wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Latihan

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Perlengkapan wajib pemungutan suara terdiri dari ….

a)

Kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, segel, dan alat coblos

b)

Kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, segel, dan alat Meja dan kursi untuk KPPS, kotak suara, tinta, segel dan alat untuk mencoblos

c)

Kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta , segel dan kabel ties

d)

Kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta , segel dan DCT

2.

Pengelolaan keuangan Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, hendaknya dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, dapat dimaknai bahwa KPU dalam mengelolah keuangan pemilu didasarkan pada prinsip...

a)

Kepatuhan

b)

Kemandirian

c)

Pemborosan

d)

Optimal

3.

Siapakah yang bertanggungjawab dalam mengelolah keuangan pemilu di Satker KPU?

a)

Ketua untuk KPU

b)

Ketua untuk KPU Provinsi

c)

Ketua untuk KPU KPU Kab/Kota

d)

Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

4.

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber?

a)

APBN

b)

APBD

c)

KAS NEGARA

d)

PIHAK SWASTA

5.

Dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, KPPS menyusun bukti-bukti pengeluaran dan menyampaikan kepada?

a)

KPU Provinsi

b)

KPUKabupaten/Kota

c)

PPK

d)

PPS

6.

Jika terdapat surat suara sisa yang tidak digunakan dalam pemungutan suara, maka yang harus dilakukan KPPS adalah sebagai berikut?

a)

Merusak surat suara dengan cara disobek agar tidak digunakan untuk kepentingan tertentu

b)

Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan

c)

Dikembalikan kepada PPS

d)

Dihitung sebagai surat suara rusak dan tidak digunakan

7.

Yang dimaksud dengan penyumbang yang tidak jelas identitasnya dalam sumbangan dana kampanye adalah?

a)

Penyumbang atas nama hamba Allah

b)

Dari hasil tindak pidana pencucian uang

c)

Dari hasil perjudian

d)

Dari hasil perdagangan narkotika

8.

Pembiayaan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 bersumber dari?

a)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

d)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

9.

Bendahara PPK ditetapkan oleh?

a)

Keputusan ketua KPU Kabupaten/Kota

b)

Keputusan Ketua PPK

c)

Keputusan Camat Setempat

d)

a, b, dan c semuanya salah

10.

Yang merupakan pengguna Anggaran di Sekretariat PPK adalah?

a)

Ketua PPK

b)

Camat

c)

Sekretaris PPK

d)

Bupati

11.

Dalam menjalankan tugasnya terkait hal keuangan, maka KPU bertanggungjawab kepada siapa?

a)

Presiden

b)

BPK

c)

BPKP

d)

Bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan

12.

Dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan sebagai berikut, kecuali?

a)

Profesional

b)

Terbuka

c)

Bertanggungjawab

d)

Proporsional

13.

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai ........

a)

Daftar semua pemilih

b)

Daftar pemilih sementara

c)

Daftar Pemilih Akhir

d)

Daftar Potensi Pemilih

14.

Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal berapa?

a)

Pasal 51

b)

Pasal 52

c)

Pasal 71

d)

Pasal 72

15.

Di antara lembaga berikut, berhubungan dengan tata kelola keuangan di KPU kecuali?

a)

Kemenkeu

b)

Inspektorat

c)

BPKP

d)

DISPENDA

16.

Yang bertanggungjawab menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota adalah?

a)

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

b)

Ketua KPU Kabupaten

c)

Anggota KPU Kabupaten Divisi SDM

d)

Anggota KPU Divisi Keuangan

17.

Kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat KPU Provinsi adalah …

a)

Ketua KPU Provinsi

b)

Sekretaris KPU Provinsi

c)

Kepala Bagian Keuangan

d)

Sekretaris Jenderal KPU

18.

Sumber pembiayaan anggaran dan kebutuhan Pemilu berasal dari?

a)

APBN

b)

APBD

c)

APBN dan APBD

d)

Sumbangan Pihak ketiga

19.

Implementasi anggaran yang efesien dalam pengelolaan keuangan pemilu, harus dilakukan berdasarkan?

a)

Tranparansi

b)

Penghematan

c)

100% realisasi

d)

Kejujuran

20.

Pendanaan Kegiatan Pemilu tahun 2024 yang bersumber?

a)

APBN

b)

APBD

c)

Pinjaman Luar Negeri

d)

KAS DAERAH

21.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa pasal yang mengatur kewajiban KPU terkait dengan laporan penggunaan anggaran, yaitu pada pasal?

a)

11 huruf a

b)

12 hurud b

c)

13 huruf c

d)

14 huruf d

22.

Berapa Honor Ketua PPK untuk Pemilu Tahun 2024?

a)

2.500.000,-

b)

2.300.000,-

c)

2.200.000.-

d)

2.000.000.-

23.

Di bawah ini adalah tugas dari Bendahara, kecuali?

a)

Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya

b)

Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan

c)

Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara

d)

Menggunakan uang untuk kebutuhan keluarga

24.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan Pendanaan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan. hal ini diatur dalam?

a)

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020

b)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019

c)

Surat Menteri Keuangan Nomor S-647 Tahun 2022

d)

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 60 Tahun 2021

25.

Calon Sekertaris PPK ditetapkan Sebagai Sekretaris PPK dengan?

a)

Keputusan Bupati / Walikota

b)

Keputusan Ketua KPU Kabupaten / Kota

c)

Keputusan Camat setempat

d)

Keputusan Ketua PPK

26.

Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan?

a)

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan

b)

Waktu pelaksanaan tugasnya

c)

Waktu Pelantikannya

d)

Beban tugasnya

27.

Dokumen yang diterbitkan oleh PPK untuk pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening BP/BPP ke rekening yang dituju adalah pengertian dari?

a)

SPBy

b)

SPT Hibah

c)

SPML

d)

SPPU

28.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat, pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja adalah?

a)

Fungsi APBN

b)

Prinsip APBN

c)

Definisi APBN

d)

Tujuan APBN

29.

Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh........

a)

KPU Kabupaten/Kota

b)

KPU

c)

PPK

d)

PPS

30.

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi dibawah ini, kecuali?

a)

Warga Negara Indonesia

b)

Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun

c)

Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil

d)

Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat

31.

Lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan pendampingan dan perhitungan kerugian uang negara di internal KPU adalah?

a)

BPK

b)

BPKP

c)

Inspektorat

d)

Kemenkeu

32.

Tata kelola keuangan negara di lingkungan KPU harus memperhatikan prinsip berikut kecuali?

a)

Tertib

b)

Taat pada arahan pimpinan

c)

Efisien

d)

Transparan

33.

Tujuan dari pelaksanaan money follow program adalah ….

a)

Untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas

b)

Sekedar Program saja

c)

Mewujudkan pemilu yang efisien

d)

A dan C benar

34.

Berikut ini yang tidak termasuk KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih?

a)

PPK

b)

PPS

c)

Pantarlih

d)

KPPS

35.

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan data dan peyusunan daftar pemilih yaitu salah satunya formulir model A.A.1-KWK merupakan formulir?

a)

Stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian

b)

Tanda bukti pendafataran pemilih

c)

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran desa/kelurahan

d)

Daftar pemilih potensial Non KTP-e

36.

Daftar pemilihan umum terakhir dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih setelah dilakukan pemutakhiran maka ditetapkan sebagai?

a)

Daftar Peserta Pemilih

b)

Daftar Pemilih Tambahan

c)

Daftar Pemilih Sementara

d)

Daftar Pemilih Tetap

37.

Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus.......

a)

Menjadi anggota Parpol

b)

Terdaftar sebagai pemilih

c)

Bukan anggota TNI/POLRI

d)

Memiliki Kartu Keluarga atau kartu identitas lainnya

38.

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya?

a)

5 (lima) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

b)

7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara.

c)

7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

d)

5 (lima) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara.

39.

Hak penyandang disabilitas untuk memilih, dipilih, dan sebagai penyelenggara pemilu diatur dalam UU No 7 tahun 2017 pada pasal berapa?

a)

Pasal 4

b)

Pasal 3

c)

Pasal 5

d)

Pasal 6

40.

Peraturan KPU tentang Penyusunan Data Pemilih ntuk Pemilu 2024 adalah?

a)

Peraturan KPU nomor 5 tahun 2022

b)

Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022

c)

Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022

d)

Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022

41.

Untuk dapat menggunakan hak pilih maka warga Negara Indonesia harus ….

a)

Terdaftar sebagai pemilih

b)

Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya

c)

Memiliki Kartu Keluarga

d)

Pernah menjadi anggota TNI

42.

Salinan Daftar pemilih sementara pemilu harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada peserta pemilu ditingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan paling lama..

a)

21 (dua puluh satu ) hari

b)

30 (tiga puluh ) hari

c)

14 (empat belas) hari

d)

7 (tujuh ) hari

43.

Di antara syarat untuk bisa memilih dalam pemilu, maka warga negara Indonesia harus memenuhi syarat?

a)

Telah berumur 17 Tahun

b)

Didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih

c)

Warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak pilih

d)

a, b, c benar

44.

Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan ditetapkan dengan rekapitulasi setiap?

a)

1 bulan

b)

3 bulan

c)

6 bulan

d)

12 bulan

45.

Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah

a)

Mengumumkan DPT

b)

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

c)

Mengumumkan DPT

d)

Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK

46.

Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan?

a)

Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh

b)

Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh

c)

Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh

d)

Jawaban a dan b benar

47.

Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih, berapakah jumlah pemilih per TPS?

a)

300 orang

b)

400 orang

c)

500 orang

d)

600 orang

48.

Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota diselesaikan paling lama ….. setelah diterimanya DP4 dari Pemerintah.

a)

5 (lima) bulan

b)

4 (empat) bulan

c)

3 (tiga) bulan

d)

2 (dua) bulan

49.

Petugas Pemutahiran Data Pemilih terdiri atas ?

a)

Perangkat KPPS, Kelurahan, RT, RW dan/atau Warga Masyarakat

b)

Perangkat PPS, PPK dan/atau Warga Masyarakat

c)

Perangkat Kelurahan/Desa, RW, RT dan/atau Warga Masyarakat

d)

Perangkat Penyelenggara, Kelurahan, RT, RW dan/atau Warga Masyarakat

50.

Pasal berapa yang mengatur Pemutakhiran Data Pemilih diatur secara tersendiri dalam UU Nomor 7 Tahun 2017?

a)

Pasal 204-205

b)

Pasal 205-207

c)

Pasal 208-209

d)

Pasal 210-211