NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPEMANTAPAN PERSIAPAN UJIAN PPPK
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Name
Class
Date
1.
1. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor ....
a)
A. 20 Tahun 2016
b)
B. 24 Tahun 2016
c)
C. 20 Tahun 2017
d)
D. 23 Tahun 2017
e)
E. 29 Tahun 2017
2.
2. Pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah ....
a)
A. Kesehatan sosial
b)
B. Pendidikan sosial
c)
C. Penertiban anak jalanan
d)
D. Peningkatan kualitas sosial
e)
E. Penanggulangan kemiskinan
3.
3. Kesejahteraan Lanjut Usia diatur melalui Undang-Undang Nomor ....
a)
A. 13 Tahun 1998
b)
B. 34 Tahun 1998
c)
C. 16 Tahun 2002
d)
D. 42 Tahun 2006
e)
E. 18 Tahun 2008
4.
4. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, yang salah satunya adalah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari....
a)
A. 3 bulan
b)
B. 4 bulan
c)
C. 6 bulan
d)
D. 12 bulan
e)
E. 15 bulan
5.
5. Peraturan Menteri Sosial tentang Kampung Siaga Bencana dikeluarkan pada tahun ....
a)
A. 2009
b)
B. 2011
c)
C. 2012
d)
D. 2013
e)
E. 2015
6.
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 merupakan peraturan yang mengatur tentang Program .....
a)
A. Pembentukan Keluarga Bahagia
b)
B. Pengelolaan Panti Asuhan
c)
C. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
d)
D. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
e)
E. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
7.
7. Sasaran tanggung jawab sosial badan usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah berikut, kecuali ....
a)
A. Kelainan jiwa
b)
B. Kemiskinan
c)
C. Kecacatan
d)
D. Keterpencilan
e)
E. Korban tindak kekerasan
8.
8. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Sosial diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden ....
a)
A. B.J. Habibie
b)
B. Abdurrahman Wahid
c)
C. Megawati Soekarno Putri
d)
D. Susilo Bambang Yudhoyono
e)
E. Joko Widodo
9.
9. Berikut merupakan sasaran penanganan fakir miskin, kecuali..
a)
A. Perseorangan
b)
B. Lanjut usia
c)
C. Keluarga
d)
D. Masyarakat
e)
E. Kelompok
10.
10. Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan pada tahun ....
a)
A. 2011
b)
B. 2013
c)
C. 2015
d)
D. 2016
e)
E. 2017
11.
11. Program rehabilitasi sosial yang dibiayai melalui pendanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi berikut ini, kecuali ....
a)
A. Rehabilitasi sosial anak
b)
B. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
c)
C. Rehabilitasi sosial perilaku menyimpang
d)
D. Rehabilitasi sosial korban perdagangan orang
e)
E. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba
12.
12. Pembentukan kelompok calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu (rumah tidak layak huni) dan sarling difasilitasi oleh ....
a)
A. Kementerian Sosial
b)
B. Dinas Sosial Kabupaten
c)
C. Kecamatan
d)
D. Desa/Kelurahan
e)
E. RT Setempat
13.
13. Pendataan data PMKS dan PSKS dilaksanakan setiap ....
a)
A. 10 tahun
b)
B. 7 tahun
c)
C. 5 tahun
d)
D. 3 tahun
e)
E. 2 tahun
14.
14. Pemerintah membuat peraturan tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor ....
a)
A. 4 Tahun 2017
b)
B. 6 Tahun 2017
c)
C. 9 Tahun 2017
d)
D. 13 Tahun 2017
e)
E. 16 Tahun 2017
15.
15. Masyarakat dapat mengusulkan pembentukan kampong siaga bencana untuk kemudian ditetapkan oleh ....
a)
A. Presiden
b)
B. Menteri
c)
C. Dirjen Penanggulangan Bencana
d)
D. Gubernur
e)
E. Bupati
16.
16. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor ....
a)
A. 1 Tahun 2016
b)
B. 3 Tahun 2016
c)
C. 4 Tahun 2016
d)
D. 5 Tahun 2016
e)
E. 6 Tahun 2016
17.
17. Untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Nasional yang beranggotakan..... orang
a)
A. 8
b)
B. 10
c)
C. 15
d)
D. 25
e)
E. 30
18.
18. Berikut merupakan koordinator pelaksanaan penanganan fakir miskin, kecuali....
a)
A. Presiden
b)
B. Menteri
c)
C. Gubernur
d)
D. Bupati
e)
E. Walikota
19.
