Font size
S
M
L
XL
WorksheetsKompilasi 1
Total questions: 98
Worksheet time: 1hrs 14mins
Name
Class
Date
1.
Bentuk Pengakuan dalam acara perdata sebagai
berikut, kecuali:
a)
a. Pengakuan Murni
b)
b. Pengakuan dengan
Kualifikasi
c)
c. Pengakuan dengan
Klausula
d)
d. Pengakuan Permulaan
2.
Eksepsi dan atau Gugatan Rekonvensi dapat
ditanggapi dalam?
a)
a. Replik
b)
b. Duplik
c)
c. Jawaban
d)
d. Kesimpulan
3.
Jawaban Gugatan merupakan:
a)
a. Tanggapan atas seluruh
dalil Gugatan
b)
b. Tanggapan atas seluruh
tuntutan Penggugat
c)
c. Pengakuan, bantahan
atau tangkisan Gugatan
d)
d. Semua
Benar
4.
Pengakuan yang dituangkan tergugat dalam
jawaban dapat terdiri dari :
a)
a. Satu jenis saja
b)
b. Banyak ragam
c)
c. Tiga jenis pengakuan
d)
d. Semua Jawaban salah
5.
Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi
kewenangan mengadili secara absolut adalah:
a)
a. Penetapan
b)
b. Putusan sela
c)
c. Putusan akhir
d)
d. Putusan sela yang bersifat putusan akhir
6.
Putusan Provisionil bersifat serta merta yang disyaratkan dalam?
a)
a. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001
b)
b. SEMA Nomor 3 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2002
c)
c. SEMA Nomor 5 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001
d)
c. SEMA Nomor 5 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001
e)
d. SEMA Nomor 3 Tahun 1998 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002
7.
Putusan Provisionil yang akan dilaksanakan
harus mendapatkan izin dari?
a)
a. Ketua Mahkamah Agung RI
b)
b. Ketua Pengadilan Negeri
c)
c. Ketua Pengadilan Tinggi
d)
d. Kepala Kantor Wilayah BPN setempat
8.
Terhadap eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili secara absolut maupun relatif harus diperiksa:
a)
a. Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa perkara pokok
b)
b. Dapat dipertimbangkan dan diputuskan dalam bagian eksepsi;
c)
c. Diputus dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;
d)
d. A dan c benar
9.
Selain hak gugat perseorangan masih ada hak gugat tentang subyek para pihak yaitu
a)
a. Badan usaha (badan hukum dan non badan hukum) dan Hak gugat oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah
b)
b. LSM dan Organisasi Masyarakat
c)
c. Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten
d)
d. Ombudsman
10.
. Melalui Laporan apa hasil kinerja Pengadilan secara keseluruhan akan terlihat apakah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya atau mengalami kemunduran ...
a)
CaLK
b)
LAKIP
c)
SAKIP
d)
LKjIP
11.
“Apa yang diputus hakim harus dianggap benar" adalah asas:
a)
Res judicata pro veritate habetur
b)
Restitutio in integrum
c)
In dubio pro reo
d)
Audie et alteram partem
12.
"Bersikap Mandiri terdapat dalam butir KEPPH di No...
a)
2
b)
4
c)
8
d)
10
13.
“Dalam hal keragu-raguan hakim harus memutus sedemikian yang menguntungkan terdakwa" adalah asas?
a)
Res judicata pro veritate habetur
b)
Restitutio in Integrum
c)
In aubio pro reo
d)
Audie et alteram partem
14.
"Nulla poena sine lege" dikenal pula dengan sebutan asas?
a)
Legalitas
b)
Retroaktif
c)
Fiksi hukum
d)
Fiktif positif
15.
"Pengembalian ke keadaan semula" adalah pengertian asas?
a)
Res judicata pro veritate habetur
b)
Restitutio in integrum
c)
In dubio pro reo
d)
Audie et alteram partem
16.
"tentang duduk perkara" dalam putusan perdata memuat antara lain
a)
identitas Para Pihak
b)
Gugatan
c)
Nama Majelis Hakim
d)
Tanggal Putusan
17.
"Tentang Pertimbangan Hukum" dalam putusan perdata memuat antara lain :
a)
Fakta yang terungkap di persidangan
b)
Analisa fakta yang terbukti
c)
Analisa yuridis
d)
Semua benar
18.
