Font size
S
M
L
XL
WorksheetsTRY OUT PANWAS 01
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Name
Class
Date
1.
Dalam Prinsip Pelaksanaan, Pemilihan diselenggarakan melalui 2 Tahap, Yaitu :
a)
Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelengaraan
b)
Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Pemilihan
c)
Tahapan perencanaan dan Tahapan pelaksanaan
d)
Tahapan penyelengaraan dan tahapan rekapitulasi
e)
Tahapan pendaftaran dan Tahapan pemungutan
2.
Tujuan utama dari perlengkapan pemilihan kepala daerah adalah untuk:
a)
memfasilitasi Partai Politik
b)
Memastikan Keamanan pemilih
c)
memastikan transparansi pemilih
d)
mempermudah proses penghitungan
e)
memfasilitasi anda dalam hidup wkwkwkw
3.
Distribusi logistik pemilihan kepala daerah dilakukan oleh:
a)
kelompok penyelenggara pemungutan suara
b)
komisi pemilihan umum (KPU)
c)
badan pengawas pemilu (BAWASLU)
d)
kepolisian dan Hansip Desa/Kelurahan
4.
apa yang di maksud dengan kelengkapan pemilihan pilkada
a)
peralatan admistrasi pemilihan
b)
sarana transportasi
c)
dana kampanye
d)
bahan kampanye
5.
siapa yang bertangauang jawab atas pendistribuasian logistik pilkada daerah di kota/Kabuapten
a)
kementrian dalam negeri
b)
komisi pemilihan umum (KPU)
c)
badan pengawas pemilu (BAWASLU)
d)
kepolisian
6.
berpa hari logistik harus samapai ke TPS
a)
1 hari sebelumnya
b)
2 hari sebelumnya
c)
3 hari sebelum nya
d)
4 hari sebelumnya
7.
apa yang paling penting dalam pemeumutan suara
a)
kotak suara
b)
surat suara
c)
tinta
d)
daftar pemilih
8.
perlatan adimistrasi yang di butuhkan dalam pemilihan meliputi
a)
alat tulis
b)
papan pengumuman
c)
komputer
d)
mesin foto kopi
9.
apa yang di lakukan oleh pps sebelum hari pemungutan suara
a)
memerikasa keabsahan suart suara
b)
memasang palng kampanye
c)
melakukan kampanye
d)
melakukan penjurian kepala daerah
10.
Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu, kecuali:
a)
Jujur
b)
Ketokohan
c)
Umum
d)
Rahasia
e)
langsung
11.
Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dibentuk Oleh :
a)
Bawaslu Kabupaten/Kota
b)
Panwaslu Kabupaten/Kota
c)
Panwaslu Kecamatan
d)
Panwaslak
e)
Bawasu Provinsi
12.
Panwaslu Kecamatan dalam bekerja dibantu oleh :
a)
Tenaga Pendukung
b)
Sekretariat
c)
Kesekretariatan
d)
Kepala Sekretariat
e)
Staff
13.
Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan Kursi paling sedikit
a)
0.15
b)
0.3
c)
0.25
d)
0.2
e)
0.17
14.
Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan Suara paling sedikit
a)
0.15
b)
0.3
c)
0.25
d)
0.2
e)
0.17
15.
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan jumlah pemilih 1.200.00 memenuhisyarat dukungan sebanyak?
a)
0.1
b)
8,5%
c)
7,5%
d)
6,5%
e)
0.05
16.
jumlah dukungan calon perseorangan harus tersebar …..
a)
50% Kecamatan di Kabupaten/Kota
b)
Minimal 50% kecamatan di Kabupaten/Kota
c)
lebih dari 50% kecamatan di Kabupaten/Kota
d)
40%ecamatan di Kabupaten/Kota
e)
minimal 60% kecamatan di Kabupaten/Kota
17.
Berikut tugas Panwaslu Kecamatan, Kecuali
a)
mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah Kecamatan
b)
menerima laporan dugaan pelanggaran
c)
menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK
d)
meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
e)
melaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan
18.
Dalam Pemilu Pemilih diharuskan memberikan suranya tanpa ada paksaan dari
pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan
pemilu yang:
a)
Umum
b)
Langsung
c)
Rahasia
d)
Jujur dan Adil
e)
Bebas
19.