19. Tahapan akhir pelaksanaan program keluarga harapan dilaksanakan dalam bentuk ....
a)
A. Penyaluran bantuan
b)
B. Transformasi kepesertaan
c)
C. Verifikasi komitmen kewajiban
d)
D. Pendampingan
e)
E. Penetapan keluarga penerima manfaat
20.
20. Tanggung jawab sosial badan usaha diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui ...
a)
A. Bantuan sosial
b)
B. Pemberdayaan sosial
c)
C. Rehabilitasi sosial
d)
D. Investasi sosial
e)
E. Perlindungan sosial
21.
21. Jangka waktu kepengurusan kampung siaga bencana berlaku selama ....
a)
A. 1 tahun
b)
B. 2 tahun
c)
C. 3 tahun
d)
D. 4 tahun
e)
E. 5 tahun
22.
22. Sumber daya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi berikut ini, kecuali ......
a)
A. Pusat rehabilitasi sosial
b)
B. Pusat pendidikan dan pelatihan
c)
C. Pusat kesejahteraan sosial
d)
D. Rumah singgah
e)
E. Instansi sosial daerah
23.
23. Dalam satu kelompok calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu dan sarling jumlah anggota paling banyak adalah..... kepala keluarga.
a)
A. 5
b)
B. 8
c)
C. 10
d)
D. 15
e)
E. 20
24.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 mengatur tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan....
a)
A. Wilayah
b)
B. Modal
c)
C. Pendidikan
d)
D. Sosial
e)
E. Komunitas
25.
25. Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dikeluarkan pada tahun ....
a)
A. 2000
b)
B. 2001
c)
C. 2004
d)
D. 2006
e)
E. 2009
26.
26. Kegiatan monitoring PKH merupakan aktivitas yang dilakukan secara periodik atau terus menerus baik secara langsung maupun menganalisis hasil laporan pelaksanaan PKH. Tujuan dari kegiatan monitoring tersebut adalah, kecuali .......
a)
A. Menyusun indikator kinerja PKH yang menjadi acuan bagi Keberhasilan program.
b)
B. Mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan PKH berjalan dengan baik dalam implementasi program
c)
C. Memastikan jadwal yang telah disusun dalam perencanaan satu tahun anggaran yang sesuai dengan rencana PKH.
d)
D. Memberikan masukan kepada pelaksana PKH mengenai upaya perbaikan penyajian data dan laporan
e)
E. Mengetahui pelaksanaan kegiatan pendampingan KPM
27.
27. Program Keluarga Harapan dilaksanakan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya, untuk menunjang keberhasilannya dibentuk Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) yang bertujuan sebagai berikut, kecuali.....
a)
A. Efektivitas pelayanan publik
b)
B. Identifikasi kebutuhan pelaku usaha
c)
C. Identifikasi permasalahan PKH
d)
D. Memenuhi hak dan pelayanan KPM PKH
e)
E. Menindaklanjuti pengaduan
28.
28. Pertemuan Peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2) memiliki tujuan-tujuan khusus, yang menjadi tujuan khusus dari P2K2 yang tepat adalah ......
a)
A. Meningkatkan teoretis mengenai pengetahuan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, ekonomi, dan perlindungan anak
b)
B. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku negatif terkait pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak
c)
C. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada diri dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat
d)
D. Meningkatkan ketrampilan anak dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak
e)
E. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait perawatan dan pemeliharaan terhadap hewan ternak dan orang dengan gangguan jiwa.
29.
29. Kemiskinan membawa dampak terhadap unsur-unsur di masyarakat, salah satunya berdampak kepada keluarga. Dampak dari kemiskinan terhadap keluarga adalah .....
a)
A. Keterbatasan kesempatan dalam menerima nutrisi yang cukup
b)
B. Tingkat pendidikan yang lebih rendah
c)
C. Buruknya pengasuhan
d)
D. Motivasi anak bergeser dari sekolah kepada bekerja untuk mendapatkan penghasilan
e)
E. Berhutang kepada keluarga terdekat, koperasi, atau pihak lain dengan bunga yang tinggi
30.
30. Dalam program PKH terdapat kegiatan P2K2 (pertemuan peningkatan kemampuan keluarga) yang memiliki tujuan perubahan perilaku penerima manfaat. Berikut ini alasan perubahan perilaku dibutuhkan, kecuali....
a)
A. Mendorong konsumsi makanan yang lebih baik
b)
B. Merupakan strategi penyaluran bantuan
c)
C. Meningkatkan pengetahuan dalam isu kesehatan
d)
D. Memiliki dampak yang signifikan
e)
E. Memiliki manfaat jangka panjang dalam pengembangan masyarakat
31.
Untuk soal No. 31-32.
Perhatikan pernyataan berikut ini:
1) Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, perlindungan anak, dan ekonomi.
