wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TWK Bintara Polri

Total questions: 95

Worksheet time: 1hrs 13mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga negara yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa Pemilu adalah....

a)

DPR

b)

DPD

c)

MK

d)

MA

2.

Dalam konsep Trias Politika, terdapat tiga jenis lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Berikut ini yang bukan merupakan lembaga yudikatif adalah....

a)

MA

b)

MK

c)

BPK

d)

KY

3.

Dalam pemberian abolisi, presiden harus mendapatkan persetujuan dari ....

a)

MK

b)

MA

c)

DPR

d)

MPR

4.

Bela negara merupakan upaya untuk ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara diatur di dalam UUD 1945 pada pasal....

a)

27 ayat 3

b)

30 ayat 1

c)

30 ayat 2

d)

30 ayat 3

5.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 pasal....

a)

1 ayat 1

b)

1 ayat 2

c)

1 ayat 3

d)

3 ayat 1

6.

Dalam sistem pertahanan rakyat semesta, rakyat berkedudukan sebagai....

a)

kekuatan utama

b)

kekuatan pendukung

c)

kekuatan cadangan

d)

kekuatan cadangan dan pendukung

7.

Amandemen UUD 1945 dikenal dengan istilah amandemen. Adapun lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut adalah....

a)

DPR

b)

DPD

c)

MPR

d)

MA

8.

Menghormati sesama umat beragama dalam menjalankan ibadahnya merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandang dalam sila dengan lambang....

a)

Padi dan Kapas

b)

Bintang

c)

Pohon Beringin

d)

Kepala Banteng

9.

Pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan Pemilu untuk memiliki anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya Pemilu menganut asas "Luberjurdil". Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu cerminan dari nilai Pancasila sila ke....

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

10.

Usaha-usaha dalam pertahanan dan bela negara diatur dalam UU.....

a)

UU No. 17 Tahun 2018

b)

UU No. 3 Tahun 2002

c)

UU No. 11 Tahun 2006

d)

UU No. 12 Tahun 2006

11.

Paham yang meyakini bahwa bangsanya adalah yang terbaik sedangkan bangsa lain lebih rendah dibandingkan dirinya merupakan inti dari paham....

a)

nasionalisme

b)

fasisme

c)

chauvanisme

d)

Pancasila

12.

Lembaga negara yang berfungsi untuk memberikan pengayoman terhadap masyarakat adalah....

a)

TNI

b)

Polri

c)

Satpol PP

d)

Linmas

13.

Jumlah provinsi di Indonesia saat ini berjumlah....

a)

32

b)

33

c)

34

d)

38

14.

Agus melihat temannya melakukan tindak kecurangan pada saat ujian, ia kemudian melaporkan tindakan tersebut kepada guru pengawas. Tindakan yang dilakukan oleh Agus tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila ke....

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

15.

Dalam sejarah Indonesia, masa dimana kekuasaan dipusatkan kepada presiden Soekarno disebut dengan....

a)

orde lama

b)

orde baru

c)

reformasi

d)

Demokrasi Terpimpin

16.

Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persaturan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke- ….

a)

I

b)

II

c)

II

d)

IV

e)

semua salah

17.

Fungsi Pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi Pembukaan UUD 1945 alinea ke- ….

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

e)

semua salah

18.

Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal ….

a)

9 September 2001

b)

9 Oktober 2001

c)

9 November 2001

d)

9 Desember 2001

e)

20 Desember 2001

19.

Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang salah adalah ….

a)

urgensi dan tujuan penyusunan

b)

sasaran yang ingin diwujudkan

c)

pokok pikiran

d)

jangkauan serta arah pengaturan

e)

subjek yang akan diatur

20.

Dalam tata aturan perundang-undangan RI, UUD 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah ….

a)

Perpu

b)

Perda

c)

Perpres

d)

PP (Peraturan Pemerintah)

e)

Hukum

21.

Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut ini, kecuali ….

a)

bersifat mengikat

b)

DPR sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum posistif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia

c)

dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman

d)

aturan yang ada dilaksanakan secara konstitusional

e)

UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif

22.

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

1) Mengatur lambang negara

2) Berlaku tidak sempurna

3) Adanya perlindungan HAM

4) Berlaku untuk umum

5) Mengatur perubahan UUD 1945 itu sendiri

Manakah yang merupakan jenis-jenis penilaian terhadap UUD 1945 ….

a)

1 dan 2

b)

2 dan 3

c)

3 dan 4

d)

2 dan 4

e)

3 dan 5

23.

Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 adalah ….

a)

untuk mengembalikan UUD 1945 yang menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip liberalisme, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b)

untuk memperbaharui aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara negara hukum

c)

menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik

d)

menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa jika mendesak

e)

mempertegas sistem pemerintahan parlementer

24.

Hasil terakhir dari amandemen UUD 1945 adalah ….

a)

perubahan pasal 6A dan pasal 8

b)

terdiri dari 4 aturan peralihan

c)

terdapat sub bab penjelasan pasal demi pasal

d)

terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

e)

terdiri dari 21 Bab dan 73 pasal

terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

25.

Hal ihwal mengenai kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam UUD 1945 bab ….

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

e)

VII

26.

Badan yang memiliki kewenangan untuk menentapkan Undang-Undang Dasar menurut pasal 3 UUD 1945 adalah ….

a)

DPD

b)

MPR

c)

DPAS

d)

DPR

e)

Presiden

27.

UUD 1945 pasal 7 berisi tentang ….

a)

hak legislatif

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

masa jabatan presiden/ wakil presiden

d)

MPR dan kewenangannya

e)

HAM

28.

Lagu Kebangsaan Indonesia “Indonesia Raya” yang diciptakan oleh W.R. Supratman termuat dalam UUD 1945 pasal ….

a)

35

b)

35 A

c)

36

d)

36 A

e)

36 B

29.

Apakah garis besar isi dari bagian pasal UUD 1945 Bab V?

a)

HAM

b)

pendidikan

c)

pelayanan kesehatan

d)

kementerian negara

e)

hak dan kewajiban presiden

30.

Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan hierarki tata tertib hukum Indonesia dengan dasar Negara Pancasila sebagai puncak piramidanya yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia terdapat dalam Alinea ke ….

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

e)

V

31.

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalh negara kesatuan yang berbentuk ….

a)

monarki

b)

republik

c)

parlementer

d)

otoriter

e)

presidensial

32.

UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh …. pada tanggal ….

a)

RIS; 14 September 1945

b)

PPKI; 18 Agustus 1945

c)

MPAS; 14 Agustus 1950

d)

DPAS; 18 Agustus 1950

e)

DPR; 18 September 1945

33.

Batang tubuh UUD 1945 setelah diamandemen berjumlah 21 bab. Bab II UUD 1945 menjelaskan mengenai ….

a)

kekuasaan pemerintah

b)

MPR

c)

kementerian

d)

pemerintah daerah

e)

DPR

34.

Rancangan undang-undang yang sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan bila presiden tidak segera mengesahkan dalam waktu ….

a)

40 hari setelah disetujui bersama

b)

35 hari setelah disetujui bersama

c)

30 hari setelah disetujui bersama

d)

20 hari setelah disetujui bersama

e)

10 hari setelah disetujui bersama

35.

Macam dan harga mata uang diatur dalam UUD 1945 pasal ….

a)

23 A

b)

23 B

c)

23 C

d)

23

e)

23 D

36.

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk

kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah

kekuasaan ....

a)

Konstitutif

b)

Legislatif

c)

Eksekutif

d)

Yudikatif

e)

Eksaminatif

37.

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah

kekuasaan ....

a)

Konstitutif

b)

Legislatif

c)

Federatif

d)

Yudikatif

e)

Eksaminatif

38.

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan

oleh lembaga .....

a)

MPR, DPR, DPRD dan DPD

b)

Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

c)

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

d)

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

e)

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

39.

Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang

Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, adalah kekuasaan …

a)

Konstitutif

b)

Legislatif

c)

Federatif

d)

Yudikatif

e)

Eksaminatif

40.

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan

mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ....

a)

Menteri Keuangan RI

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Gubernur Bank Indonesia

e)

Badan Pemeriksa Keuangan

41.

Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu

Negara dari garis pantai yang luasnya ....

a)

200 mil

b)

240 mil

c)

250 mil

d)

260 mil

e)

300 mil

42.

Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari ....

a)

Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina

b)

Samudera Hindia dan perairan negara India

c)

daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik

d)

wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia

e)

samudera hindia dan benua Australia

43.

Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat

dalam peraturan negara, yakni ....

a)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960

b)

Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS

c)

Deklarasi Djuanda pada tangal 13 Desember 1957

d)

UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A

e)

Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan

44.

Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga

legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ....

a)

Interest Group

b)

Pressure Group

c)

Political Figures

d)

Infrastruktur Politik

e)

Suprastruktur Politik

45.

Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ....

a)

Partai Politik

b)

Lembaga Negara

c)

Kelompok Penekan

d)

Kelompok Kepentingan

e)

Pendapat Umum bersama media massa

46.

Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan

pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik

adalah ....

a)

Partai Politik

b)

Organisasi Polik

c)

Kelompok Penekan

d)

Kelompok Kepentingan

e)

Organisasi Kemasyarakatan

47.

Suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif dalam kehidupan politik dinamakan ....

a)

Sistem politik

b)

Dinamika politik

c)

Partisipasi politik

d)

Sosialisasi politik

e)

Komunikasi politik

48.

Lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan

mengawasi jalannya pemerintahan adalah ....

a)

eksekutif

b)

legislatif

c)

yudikatif

d)

pemerintah Pusat

e)

pemerintah Daerah

49.

Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di

Indonesia demi tegaknya hukum adalah ....

a)

Kabinet

b)

Presiden dan wakil presiden

c)

MPR, DPR dan DPD

d)

KPK dan BPK

e)

MA, MK dan KY

50.

Berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan konkuren adalah ....

a)

pendidikan

b)

kesehatan

c)

tenaga kerja

d)

penentuan hari besar agama

e)

pembinaan kerukunan antarsuku

51.

Sumpah/janji bagi calon anggota polri disesuaikan dengan ...

a)

Pangkat

b)

Agama

c)

Jabatan

d)

Lulusan akademi/bintara/tamtama

52.

Dalam urutan kepangkatan tamtama,pangkat tertingggi adalah ...

a)

Abrip

b)

Abripda

c)

Bhakara

d)

Bharatu

53.

Pusat penelitian dan pengembangan kepolisian negara indonesia dipimpin oleh perwira berpangkat ...

a)

Irjen

b)

Brigjen

c)

Kombes

d)

AKBP

54.

PPNS adalah singkatan dari ...

a)

Polisi Pegawai Negeri Sipil

b)

Polsuspas Pegawai Negeri Sipil

c)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

d)

Polisi Penyedik Nasional

55.

Anggota polri yang bertugas sebagai penyelidik minimal berpangkat ...

a)

Briptu

b)

Ipda

c)

AKP

d)

Bripda

56.

HUT Polwan diperingati setiap tanggal ...

a)

1 september

b)

11 september

c)

1 juli

d)

3 november

57.

Wakil kapolri saat ini (tahun 2023) adalah ...

a)

Gatot Eddy Pramono

b)

Badrolin haiti

c)

Syafruddin

d)

Ari dono sukmanto

58.

Polwan pertama kau didirikan/dibentuk pada tahun ...

a)

1 september 1950

b)

1 september 1948

c)

1 september 1947

d)

1 september 1949

59.

Yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di internal adalah ...

a)

Kepala Biro SDM

b)

Kapolri

c)

Kabareskrim

d)

Kadiv Propam

60.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan yang berlaku paling lama . . . hari

a)

20

b)

30

c)

14

d)

10

61.