Di bawah ini adalah indikator Pemilu Demokratis, kecuali:
a)
Penyusunan kerangka hukum
b)
Hak memilih dan untuk dipilih
c)
Kampanye pemilu yang demokratis
d)
Akses media dan kebebasan berekspresi
e)
Adanya lembaga pengawas Pemilu
20.
Pengawas TPS berjumlah:
a)
1 orang setiap desa/kelurahan
b)
1 orang setiap TPS
c)
2 orang setiap TPS
d)
3 orang setiap desa/kelurahan
e)
5 orang setiap desa/kelurahan
21.
Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS meliputi antara lain, kecuali
a)
Surat suara
b)
Tinta
c)
Sampul kertas dan segel
d)
Kotak suara dan bilik suara
e)
Obeng untuk mencoblos
22.
Panitia Pengawas Lapangan (PPL) berjumlah:
a)
1 orang setiap desa/kelurahan
b)
1 orang setiap TPS
c)
2 orang setiap TPS
d)
3 orang setiap desa/kelurahan
e)
5 orang setiap desa/kelurahan
23.
Panitia Pengawas Lapangan (PPL) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada :
a)
Bawaslu Kabupaten/Kota
b)
Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota
c)
Panwaslu Kecamatan
d)
Sekretariat Panwaslu Kecamatan
e)
Koordinator Divisi
24.
Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panitian Pengawas Lapangan (PPL) tidak dapat
menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara
dilaksanakan oleh:
a)
Bawaslu Kabupaten/Kota
b)
Panwaslu Kecamatan
c)
Sekretariat Panwaslu Kecamatan
d)
Panitia Pengawas Lapangan (PPL) terdekat
e)
Bawaslu Provinsi
25.
Pengawasan Pemilihan di Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh:
a)
Panitia Pengawas Lapangan (PPL)
b)
Pengawas TPS
c)
Panwaslu Kecamatan
d)
Bawaslu Kabupaten/Kota
e)
Panwaslu Kelurahan/Desa
26.
Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dalam:
a)
UU No 3 Tahun2008
b)
UU No 5 Tahun 2013
c)
UU No 4Tahun 2008
d)
UU No 1 Tahun 2014
e)
UU No 10 Tahun 2016
27.
Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh:
a)
Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan
b)
Ketua Panwaslu Kecamatan
c)
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
Anggota Panwaslu Kecamatan
e)
Benar semua
28.
Pengawas Pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan
pelanggaran pengawasan Pemilu, pada tahapan:
a)
Tahapan Pemutakhiran data pemilih
b)
Tahapan Kampanye
c)
Semua Tahapan
d)
Tahapan Pemungutan Suara
e)
Tahapan Pencalonan
29.
Hasil kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu dituangkan dalam:
a)
Formulir Model A
b)
Formulir Model B
c)
Formulir model C
d)
Formulir Model D
e)
Formulir Model A dan B
30.
Dalam Pemilihan, berapa jumlah surat suara cadangan??
a)
2,5%
b)
2000
c)
0.02
d)
1,5%
e)
0.05
31.
Dalam Pemilihan, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang??
a)
2,5%
b)
2000
c)
2500
d)
0.05
e)
0.1
32.
Pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu
difokuskan pada:
a)
Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu
b)
Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu
c)
Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan
d)
Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu
e)
Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu
33.
Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini, kecuali:
a)
Relawan Pengawas Pemilu
b)
Pendidikan Politik bagi pemilih
c)
Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan
d)
Melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih
e)
Perhitungan cepat hasil pemilihan
34.
Struktur kelembagaaan di lembaga pengawas pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah:
a)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS
b)
Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa
c)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS
e)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Pengawas TPS
35.
Dalam Persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati berusia paling rendah :
a)
21 Tahun
b)
25 Tahun
c)
30 Tahun
d)
35 Tahun
e)
17 Tahun
36.
Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan oleh :
a)
Pemilih
b)
KPU Kabupaten/Kota
c)
PPK
d)
Panwaslu Kecamatan
e)
Pengawas TPS
37.
Berapa batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan?
a)
3 hari sejak diketahui
b)
10 hari sejak diketahui
c)
7 hari sejak diketahui
d)
7 hari sejak dilaporkan
e)
3 hari sejak dilaporkan
38.
