WorksheetsTWK Bintara Polri
Total questions: 95
Worksheet time: 1hrs 13mins
Lembaga negara yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa Pemilu adalah....
DPR
DPD
MK
MA
Dalam konsep Trias Politika, terdapat tiga jenis lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Berikut ini yang bukan merupakan lembaga yudikatif adalah....
MA
MK
BPK
KY
Dalam pemberian abolisi, presiden harus mendapatkan persetujuan dari ....
MK
MA
DPR
MPR
Bela negara merupakan upaya untuk ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara diatur di dalam UUD 1945 pada pasal....
27 ayat 3
30 ayat 1
30 ayat 2
30 ayat 3
Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 pasal....
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
3 ayat 1
Dalam sistem pertahanan rakyat semesta, rakyat berkedudukan sebagai....
kekuatan utama
kekuatan pendukung
kekuatan cadangan
kekuatan cadangan dan pendukung
Amandemen UUD 1945 dikenal dengan istilah amandemen. Adapun lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut adalah....
DPR
DPD
MPR
MA
Menghormati sesama umat beragama dalam menjalankan ibadahnya merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandang dalam sila dengan lambang....
Padi dan Kapas
Bintang
Pohon Beringin
Kepala Banteng
Pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan Pemilu untuk memiliki anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya Pemilu menganut asas "Luberjurdil". Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu cerminan dari nilai Pancasila sila ke....
1
2
3
4
Usaha-usaha dalam pertahanan dan bela negara diatur dalam UU.....
UU No. 17 Tahun 2018
UU No. 3 Tahun 2002
UU No. 11 Tahun 2006
UU No. 12 Tahun 2006
Paham yang meyakini bahwa bangsanya adalah yang terbaik sedangkan bangsa lain lebih rendah dibandingkan dirinya merupakan inti dari paham....
nasionalisme
fasisme
chauvanisme
Pancasila
Lembaga negara yang berfungsi untuk memberikan pengayoman terhadap masyarakat adalah....
TNI
Polri
Satpol PP
Linmas
Jumlah provinsi di Indonesia saat ini berjumlah....
32
33
34
38
Agus melihat temannya melakukan tindak kecurangan pada saat ujian, ia kemudian melaporkan tindakan tersebut kepada guru pengawas. Tindakan yang dilakukan oleh Agus tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila ke....
1
2
3
4
Dalam sejarah Indonesia, masa dimana kekuasaan dipusatkan kepada presiden Soekarno disebut dengan....
orde lama
orde baru
reformasi
Demokrasi Terpimpin
Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persaturan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke- ….
I
II
II
IV
semua salah
Fungsi Pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi Pembukaan UUD 1945 alinea ke- ….
I
II
III
IV
semua salah
Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal ….
9 September 2001
9 Oktober 2001
9 November 2001
9 Desember 2001
20 Desember 2001
Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang salah adalah ….
urgensi dan tujuan penyusunan
sasaran yang ingin diwujudkan
pokok pikiran
jangkauan serta arah pengaturan
subjek yang akan diatur
Dalam tata aturan perundang-undangan RI, UUD 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah ….
Perpu
Perda
Perpres
PP (Peraturan Pemerintah)
Hukum
Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut ini, kecuali ….
bersifat mengikat
DPR sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum posistif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia
dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman
aturan yang ada dilaksanakan secara konstitusional
UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) Mengatur lambang negara
2) Berlaku tidak sempurna
3) Adanya perlindungan HAM
4) Berlaku untuk umum
5) Mengatur perubahan UUD 1945 itu sendiri
Manakah yang merupakan jenis-jenis penilaian terhadap UUD 1945 ….
1 dan 2
2 dan 3
3 dan 4
2 dan 4
3 dan 5
Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 adalah ….
untuk mengembalikan UUD 1945 yang menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip liberalisme, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
untuk memperbaharui aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara negara hukum
menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik
menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa jika mendesak
mempertegas sistem pemerintahan parlementer
Hasil terakhir dari amandemen UUD 1945 adalah ….
perubahan pasal 6A dan pasal 8
terdiri dari 4 aturan peralihan
terdapat sub bab penjelasan pasal demi pasal
terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan
terdiri dari 21 Bab dan 73 pasal
terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan
Hal ihwal mengenai kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam UUD 1945 bab ….
I
II
III
IV
VII
Badan yang memiliki kewenangan untuk menentapkan Undang-Undang Dasar menurut pasal 3 UUD 1945 adalah ….
DPD
MPR
DPAS
DPR
Presiden
UUD 1945 pasal 7 berisi tentang ….
hak legislatif
Mahkamah Konstitusi
masa jabatan presiden/ wakil presiden
MPR dan kewenangannya
HAM
Lagu Kebangsaan Indonesia “Indonesia Raya” yang diciptakan oleh W.R. Supratman termuat dalam UUD 1945 pasal ….
35
35 A
36
36 A
36 B
Apakah garis besar isi dari bagian pasal UUD 1945 Bab V?
