WorksheetsQuiz Gabungan PILKADA 106 Nomer (by Ali Said)
Total questions: 106
Worksheet time: 2hrs 46mins
Name
Class
Date
1.
Berikut ini Lembaga yang bersifat tetap kecuali :
a)
KPU
b)
Bawaslu
c)
DKPP
d)
PPK
2.
Berikut ini yang termasuk dalam Lembaga KPU kecuali :
a)
Panwaslu Kecamatan
b)
PPK
c)
PPS
d)
KPPS
3.
Salah satu tugas Bawaslu adalah :
a)
Melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu
b)
Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pemilu
c)
Memutakhirkan data pemilih
d)
Mensosialisasikan tahapan penyelenggarakan pemilu
4.
Berikut yang termasuk dalam jajaran Bawaslu kecuali :
a)
Panwaslu Kecamatan
b)
PPS
c)
PKD
d)
PTPS
5.
Berapa jumlah anggota KPPS :
a)
7
b)
8
c)
9
d)
10
6.
Kewenangan melakukan koreksi terhadap putusan atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU adalah
a)
Bawaslu
b)
Bawaslu Propinsi
c)
Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
DKPP
7.
Siapakah yang berhak melakukan audit dana kampanye :
a)
KPU
b)
Bawaslu
c)
DKPP
d)
Akuntan Publik
8.
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak selalu terkait langsung dengan tahapan adalah
a)
Netralitas ASN, TNI Polri
b)
Pengawasan penyusunan daftar pemilih
c)
Penentuan Dapil
d)
Penetapan Bakal calon
9.
Tugas pemutakhiran daftar pemilih dilakukan oleh KPU dengan mendasari data :
a)
DP4
b)
Kependudukan
c)
Mendagri
d)
DPT pilkada terakhir
10.
KPPS bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh :
a)
KPU Kabupaten
b)
PPK
c)
Panwaslu
d)
Kepala Desa
11.
Asas Pemilu Indonesia sering disebut dengan :
a)
Luber
b)
Berintegritas
c)
Luber Jurdil
d)
Jurdil
12.
DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah :
a)
Teguran tertulis
b)
Peringan keras
c)
Pemberhentian sementara
d)
Pemberhentian tetap
e)
Pemberhentian tetap dan denda
13.
Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah :
a)
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilyah kerjanya
c)
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten kota
d)
Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota
e)
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
14.
" Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penghitungan suara dimulai pada pukul :"
a)
11.00
b)
12.00
c)
12.30
d)
13.00
e)
Tanpa batas
15.
Lembaga pemantau Pilkada 2024 mempunyai hak sebagai berikut ini, kecuali :
a)
Mengamati dan mengumpulkan informasi hanya pada saat jalannya proses pada saat rekapitulasi suara
b)
Mendapatkan akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten Kota
c)
Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan
d)
Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan
e)
Berada di lingkungan TPS
16.
Laporan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye diserahkan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota :
a)
Satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sebelum masa kampanye berakhir
b)
Satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sesudah masa kampanye berakhir
c)
Tiga hari sebelum masa kampanye dimulai dan tiga hari sebelum masa kampanye berakhir
d)
Tiga hari sebelum masa kampanye dimulai dan tiga hari sesudah masa kampanye berakhir
e)
Tiga hari setelah kampanye berakhir
17.
Berapa jumlah surat suara disetiap TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota :
a)
Sejumlah daftar pemilih tetap
b)
Sejumlah daftar pemilih disetiap RT RW
c)
Sejumlah surat suara pada pemilu sebelumnya
d)
Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai Cadangan
e)
Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai Cadangan
18.
Pada pelaksanaan Pilkada 2024, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK,wajib ditandatangani oleh :
a)
Seluruh petugas PPS dan PPK
b)
Ketua PPS dan Ketua PPK
c)
Ketua PPK dan seluruh anggota dan saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
d)
Paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK dan calon yang hadir dan bersedia tanda tangan
e)
Paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan
19.
KPU Kabupaten Kota menetapkan pleno untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam waktu paling lama :
a)
Kurang dari 24 jam
b)
1 hari
c)
2 hari
d)
3 hari
e)
4 hari
20.