Penyelesaian Sengketa dapat diajukan permohonan oleh :
a)
Pemantau
b)
Pemilih
c)
KPU Kabupaten/Kota
d)
Peserta Pemilihan
e)
Peserta Pemilu
39.
Mempertemukan pemohon dan termohon secara tertutup dalam proses peyelesaian sengketa disebut :
a)
Adjudikasi
b)
Sidang Administrasi
c)
Mediasi
d)
Sidang Sengketa
e)
Sidang Pemeriksaan
40.
Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh :
a)
Gakkumdu
b)
Bawaslu Kabupaten/Kota
c)
Bawaslu Provinsi
d)
Kejaksaan
e)
Kepolisian
41.
Gakkumdu terdiri dari Unsur :
a)
Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan
b)
Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Pengadilan Negeri
c)
Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan
d)
Bawaslu, Sekretariat Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan
e)
Bawaslu, KPU dan Kepolisian
42.
Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi:
a)
Pencegahan dan Penindakan
b)
. Penentuan titik rawan
c)
Penentuan fokus pengawasan
d)
Pengawasan melekat
e)
Peringatan Dini
43.
Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:
a)
Peserta pemilu
b)
Pemerintah Daerah
c)
Petugas kampanye
d)
Pengawas pemilu
e)
Komisi Penyiaran
44.
Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada:
a)
Bawaslu Kabupaten/Kota
b)
Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
c)
Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
e)
Bupati
45.
Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, kecuali:
a)
Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
b)
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya
c)
Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu
d)
Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsisesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
e)
Merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan untuk memeriksa anggota KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu
46.
Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus
dipatuhi oleh Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye. Berikut ini adalah larangan
dalam kampanye yang harus di taati Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye,
kecuali:
a)
Mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
b)
Mengganggu ketertiban umum
c)
Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
d)
Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
e)
Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU
47.
Penyelenggara Pemilihan adalah :
a)
Bawaslu
b)
Bawaslu dan KPU
c)
Bawaslu, KPU dan KPI
d)
KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
e)
Benar semua
48.
Perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diasili oleh :
a)
Bawaslu
b)
Pengadilan Negeri
c)
Mahkamah Agung
d)
Mahkamah Konstitusi
e)
Pengadilan Tata Usaha
49.
Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan permohonan sengketa antara :
a)
Peserta dengan Penyelenggara
b)
Peserta dengan PPK
c)
Antar peserta
d)
peserta dengan PPL
e)
peserta dengan pemilih
50.
yang berhak menangani pelanggaran kode etik adalah
a)
Pengawas Pemilu satu tingkat diatasnya
b)
Bawaslu Provinsi
c)
Penyelenggaran Pemilu
d)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
e)
Gakkumdu
51.
Di Indonesia bentuk Demokrasi yang dilaksanakan yaitu ?
a)
Pancasila
b)
Parlementer
c)
Kerakyatan
d)
Berkeadilan
e)
Terpimpin
52.
Panwaslu Kelurahan/Desa dibentuk paling lambat.... sebelum tahapan pertama
Penyelenggaraan Pemilu dimulai.
a)
1 (satu) bulan
b)
2 (dua) bulan
c)
3 (tiga) bulan
d)
4 (empat) bulan
e)
5 (lima) bulan
53.
Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan di setiap kecamatan sebanyak..
a)
3 (tiga) orang
b)
4 (empat) oran
c)
5 (lima) orang
d)
6 (enam) orang
e)
7 (tujuh) orang
54.
Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap...
a)
ketua dan ketua
b)
pimpinan dan pimpinan
c)
anggota dan koordinato
d)
anggota dan kepala
e)
anggota dan anggota
55.
Ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh...
a)
Ketua Bawaslu Provinsi
b)
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
c)
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
Camat
e)
Anggota
56.
Pengawas Pemilu menyelenggarakan pengawasan Pemilu sesuai dengan wilayah
kerjanya dan bersifat…
a)
Hierarki
b)
Hakiki
c)
Functional
d)
committee
e)
administratif
57.
Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan secara fungsional bertanggung jawab
kepada…
a)
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
b)
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
c)
Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
e)
Ketua Panwaslu Kecamatan
58.
Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan starategi?
a)
Peringatan Awal waktu
b)
Pencegahan dan Penindakan
c)
Pengawasan Melekat
d)
Penetuan Titik Rawan
e)
Penentuan Fokus Pengawasan
59.
Pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan Pengawasan
Partisipatif dengan cara melibatkan partisipasi pihak terkait yang dilakukan dengan
cara?
a)
Kerjasama dengan kelompok masyarakat
b)
Kampanye
c)
Konsultasi dengan KPU
d)
Meningkatkan waktu pengawasan
e)
Menyusun IKP
60.
Pengawas Pemilu setiap melakukan pengawasan tahapan Pemilu atau Pemilihan
wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan pada?
a)
Panduang Pengawasa
b)
Alat Kerja
c)
Kalender Pengawasan
d)
Formulir Model A
e)
Alat Rekam
61.
Pengawas Pemilu melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu melalui
beberapa tahap yaitu?
a)
Penyusunan Kalender dan Alat Kerja Pengawasan
b)
Pengawasan dan Penindakan
c)
Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Laporan
d)
Penyusunan IKP, Pengawasan dan Evaluas
e)
Penyusunana IKP, Penyusunan Kalender Pengawasan dan Evaluasi
62.
Berikut Metode Kampanye yang dilakukan pengawasan oleh Pengawas Pemilu,
kecuali?
a)
Pertemuan terbatas
b)
Media Sosial
c)
Iklan Media Masa cetak, elektronik dan internet
d)
Siaran Pers
e)
Pertemuan tatap muka
63.
Dalam Pelaksanaan Kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus
dipatuhi oleh pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan
kampanye yang harus di taati oleh pelaksana, peserta dan petugas kampanye,
kecuali?
a)
Mengganggu ketertiban umum
b)
Menjanjikan atau memeberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
kampanye
c)
Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU
d)
Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda
gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan
e)
Menyebarkan isu sara
64.
Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Bupati/Walikota melaksanakan Pengawasan Debat Publik dan Debat
terbuka dengan pengawasan langsung serta dapat berkoordinasi kepada?
a)
Kesbangpol sesuai tingkatan
b)
Satpol PP Sesuai tingkatan
c)
Kepolisian sesuai tingkatan
d)
Media Sosial
e)
Komisi Penyiaran Indonesia sesuai tingkatan
65.
Panwas Kecamatan melakukan pengawasan terhadap bahan kampanye yang disebar
oleh Tim Kampanye Pasangan Calon. Bahan kampanye berupa stiker dilarang
ditempel ditempat umum seperti berikut, kecuali?
a)
Taman dan Pepohonan
b)
Rumah Warga
c)
Rumah Sakit
d)
Tempat Ibadah
e)
Halaman tempat ibadah
66.
Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
dapat mencetak Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye. Berikut merupakan
Alat Peraga Kampanye (APK), Kecuali?
a)
Poster
b)
Spanduk
c)
Baliho
d)
Billboard
e)
Umbul-umbul
67.
Apabila Pengawas Pemilu memenukan penyiapan dan pembuatan TPS tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan oleh
pengawas pemilu adalah…
a)
Rekomendasi Saran Perbaikan
b)
Temuan Pelanggaran Pemilu
c)
Menuangkan dalam Formulir Laporan Hasil Pengawasa
d)
Laporan Pelanggaran Pemilu
e)
Jawaban a dan c benar
68.
Pencegahan Money politik dapat dilakukan dengan, Kecuali
a)
Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang dampak Money politik
b)
Memasang Poster, famplet tentang money politik
c)
Melakukan patrol money politik
d)
Melakukan pengawasan secara langsung dilapangan
e)
Memproses laporan money politik
69.
Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggraan Pemilu, tergolong dalam pelanggaran:
a)
Kode Etik
b)
Pidana
c)
Administrasi
d)
Perdata
e)
Sengketa
70.
Kewanangan Panwaslu Kecamatan dalam penyelesaian dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu, yaitu…..
a)
menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggara
b)
menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil
kajiannya mengenai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada
Pengawas Pemilu secara berjenjang.
c)
menerima dan menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
d)
Memberikan rekomendasi pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi
e)
Semua Benar
71.
Pelanggaran terhadap landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman
bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau
tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan, merupakan pelanggaran....
a)
Pidana
b)
Perdata
c)
Kode Etik
d)
Sengketa
e)
Tata Usaha Negara
72.