2) Meningkatkan pengetahuan mengenai program Kementerian Sosial.
3) Menyalurkan bantuan langsung tunai kepada KPM
4) Meningkatkan keterampilan orang tua dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak.
5) Meningkatkan partisipasi keluarga dalam bidang politik.
6) Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak.
31. Dari pernyataan di atas, yang bukan termasuk tujuan khusus dari P2K2 ditunjukkan oleh nomor ....
a)
A. 1, 3, 5, dan 6.
b)
B. 1, 4, 5, dan 6.
c)
C. 1, 4, dan 6.
d)
D. 2, 3, dan 5.
e)
E. 3, 4, dan 5.
32.
32. Dari pernyataan di atas, yang termasuk dari tujuan khusus P2K2 ditunjukkan oleh nomor......
a)
A. 1, 3, dan 5.
b)
B. 1, 4, dan 6.
c)
C. 2, 3, dan 4.
d)
D. 2, 5, dan 6.
e)
E. 4, 5, dan 6.
33.
33. Perhatikan pernyataan berikut ini,
1) 1 sesi disampaikan dalam 1 kali pertemuan.
2) Penentuan sesi disesuaikan dengan kebutuhan pemateri.
3) Penyampaian sesi P2K2 berlangsung maksimal 120 menit.
4) Waktu penyelenggaraan ditentukan oleh pendamping.
5) Pendamping harus mengulangi kembali pemberian materi jika 14 sesi telah selesai.
Pernyataan yang tepat mengenai waktu pelaksanaan P2K2 adalah .....
a)
A. 1, 2, dan 3.
b)
B. 1, 3, dan 5.
c)
C. 2, 3, dan 5.
d)
D. 2, 4, dan 5.
e)
E. 3, 4, dan 5
34.
34. Program Keluarga Harapan dilaksanakan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya, untuk menunjang keberhasilannya dibentuk Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) yang bertujuan sebagai berikut, kecuali ....
a)
A. Efektivitas pelayanan publik
b)
B. Identifikasi kebutuhan pelaku usaha
c)
C. Identifikasi permasalahan PKH
d)
D. Memenuhi hak dan pelayanan KPM PKH
e)
E. Menindaklanjuti pengaduan
35.
35. Membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk melindungi seluruh masyarakat dari guncangan, termasuk pada pilar menuju bebas kemiskinan dan ketimpangan. Yaitu pilar...
a)
A. Hidup yang berkualitas dan Bermartabat
b)
B. Kesempatan yang sama untuk semua
c)
C. Ketahanan Masyarakat
d)
D. Perlindungan masyarakat
e)
E. Keutuhan masyarakat
36.
36. Salah satu tantangan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah...
a)
A. Keberlanjutan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu
b)
B. Mendorong peran pemda untuk penyediaan fasdik serta aksesnya
c)
C. Review besaran bantuan secara berkala dan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan pendidikan per kapita
d)
D. Review besaran bantuan PIP untuk SMK dengan mempertimbangkan spesialisasi
e)
E. Sinergi dengan program pemerintah lainnya khususnya yang terkait Pendidikan
37.
37. Dalam Kode Etik SDM PKH kewajiban dilandasi oleh nilai- nilai dasar yang meliputi sebagai berikut, kecuali?
a)
A. Menerima orang lain sebagai individu yang memiliki latar belakang dan kapasitas yang berbeda-beda
b)
B. Menerima perbedaan sosial budaya, ras, etnis, adat, warna kulit, jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, jabatan, golongan dan kondisi disabilitas
c)
C. Ramah dan bertutur kata sopan serta tidak merendahkan dalam berkomunikasi
d)
D. Tegas dalam mengambil keputusan
e)
E. Memberikan pelayanan tanpa tekanan atau ancaman
38.
38. Gambaran sederhana seorang pendamping kementerian sosial yang beretika adalah sebagai berikut, kecuali?
a)
A. Mampu memahami kapasitas diri dan orang lain serta selalu belajar.
b)
B. Selalu memberi kesempatan orang untuk berkembang.
c)
C. Berwibawa dan pandai membaca situasi.
d)
D. Mampu menyebutkan nama orang lain dengan baik.
e)
E. Berpengetahuan luas dan memiliki keterampilan
39.
39. Melihat peran dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pendampingan PKH, para pendamping harus dibekali teknik pendampingan yang memadai sehingga mampu menjalankan perannya secara efektif. Teknik pendampingan sosial kerap disebut sebagai teknik?
a)
A. Fasilitasi komunikatif
b)
B. Fasilitasi represif
c)
C. Fasilitasi partisipatif
d)
D. Komunikasi partisipatif
e)
E. Strategi partisipatif
40.