1 Hal yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah, kecuali
a)
memanggil ahli
b)
menghentikan penyidikan
c)
mengambil tindakan lain yang dianggap perlu
d)
melakukan penuntutan tindak pidana
19.
1 Hal yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah, kecuali
a)
memanggil ahli
b)
menghentikan penyidikan
c)
mengambil Tindakan lain yang dianggap perlu
d)
melakukan penuntutan tindak pidana
20.
1 mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menghadapi persidangan, 2 minutasi berkas perkara kepada kepaniteraan perdata atau pidana 3 Mengikuti alur pemeriksaan di persidangan sebelum mengikuti persidangan sebaiknya panitera pengganti membaca berkas perkara terutama penetapan majelis hakim dan penunjukan panitera pengganti, 4 mengikuti persidangan dengan mencatat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, 5 membuat berita acara sidang serta menandatanganinya bersama dengan Ketua Majelis dan berita acara sidang harus sudah selesai pada sidang berikutnya 6 menyampaikan hak-hak para pihak atau terdakwa atau JPU terhadap putusan pengadilan pernyataan di atas adalah beberapa tugas panitera pengganti yang termasuk bagian pasca persidangan adalah terdapat pada poin
a)
2 dan 3
b)
4 dan 6
c)
1 dan 5
d)
2 dan 6
21.
1. Apabila saksi berada di luar negeri pada saat sidang elektronik maka pemeriksaan dapat dilakukan di:
a)
Kedutaan/ Konsulat Jenderal RI
b)
Di tempat yang memiliki fasilitas yang memadai
c)
Kantor Imigrasi Indonesia
d)
Mahkamah Agung Ri
22.
1. Aturan pelaksanaan dari perma 7 Tahun 2022 ada pada
a)
SK KMA nomor 363/kma/sK/ x II/2022
b)
SK KMA nomor 239/kma/sk/v III/2022
c)
SK KMA nomor 365/kma/sk/x II/2022
d)
KMA nomor 235/kma/sk/viiI/2022
23.
1. pemeriksaan pembuktian dalam perkara melalui e-Court diajukan secara apa ?
a)
secara hybrid
b)
secara E-court
c)
secara daring
d)
secara manual
24.
10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang membandingkan dengan prinsip-prinsip internasional antara lain
a)
The Bangalore Principles of Judicial Conduct
b)
Beijing Statement of Principles on Independence of the Judiciary
c)
Rio Declaration on Environment and Development Tahun 1992
d)
Universal Declaration on the Independence of Justice, Montreal 1983
25.
2. Dalam hal tergugat atau turut tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik maka manakah Pernyataan di bawah ini yang paling tepat
a)
persidangan dilangsungkan secara manual dengan dihadiri penggugat dan tergugat atau turut tergugat
b)
persidangan secara elektronik hanya dilangsungkan untuk pihak yang setuju elitigasi sedangkan yang tidak setuju dilakukan secara manual
c)
persidangan secara elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui, sedangkan pihak yang tidak menyetujui menyerahkan jawaban, duplik, dan simpulan melalui penetrasi dan melalui ptsp paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam sip
d)
majelis hakim tetap mewajibkan para pihak untuk sidang elitigasi karena hal tersebut wajib dan segala berkas di upload dari akun masing-masing
26.
3. Perkara dengan pembebasan biaya perkara atau prodeo
a)
tidak dapat didaftarkan secara elektronik
b)
dapat didaftarkan secara elektronik
c)
dapat didaftarkan secara elektronik sepanjang tersedia anggaran prodeo dalam DIPA
d)
belum diatur dalam firman 7 Tahun 2022
27.
4. Pengguna lain dalam e Court adalah
a)
pihak selain pengguna terdaftar
b)
subjek hukum yang terdaftar dalam sip karena mempunyai objek perkara
c)
C. subjek hukum yang terdaftar dalam sip karena mempunyai objek perkara
d)
subjek hukum selain pengguna terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan sip dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung
28.
5. Jangka waktu untuk patokan patutnya panggilan adalah panggilan diterima tiga hari sebelum sidang
a)
pasal 121 HIR
b)
pasal 122 HIR
c)
Pasal 129 HIR
d)
Pasal 390 HIR
29.
6. Yang perlu dicantumkan pada amplop panggilan sidang adalah
a)
tanggal sidang
b)
kode regular atau next day atau same Day
c)
Nama jurusita
d)
nama panitera
30.