Kepala Sekretariat dan/atau pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi,Panwas
Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan diberhentikan apabila.....
a)
Berhalangan tetap;
b)
Melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan
c)
Melakukan pelanggaran atas kode etik penyelenggara Pemilu dan kode perilaku
pegawai; dan/atau
d)
Menjadi terdakwa suatu tindak pidana yang dapat menghalangi pelaksanaan
tugas.
e)
Jawaban a, b, c dan d benar
73.
Sengketa yang bisa diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum
adalah…
a)
Sengketa antar Peserta Pemiliha
b)
Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan
c)
Sengketa Proses Pemilihan
d)
a, b, dan c benar
e)
Semua salah
74.
Negara Indonesia sebagai negara hukum, dasar hukum negara Indoensia adalah ?
a)
Perjanjian Internasional
b)
Pengakuan dari negara lain
c)
Pancasila
d)
Undang-undang Dasar 1945
e)
Peraturan Perundang-undangan
75.
Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana diatur
pada Pasal 1 UUD 1945, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas?
a)
Kekuasaan
b)
Pancasila
c)
Hukum
d)
Undang-undang Dasar 1945
e)
Keinginan Para Pendiri Bangsa
76.
Dalam Pasal 22E UUD 1945, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh ?
a)
DPR
b)
Komisi Independent
c)
Badan Pengawas Pemilihan
d)
Komisi Pemilihan Umum
e)
Lembaga Pemilu
77.
Yang tidak termasuk dalam tugas dan wewenang panwaslu kelurahan/desa, yaitu
a)
Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di kelurahan/desa
b)
Menerima laporan dugaan pelanggaran
c)
Membubarkan proses kampanye
d)
Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran
e)
Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS
78.
Dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan tingkat keterwakilan perempuan adalah
a)
0.1
b)
0.2
c)
0.3
d)
0.4
e)
0.5
79.
Relawan adalah salah satu bentuk pengawasan partisipatif yang dirangkul oleh
Bawaslu. Salah satu tugas relawan adalah memberikan informasi… kepada
Panwaslu kabupaten/kota melalui PPL atau Panwaslu Kecamatan.
a)
Perencanaan
b)
AD/ART
c)
Dugaan Pelanggaran
d)
Administrasi Publik
e)
Sengketa
80.
Yang bukan termasuk jenis logistik pemilu adalah …
a)
kotak suara
b)
Surat SUara
c)
tinta
d)
Gembok
e)
Pensil
81.
Apa yang di maksud dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ?
a)
daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun
memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal
pemungutan suara.
b)
daftar Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun tidak memenuhi
syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
c)
daftar Pemilih sementara yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota.
d)
daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya di TPS lain
e)
semua jawaban salah
82.
Berikut ini yang merupakan tahapan pengawasan Kampanye Pemilihan
kecuali
a)
Pengawasan Tim Kampanye
b)
Pengawasan Materi atau Ujaran Kebencia
c)
Pengawasan Kampanye Pilkades
d)
Pengawasan Kampanye dalam Politik uang
e)
Pengawasan Pemasangan Alat Peraga
83.
Berikut ini yang termasuk dalam bukan dalam Larangan Kampanye dalam
pemilihan umum adalah
a)
menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta
Pemilu yang lain
b)
mengganggu ketertiban umum
c)
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
d)
Menggunakan fasilitas milik pribadi setelah meminta izin kepada yang bersangkutan
e)
membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkuta
84.
Berikut ini yang termasuk orang yang dilarang dalam mengikuti kampanye kecuali
a)
Kepala Desa
b)
Perangkat Desa
c)
Anggota Badan permusyawaratan Desa
d)
Karyawan Swasta
e)
Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
85.
Dalam mengawasi kode etik ASN dalam pelaksanaan pemilu, Bawaslu
bekerjasama dengan beberapa intansi, kecuali...
a)
KASN
b)
Kemenpan RB
c)
BKN
d)
Kemendagri
e)
DKPP
86.
di bawah ini tugas Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pencegahan di wilayah
kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, kecuali…
a)
mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
b)
mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,memantau, dan mengevaluasi
Penyelenggaraan Pemilu diwilayah kecamatan
c)
melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait
d)
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah
kecamatan.
e)
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya
87.