HAM
pendidikan
pelayanan kesehatan
kementerian negara
hak dan kewajiban presiden
Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan hierarki tata tertib hukum Indonesia dengan dasar Negara Pancasila sebagai puncak piramidanya yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia terdapat dalam Alinea ke ….
I
II
III
IV
V
Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalh negara kesatuan yang berbentuk ….
monarki
republik
parlementer
otoriter
presidensial
UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh …. pada tanggal ….
RIS; 14 September 1945
PPKI; 18 Agustus 1945
MPAS; 14 Agustus 1950
DPAS; 18 Agustus 1950
DPR; 18 September 1945
Batang tubuh UUD 1945 setelah diamandemen berjumlah 21 bab. Bab II UUD 1945 menjelaskan mengenai ….
kekuasaan pemerintah
MPR
kementerian
pemerintah daerah
DPR
Rancangan undang-undang yang sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan bila presiden tidak segera mengesahkan dalam waktu ….
40 hari setelah disetujui bersama
35 hari setelah disetujui bersama
30 hari setelah disetujui bersama
20 hari setelah disetujui bersama
10 hari setelah disetujui bersama
Macam dan harga mata uang diatur dalam UUD 1945 pasal ….
23 A
23 B
23 C
23
23 D
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk
kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah
kekuasaan ....
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah
kekuasaan ....
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan
oleh lembaga .....
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan
mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ....
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Gubernur Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu
Negara dari garis pantai yang luasnya ....
200 mil
240 mil
250 mil
260 mil
300 mil
Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari ....
Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina
Samudera Hindia dan perairan negara India
daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik
wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia
samudera hindia dan benua Australia
Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat
dalam peraturan negara, yakni ....
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960
Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS
Deklarasi Djuanda pada tangal 13 Desember 1957
UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A
Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan
Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ....
Interest Group
Pressure Group
Political Figures
Infrastruktur Politik
Suprastruktur Politik
Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ....
Partai Politik
Lembaga Negara
Kelompok Penekan
Kelompok Kepentingan
Pendapat Umum bersama media massa
Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan
pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik
adalah ....
Partai Politik
Organisasi Polik
Kelompok Penekan
Kelompok Kepentingan
Organisasi Kemasyarakatan
Suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif dalam kehidupan politik dinamakan ....
Sistem politik
Dinamika politik
Partisipasi politik
Sosialisasi politik
Komunikasi politik
Lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan
mengawasi jalannya pemerintahan adalah ....
eksekutif
legislatif
yudikatif
pemerintah Pusat
pemerintah Daerah
Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di
Indonesia demi tegaknya hukum adalah ....
Kabinet
Presiden dan wakil presiden
MPR, DPR dan DPD
KPK dan BPK
MA, MK dan KY
Berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan konkuren adalah ....
pendidikan
kesehatan
tenaga kerja
penentuan hari besar agama
pembinaan kerukunan antarsuku
Sumpah/janji bagi calon anggota polri disesuaikan dengan ...
Pangkat
Agama
Jabatan
Lulusan akademi/bintara/tamtama
Dalam urutan kepangkatan tamtama,pangkat tertingggi adalah ...
Abrip
Abripda
Bhakara
Bharatu
Pusat penelitian dan pengembangan kepolisian negara indonesia dipimpin oleh perwira berpangkat ...
Irjen
Brigjen
Kombes
AKBP
PPNS adalah singkatan dari ...
Polisi Pegawai Negeri Sipil
Polsuspas Pegawai Negeri Sipil
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Polisi Penyedik Nasional
Anggota polri yang bertugas sebagai penyelidik minimal berpangkat ...
Briptu
Ipda
AKP
Bripda
HUT Polwan diperingati setiap tanggal ...
1 september
11 september
1 juli
3 november
Wakil kapolri saat ini (tahun 2023) adalah ...
Gatot Eddy Pramono
Badrolin haiti
Syafruddin
Ari dono sukmanto
Polwan pertama kau didirikan/dibentuk pada tahun ...
1 september 1950
1 september 1948
1 september 1947
1 september 1949
Yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di internal adalah ...
Kepala Biro SDM
Kapolri
Kabareskrim
Kadiv Propam
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan yang berlaku paling lama . . . hari
20
30
14
10
Persetujuan/penolakan DPR terhadap calon kapolri yang diajukan oleh presiden, harus di berikan dalam jangka waktu paling lambat . . . hari
20
30
14
7
Fungsi Polri dapat dibedakan menjadi 2 dimensi yaitu ...
Dimensi yuridis dan yudikatif
Dimensi sosiologi dan yudikatif
Dimensi internal dan eksternal
Dimensi yudiris dan sosiologi
Tipe-tipe polda di Indonesia terdiri dari ...
Tipe A-K, tipe A, dan tipe B
Tipe A, tipe B, dan tipe C
Tipe AB, tipe B, dan tipe C
Tipe A dan tipe B
Berdasaran undang-undang, seorang Kapolda bertanggung jawab dan wewenang kepada ...
Kapolri
Gubernur
Presiden
Walikota/Bupati
Pada awal nya Polwan didirikan di kota ...
Medan
Yogyakarta
Surabaya
Bukittinggi
Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian RI dibantu oleh ...