Persetujuan/penolakan DPR terhadap calon kapolri yang diajukan oleh presiden, harus di berikan dalam jangka waktu paling lambat . . . hari

a)

20

b)

30

c)

14

d)

7

62.

Fungsi Polri dapat dibedakan menjadi 2 dimensi yaitu ...

a)

Dimensi yuridis dan yudikatif

b)

Dimensi sosiologi dan yudikatif

c)

Dimensi internal dan eksternal

d)

Dimensi yudiris dan sosiologi

63.

Tipe-tipe polda di Indonesia terdiri dari ...

a)

Tipe A-K, tipe A, dan tipe B

b)

Tipe A, tipe B, dan tipe C

c)

Tipe AB, tipe B, dan tipe C

d)

Tipe A dan tipe B

64.

Berdasaran undang-undang, seorang Kapolda bertanggung jawab dan wewenang kepada ...

a)

Kapolri

b)

Gubernur

c)

Presiden

d)

Walikota/Bupati

65.

Pada awal nya Polwan didirikan di kota ...

a)

Medan

b)

Yogyakarta

c)

Surabaya

d)

Bukittinggi

66.

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian RI dibantu oleh ...

a)

LSM

b)

Presiden

c)

TNI

d)

Kepolisian khusus

67.

Susunan Polri ditetapkan oleh keputusan presiden atas usul dari ...

a)

MPR

b)

Kapolri

c)

DPR

d)

Kemenkumham

68.

Tanggung jawab seorang polisi secara hierarki diatur dengan ...

a)

Keputusan Kapolri

b)

UUD

c)

Peraturan pemerintah

d)

Keputusan Presiden

69.

Norma pertama dalam tata hukum indonesia adalah ...

a)

Pancasila

b)

UUD

c)

Pembukaan UUD 1945

d)

Proklamasi kemerdekaan

70.

Rumusan dasar pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam ...

a)

Piagam Jakarta

b)

Petisi Soekarno

c)

Perjanjian Bandung

d)

Maklumat BPUPKI

71.

Dalam rangka menjalankan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kepada ...

a)

TNI

b)

Kemenkumham

c)

Presiden

d)

Organisasi Perangkat Daerah

72.

Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan ...

a)

Peradilan Militer

b)

Peradilan Umum

c)

Peradilan Tata Usaha Negara

d)

Peradilan Sipil

73.

Dalam bentuk satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, kawasan niaga, dan kawasan perkantoran Kepolisian memiliki kewewenangan terbatas dalam ...

a)

Lingkungan kuasa setempat

b)

Lingkungan sipil

c)

Pertahanan sipil

d)

Lingkungan provinsi

74.

Lambang pangkat Kombespol adalah ...

a)

Melati 3

b)

Melati 1

c)

Bintang 1

d)

Huruf M berwarna perak

75.

Setiap anggota kepolisian berhak menerima gaji dan hak lain lainnya secara adil, diatur dalam pasal ...

a)

25 ayat 1

b)

25 ayat 2

c)

26 ayat 1

d)

27 ayat 1

76.

Serangkaian tindakan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti dan melalui bukti tersebut dapat ditemukan titik terang atas pelanggaran yang terjadi dan siapa orang yang menjadi tersangka. Dalam prosedur peradilan tahap ini disebut ….

a)

penyelidikan

b)

penyidikan

c)

putusan

d)

penuntutan

e)

mengadili

77.

Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan pada kasus pidana umum adalah ….

a)

hakim

b)

jaksa

c)

polisi

d)

pengacara

e)

KPK

78.

Di Indonesia kekuasan mengadakan perjanjian dengan negara lain berada di tangan ….

a)

DPR bersama dengan Menlu

b)

Duta Besar dan Konsul

c)

Presiden dengan persetujuan DPR

d)

Menlu bersama dengan presiden

e)

Duta Besar dengan persetujuan DPR

79.

