil
Lansung, Umum, Bersih, Jujur, Rahasia, & Adil
Lansung, Umum, Bebas, Jujur, Rahasia, & Adil
Semua Jawaban Salah
Sila keempat Pancasila adalah ?
Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebiajksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Kerakyatan yang di pimpin dalam permusyawaratan perwakilan
Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat permusyawaratan dalam perwakilan
Kerakyatan yang di pimpin dalam hikmat permusyawaratn perwakilan
Kerakyatan yang di pimpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan
Lambang rantai pada pancasila merupakan sila ke ?
Ke 1
Ke 2
Ke 3
Ke 4
Ke 5
Semua tanaman adalah kayu
Beberapa jenis kayu adalah keras
Semua kayu adalah tanaman
Semua tanaman adalah keras
Sebagian tanaman bukan kayu
Semua kayu yang keras adalah tanaman
Sebagian kayu yang keras adalah tanaman
Jika naik kereta maka harus memiliki tiket
Jika hendak memiliki tiket, maka harus memiliki KTP
Semua yang naik kereta memiliki KTP
Sebagaian yang naik kereta memiliki KTP
Sebagian yang memiliki tiket memiliki KTP
Semua yang memiliki KTP tentu naik kereta
Semua yang tidak memiliki KTP tidak naik kereta
Penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih sesuai pasal 107 ayat 1 UU nomor 10 tahun 2016 didasarkan pada?
Suara terbanyak
Suara terbanyak dan wajib diatas 30%
Suara terbanyak dan wajib diatas 50%
Suara terbanyak diputaran kedua
Suara tertinggi dibanyak kecamatan
Bentuk pemerintahan atau administrasi dimana para pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka adalah …
Oligarki
Aristokrasi
Monarki
Meritokrasi
Arogansi
Setiap produk hukum yang dihasilkan di Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan pancasila karena pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada…
TAP MPR No. V/MPR/1973
TAP MPR No. II/MPR/1978
TAP MPR No. IV/MPR/1978
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
TAP MPR No. VI/MPR/1978
Pemantau yang dimaksud dalam UU nomor 10 tahun 2016 adalah?
Setiap orang dapat menjadi pemantau
Lembaga yang terdaftar di Bawaslu Kabupaten
Lembaga yang terdaftar di KPU Kabupaten
Media atau wartawan
Semua jawaban benar
Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
Partai Politik boleh saja mengusulkan Kembali
Salah satu kode etik penyelenggara Pemilu adalah imparsialitas yang artinya...
Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu
Tidak berpihak terhadap peserta Pemilu
Tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu
Tidak peduli terhadap Pemilu
Tidak ada yang benar
Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali…
Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali…
Pengawas TPS
Peserta pemilu
Bawaslu kabupaten/kota
TNI/POLRI
ASN
PKPU nomor 9 tahun 2022 memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pemilihan. Masyarakat yang dimaksud dalam PKPU tersebut adalah ?
Perorangan dan/atau kelompok
Perorangan
Kelompok
Pemantau
Lembaga survei
Pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik setidak-tidaknya…
20% jumlah kursi atau 25% suara sah pemilu DPRD
25% jumlah kursi atau 20% suara sah pemilu DPRD
15% jumlah kursi atau 30% suara sah pemilu DPRD
30% jumlah kursi atau 15% suara sah pemilu DPRD
20% jumlah kursi atau 20% suara sah pemilu DPRD
Petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian (pencoklitan) data pemilih dalam Pemilihan, dilakukan oleh :
KPU Kabupaten Kota
PPK
Panwaslu
PPS
PPDP
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS paling lama... Hari sejak menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK
4 hari
6 hari
2 hari
3 hari
7 hari
Jumlah pemilih untuk setiap TPS pada pemilihan umum tahun 2019 sesuai pasal 350 UU 7 Tahun 2017 adalah paling banyak...
300 orang
350 orang
400 orang
450 orang
500 orang
Tujuan kode etik penyelenggaraan pemilu adalah untuk menjaga.... Penyelenggara pemilu, kecuali
Integritas
Kehormatan
Kemandirian
Profesional
Kredibilitas
Berikut langkah langkah KPPS sebelum melaksanakan pemungutan suara, kecuali.,...