KPU Kabupaten Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS, pengawasan internal tersebut dilakukan terhadap dugaan?
a)
Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah janji, dan atau pakta integritas
b)
Kode Etik, Kode Perilaku, sikap dan atau integritas
c)
Kode Sikap, Tugas, Wewenang dan atau Tata Kerja
d)
Tata Kerja, Standar Operasional dan atau Administrasi
e)
Semua benar
21.
Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah, penetapan pasangan calon dilaksanakan pada :
a)
20 September 2024
b)
21 September 2024
c)
22 September 2024
d)
23 September 2024
e)
24 September 2024
22.
Dalam menjalankan tugasnya, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggungjawab kepada :
a)
Rapat Rutin
b)
Rapat Pleno
c)
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
d)
Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur dan Bupati Walikota
e)
Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota
23.
Sesuai peraturan perundangan PPK berkewajiban kecuali,
a)
Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan
b)
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
c)
Memutuskan dan melaporkan hasil pengawasan Pemilihan di tingkat kecamatan kepada pemerintah daerah
d)
Membantu KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap
e)
Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
24.
Dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dalam hal ini dibantu oleh :
a)
Pantarlih
b)
Pantarlih dan PPS
c)
Pantarlih, PPS, dan PPK
d)
Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
e)
Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu
25.
Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah :
a)
Akurasi data penduduk
b)
Pelibatan RT
c)
Akurasi data pemilih
d)
Pelibatan RW
e)
Pelibatan tokoh masyarakat
26.
Dalam hubungan yang sifatnya hierarkis antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, maka :
a)
KPU mengoordinir sekaligus KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
b)
KPU harus minta persetujuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam membuat Keputusan
c)
KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
d)
KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota juga masing-masing menyusun dan menetapkan pedoman teknis.
e)
KPU mengkoordinir KPU Provinsi, dan KPU Provinsi mengkoordinir KPU Kabupaten Kota
27.
Kapan dimulainya pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 :
a)
Senin 27 Mei 2024
b)
Selasa 28 Mei 2024
c)
Rabu 29 Mei 2024
d)
Kamis 30 Mei 2024
e)
Jum’at 31 Mei 2024
28.
Dibawah ini yang merupakan tugas PPK kecuali,
a)
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaran pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU
b)
Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota
c)
Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaran pemilu di wilayah kerjanya
d)
Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan
e)
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
29.
Calon yang menerima dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat dikenakan sanksi berupa :
a)
Pidana penjara dan denda
b)
Pembatalan pasangan calon
c)
Penghentian kampanye
d)
Peringatan tertulis
e)
Peringatan Lisan
30.
DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan :
a)
KPU dan Bawaslu
b)
MK dan Presiden
c)
KPU dan MK
d)
Bawaslu dan MK
e)
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota
31.
Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran :
a)
Kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan
b)
Tata usaha negara Pemilu/Pemilihan
c)
Tindak pidana Pemilu/Pemilihan
d)
Administrasi Pemilu/Pemilihan
e)
Sengketa Pemilu/Pemilihan
32.
Bukti yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :
a)
Berita acara penghitungan
b)
Surat dari DPC partai kepada DPP partai
c)
Keterangan dari anggota pengawas pemilihan
d)
Keterangan atau surat dari pemilih yang sah
e)
Jawaban a dan c benar
33.
Sumber dana Kampanye yang dilarang menurut Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012, kecuali :
a)
Perusahaan Patungan Pemerintah dan Asing
b)
Badan Usaha Milik Desa
c)
Warga Negara asing
d)
Partai politik
e)
Pemerintah
34.
Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan, dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah :
a)
DK Bawaslu
b)
DK KPU
c)
MK
d)
DKPP
e)
MKD
35.
DKPP yang merupakan penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum singkatan dari :
a)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
b)
Dewan Kehormatan Pengawas Pemilihan Umum
c)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
d)
Dewan Kehormatan Penyangga Pemilihan
e)
Dewan Kebijakan Penyelenggara Pemilihan
36.
