wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UH Bab 4 kelas XI KUMER

Total questions: 50

Worksheet time: 2hrs 40mins

Name
Class
Date
1.

1.     Apa yang menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

 

a)

Blok Ambalat 

b)

Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan 

c)

Zona Ekonomi Ekslusif  

d)

Zona Batas Landas Kontinen 

e)

Perairan Pedalaman

 

2.

Mengapa Malaysia mengklaim kepemilikan Blok Ambalat ?

a)

Karena Blok Ambalat merupakan kepulauan Malaysia 

b)

Karena perjanjian dengan Indonesia 

c)

Karena potensi minyak bumi yang besar  

d)

Karena UNCLOS 1982 mengizinkannya 

e)

Karena keputusan Mahkamah Internasional

3.

Bagaimana negara Indonesia dan Malaysia mencapai penyelesaian damai dalam sengketa Blok Ambalat ?

a)

Dengan memperkuat keputusan politik  

b)

Dengan menghindari konflik terbuka 

c)

Memutuskan hubungan bilateral 

d)

Dengan merujuk ke UNCLOS 1982 

e)

Dengan melibatkan Mahkamah Internasional

4.

Apa yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam memilih penyelesaian damai dalam sengketa Blok Ambalat ?

a)

Kedaulatan wilayah NKRI 

b)

Keputusan Mahkamah Internasional 

c)

UNCLOS 1982 

d)

Kedekatan budaya dengan Malaysia 

e)

Pertumbuhan ekonomi lokal

5.

Mengapa klaim Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi  pertimbangan dalam sengketa Blok Ambalat ?

a)

Karena Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah bagian dari Blok Ambalat 

b)

Karena Malaysia adalah negara kepulauan 

c)

Karena UNCLOS 1982 mengizinkan klaim tersebut 

d)

Karena Malaysia telah mengklaimnya sebelumnya 

e)

Karena hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Malaysia

 

6.

Jika perundingan bilateral gagal, langkah apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat?

a)

Menyerahkan sengketa ke ASEAN

b)

Menggunakan Pasal 47 UNCLOS 1982

c)

Membawa sengketa ke Mahkamah Internasional

d)

Menetapkan wilayah disengketakan sebagai status quo

e)

Mengadakan perjanjian perdamaian

 

7.

Apa yang dimaksud dengan negosiasi dalam penyelesaian sengketa Internasional?

 

a)

Mediasi oleh pihak ketiga 

b)

Perundingan antara pihak yang bersengketa 

c)

Konsiliasi oleh komite tertentu 

d)

Penyelidikan fakta 

e)

Penyelesaian dibawah naungan PBB

 

8.

Jika perundingan bilateral gagal, langkah apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat?

a)

Menyerahkan sengketa ke ASEAN 

b)

Menggunakan Pasal 47 UNCLOS 1982 

c)

Membawa sengketa ke Mahkamah Internasional 

d)

Menetapkan wilayah disengketakan sebagai status quo 

e)

Mengadakan perjanjian perdamaian

 

9.

Apa yang menjadi salah satu peran penting Intenational Court of Justice (ICJ) dalam  penyelesaian sengketa Internasional ?

a)

Mengdakan mediasi antara negara-negara 

b)

Mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap negara 

c)

Membuat laporan investigasi tentang sengketa 

d)

Memutuskan perkara hukum internasional 

e)

Menjadi perantara dalam negosiasi

10.

Mengapa langkah-langkah penyelesaian sengketa di laut sangat penting bagi menjaga kedaulatan NKRI?

a)

Karena Indonesia adalah negara kepulauan 

b)

Karena melibatkan banyak negara lain 

c)

Karena UNCLOS 1982 memberikan wewenang 

d)

Karena melibatkan ASEAN 

e)

Karena terkait dengan perundingan bilateral

 

11.

Mengapa wilayah perbatasan dianggap sangat penting dan strategis?

a)

Untuk pertumbuhan ekonomi lokal 

b)

Untuk keberagaman budaya 

c)

Untuk pertahanan dan keamanan negara 

d)

Untuk pertumbuhan ekonomi global 

e)

Untuk keberagaman sosial

12.

