wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

CC APBN BAB 4

Total questions: 45

Worksheet time: 1hrs 26mins

Name
Class
Date
1.

undang undang yang mengatur prinsip dalam pelaksanaan anggaran belanja pasal 16 Undang Undang no 1 tahun 2004

a)

true

b)

false

2.

isi undang undang pasal 17 s.d 19 nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yaitu:

a)

pembayaran atas tagihan yang menjadi beban ABPN dilakukan oleh Bendahara umum Negara/Kuasa Bendahara umum negara (BUN/Kuasa BUN).

b)

penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiyai pengeluaran

c)

Menyusun RKA-K/L tingkat Satker

d)

Melaksankan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara

3.

Penjabat fungsional yang ditunjuk PA untuk melaksankan tugas tertentu K/L dalam hal penerimaan negara merupakan pengertian dari

a)

Kuasa BUN

b)

Penjabat K/L

c)

Bendahara penerimaan

d)

Penjabat pembuat komitmen(PPK)

4.

Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang cara pelaksanaan anggaran penerimaan dan Belanja negara

a)

TRUE

b)

FALSE

5.

Isi undang undang nomor 1 tahun  2004  tentang perbendaharaan negara,kecuali

a)

penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya

b)

penerimaan boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran pada satker tertentu

c)

Penerimaan berupa komisi,potongan,ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh negara adalah hak negara

d)

Penerimaan K/L tidak boleh digunakan langsung untuk mebiayai pengeluaran kecuali pada satker tertentu

6.

menjalankan tugas tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.negara membutuhkan biaya yang dapat diperolah dari penerimaan pajak.merupakan fungsi

a)

budgetteir

b)

redistribusi

c)

stabilitas

d)

mengatur

7.

PMN adalah

a)

pemberian modal negara

b)

pengalihan modal negara

c)

pembentukan modal negara

d)

penyertaan modal negara

8.

Hibah langsung kecuali

a)

hibah yang dilaksanakn oleh LSM melalui pemerintah

b)

hibah penangulangan bencana alam

c)

hibah yang atas permintaan donor

d)

hibah dalam rangka kerja sama teknik antara K/L dengan pemberi hibah luar negeri

9.

kewenangan menteri keuangan selaku BUN

a)

pengujian dan pembebanan

b)

pengujian

c)

pembuatan komiten

d)

perintah pembayaran

10.

Undang undang no 17 tahun 2003 tentang penbendaharan negara  dan undang undang 1 tahun 2004 tentang keuangan negara

a)

TRUE

b)

FALSE

11.

jenis komitmen terbagi menjadi....,dan berjalanan selama waktu .... tahun

a)

2, 1 tahun

b)

3, 2 tahun

c)

4 , 1 tahun

d)

5, 3 tahun

12.

Rechtmatigheid artinya

a)

kebenaran pengelolaan

b)

kesesuaian dengan peraturan

c)

kesesuaian substansi

d)

kebenran penerimaan

13.

Ada berapa tahapan pemabyaran tagihan belanja yang dibebankan pada APBN

a)

2

b)

8

c)

6

d)

7

14.

Audiator memeriksa kesesuaian pelaksaanan belanja dengan tujuan yang dialokasikan dalam anngaran.merupakan pengertian pengedelian belanja ....

a)

physical control

b)

Financial control

c)

Accounting control

d)

Audiator control

15.

Audit artinya

a)

alat

b)

sistem

c)

penerimaan

d)

pengendalian

16.

pihak yang termasuk pejabat perbendaharaan adalah, kecuali.....

a)

.pengguna anggaran

b)

kuasa anggaran

c)

bendahara penerimaan

d)

bendahara umum negara

17.

PA merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga

a)

false

b)

true

18.

salah satu tugas dan wewenang PPK adalah.....

a)

menerbitkan surat perintah membayar

b)

mengawasi pelaksanaan kontrak penunjukan/perjanjian

c)

menguji kebenaran formal SPP dan kelengkapannya

d)

menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana

19.

Tugas dan wewenang PPSPM adalah, kecuali.....

a)

menguji kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran berdasar SPP

b)

menguji kebenaran perhitungan tagihan belanja dan potongan perpajakan pada SPP

c)

menguji kebenaran formal SPM dan dokumen kelengkapannya

d)

menerbitkan surat perintah membayar(SPM)

20.

Jabatan bendahara pengeluaran boleh dirangkap oleh KPA atau kuasa BUN serta pengangkatan bendahara pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran

a)

false

b)

true

21.

barang kena cukai ditetapkan dalam undang-undang.....

a)

UU Nomor 38 Tahun 2017

b)

UU Nomor 39 Tahun 2017

c)

UU Nomor 38 Tahun 2007

d)

UU Nomor 39 Tahun 2007

22.