Kedudukan kantor KPU terletak dimana :
a)
KPU berkedudukan di Jakarta
b)
KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
c)
KPU berkantor di Propinsi DKI Jakarta
d)
KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta
e)
KPU RI di Jakarta, KPU provinsi disetiap provinsi dan KPU Kab Kota di masing-masing Kabupaten Kota
37.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh :
a)
KPU Kabupaten Kota
b)
KPU RI
c)
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
d)
KPPS
e)
PPS
38.
Yang bukan merupakan tugas Sekretariat Jenderal KPU menurut pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah :
a)
Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
b)
Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
c)
Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu
d)
Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
e)
Memeriksa dan memutus aduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU
39.
Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh :
a)
KPU
b)
Presiden
c)
Bawaslu
d)
DPR
e)
MK
40.
Jumlah anggota PPK setiap kecamatan sebanyak :
a)
3 orang
b)
4 orang
c)
5 orang
d)
6 orang
e)
7 orang
41.
Dalam UU Pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsib penyelenggaraan pemilu yang :
a)
Umum
b)
Langsung
c)
Rahasia
d)
Jujur dan adil
e)
Bebas
42.
Dibawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali
a)
Penyusunan kerangka hukum
b)
Hak memilih dan dipilih
c)
Kampanye pemilu yang demokratis
d)
Akses media dan kebebasan berekspresi
e)
Adanya lembaga penyelenggara pemilu
43.
Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Kota bertanggungjawab kepada :
a)
Bupati
b)
Bawaslu
c)
Gubernur
d)
KPU Provinsi
e)
Presiden
44.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini kecuali,
a)
Relawan pengawas pemilu
b)
Pendidikan politik bagi pemilih
c)
Survei tentang pemilihan
d)
Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih
e)
Perhitungan cepat hasil pemilihan
45.
Dalam menjalankan tugasnya PPK bertanggungjawab kepada :
a)
KPU Kabupaten Kota
b)
KPU Provinsi
c)
Bawaslu
d)
Gubernur
e)
Bupati
46.
Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah
a)
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b)
mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c)
menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
d)
menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
e)
mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
47.
Apa kepanjangan dari PPK?
a)
Petugas Pemungutan Kecamatan
b)
Panitia Pemungutan Kecamatan
c)
Petugas Pemilihan Kecamatan
d)
Panitia Pemilihan Kecamatan
e)
Panitia Pemilu Kecamatan
48.
PPK sesuai UU No. 7 Tahun 2017 dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu ditingkat :
a)
Provinsi
b)
Kabupaten
c)
Kecamatan
d)
Kelurahan
e)
Desa
49.
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah :
a)
KPU
b)
Bawaslu
c)
KPU, Bawaslu
d)
KPU, Bawaslu, KPI
e)
KPU, Bawaslu DKPP
50.
Apa saja yang termuat dalam surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota :
a)
Nomor urut
b)
Foto dan nama
c)
Foto dan nomor urut
d)
Nama dan nomor urut
e)
Nama, foto dan nomor urut
51.
Dibawah ini yang bukan perlengkapan untuk pemungutan suara adalah :
a)
Kotak suara
b)
Surat suara
c)
Tenda, meja, dan kursi
d)
Tinta
e)
Bilik pemungutan suara
52.
Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, maka selain memenuhi persyaratan formal administrasi, perlu dilakukan :
a)
Uji publik oleh akademisi, tokoh Masyarakat dan komisioner KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota
b)
Tanda tangan pakta integritas
c)
Pernyataan tertulis sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai bentuk dukungan kepada calon kepala daerah
d)
Kampanye dengan menerbitkan karya ilmiah
e)
Memberi donasi atau bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan
53.
Terkait persyaratan surat keterangan “tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman sanksi pidana 5 tahun atau lebih” yang harus dipenuhi oleh seorang calon Bupati atau Wakil Bupati, Bawaslu harus berkoordinasi dengan :
a)
Pengadilan Negeri
b)
Pengadilan Militer
c)
Pengadilan Agama
d)
Pengadilan Tipikor
e)
KPU Kabupaten
54.
Undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah :
a)
UU Nomor 16 Tahun 2010
b)
UU Nomor 10 Tahun 2016
c)
UU Nomor 26 Tahun 2010
d)
UU Nomor 11 Tahun 2016
e)
UU Nomor 07 Tahun 2017
55.