Apa yang menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam sengketa Blok Ambalat?

a)

UCLOS 1982 

b)

Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen 

c)

Keputusan Mahkamah Internasional 

d)

Perjanjian Internasional 

e)

Deklarasi Djuanda 1957

13.

Apa yang menjadi dasar hukum bagi penetapan batas wilayah suatu daerah di Indonesia?

a)

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 

b)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 

c)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

d)

Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen 

e)

Keputusan Mahkamah Internasional

 

14.

Apa yang dimaksud dengan "confidence building measures" dalam penyelesaian sengketa Blok Ambalat ?

a)

Menetapkan wilayah disengketakan sebagai status quo 

b)

Membentuk badan keamanan laut 

c)

Menyerahkan sengketa ke Mahkamah Internasional 

d)

Membawa sengketa ke ASEAN 

e)

Membangun rasa saling percaya antar pihak yang bersengketa

15.

Apa perbedaan utama antara negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional ?

a)

Mediasi melibatkan pihak ketiga, sedangkan Negosiasi tidak  

b)

Negosiasi lebih efektif daripada mediasi 

c)

Mediasi melibatkan perundingan langsung antara pihak yang bersengketa

d)

Mediasi selalu mengarah pada konflik bersenjata 

e)

Negosiasi melibatkan intervensi PBB

 

16.

Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dan Indonesia ?

a)

Perselisihan kepemilikan pulau

b)

Pertikaian budaya

c)

Konflik agama

d)

Pertempuran sejarah

e)

Ketidaksepakatan perdagangan

17.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, Pulau Ligitan dan Sipadan diberikan kepada negara ?

a)

Indonesia

b)

Singapura

c)

Filipina

d)

Malaysia

e)

Kamboja

18.

Pada tahun berapa masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ ?

a)

1999

b)

1998

c)

1969

d)

2000

e)

2002

19.

Apa yang menyebabkan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional ?

a)

Kedua negara tidak bisa mencapai kesepakatan bilateral

b)

Kesepakatan status quo bisa diimplementasikan

c)

Kedua negara memiliki sengketa serupa dengan Singapura

d)

Perjanjian Juanda tidak mencakup masalah ini

e)

Malaysia meminta bantuan dari ICJ

20.

Apa yang menjadi dasar putusan Mahkamah Internasional bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia ?

 

a)

Perjanjian Juanda

b)

Perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris

c)

Kedaulatan yang pernah dilakukan di pulau ini sebelum perjanjian Juanda

d)

Klaim Malaysia atas pulau Sipadan dan Ligitan

e)

Klaim Indonesia atas pulau Sipadan dan Ligitan

 

21.

Dimanakah letak Pulau Sipadan dan Ligitan ?

a)

Malaysia

b)

Indonesia

c)

Filipina

d)

Thailand

e)

Singapura

22.

Pada tahun berapa Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusannya terkait sengketa Sipadan dan Ligitan ?

a)

1998

b)

2002

c)

2000

d)

1969

e)

2004

23.

Bagaimana hasil dari penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Mahkamah Internasional ?

a)

ICJ mendukung klaim Indonesia atas kedua pulau tersebut

b)

Kedua pulau diberikan status wilayah bersama antara Indonesia dan Malaysia

c)

Penarikan diri Indonesia dari wilayah tersebut

d)

Mahkamah Internasional menolak untuk memutuskan sengketa ini

e)

ICJ memutuskan kedua pulau sebagai milik Malaysia

24.

1.     Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari NKRI pada masa pemerintahan ?

a)

Presiden Soekarno

b)

Presiden Joko Widodo

c)

Presiden Megawati Soekarnoputri

d)

Presiden Soeharto

e)

Presiden B.J. Habibie

25.

Apa hikmah yang dapat diambil dari kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan?

a)

Menurunnya kepedulian nasional terkait pulau terluar nusantara

b)

Menambah konflik antar negara

c)

Adanya duplikasi klaim wilayah ZEE

d)

Pengeluaran negara yang bertambah

e)

Munculnya kepedulian pengelolaan terhadap pulau terluar nusantara

 

26.