7. Bagaimanakah syarat kepatutan dalam panggilan melalui surat tercatat
a)
tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan
b)
tenggang waktu minimal 4 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan
c)
tenggang waktu minimal 6 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan
d)
tenggang waktu minimal 5 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan
31.
8. Di bawah ini adalah pengguna terdaftar, kecuali
a)
advokat
b)
kurator
c)
pengurus
d)
abriter
32.
Acta publicata probant sese ipsa artinya?
a)
Akta harus dipublikasikan
b)
Akta baru berlaku otentik setelah dipublikasikan
c)
Akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik dianggap sebagai akta otentik
d)
Akta otentik harus dinomori notaris
33.
Ada 4 (empat) aturan hakim dari Socrates, kecuali
a)
Memutus : tak berat sebelah
b)
Mendengar : sopan dan beradab
c)
Mempertimbangkan : tak terpengaruhi
d)
Menjawab : lugas dan jujur
34.
Ada 4 (empat) aturan hakim dari Socrates, kecuali
a)
Memutus: tak berat sebelah
b)
Mendengar : sopan dan beradab
c)
Mempertimbangkan : tak mempengaruhi
d)
Menjawab : lugas dan jujur
35.
Ada 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. untuk Hakim Pajak pembinaannya berada di lingkungan peradilan ?
a)
Militer
b)
Umum
c)
Agama
d)
Tata Usaha Negara
36.
Ada berapa area perubahan :
a)
7
b)
6
c)
8
d)
12
37.
Ada berapa bagian yang dibawahi Sekretaris PN kelas 1A/1B?
a)
1
b)
2
c)
3
d)
4
38.
ada berapa jenis cuti PNS
a)
5
b)
6
c)
4
d)
7
39.
Ada berapakah jumlah butir kode etik berdasarkan SKB antara MA dan KY?|
a)
7 Butir Kode Etik|
b)
10 Butir Kode Etik
c)
8 Butir Kode Etik |
d)
3 Butir Kode Etik|
40.
Adapun yang dimaksud dengan putusan akhir adalah
a)
Putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu
b)
putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara
c)
Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat
d)
putusan yang dijatuhkan hakim guna mempersiapkan atau mengatur jalannya pemeriksaan
41.
Akta di bawah tangan yang ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan antara pihak disebut juga:
a)
akta notaris
b)
akta otentik
c)
Legalisasi
d)
Waarmerking
42.
Alasan mengapa permohonan izin RUPS Luar biasa tidak dapat diterima adalah:
a)
posisi dan petunjuk tidak sejalan dalam permohonan
b)
permohonan bersifat prematur
c)
permohonan tidak disertai alasan
d)
ab dan c benar
43.
Alasan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana, di antaranya yaitu:
a)
Putusan didasarkan pada suatu kebohongan/tipu muslihat pihak lawan
b)
Apabila terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan
c)
Apabila putusan tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup
d)
Putusan tidak mencerminkan rasa keadilan
44.
Alasan putusan gugatan tidak dapat diterima, kecuali
a)
Sanggahan Tergugat terbukti
b)
Tidak jelas obyek gugatannya
c)
Nebis in idem
d)
Kurang subyek gugatan
45.
Alasan-alasan menjatuhkan putusan verstek:
a)
a. Untuk mendorong para pihak menaati tertib beracara;
b)
b. Menghindari itikad buruk untuk menggagalkan proses pemeriksaan penyelesaian perkara;
c)
c. Jawaban a dan b benar;
d)
d. Pihak Tergugat sengaja tidak hadir karena sudah diwakilkan oleh kuasanya yang sah;
46.
Alasan-Alasan pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana di atur dimana?
a)
Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP
b)
Pasal 67 UU No. 14/1985
c)
Perma Nomor 6 Tahun 2022
d)
Pasal 232 ayat (2) dan (3) KUHAP
47.
Apa akibat hukumnya bila penyidik sipil melakukan pemeriksaan terhadap seorang anggota Tentara Nasional Indonesia aktif yang diduga telah melakukan tindak pidana?
a)
Tindakan penyidikan tersebut tidak sah.
b)
Tindakan penyidikan tersebut sah dan harus dilaporkan kepada Oditur Militer setempat.
c)
Tindakan penyidikan tersebut sah dan harus dilaporkan kepada Tim Tetap.
d)
Kesemuanya benar
48.
