Potensi Indonesia yang memiliki pesona alam dan beragam kebudayaan merupakan

modal yang sangat baik untuk menguasai pasar pariwisata dunia. Potensi pariwisata

Indonesia sudah dikenal mendunia sejak lama. Kebijakan untuk “go internasional” dalam bidang pariwisata harus didukung oleh faktor-faktor yang lain, tentu tanpa meninggalkan identitas bangsa Indonesia. Potensi pariwisata Indonesia, baik yang berupa potensi alam maupun keragaman budaya ditata dan diatur dengan standar mutu yang jelas. Dengan adanya jaminan mutu tersebut diharapkan kepercayaan masyarakat internasional semakin baik dan potensi alam maupun keragaman budaya tetap terjaga. Dampak utama dengan manajemen mutu yang baik akan berperanguh pada banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, yang berarti pemasukan keuangan negara dan masyarakat bertambah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia.

Dalam anggapan tertentu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus (dalam Seminar Nasional “Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”, 2016), bahwa tradisi gotong-royong termasuk kategori masyarakat tradisional. Karena dalam masyarakat tradisional didapati beberapa ciri tertentu dan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya sikap kehidupan bersama yang mementingkan kegotong-royongan.

2. Didapatinya faktor-faktor yang bersifat non ekonomis yang mendominasi

perkembangan ekonomi masyarakat, seperti halnya masalah prestise sosial,

takhayul, dan sebagainya.

3. Didapatinya pranata sosial yang berlaku dalam bentuk tatanan yang tidak tertulis,

seperti halnya adat istiadat, adat nantar adat dan hukum adat. Dan perbedaan antara

adat dan hukum adat, terletak pada eksekusi pada sanksinya, dimana pada hukum

adat eksekusinya lebih formal, misalnya oleh aparat desa, pengadilan adat dan lain-

lain. Sedangkan pada adat dan adat nantar adat, eksekusi terhadap sanksinya tidak

formal dan dilakukan oleh sikap masyarakat saja.

4. Stratifi kasi sosial diukur atas dasar keturunan, keningratan, jabatan, serta golongan

ras tertentu, dimana golongan orang-orang timur asing (Cina dan Arab) dan orang

Eropa memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Dan hal ini bertolak dari adanya

ketentuan warga negara, yang terdiri atas bumi putra, vreemde oosterlingen,

golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa.

5. Sifat hubungan masyarakatnya lebih bersifat paguyuban (gemeinschap) daripada

patembeyan (gesselschap).

Namun pada kenyataannya, tradisi gotong-royong juga masih terjaga dalam masyarakat Indonesia yang telah memasuki kehidupan modern. Hal ini dapat dilihat dalam fenomena tradisi mudik. Tradisi mudik secara umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang merantau bekerja di tempat lain yang bukan tanah kelahirannya untuk pulang kampung secara bersama-sama pada Hari Raya Idhul Fitri atau yang dinamakan juga Hari Lebaran. Dalam tradisi tersebut, kebanyakan orang yang merantau pulang kampung, bersilaturahmi dengan sanak-saudara, dengan tetangga, dan kerabat lainnya di kampung. Dengandemikian, gotong-royong merupakan cara hidup yang sudah mentradisi menjadi kebiasaan dan bagian tata kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari pola kemasyarakatan di Indonesia.

Presiden Soekarno mengeluarkan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang

selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Dekrit tersebut,Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai Demokrasi Terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini, dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Visi utama pemerintahan pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan

UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang

dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian

dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara

tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Era dengan konsep Demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat

Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.