Apa yang menjadi dasar hukum bagi penetapan batas wilayah suatu daerah di Indonesia?

a)

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).

b)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

c)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

d)

Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen

e)

Keputusan Mahkamah Internasional.

 

27.

Mengapa wilayah perbatasan dianggap sangat penting dan strategis?

 

a)

Untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

b)

Untuk keberagaman budaya.

c)

Untuk pertahanan dan keamanan negara.

d)

Untuk pertumbuhan ekonomi global.

e)

Untuk keberagaman sosial.

28.

Kapan Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditandatangani?

a)

1969.

b)

1979

c)

1980.

d)

2002.

e)

2005.

29.

Mengapa Malaysia mengklaim kepemilikan Blok Ambalat?

a)

Karena potensi minyak bumi yang besar.

b)

Karena Blok Ambalat merupakan kepulauan Malaysia

c)

Karena perjanjian dengan Indonesia

d)

Karena UNCLOS 1982 mengiinkannya

e)

Karena keputusan Mahkamah Internasional.

30.

Bagaimana Indonesia menganggap klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat?

a)

Sebagai keputusan politik yang sah.

b)

Sebagai tindakan berdasarkan UNCLOS 1982.

c)

Sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI.

d)

Sebagai upaya damai untuk memecahkan sengketa.

e)

Sebagai tindakan berdasarkan Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen.

 

31.

Apa yang menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam sengketa Blok Ambalat?

a)

UNCLOS 1982.

b)

Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen.

c)

Keputusan Mahkamah Internasional.

d)

UNCLOS 2002.

e)

Deklarasi Djuanda 1957.

 

32.

Apa yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam memilih penyelesaian damai dalam sengketa Blok Ambalat?

a)

Kedaulatan wilayah NKRI.

b)

Keputusan Mahkamah Internasional

c)

UNCLOS 1982.

d)

Kedekatan budaya dengan Malaysia.

e)

Pertumbuhan ekonomi lokal.

33.

Mengapa klaim Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi pertimbangan dalam sengketa Blok Ambalat?

a)

Karena Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah bagian dari Blok Ambalat.

b)

Karena Malaysia adalah negara kepulauan.

c)

Karena UNCLOS 1982 mengizinkan klaim tersebut.

d)

Karena Malaysia telah mengklaimnya sebelumnya.

e)

Karena hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Malaysia.

34.

Apa yang menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa internasional secara damai menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?

a)

UNCLOS 1982.

b)

Kepresidenan SBY

c)

Piagam PBB.

d)

Mediasi dan good offices

e)

Keputusan Mahkamah Internasional.

 

35.

Mengapa penyelesaian sengketa secara damai dianggap langkah ideal dalam hubungan antarnegara?

a)

Karena mudah untuk mencapai kesepakatan.

b)

Karena menciptakan konflik yang lebih besar.

c)

Karena memerlukan intervensi pihak ketiga.

d)

Karena efektif untuk mencegah konflik bersenjata.

e)

Karena mengganggu keamanan internasional.

36.

  Apa yang dimaksud dengan negosiasi dalam penyelesaian sengketa internasional?

 

a)

Mediasi oleh pihak ketiga

b)

Perundingan antara pihak yang bersengketa.

c)

Konsiliasi oleh komite tertentu

d)

Penyelidikan fakta.

e)

Penyelesaian di bawah naungan PBB.

 

37.

Apa yang dimaksud dengan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa internasional?

 

a)

Penyelesaian melalui pengadilan internasional.

b)

Penyelesaian melalui perundingan antara pihak yang bersengketa

c)

Penyelesaian dengan melibatkan perantara negara lain.

d)

Penyelesaian dengan menyerahkannya kepada komite untuk penyelidikan.

e)

Penyelesaian melalui de-eskalasi.

38.

Bagaimana Dewan Keamanan PBB dapat memainkan peran dalam penyelesaian sengketa internasional?

a)

Dengan mengambil tindakan militer.

b)

Dengan memutuskan pihak yang bersengketa

c)

Dengan mengeluarkan sanksi ekonomi.

d)

Dengan melibatkan perantara negara ketiga.

e)

Dengan mengadakan pemilihan umum.

