salah satu program Kementerian

Keuangan dalam melakukan modernisasi melalui kemudahan melakukan

kewajiban terkait perpajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

core tax administration system

proses perencanaan mencakup perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka

panjang

Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

Agar Proses/Aktivitas dapat berjalan, maka perlu beberapa input, misalnya mahasiswa, anggaran, dosen, dan

sarana/prasarana perkuliahan.

Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between

performance and budget

Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages)

Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan usulan output/komponen baru. Usulan tersebut

nantinya ditinjau ulang oleh DJA.

asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan

atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara

Negara;

belanja pembangunan ditujukan untuk investasi (misalnya

pembangunan gedung, jalan).

Belanja pemerintah dan operasional kantor

Belanja daerah dan hibah

belanja pegawai dan operasional kantor

Belanja daerah

investasi (misalnya

pembangunan gedung, jalan).

Belanja operasional

Penanaman modal

result)

benefit

unified budget

impact

perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan sektoral dan pendekatan kewilayahan.

kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia

sejahtera secara adil dan merata.

proses alami untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur

sejahtera secara adil dan merata.

proses alami untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur

sejahtera secara adil dan nyaman.

Surat Bersama Menkeu dan Bappenas

pemutakhiran Rancangan RKP

Rancangan Akhir RKP

pedoman penyusunan RUU APBN dan Nota Keuangan, serta sebagai dasar dalam pemutakhiran Rancangan Renja

K/L menjadi Renja-K/L.

a. Perencanaan Kinerja (planning for performance)

b. Pengukuran Kinerja (measuring performance)

c. Monitoring/Evaluasi Kinerja

a. Membuat fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas;

b. Meningkatkan disiplin fiskal;

c. Menjamin adanya kesinambungan fiskal.

a. Perencanaan Kinerja (planning for performance)

b. Pengukuran Kinerja (measuring performance)

c. Meningkatkan disiplin fiskal;

a. Menjamin adanya kesinambungan fiskal.

b. Pengukuran Kinerja (measuring performance)

c. Monitoring/Evaluasi Kinerja

merupakan

dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan bagi pengguna

anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan

pendapatan dan belanja negara (Direktorat Jenderal Anggaran, 2021:2).

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.

Dokumen penganggaran

merupakan batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada

Kementerian/Lembaga

rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan

kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara.

Semuanya benar

merupakan

dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan bagi pengguna

anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan nasional sebagai pelaksanaan

pendapatan dan belanja negara (Direktorat Jenderal Anggaran, 2021:2)

merupakan

dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan bagi pengguna

anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan

pendapatan dan belanja negara (Direktorat Jenderal Anggaran, 2021:2)

merupakan

dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan bagi pengguna

anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan

pendapatan dan belanja negara (Direktorat Jenderal Anggaran, 2021:2)

merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai

pedoman dalam penyusunan (Rancangan Awal) RKP dan (Rancangan) Renja-K/L (dikeluarkan pada bulan September).

merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan

kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L (dikeluarkan pada bulan Juli). Pagu Anggaran

disusun oleh Kementerian keuangan (bersama Bappenas) setelah berkoordinasi dengan DPR melalui Pembicaraan

Pendahuluan.

proses

Evaluasi Kinerja Anggaran, Penyusunan Rancangan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

(KEM & PPKF), perhitungan Ketersediaan Anggaran, serta review baseline K/L.

merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai

pedoman dalam penyusunan (Rancangan Awal) RKP dan (Rancangan) Renja-K/L (dikeluarkan pada bulan April).

Kementerian keuangan (bersama menteri keuangan) setelah berkoordinasi dengan DPR melalui Pembicaraan

Pendahuluan

Kementerian keuangan (bersama tim keuangan) setelah berkoordinasi dengan DPR melalui Pembicaraan

Pendahuluan.

Kementerian keuangan (bersama Bappenas) setelah berkoordinasi dengan DPR melalui Pembicaraan

Pendahuluan.

Kementerian keuangan (bersama DPR) setelah berkoordinasi dengan DPR melalui Pembicaraan

Pendahuluan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

pagu indikatif (Maret/April) sebagai pedoman dalam penyusunan RKL

pagu indikatif (Maret/April) sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMN

pagu indikatif (Maret/April) sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L

pagu indikatif (Maret/April) sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra

RKP dan RPJMN

RKP, Renja KL

RPJMN dan Restra KL

DIPA dan RKP

UU APBN , RKP & RENJA, DIPA, Renstra KL

UU APBN , RKP & RENJA, DIPA

UU APBN , RKP & RENJA

UU APBN & RKAKL & RDP-BUN

Dokumen belanja

dokumen penganggaran

Dokumen pendapatan negara

Dokumen pendanaan

Dana yang di alokasikan kepada pemerintah pusat dan daerah

Pengeluaran pemerintah pusat dan daerah

kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih.

semuanya benar