Temuan Atau Laporan yang diterima Panwaslu Kecamatan terhadap dugaan
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di proses oleh….?
a)
Panwaslu Kelurahan/Desa
b)
Bawaslu Kabupaten/Kota
c)
Bawaslu Provinsi.
d)
KPU Kabupaten/Kota
e)
PPK
88.
Panwaslu Kecamatan dalam Melakukan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan
POLRI berpedoman pada….?
a)
Peraturan Bawaslu
b)
Peraturan KPU
c)
Undang-Undang
d)
Surat Edaran Bawaslu
e)
Jawaban a, c, d benar
89.
menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya
mengenai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu
secara berjenjang, merupakan kewenangan dari…
a)
Bawaslu,
b)
Bawaslu Provinsi
c)
Bawaslu Kabupaten/Kota,
d)
Panwaslu Kecamatan
e)
Panwaslu Luar Negeri
90.
Penanganan pemeriksaan acara cepat yang dilakukan Panwascam apabila terjadi
dugaan pelanggaran administrasi dapat langsung di selesaikan melalui……
a)
Rekomendasi
b)
Sidang pendahuluan
c)
Putusan
d)
Sidang Pemeriksaan
e)
Sidang Pembuktian
91.
Penanganan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilakukan oleh ....
a)
KPU
b)
Bawaslu
c)
KPU Kabupaten/Kota
d)
Bawaslu Kabupaten/Kota
e)
Semua benar
92.
Penanganan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota terhadap :
a)
Panwaslu Kecamatan
b)
Panwaslu Kelurahan/Desa
c)
Pengawas TPS
d)
Jawaban a, b, dan c Salah
e)
Jawaban a, b, dan c Benar
93.
Badan Pengawas Pemilihan Umum diberikan kewenangan untuk melakukan mediasi
para pihak dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Jika dalam proses mediasi
para pihak tidak mencapai mufakat/kesepakatan setelah melakukan 2 kali mediasi,
maka Bawaslu berwenang melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu :
a)
Proses Musyawarah
b)
Proses Koreksi
c)
Proses Adjudikasi
d)
Proses Pengambilan Keputusan
e)
Proses Peninjauan Kembali
94.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum
tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur ..
a)
Bawaslu, TNI dan Kepolisian
b)
TNI, KPU, dan Kepolisian
c)
Bawaslu, KPU dan Kejaksaan
d)
Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu
e)
DKPP, Kejaksaan dan Bawaslu
95.
Apa yang dimaksud dengan Partai Politik menurut UU No. 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011?
a)
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Regoinal dan dibentuk oleh
sekelompok warga di Daerah tertentu secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota dan kelompoknya
b)
Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela dengan tujuan menempatkan wakilnya untuk
menduduki jabatan legislatif dan eksekutif di negara republik Indones
c)
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
d)
Partai Politik adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang
bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditentukan dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang
yang disebut bawahan
e)
Partai Politik dalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyrakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
96.
Apa tujuan umum dibentuknya partai politik di Indonesia?
a)
Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI
b)
Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
c)
Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
untuk kesejahteraan masyarakat
d)
Sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga
negara Indonesia
e)
Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
97.
Dalam mengatur penyelenggaraan Pemerintahan, Pancasila
berperan sebagai?
a)
Dasar beragama
b)
Undang-Undang
c)
Pengaturan
d)
Keputusan Pemerintah
e)
Dasar Negara
98.
Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945, berbunyi?
a)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum
b)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang
c)
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis
d)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan
e)
Semua salah
99.
Dibawah ini merupakan tugas dari Panwaslu Kelurahan/ Desa dalam
mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kelurahan/desa, kecuali…..
a)
Mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan
daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, daftar
pemilih tetap
b)
mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan proses
penghihrngan suara di setiap TPS
c)
mengawasi pelaksanaan kampanye
d)
memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di
wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu
Kab/ Kota
e)
mengawasi pendistribusian logistik Pemilu
100.
Berikut ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Pemilu/Pemilihan, kecuali:
a)
Pencegahan
b)
Pemantauan/pengawasan
c)
Penindakan pelanggaran
d)
Pemberian informasi
e)
Sengketa Pemilu
Reset
