wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UTS Hukum Pemerintahan Daerah Kelas M

Total questions: 10

Worksheet time: 4mins

Name
Class
Date
1.

Pemerintahan daerah diarahkan untuk...

a)

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran

serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia

b)

efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah

c)

pelayanan yang optimal

d)

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan di daerah

2.

Landasan hukum pembagian daerah provinsi, kabupaten dan kota yaitu...

a)

Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945

b)

Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945

c)

Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945

d)

Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945

3.

Penyerahan Urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi disebut dengan...

a)

desentralisasi

b)

dekonsentrasi

c)

tugas pembantuan

d)

otonomi daerah

4.

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut...

a)

desentralisasi

b)

dekonsentrasi

c)

daerah otonom

d)

otonomi daerah

5.

Dekonsentrasi adalah...

a)

penyerahan Urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan

Asas Otonomi

b)

pelimpahan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada

gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab

urusan pemerintahan umum

c)

penugasan dari Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi

kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah provinsi

d)

hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia

6.

Urusan pemerintahan yang sebagian diserahkan kepada daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah...

a)

urusan pemerintahan absolut

b)

urusan pemerintahan konkuren

c)

urusan pemerintahan umum

d)

urusan pemerintahan absolut dan konkuren

7.

Di bawah ini termasuk urusan pemerintahan absolut, kecuali...

a)

pendidikan

b)

keamanan

c)

agama

d)

fiskal

8.

Urusan pemerintahan terdiri dari...

a)

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum

b)

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan

c)

urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum

d)

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan umum

9.

Salah satu dari 9 prinsip good governance yang dicanangkan United Nations Development Programme (UNDP) adalah partisipasi. Apa yang dimaksud dengan partisipasi?

a)

Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

b)

kebebasan aliran informasi

c)

kebebasan melakukan segala tindakan

d)

wajib melaksanakan hukum

10.

Pada tahun 2011 pemerintah memprakarsai lahirnya Open Government Indonesia (OGI). OGI merupakan gerakan yang bertujuan membangun pemerintahan yang lebih...

a)

terbuka, partisipatif dan inovatif

b)

transparan, efektif, akuntabel

c)

keterbukaan informasi

d)

mensejahterakan rakyat