Apa akibatnya kalau eksepsi kompetensi dalam perkara perdata diterima?
a)
perkaranya dilanjutkan pemeriksaannya
b)
menyatakan tidak berwenang, pemeriksaan tidak dilanjutkan dan dinyatakan selesai
c)
memerintahkan supaya berkas dikirimkan kepada Pengadilan yang berwenang
d)
menyatakan pemeriksaan dihentikan dan berkas perkara diarsipkan
49.
Apa arti yang dikandung dalam Bahasa Yunani Systema?
a)
Keseluruhan
b)
Kesebagian
c)
Keterikatan
d)
Kehancuran
50.
Apa benar upaya hukum pidana kasasi demi kepentingan hukum tidak melibatkan Penasehat Hukum ?
a)
Tidak benar, karena hak Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya harus dilindungi
b)
Tidak benar, karena hak Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan hak Jaksa adalah sama di muka umum
c)
Kalau tidak melibatkan Penasehat Hukum dianggap melanggar hak asasi
d)
Benar, tidak melibatkan Penasehat Hukum karena putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
51.
Apa bentuk putusan akhir terhadap perkara keberatan dalam perkara pidana
a)
tuntutan umum tidak dapat diterima
b)
tuntutan penuntut umum batal demi hukum
c)
pernyataan a dan b benar
d)
pernyataan a dan b salah
52.
Apa dampak yang diharapkan dari implementasi Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung terhadap penegakan hukum?
a)
Peningkatan kebijakan diskresioner
b)
Percepatan proses dan pelayanan hukum
c)
Penurunan transparansi
d)
Peningkatan biaya litigasi
53.
Apa itu SKUM?
a)
surat kuasa untuk manjar
b)
surat kuasa untuk membeli
c)
surat kuasa untuk memohon
d)
surat kuasa untuk membayar
54.
Apa kepanjangan dari SIPP
a)
Sistem informasi perpanjangan penahanan
b)
Sistem informasi penelusuran perkara
c)
Satuan informasi penelusuran perkara
d)
Satuan informasi perpanjangan penahan
55.
Apa landasan hukum pelaksanaan Admistrasi Kepaniteraan Perdata
a)
Perma No.07 Tahun 2022, Buku II, dan Keputusan Dirjen Badilum No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022
b)
Perma No. 3 Tahun 2016, Perma No.2 Tahun 2021, dan Buku II
c)
Perma No. 1 Tahun 2016, Keputusan Dirjen Badilum No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022, dan Perma No. 9 Tahun 2022
d)
Perma No. 9 Tahun 2022, Perma No. 8 Tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Badilum No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022
56.
Apa peran inovasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung
a)
Mempercepat proses pengadilan
b)
Meningkatkan efisiensi dan transparansi
c)
Menyederhanakan proses administrasi
d)
Pemberhentian massal pegawai
57.
apa saja yang termasuk dalam teknis pembuatan berita acara adalah sebagai berikut, KECUALI
a)
berita acara sidang dibuat dalam sidang oleh panitera / panitera pengganti
b)
memuat hal yang penting tentang keterangan saksi, terdakwa, atau ahli
c)
berita acara ditandatangani oleh hakim anggota dan panitera / panitera pengganti
d)
minutering berita acara secara tepat waktu
58.
Apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam hukum perdata ?
a)
a. Proses untuk membuktikan kebenaran fakta-fakta dalam suatu perkara
b)
b. Proses untuk membuat perjanjian hukum
c)
c. Proses untuk membatalkan perjanjian hukum
d)
d. Proses untuk melaksanakan perjanjian hukum
59.
Apa yang dimaksud dengan penguatan integritas dalam konteks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung
a)
Peningkatan jumlah hakim
b)
Penetapan etika kinerja baru
c)
Kenaikan tunjangan pegawai
d)
Pembentukan partai politik internal
60.
Apa yang dimaksud dengan reviktimisasi oleh APH?
a)
Tindakan APH yang menambah beban seseorang yang sudah menjadi korban tindak pidana, sehingga ia menjadi korban untuk kedua kalinya karena penegakan hukum yang tidak adil
b)
Tindakan APH yang mendukung korban dalam mencari keadilan dan memberi pelaku hukuman yang setimpal dengan perbuatannya
c)
Tindakan APH yang membantu korban untuk mendapatkan pemulihan sesuai dengan kebutuhannya
d)
Tindakan APH yang berinisiatif memberikan rujukan layanan pendampingan maupun konseling bagi korban tindak pidana
61.