40. Salah satu rekomendasi perbaikan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah, kecuali...
a)
A. Keberlanjutan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu
b)
B. Mendorong peran pemda untuk penyediaan fasdik serta aksesnya
c)
C. Review besaran bantuan secara berkala dan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan pendidikan per kapita
d)
D. Review besaran bantuan PIP untuk SMK dengan mempertimbangkan spesialisasi
e)
E. Sinergi dengan program pemerintah lainnya khususnya yang terkait Pendidikan
41.
41. Berikut ini pentingnya evaluasi dalam praktik pemberian pelayanan sosial, kecuali...
a)
A. Pemberi layanan merasa khawatir bahwa dirinya merasa gagal jika di evaluasi.
b)
B. Dapat memberikan pemahaman kepada pemberi pelayanan tentang dampak dari praktik pertolongan yang telah dilakukannya.
c)
C. Dapat memberikan umpan balik (feedback) kepada pemberi pelayanan dalam meningkatkan keterampilannya dalam bekerja sama dengan klien.
d)
D. Dapat menunjukkan kemanfaatan program-program yang dilaksanakan, yang berguna untuk perbaikan program di masa yang akan datang.
e)
E. Menjadi media untuk memahami kemajuan-kemajuan yang telah dicapai klien
42.
42. Beberapa topik berikut merupakan yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi dalam sebuah program di lembaga kementerian atau instansi pemerintah daerah:
a)
A. Responsiveness, relevansi, ketersediaan, kemudahan akses, kualitas, produktivitas.
b)
B. Responsiveness, produktivitas. miss communication, kualitas,
c)
C. Responsiveness, kestabilan, relevansi, ketersediaan, kemudahan akses.
d)
D. Relevansi, Aktualisasi, relevansi, kualitas, produktivitas.
e)
E. Relevansi, ketersediaan, keterlibatan, kualitas, produktivitas
43.
43. Dedikasi pada organisasi, kepercayaan, serta keinginan untuk terlibat, disebut:
a)
A. Motif
b)
B. Integritas
c)
C. Etika
d)
D. Komitmen
e)
E. Motivasi
44.
44. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah Sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas
a)
A. Usaha individu
b)
B. Usaha kelompok
c)
C. Usaha lembaga
d)
D. Usaha pemerintah
e)
E. Usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya
45.
45. Kriteria dari Pekerja Sosial Fungsional adalah sebagai berikut:
a)
A. Berpendidikan dari rumpun ilmu Kesejahteraan Sosial
b)
B. Melaksanakan praktik pekerjaan sosial
c)
C. Telah bersertifikasi pekerja sosial profesional
d)
D. Telah bersertifikasi pekerja sosial profesional dan melaksanakan praktik pekerjaan sosial
e)
E. Tidak ada jawaban yang benar
46.
46. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dinyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berikut ini kecuali:
a)
A. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
b)
B. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
c)
C. Kejahatan seksual
d)
D. Ketidakberdayaan ekonomi
e)
E. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
47.
47. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6(enam) tahun merupakan....
a)
A. Hak keluarga penerima manfaat PKH
b)
B. Kewajiban keluarga penerima manfaat PKH
c)
C. Tujuan keluarga penerima manfaat PKH
d)
D. Sasaran keluarga penerima manfaat PKH
e)
E. Pengertian keluarga penerima manfaat PKH
48.
48. Tugas pokok jabatan fungsional pada pekerja sosial adalah
a)
A. Pekerja sosial mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.
b)
B. Pekerja sosial mempunyai tugas menyiakan kegiatan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
c)
C. Pekerja sosial mempunyai tugas menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.
d)
D. Pekerja sosial sosial mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial
e)
E. Pekerja sosial mempunyai tugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan dan pengembangan kualitas pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial
49.
49. Tugas pokok jabatan fungsional pada penyuluh sosial adalah ....
a)
A. Penyuluh sosial mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.
b)
B. Penyuluh sosial mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan sosial dan melaksanakan penyuluhan sosial.
c)
C. Penyuluh sosial mempunyai tugas melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penyulaan sosial.
d)
D. Penyuluh sosial mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.
e)
E. Penyuluh sosial mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan sosial dan kegiatan pengembangan penyuluhan sosial
50.
50. Praktik pekerjaan Sosial meliputi kegiatan sebagai berikut kecuali:
a)
A. Perlindungan sosial
b)
B. Pengembangan sosial
c)
C. Keberfungsian sosial
d)
D. Pemberdayaan Sosial
e)
E. Pencegahan disfungsi sosial
Reset