Mana sajakah yang termasuk dalam fungsi pajak.....

a)

anggaran,mengatur,alokasi

b)

alokasi,distribusi,stabilisasi

c)

anggaran,mengatur, redistribusi

d)

mengatur,alokasi,otorisasi

23.

hibah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu.....

a)

hibah yang direncanakan dan hibah yang tidak direncanakan

b)

hibah yang direncanakan dan hibah langsung

c)

hibah langsung dan hibah tidak langsung

d)

hibah yang direncanakan dan hibah tidak langsung

24.

DIPA berlaku untuk 1(satu) tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satker dan dasar pencarian dana/pengesahan bagi BUN/kuasa BUN

a)

true

b)

false

25.

salah satu jenis komitmen adalah.....

a)

Pengingkaran

b)

Peralihan keputusan

c)

Pembentukan janji

d)

Penetapan keputusan

26.

Pengujian rechmatigheid dilakukan untuk memastikan bahwa para pihak yang mengajukan tagihan APBN sah secara formal.

a)

True

b)

False

27.

PPK melakukan pengujian terhadap bukti-bukti hak tagih kepada negara secara, kecuali.....

a)

wetmatigheid

b)

metmatigheid

c)

rechmatigheid

d)

doelmatigheid

28.

apabila SPM telah memenuhi syarat,KPPN akan.....

a)

menerbitkan surat permintaan pembayaran

b)

menerbitkan surat perintah membayar

c)

menerbitkan surat perintah pencairan dana

d)

menerbitkan surat perintah menyimpan

29.

uditor memeriksa kesesuaian pelaksanaan belanja dengan tahapan/prosedur sebagaimana kontrak yang telah disepakati. Audit/pengendalian tersebut termasuk bagian dari.....

a)

Financial control

b)

Accounting control

c)

Auditing control

d)

Physical control

30.

Physical control adalah auditor yang memeriksa.....

a)

Jumlah,kualitas,dan waktu belanja

b)

Kualitas,waktu,dan isi belanja

c)

Waktu,isi,dan banyak belanja

d)

Jumlah,isi,dan jenis belanja

31.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang...

a)

Perbendaharaan Negara

b)

Cukai

c)

Keuangan Negara

d)

Kebijakan Fiskal

32.

Tugas dan Wewenang KPA antara lain kecuali:

.

a)

Menyusun Rencana kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-K/L) tingkat satuan kerja (satker);

b)

Menunjuk dan menetapkan PPK, PPSPM, Bendahara, serta panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran;

c)

Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana

d)

Mengawasi pelaksanaan kontrak penunjukkan/perjanjian

33.

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran adalah pengertian dari....

a)

PPK

b)

PPSPM

c)

Kuasa BUN

d)

Bendahara Penerimaan

34.

Apa Fungsi Anggaran pada pajak...

A.

C.

D.

a)

Mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan

B. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara

b)

Mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien

c)

Mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien

d)

Untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

35.

Yang termasuk Pengendalian belanja....

a)

Hibah

b)

Cukai

c)

Financial Control

d)

Chief Financial Officer

36.

Yang termasuk Pendapatan negara berdasarkan postur APBN dapat diterima dari 3 (tiga) sumber yaitu:..

A.

B. C.

D.

a)

Penerimaan Hibah

b)

Pajak Bumi dan Bangunan

c)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

d)

Cukai

37.

Pejabat Fungsional yang ditunjuk PA untuk melaksanakan tugas tertentu K/L dalam hal belanja negara, adalah pengertian dari

a)

Bendahara Penerimaan

b)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

c)

Bendahara Pengeluaran

d)

Kuasa Bendahara Umum Negara

38.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang....

a)

Hibah

b)

Cukai

c)

Pajak

d)

Keuangan Negara

39.

Pemerintah daerah mengikuti jasa pendidikan latihan (Diklat) bendahara pengeluaran yang diadakan PKN STAN, merupakan contoh:...

a)

Pelaksanaan pengadaan secara swakelola

b)

Pengujian Belanja

c)

Komitmen

d)

Pengadaan

40.

DIPA disusun oleh PA berdasarkan RKA-K/L yang telah disetujui oleh...

a)

DPR

b)

Menteri keuangan

c)

Presiden

d)

DPRD

41.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang...

a)

Cukai

b)

Anggaran

c)

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

d)

Pajak

42.

Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang....

a)

Pajak

b)

Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

c)

Pelaksanaan Belanja

d)

Cukai

43.

Menguji kebenaran formal SPM dan dokumen kelengkapannya, adalah tugas...

a)

PPK

b)

Kuasa BUN

c)

PPSPM

d)

Bendahara Penerimaan

44.

Semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor, merupakan pengertian dari...

a)

Pajak Perdagangan Internasional

b)

Pajak Dalam Negeri

c)

Cukai

d)

Pajak Lainnya

45.

Yang termasuk Pengujian (Verification) yaitu....

a)

Financial Control

b)

Chief Operational Officer

c)

Chief Financial Officer

d)

Doelmatigheid (Kesesuaian Substansi/Fisik Barang/Jasa)