Apa yang dimaksud dengan sistem penyatuan satu di bawah MA (one roof system)?
a)
urusan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan berada di bawah Mahkamah Agung sementara urusan teknis berada di bawah eksekutif (Departemen)
b)
segala aspek pengelolaan lembaga peradilan termasuk sistem administrasi, keuangan, organisasi yang sebelumnya di bawah departemen terkait disatukan sepenuhnya di bawah eksekutif (Departemen)
c)
urusan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan berada di bawah eksekutif (Departemen) sementara urusan teknis berada di bawah Mahkamah Agung
d)
segala aspek pengelolaan lembaga peradilan termasuk sistem administrasi, keuangan, organisasi yang sebelumnya di bawah departemen terkait disatukan sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung
62.
Apa yang dimaksud dengan Sita revindicatoir
a)
Sita yang dilakukan oleh Pengadilan Lain
b)
Sita terhadap barang milik penggugat yang berada ditangan tergugat
c)
Sita atas harta bersama
d)
Semua benar
63.
Apa yang dimaksud dengan Sita revindicatoir
a)
Sita yang dilakukan oleh Pengadilan Lain
b)
Sita terhadap barang milik penggugat yang berada ditangan tergugat
c)
Sita atas harta bersama
d)
Semua benar
64.
Apa yang dimaksud menjaga kemandirian badan peradilan?
a)
Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen
b)
Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen dan efektif
c)
Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan
d)
Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, efisien dan berkeadilan
65.
Apa yang harus dilakukan seorang hakim anak setelah mempelajari berkas ternyata perkara tersebuut dapat dilakukan diversi :
a)
Menetapkan hari sidang dalam SIPP
b)
Menetapkan perpanjangan Penahanan dalam SIPP
c)
Menetapkan tanggal diversi dalam SIPP
d)
Semuanya benar
e)
Kasih ke Klerek, terserah dia aja
66.
Apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun berita acara sidang, harus disusun sesuai dengan :
a)
Segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam persidangan.
b)
Hal-hal yang berkenaan dengan uraian tugas.
c)
Yang berkaitan tugas pokok.
d)
Kode etik.
67.
Apa yang saudara ketahui tentang sita marital
a)
Sita marital itu meniamin agar barang/harta bersama sebagai hasil perkawinan tidak dijual
b)
Sita Marital bertungsi untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian
c)
Sita terhadap barang-barang milik tergugat
d)
A dan B benar
68.
Apa yang saudara ketahui tentang sita marital:
a)
Sita marital itu menjamin agar barang/harta bersama sebagai hasil perkawinan tidak dijual
b)
Sita Marital berfungsi untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian
c)
Sita terhadap barang-barang milik tergugat
d)
A dan B benar
69.
Apabila ada perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial maka eksekusi tetap berjalan, atas pernyataan tersebut yang paling tepat adalah:
a)
a. Wajar saja karena eksekusi sudah dipersiapkan dengan matang:
b)
b. Pihak ketiga tidak mempunyai hak untuk menunda eksekusi:
c)
c. Penangguhan eksekusi akan terjadi jika perlawanan yang diajukan benar benar beralasan, misalnya tertulis nama pihak ketiga dalam objek eksekusi.
d)
d. Eksekusi harus tetap dilaksanakan untuk tertib beracara.
70.
Apabila berkas perkara yang dilimpahkan dengan acara singkat tidak lengkap, maka
a)
Berkas perkara dikembalikan kepada kejaksaan saat sidang.
b)
Persidangan tetap dilanjutkan dan memberikan kesempatan kepada PU untuk memperbaikinya
c)
Berkas perkara tetap dicatat dalam register dan sidang ditunda
d)
Semua jawaban salah
71.
apabila dakwaan dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dinyatakan bebas, biaya perkara dibebankan kepada
a)
Terdakwa
b)
Penuntut Umum
c)
Negara
d)
Jawaban a,b dan c salah
72.
apabila dalam gugatan tidak mencantumkan Alamat elektronik tergugat, maka panggilan sidang pertama kepada tergugat dilakukan secara
a)
melalui pos surat tercatat
b)
melalui elektronik
c)
melalui wa
73.
