wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quis 2 Pemeriksaan Belanja Daerah

Total questions: 15

Worksheet time: 8mins

Name
Class
Date
1.
Langkah yang tepat dalam melakukan pemeriksaan belanja daerah adalah:
a)
Membiarkan setiap bagian dari pemerintah daerah mengelola keuangannya tanpa intervensi
b)
Mengurangi frekuensi pemeriksaan untuk menghemat biaya
c)
Melakukan penilaian risiko untuk menentukan area yang perlu diaudit
d)
Menyembunyikan hasil pemeriksaan dari publik
2.
Lini ketiga dalam three Lines Model dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah :
a)
APIP
b)
Ditjen Bina Kontruksi
c)
PPK
d)
Pengguna Anggaran
3.
Berikut adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pemeriksaan kepatuhan, kecuali :
a)
Hal pokok
b)
Risiko Pemeriksaan
c)
Lingkup
d)
Pertimbangan Profesional
4.
Yang tidak termasuk karakteristik kriteria pemeriksaan yang baik adalah :
a)
Relevan
b)
Lengkap
c)
Dimengerti
d)
Akurat
5.
Penilaian risiko dalam pemeriksaan kepatuhan bertujuan untuk :
a)
mengidentifikasi area-area kritis dengan risiko ketidakpatuhan sedang dan mengalokasikan sumber daya untuk memeriksa area tersebut
b)
mengidentifikasi area-area kritis dengan risiko ketidakpatuhan tinggi dan mengalokasikan sumber daya untuk memeriksa area yang kritis tersebut
c)
mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan dan mengalokasikan sumber daya untuk mengungkap penyimpangan terhadap ketentuan
d)
mengidentifikasi area-area kritis dengan semua risiko ketidakpatuhan dan mengalokasikan sumber daya untuk memeriksa area yang kritis tersebut
6.
Asas Umum pengelolaan keuangan daerah antara lain :
a)
Taat pada peraturan perundang-undangan, efektif & efisien, ekonomis, Akuntabel
b)
Bertanggungjawab, transparan, efektif dan efisien, ekonomis
c)
Berkeadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, transparan
d)
Bertanggungjawab, Akuntabel , efektif dan efisien, ekonomis
7.
Berikut merupakan komponen Belanja Modal, kecuali…
a)
Belanja tanah
b)
Belanja peralatan dan mesin
c)
Belanja jalan
d)
Belanja barang dan jasa
8.
Di bawah ini adalah urusan-urusan yang termasuk dalam klasifikasi belanja menurut Urusan Pilihan, kecuali.....
a)
Pariwisata
b)
Kehutanan
c)
Transmigrasi
d)
Pendidikan
9.
Belanja Daerah terdiri dari.....
a)
Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai
b)
Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
c)
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
d)
Belanja Terduga dan Belanja Tidak Terduga
10.
Apa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah?
a)
Struktur Pengelola Keuangan Daerah
b)
Pengelolaan Keuangan Daerah
c)
Dasar Hukum PKD
d)
Ruang Lingkup Keuangan Daerah
11.
Siapa yang memiliki wewenang sebagai BUD?
a)
Kepala SKPD
b)
Kepala SKPKD
c)
Tugas Kepala SKPKD
d)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
12.
Yang bukan merupakan tujuan belanja Bantuan Sosial menurut Permendagri 77 Tahun 2020 adalah:
a)
Rehabilitasi sosial
b)
Pemberdayan sosial
c)
Jaminan Sosial
d)
Penanggulangan sosial
13.
Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. merupakan tujuan Bantuan Sosial untuk :
a)
Rehabilitasi sosial
b)
Pemberdayan sosial
c)
Jaminan Sosial
d)
Penanggulangan social
14.
Penentuan materialitas dalam pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdiri dari :
a)
Kuantitatif: persentase total belanja konstruksi dibanding total belanja dan transfer
b)
Kualitatif: adanya indikasi fraud, ketidakpatuhan terhadap ketentuan terkait dan temuan berulang
c)
Kualitatif: persentase terhadap total belanja konstruksi pada periode tertentu
d)
Kualitatif: ada indikasi fraud, kelemahan SPI, ketidakpatutan terhadap ketentuan serta temuan berulang
15.
Berikut adalah risiko atas realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, kecuali…
a)
Realisasi bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak didukung petunjuk teknis dan tidak sesuai dengan pedoman
b)
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan belum sepenuhnya melakukan pemeriksaan atas hasil pengadaan barang
c)
Realisasi Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat tidak sesuai peruntukkan
d)
Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah belum dipertanggungjawabkan.