Beberapa saat setelah pemungutan suara Pemilukada terungkap bahwa tim kampanye pasangan calon menerima sejumlah dana yang tidak dicatat dalam laporan dana kampanye dan jumlahnya melampaui batas sumbangan minimal yang harus dicatatkan. Mengapa hal itu tidak dapat diproses sebagai tindak pidana Pemilukada :
a)
Karena kurangnya pengawasan terhadap dana kampanye
b)
Kurangnya koordinasi antara KPU dan polisi
c)
Karena adanya rekening dana kampanye tidak resmi
d)
Karena adanya ketentuan mengenai batas waktu pelaporan pelaanggaran Pemilukada
e)
Karena kurangnya penegak hukum
56.
Pelanggaran yang sering terjadi saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut, kecuali :
a)
Anak dibawah umur terdaftar sebagai pemilih
b)
TNI Polri terdaftar sebagai pemilih
c)
Orang yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah terdaftar sebagai pemilih
d)
Pindah domisili tetapi terdaftar sebagai pemilih
e)
Orang meninggal tetapi terdaftar sebagai pemilih
57.
Salah satu hal yang perlu dilakukan daalam menindaklanjuti laporan mengenai ijazah palsu pada pelaksanaan Pemilukada adalah :
a)
Melakukan penelusuran terhadap riwayat pendidikan calon
b)
Menghilangkan syarat minimal pendidikan
c)
Melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan
d)
Meningkatkan ancaman hukuman atas tindakan kandidat
e)
Tidak perlu dipersoalkan karena bukan merupakan syarat utama
58.
Lembaga pemantau Pemilu mempunyai hak sebagai berikut ini, kecuali :
a)
Mengamati dan mengumpulkan informasi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara
b)
Mendapatkan akses informasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten kota
c)
Berada di dalam TPS
d)
Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan
e)
Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan
59.
Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu :
a)
20 hari
b)
15 hari
c)
25 hari
d)
30 hari
e)
31 hari
60.
Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah, pelaksanaan kampanye pasangan calon dilaksanakan pada :
a)
Rabu 25 September 2024
b)
Kamis 26 September 2024
c)
Jum’at 27 September 2024
d)
Sabtu 28 September 2024
e)
Minggu 29 September 2024
61.
Pembenahan administrasi kependudukan akan berpengaruh terhadap :
a)
Minimalisasi konflik antara peserta dengan penyelenggara Pemilukada
b)
Disiplin peserta Pemilu/Pemilukada
c)
Data anggota partai politik dan daftar pemilih tetap
d)
Pendidikan pemilih
e)
Sirkulasi kekuasaan
62.
Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 berlangsung pada :
a)
23 November 2024
b)
24 November 2024
c)
25 November 2024
d)
26 November 2024
e)
27 November 2024
63.
Sanksi bagi lembaga pemantau Pemilihan yang tidak menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam waktu yang telah ditentukan :
a)
Peringatan lisan
b)
Peringatan tertulis
c)
Dinonaktifkan untuk sementara
d)
Diberhentikan dari kegiatan pemantauan
e)
Dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan
64.
Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah :
a)
PMK Nomor 8 tahun 2019
b)
PMK Nomor 6 tahun 2020
c)
PMK Nomor 1 tahun 2020
d)
PMK Nomor 16 tahun 2020
e)
PMK Nomor 14 tahun 2020
65.
Semakin berkurang peserta Pemilu akan semakin berkurang pula, kecuali :
a)
Durasi waktu penghitungan suara
b)
Kerumitan pilihan Pemilih di TPS
c)
Biaya penyelenggaraan Pemilu
d)
Kerumitan manajemen Pemilu
e)
Kualitas demokrasi
66.
Tahun diselenggarakan untuk pertama kali Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat :
a)
2004
b)
2005
c)
2006
d)
2007
e)
2008
67.
Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan Pemilu tersebut :
a)
Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
b)
Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat
c)
Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara
d)
Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat
e)
Semua jawaban benar
68.
Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada :
a)
APBD
b)
APBN
c)
APBD dan APBN
d)
APBN Perubahan
e)
APBD dan dapat menerima dana asing
69.