39.

Apa yang menjadi salah satu peran penting International Court of Justice (ICJ) dalam penyelesaian sengketa internasional?

a)

Mengadakan mediasi antara negara-negara.

b)

Mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap negara.

c)

Membuat laporan investigasi tentang sengketa.

d)

Memutuskan perkara hukum internasional.

e)

Menjadi perantara dalam negosiasi

40.

Apa yang dimaksud dengan Deklarasi Djuanda 1957 dalam konteks penyelesaian sengketa internasional?

a)

Suatu perjanjian antara Indonesia dan Malaysia.

b)

Suatu deklarasi kemerdekaan Indonesia.

c)

Suatu pernyataan mengenai hukum laut.

d)

Suatu perjanjian perdamaian.

e)

Suatu pernyataan tentang kedaulatan wilayah.

41.

Mengapa penyelesaian sengketa secara damai penting dalam hubungan antarnegara?

a)

Karena menghasilkan konflik yang lebih besar.

b)

Karena menguntungkan intervensi pihak ketiga.

c)

Karena mencegah konflik bersenjata.

d)

Karena mengganggu perdamaian dunia.

e)

Karena memerlukan sanksi ekonomi.

42.

Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah ...

a)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE.

b)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.

c)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia.

d)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya.

e)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis.

43.

Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu negara dari garis pantai yang luasnya …

a)

200 mil

b)

240 mil

c)

250 mil

d)

260 mil

e)

300 mil

44.

Apa yang menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam menentukan garis batas wilayah kedaulatannya?

a)

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

b)

UNCLOS 1982.

c)

Deklarasi Bali 1976.

d)

Treaty of Amity and Cooperation.

e)

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

 

45.

Jika perundingan bilateral gagal, langkah apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat?

a)

Menyerahkan sengketa ke ASEAN.

b)

Menggunakan Pasal 47 UNCLOS 1982.

c)

Membawa sengketa ke Mahkamah Internasional.

d)

Menetapkan wilayah disengketakan sebagai status quo.

e)

Mengadakan perjanjian perdamaian.

 

46.

Mengapa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan di laut?

a)

Karena mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata.

b)

Karena membentuk sistem pertahanan laut.

c)

Karena mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut.

d)

Karena memberikan kewenangan pada Bakamla.

e)

Karena menetapkan wilayah disengketakan sebagai status quo.

47.

Bagaimana Badan Keamanan Laut (Bakamla) dapat berperan dalam penegakan hukum di laut?

a)

Dengan mengadakan perundingan antara negara-negara.

b)

Dengan memutuskan sanksi ekonomi terhadap negara.

c)

Dengan melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

d)

Dengan memfasilitasi perundingan bilateral.

e)

Dengan mengadakan penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional.

48.

Apa yang dimaksud dengan "fact finding" dalam penyelesaian sengketa di laut?

 

a)

Menyelidiki kasus pelanggaran hukum laut.

b)

Menyelidiki klaim terhadap wilayah perairan.

c)

Menyelidiki klaim kepemilikan laut

d)

Mengumpulkan bukti-bukti dan permasalahan yang menjadi pangkal sengketa.

e)

Membuat laporan investigasi tentang konflik di laut.

 

49.

Mengapa langkah-langkah penyelesaian sengketa di laut sangat penting bagi menjaga kedaulatan NKRI?

a)

Karena Indonesia adalah negara kepulauan.

b)

Karena melibatkan banyak negara lain.

c)

Karena UNCLOS 1982 memberikan kewenangan.

d)

Karena melibatkan ASEAN.

e)

Karena terkait dengan perundingan bilateral.

 

50.

Apa peran Dewan Keamanan (DK) dalam penyelesaian sengketa di laut berdasarkan UNCLOS 1982?

a)

Menjadi mediator dalam perundingan antarnegara.

b)

Mengawasi pelaksanaan perjanjian perdamaian.

c)

Menetapkan wilayah disengketakan sebagai status quo.

d)

Memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut.

e)

Memiliki lembaga International Court of Justice (ICJ) untuk penyelesaian sengketa.