Membuka kotak suara
Menandai surat suara yang akan digunakan oleh pemilih
Memeriksa keadaan seluruh surat suara
Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
Mengeluarkan isi kotak suara
Peserta pemilihan yang dimaksud dalam UU nomor 10 tahun 2016 untuk kabupaten adalah?
Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik
Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh gabungan partai politik
Pasangan calon bupati dan wakil bupati perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU kabupaten yang telah memenuhi persyaratan
Semua jawaban benar
Semua jawaban salah
Dasar hukum pelaksanaan Pilkada...
UU Nomor 7 Tahun 2017
UU Nomor 8 Tahun 2012
UU Nomor 15 Tahun 2011
UU Nomor 12 Tahun 2003
UU Nomor 10 Tahun 2016
Yang dapat melapor tentang terjadinya suatu dugaan pelanggaran Pemilihan kepada pengawas Pemilu, kecuali...
Peserta Pemilu
Calon Gubernur
Calon Bupati
Pemilih
Warga Negara Asing
DP4 adalah salah satu data yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang digunakan oleh PPDP dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Kepanjangan dari DP4 adalah
Data Pemilih Penduduk Potensial Pemilu
Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu
Data Pemilih Potensial Pemilih Pemilu
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
Data Pemilih Pemilu Penduduk Potensial
PPK bekerja berdasarkan?
Kemauan sendiri
Sesuai tahapan penyelenggaraan
Sesuai perintah komisioner KPU
Tugas, fungsi, dan kewenangannya
Tugas, fungsi, dan kewenangan, serta kewajibannya
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019
Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1a UU 10 Tahun 2016, seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan ... calon anggota PPK
kompetensi & kemandirian
etika & kejujuran
aksesibel & kepastian hukum
profesionalitas & proporsionalitas
A & D benar
Menambah dan/atau mengurangi calon pemilih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, bukan untuk merubah elemen data data yang bersumber dari DP4, disebut
konsolidasi
verifikasi faktual
pemutakhiran
coklit
validasi
Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, disebut
massif
pidana
tersruktur
sistematis
administrasi
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedkit ... pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya paling akhir di daerah bersangkutan
5%
6,5%
8%
9,5%
10%
Setiap warga negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asaa kebersamaan bangsa Indonesia merupakan nilai Pancasila yang terkandung pada sila
Kelima
Empat
Tiga
Dua
Satu
Berikut jenis peraturan perundang-undangan yang di Republik Indonesia, kecuali
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Ketetapan MPR
Konstitusi
Undang-Undang
Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Pemilihan Umum
Partai Politik
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Daerah
PPK berwenang
Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kecamatan
Menerima dan menyampaikan daftar pemilih ke KPU Kabupaten/Kota
Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaran pemilu di wilayah kerjanya
Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara danam daftar pemilih tetap
Salah satu entitas PBB di Indonesia yang merupakan organisasi antar pemerintah di bidang migrasi dan bekerjasama dengan mitra pemerintah, antar dan non-pemerintah, yaitu
UNICEF
UNESCO
FAO
UNDSS
IOM
Butir-butir pancasila ada berapa?
10
30
5
55
Semua salah
Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke?
14
15
16
17
18
Kisaran luas wilayah Kabupaten Gowa
500 sampai 1.000 km2
1.000 sampai 1.500 km2
1.500 sampai 2.000 km2
2.000 sampai 2.500 km2
2.500 sampai 3.000 km2
Berapa jumlah total kursi DRPD Gowa
45
50
55
60
65
Berapa jumlah maksimal DPT perTPS di pilkada sesuai dengan UU
500
600
700
800
900
Berapa jumlah dukungan kursi untuk paslon Pilkada Gowa
9
10
11
12
13
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu Pasangan Calon yang dilaksanakan secara demokratis. Ketentuan ini diatur dalam ……
Amandeman Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Sesuai PKPU nomor 9 tahun 2022, partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara?
Mandiri
Terpadu
Berjejaring
Semua jawaban benar
Semua jawaban salah