Apabila di suatu satuan kerja mash menggunakan register manual, maka apa yang dikerjakan terlebih dahulu oleh petugas register ?
a)
Menulis manualnya terlebih dahulu baru mengisi dalam SIPP
b)
Petugas register bebas memilih
c)
Menginput dalam SIPP terlebih dahulu baru mengisi register manual
d)
Tergantung perintah dari atasan langsung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu.
74.
Apabila di suatu satuan kerja masih menggunakan register manual maka apa yang dikerjakan terlebih dahulu oleh petugas register?
a)
menulis manualnya terlebih dahulu baru mengisi dalam SIPP
b)
petugas register bebas memilih
c)
menginput data sipp terlebih dahulu, baru mengisi register manual
d)
tergantung perintah dari atasan langsung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu
75.
Apabila diketahui sebelum acara jawab jinawab, tindakan apa yang diambil terhadap surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil?
a)
diterima
b)
ditolak
c)
diperbaiki
d)
dibiarkan saja
76.
Apabila eksekusi belum selesai dilaksanakan kemudian diajukan derden verzet, maka:
a)
a. Upaya hukum yang ditempuh adalah gugatan;
b)
b. Derden verzet dapat diajukan dalam kondisi apapun karena menyangkut hak pihak ketiga;
c)
c. Kesempatan untuk menunda eksekusi;
d)
d. Upaya hukum perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan;
77.
Apabila Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat di atas tidak mencapai kata sepakat, maka :
a)
Pendapat Jaksa Agung yang menentukan
b)
Pendapat Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menentukan
c)
Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengajukan fatwa kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memutus perbedaan pendapat tersebut
d)
Semua salah
78.
Apabila jurusita hendak melakukan penyitaan dan menemukan bahwa barang-barang yang akan disita itu sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan sekali lagi, namun ia mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita itu dengan Berita Acara penyitaan, yang untuk itu oleh tersita harus diperlihatkan kepadanya. Ia kemudian akan dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu memerintahkan kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466Rv. Sehingga Berita Acara sita tersebut berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama, disebut sita apa?
a)
Sita Marital
b)
Sita Jaminan
c)
Sita Persamaan
d)
Sita Eksekusi
e)
A dan B benar
79.
Apabila masih ada penugasan delegasi masuk melalui SIPP, maka panitera wajib menunjuk jurusita atau juru sita pengganti paling lama dalam waktu:
a)
4 x 24 jam
b)
3 x 24 jam
c)
2 x 24 jam
d)
1 x 24 jam
80.
Apabila perkara pidana pokok telah dilimpahkan ke pengadilan dan telah mulai sidang pertama, maka terhadap perkara praperadilan tersebut
a)
Hakim menetapkan bahwa permohonan praperadilan gugur
b)
Pemeriksaan perkara praperadilan dapat tetap dilanjutkan selama perkara pokok belum diputus
c)
Permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima
d)
Semua jawaban salah
81.
Apabila perkara sudah putus dan Terdakwa tidak memilki domisili elektronik, bagaimanakah Salinan Putusan dapat diterima oleh Terdakwa:
a)
Penyampaian salinan putusan dilakukan oleh Penuntut Umum
b)
Penyampian salinan putusan dilakukan melalui surat tercatat
c)
A dan B salah
d)
A dan B benar
82.
Apabila putusan hakim yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi oleh pihak yang kalah/ sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi (Pasal 196 HIR/207 RBG). Dalam hal pihak yang kalah tetap tidak mau memenuhi putusan hakim, sekalipun telah diperingatkan, maka Ketua Pengadilan berdasarkan jabatannya dapat memerirntahkan penyitaan harta benda milik pihak yang kalah untuk memenuhi hak pihak yang menang berdasarkan putusan hakim tersebut (Pasal 197 HIR/ 208-212 RBG), disebut sita apa?
a)
Sita Marital
b)
Sita Jaminan
c)
Sita Persamaan
d)
Sita Eksekusi
e)
A dan B benar
83.
Apabila seseorang mendaftar perkara melalui e court, maka perkara tersebut akan diberi nomer perkara setelah :
a)
Melakukan pembayaran melalui e payment dan data telah diverifikasi
b)
Cukup memberikan data yang benar, setelah dapat nomer baru membayar
c)
Membayar terlebih dahulu data akan disusulkan kemudian
d)
Tergantung dari kesiapan pencari keadilan
84.