LSM
Presiden
TNI
Kepolisian khusus
Susunan Polri ditetapkan oleh keputusan presiden atas usul dari ...
MPR
Kapolri
DPR
Kemenkumham
Tanggung jawab seorang polisi secara hierarki diatur dengan ...
Keputusan Kapolri
UUD
Peraturan pemerintah
Keputusan Presiden
Norma pertama dalam tata hukum indonesia adalah ...
Pancasila
UUD
Pembukaan UUD 1945
Proklamasi kemerdekaan
Rumusan dasar pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam ...
Piagam Jakarta
Petisi Soekarno
Perjanjian Bandung
Maklumat BPUPKI
Dalam rangka menjalankan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kepada ...
TNI
Kemenkumham
Presiden
Organisasi Perangkat Daerah
Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan ...
Peradilan Militer
Peradilan Umum
Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Sipil
Dalam bentuk satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, kawasan niaga, dan kawasan perkantoran Kepolisian memiliki kewewenangan terbatas dalam ...
Lingkungan kuasa setempat
Lingkungan sipil
Pertahanan sipil
Lingkungan provinsi
Lambang pangkat Kombespol adalah ...
Melati 3
Melati 1
Bintang 1
Huruf M berwarna perak
Setiap anggota kepolisian berhak menerima gaji dan hak lain lainnya secara adil, diatur dalam pasal ...
25 ayat 1
25 ayat 2
26 ayat 1
27 ayat 1
Serangkaian tindakan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti dan melalui bukti tersebut dapat ditemukan titik terang atas pelanggaran yang terjadi dan siapa orang yang menjadi tersangka. Dalam prosedur peradilan tahap ini disebut ….
penyelidikan
penyidikan
putusan
penuntutan
mengadili
Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan pada kasus pidana umum adalah ….
hakim
jaksa
polisi
pengacara
KPK
Di Indonesia kekuasan mengadakan perjanjian dengan negara lain berada di tangan ….
DPR bersama dengan Menlu
Duta Besar dan Konsul
Presiden dengan persetujuan DPR
Menlu bersama dengan presiden
Duta Besar dengan persetujuan DPR
Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa, pengawasan dalam lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga, pengawasan secara eksternal dilakukan oleh ….
MA
MK
KY
Presiden
Menteri Hukum dan HAM
Berikut ini yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung, yaitu ….
mengadili pada tingkat kasasi
memutus sengketa hasil pemilu
mengadili perkara pidana di tingkat bangding
memberikan putusan final pada persoalan yang berkaitan dengan persidangan agama
menguj UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah ….
Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri
Mahkamah Agung
Pengadilan Tinggi
Mahkamah Konstitusi
Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan penegak hukum yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain maka dibentuklah ….
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan ad hoc
Pengadilan Tata Usaha Negara
Komisi Yudisial
Lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review adalah ….
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Khusus
Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam ….
UU No. 22 Tahun 1999
UU No. 20 Tahun 2001
UU No. 2 Tahun 2000
UU No. 1 Tahun 2001
UU No. 2 Tahun 2001
Seorang pejabat menuntut pembayaran uang atas jasa lain sebagai ganti atas timbal balik fasilitas yang diberikan. Apabila ditinjau berdasarkan pengklasifikasian korupsi menurut Mochtar Lubis, perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk ….
penyuapan
pemerasan
pencurian
nepotisme
penipuan
Peradilan tata usaha negara memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ….
administrasi negara
perceraian
anggota militer
pembunuhan
pemerkosaan
Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi presiden dapat meminta pertimbangan dari ….
MK
MPR
DPR
DPD
MA
Berikut merupakan urusan pemerintah pusat yang dapat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah adalah ….
Agama
Militer
Moneter
Pendidikan
Urusan luar negeri
Negara menghormati kewenangan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai prinsip dari otonomi daerah. Adapun landasan penyelenggaraan daerah DKI Jakarta sebagai Ibukota negara adalah ….
UU No. 13 Tahun 2012
UU No. 11 Tahun 2006
UU No. 21 Tahun 2001
UU No. 44 Tahun 1999
UU No. 29 Tahun 2007
Indonesia menganut paham demokrasi sehingga membuat antar lembaga harus saling bekerjasama membuat antar lembaga negara harus saling bekerjasama dan memiliki fungsi menyeimbangkan satu sama lain disebut prinsip ….
Ketatanegaraan
Checks and balances
Supremasi tata negara
Struktur tata negara
Kewajiban lembaga negara
Batas Laut territorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional pada saat ini adalah ….
1 Mil
2 Mil
3 Mil
5 Mil
12 Mil
Lembaga DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ….
20
20 A
20 B
20 C
21
Lembaga yang memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD adalah ….
MA
MK
KY
DPR
DPRD
Unsur deklaratif terbentuknya suatu negara, yaitu ….
adanya rakyat
adanya wilayah
memiliki pemerintah yang berdaulat
memiliki ideologi yang mandiri
pengakuan dari negara lain
Pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial, masa jabatan maksimal kepala pemerintahan ialah ….
10 tahun
5 tahun
8 tahun
4 tahun
2 periode