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa, pengawasan dalam lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga, pengawasan secara eksternal dilakukan oleh ….

a)

MA

b)

MK

c)

KY

d)

Presiden

e)

Menteri Hukum dan HAM

80.

Berikut ini yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung, yaitu ….

a)

mengadili pada tingkat kasasi

b)

memutus sengketa hasil pemilu

c)

mengadili perkara pidana di tingkat bangding

d)

memberikan putusan final pada persoalan yang berkaitan dengan persidangan agama

e)

menguj UU terhadap UUD NRI Tahun 1945

81.

Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah ….

a)

Komisi Yudisial

b)

Pengadilan Negeri

c)

Mahkamah Agung

d)

Pengadilan Tinggi

e)

Mahkamah Konstitusi

82.

Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan penegak hukum yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain maka dibentuklah ….

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Pengadilan ad hoc

d)

Pengadilan Tata Usaha Negara

e)

Komisi Yudisial

83.

Lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review adalah ….

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Mahkamah Agung

c)

Pengadilan Negeri

d)

Pengadilan Tinggi

e)

Pengadilan Khusus

84.

Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam ….

a)

UU No. 22 Tahun 1999

b)

UU No. 20 Tahun 2001

c)

UU No. 2 Tahun 2000

d)

UU No. 1 Tahun 2001

e)

UU No. 2 Tahun 2001

85.

Seorang pejabat menuntut pembayaran uang atas jasa lain sebagai ganti atas timbal balik fasilitas yang diberikan. Apabila ditinjau berdasarkan pengklasifikasian korupsi menurut Mochtar Lubis, perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk ….

a)

penyuapan

b)

pemerasan

c)

pencurian

d)

nepotisme

e)

penipuan

86.

Peradilan tata usaha negara memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ….

a)

administrasi negara

b)

perceraian

c)

anggota militer

d)

pembunuhan

e)

pemerkosaan

87.

Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi presiden dapat meminta pertimbangan dari ….

a)

MK

b)

MPR

c)

DPR

d)

DPD

e)

MA

88.

Berikut merupakan urusan pemerintah pusat yang dapat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah adalah ….

a)

Agama

b)

Militer

c)

Moneter

d)

Pendidikan

e)

Urusan luar negeri

89.

Negara menghormati kewenangan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai prinsip dari otonomi daerah. Adapun landasan penyelenggaraan daerah DKI Jakarta sebagai Ibukota negara adalah ….

a)

UU No. 13 Tahun 2012

b)

UU No. 11 Tahun 2006

c)

UU No. 21 Tahun 2001

d)

UU No. 44 Tahun 1999

e)

UU No. 29 Tahun 2007

90.

Indonesia menganut paham demokrasi sehingga membuat antar lembaga harus saling bekerjasama membuat antar lembaga negara harus saling bekerjasama dan memiliki fungsi menyeimbangkan satu sama lain disebut prinsip ….

a)

Ketatanegaraan

b)

Checks and balances

c)

Supremasi tata negara

d)

Struktur tata negara

e)

Kewajiban lembaga negara

91.

Batas Laut territorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional pada saat ini adalah ….

a)

1 Mil

b)

2 Mil

c)

3 Mil

d)

5 Mil

e)

12 Mil

92.

Lembaga DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ….

a)

20

b)

20 A

c)

20 B

d)

20 C

e)

21

93.

Lembaga yang memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD adalah ….

a)

MA

b)

MK

c)

KY

d)

DPR

e)

DPRD

94.

Unsur deklaratif terbentuknya suatu negara, yaitu ….

a)

adanya rakyat

b)

adanya wilayah

c)

memiliki pemerintah yang berdaulat

d)

memiliki ideologi yang mandiri

e)

pengakuan dari negara lain

95.

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial, masa jabatan maksimal kepala pemerintahan ialah ….

a)

10 tahun

b)

5 tahun

c)

8 tahun

d)

4 tahun

e)

2 periode