Apabila suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh pelaku sipil dan pelaku militer maka untuk menentukan peradilan mana yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ditentukan oleh:
a)
Diukur dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut
b)
Jika kerugian yang ditimbulkan lebih banyak diderita kalangan militer, maka pemeriksaan perkara koneksi diperiksa dan diadili di Peradilan Militer meskipun sebagian besar terdakwanya adalah sipil.
c)
a dan b benar.
d)
a dan b salah.
85.
Apabila Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sahakan tetapi Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi dalam surat jawaban yang dikirim ke pengadilan negeri tempat perkara a quo diajukan, apakah dapat dijatuhkan putusan verstek?
a)
a.Dapat, karena faktanya Tergugat tidak hadir secara in person;
b)
b. Tidak dapat, karena Tergugat mengirimkan jawaban yang berisi eksepsi kompetensi baik relatif maupun absolut;
c)
c. Dapat, karena eksepsi tidak mempengaruhi putusan verstek;
d)
d. Tidak dapat, karena Penggugat mencabut gugatannya;
86.
Apabila tim tetap telah sepakat dalam menentukan pengadilan yang akan memeriksa dan memutus perkara koneksitas, tim harus melakukan hal sebagai berikut:
a)
Hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung
b)
Hal itu dilaporkan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
c)
Hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
d)
Hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan kepada Ketua Mahkamah Agung.
87.
Apabila tim tetap telah tidak sepakat dalam menentukan pengadilan yang akan memeriks dan memutus perkara koneksitas, tim harus melakukan hal sebagai berikut
a)
Perbedaan pendapat itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung
b)
Perbedaan pendapat itu dilaporkan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
c)
Perbedaan pendapat itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
d)
Perbedaan pendapat itu oleh masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
88.
apakah kepanjangan dari SIKEP
a)
Sistem Informasi Kepegawaian
b)
Sistem Administrasi Kepegawaian
c)
Sistem Aplikasi Kepegawaian
d)
Sistem Absensi Kepegawaian
89.
Apakah Kepanjangan dari SPMT
a)
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
b)
Surat Pelantikan Melaksanakan Tugas
c)
Surat Pernyataan Melaksanakan Tanggung Jawab
d)
Surat Perintah Melaksanakan Tugas
90.
Apakah kepanjangan dari SPMT?
a)
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
b)
Surat Pelantikan Melaksanakan Tugas
c)
Surat Pernyataan Melaksanakan Tanggungjawab
d)
Surat Perintah Melaksanakan Tugas
91.
apakah nama aplikasi untuk melakukan presensi online pegawai di mahkamah agung RI
a)
SIASN
b)
SIKEP
c)
E-Kinerja
d)
MySPAK
92.
apakah penyebutan berita acara dalam bahasa belanda
a)
dossier atau official report
b)
dossier atau verbal/verslag
c)
dossis atau aanmaning
d)
dossier atau uitverbarr bij voorrad
93.
Apakah penyebutan Berita Acara dalam Bahasa Belanda disebut :
a)
Dossier atau official report.
b)
Dossier atau proses verbal/verslag.
c)
Dossis atau aanmaning.
d)
Dosier atau uitverbarr bij voorrad.
94.
Apakah Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana bisa diajukan oleh Terpidana yang melarikan diri?
a)
Bisa, yaitu melalui Kuasanya
b)
Tidak bisa, karena permohonan PK harus dihadiri Pemohon
c)
Bisa, asalkan ada Surat yang sah
d)
Bisa, yaitu melalui Ahli Warisnya.
95.
Apakah surat kuasa dapat dicabut oleh si Pemberi Kuasa
a)
Tidak dapat dicabut tanpa persetujuan si penerima kuasa
b)
Dapat dicabut secara diam-diam
c)
Dapat dicabut dengan pemberitahuan tertulis atau dinyatakan secara tegas
d)
b dan c benar
96.
Apakah syarat minimal penilaian SKP (e-KInerja) untuk dapat naik pangkat?
a)
Kurang Baik
b)
Baik
c)
Sangat Baik
d)
Semua salah
97.
Apakah yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pengadilan;
a)
Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.
b)
Seluruh Sistem Informasi yang disediakan oleh Badan Peradilan Umum untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
c)
Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi kelancaran administrasi perkara
d)
Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk media bekerja pada satuan kerja dalam Persidangan secara Elektronik
98.
aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan dan remunerasi
a)
e-IPLANS
b)
SAKTI
c)
e-SADEWA
d)
KOMDANAS
Reset