Peraturan yang memberi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan PHPU Pemilihan Kepala Daerah adalah :
a)
UU Nomor 12 Tahun 2007
b)
UU Nomor 12 Tahun 2008
c)
UU Nomor 12 Tahun 2009
d)
UU Nomor 12 Tahun 2010
e)
UU Nomor 12 Tahun 2011
70.
Pilkada serentak akan dilaksanakan pada :
a)
25 November 2024
b)
26 November 2024
c)
27 November 2024
d)
28 November 2024
e)
29 November 2024
71.
Yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah:
a)
Kampanye
b)
Pengumuman dan pendaftaran paslon
c)
Pengajuan bantuan hibah partai politik
d)
Pemungutan suara
e)
Pemuktahiran data pemilih
72.
Selisih maksimal perolehan suara yang menjadi syarat dalam pengajuan sengketa di MK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang penduduknya berjumlah 250-500 jiwa adalah :
a)
0.01
b)
0.015
c)
0.02
d)
0.025
e)
0.03
73.
Paket pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah :
a)
Bupati dan Wakil Walikota
b)
Walikota dan Wakil Walikota
c)
Gubernur dan Wakil Bupati
d)
Bupati dan Wakil Gubernur
e)
Walikota dan Wakil Bupati
74.
Berikut regulasi terkait pemilihan, kecuali :
a)
UU 13 Tahun 2003
b)
UU 10 Tahun 2016
c)
PKPU Nomor 15 Tahun 2019
d)
Perbawaslu 8 Tahun 2020
e)
UU 07 Tahun 2017
75.
Berikut yang dilarang dalam kampanye, kecuali :
a)
Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
b)
Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
c)
Penyebaran bahan Kampanye kepada umum
d)
Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilih
e)
Melibatkan ASN sebagai juru kampanye
76.
Istilah “Pemilukada” digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun :
a)
2007
b)
2008
c)
2009
d)
2010
e)
2011
77.
Berapa jumlah anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) menurut Undang Undang No 7 Tahun 2017 :
a)
3
b)
4
c)
5
d)
6
e)
2
78.
Kampanye dapat dilaksanakan melalui, kecuali :
a)
Pertemuan tatap muka dan dialog
b)
Penyebaran bahan Kampanye kepada umum
c)
Pemasangan alat peraga
d)
Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan
e)
Bazar
79.
Tidak ada paksaan dari siapapun, setiap warga negara akan dijamin keamanannya merupakan makna dari asas pemilihan :
a)
Jujur
b)
Bebas
c)
Adil
d)
Rahasia
e)
Langsung
80.
Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dll” makna tersebut merupakan pengamalan asas pemilihan :
a)
Langsung
b)
Umum
c)
Bebas
d)
Rahasia
e)
Adil
81.
Istilah “Pilkada” digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun :
a)
2004
b)
2005
c)
2006
d)
2007
e)
2008
82.
Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah :
a)
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
b)
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi
c)
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonsesia
d)
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
e)
Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, Kejaksaan
83.
Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :
a)
Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu
b)
Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon
c)
Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye
d)
Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan
e)
Mencegah donasi illegal atau dana hasil dari korupsi atau kejahatan lainnya
84.
Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu, kecuali :
a)
Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan
b)
Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan
c)
Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya
d)
Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
e)
Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil
85.
Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah :
a)
Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
b)
Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
c)
Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan
d)
Penyelenggara terhadap kode etik pemilu yang ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu
e)
Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan tata usaha negara
86.
Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka :
a)
Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b)
Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c)
Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi
d)
Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e)
Partai politik boleh saja mengusulkan kembali
87.
Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah :
a)
Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan keterlibatan umum
b)
Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya
c)
Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah
d)
Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye
e)
Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
88.
Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakkan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :
a)
Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik
b)
Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengajuan
c)
Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d)
Peraturan DKPP dan maklumat DKPP
e)
MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP
89.
Berikut ini merupakan pernyataan yang salah, dalam pelaksanaan kampanye :
a)
Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat
b)
Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut
c)
Calon Gubernur, Bupati Walikota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas maupun informasi dan data yang sama dan setara dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d)
Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif
e)
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye
90.
Calon yang diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan dari partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari, kecuali :
a)
Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing
b)
Penyumbang atau pemberi bantuan yang jelas identitasnya
c)
Pemerintah dan pemerintah daerah
d)
Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain
e)
Perusahaan swasta nasional
91.
DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas :
a)
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota
b)
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota
c)
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota
d)
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota ditingkat provinsi
e)
1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) anggota wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota
92.
Ketentuan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut :
a)
Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu
b)
Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye
c)
Cuti kampanye hanya pada masa kampanye
d)
Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga selesainya masa kampanye
e)
Wajib mengundurkan tanpa harus dengan SK Mendagri Jawaban : D
93.
Yang termasuk tahap pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah :
a)
Penetapan daftar pemilih tetap
b)
Kampanye
c)
Pendaftaran dan penetapan pasangan calon
d)
Pembentukan panwas pemilukada
e)
Jawaban a, b, c, dan d benar semua
94.
Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hal memilih, warga negara Indonesia harus …
a)
Menjadi anggota parpol
b)
Terdaftar sebagai pemilih
c)
Bukan anggota TNI/POLRI
d)
Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya
e)
Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya
95.
Berikut adalah impilkasi apabila pengawas pemilu Pemilihan Kepala Daerah tidak bekerja dengan baik, kecuali :
a)
Menghasilkan konflik kekerasan
b)
Hilangnya kepercayaan Masyarakat
c)
Apatisme terhadap demokrasi
d)
Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan
e)
Kepala daerah mengusulkan pembubaran pengawas pemilu
96.
Untuk dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih, sesorang harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali :
a)
Berusia minimal 17 tahun
b)
Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah
c)
Sedang dicabut hak pilihnya
d)
Warga Negara Indonesia
e)
Berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS diumumkan
97.
Sebelum kampanye Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan, tim kampanye pasangan calon harus didaftarkan di :
a)
Bawaslu Kabupaten
b)
KPU Kabupaten
c)
Kepolisian
d)
Bawaslu Provinsi
e)
Pemerintah Daerah
98.
Dalam hal di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan?
a)
Dilaksanakan pemungutan suara ulang
b)
Dilaksanakan pemilu lanjutan
c)
Dilaksanakan pemilu susulan
d)
Dilaksanakan pemilu sela
99.
Panwascam dapat memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang apabila terdapat hal-hal berikut ini, kecuali :
a)
Pembukaan kotak suara tidak dilakukan sesuai prosedur
b)
Terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali
c)
Terdapat 3 orang anak di bawah umur yang ikut memberikan suara
d)
Penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan prosedur
100.
Berikut ini adalah merupakan pernyataan kondisi dilaksanakannya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, kecuali :
a)
Terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan keseluruhan proses terganggu maka pemilihan susulan
b)
Terjadinya gangguan keamanan yang mengakibatkan sebagian proses terganggu maka pemilihan lanjutan
c)
Terjadinya Bencana Alam yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah luluh lantak
d)
Terjadinya gangguan yang mengakibatkan petugas KPPS dan PPS tidak dapat menunaikan kerjanya
101.
Yang berhak untuk mengusulkan penghitungan suara ulang yakni :
a)
KPPS
b)
PPS
c)
PPK
d)
Saksi calon dan PTPS
102.
Terhadap ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah maka tindakan Pengawas TPS :
a)
Meminta KPPS mencatat sebagai kejadian khusus
b)
Meminta salinan Berita Acara Penghitungan Suara
c)
Mengusulkan penghitungan suara ulang
d)
Mengusulkan pemungutan suara ulang
103.
Asas pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal berapa?
a)
1
b)
2
c)
3
d)
4
104.
Asas Jujur dalam pemilu bermakna :
a)
Segala tindak tanduk penyelenggara pemilu harus jujur
b)
Penyelenggara pemilu harus terbuka tentang segala informasi
c)
Peserta Pemilu dan Pemilih harus transparan
d)
Penyelenggara, Peserta dan Pemilih harus bersikap dan bertindak jujur
105.
Negara memberikan jaminan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan asas :
a)
Langsung
b)
Umum
c)
Bebas
d)
Rahasia
106.
Siapakah penyelenggara pemilu di Indonesia :
a)
KPU dan Bawaslu
b)
KPU, Bawaslu dan DKPP
c)
KPU dan DKPP
d)
KPU
100 %
