NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsRORENA-MONEV-ANGGARA W.
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Name
Class
Date
1.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 mengatur tentang apa?
a)
Pengelolaan Sumber Daya Alam
b)
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
c)
Kebijakan Fiskal dan Moneter Nasional
d)
Pengelolaan Utang Luar Negeri
2.
Apa yang dimaksud dengan *Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Dokumen keuangan tahunan yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.
b)
Dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari kementerian negara/lembaga.
c)
Laporan evaluasi tahunan mengenai kinerja keuangan kementerian/lembaga.
d)
Rencana strategis lima tahun dari kementerian/lembaga terkait alokasi anggaran.
3.
Apa yang dimaksud dengan *Standar Biaya* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa dalam kementerian/lembaga.
b)
Biaya yang ditetapkan oleh bendahara umum negara untuk belanja modal pemerintah.
c)
Satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran.
d)
Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil di kementerian/lembaga.
4.
Rincian Output (RO) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 adalah:
a)
Dokumen yang memuat anggaran kementerian negara
b)
Rincian biaya operasional kementerian/lembaga
c)
Keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang berfokus pada isu tertentu
d)
Laporan hasil kerja kementerian/lembaga yang disampaikan kepada publik
5.
Hibah Pemerintah adalah:
a)
Setiap penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang berasal dari pajak
b)
Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, rupiah, barang, atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali
c)
Setiap penerimaan negara dalam bentuk obligasi yang diterima dari luar negeri
d)
Setiap pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan internasional
6.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah:
a)
Instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBN
b)
Unit kerja yang bertugas mengawasi pengeluaran kementerian/lembaga
c)
Kantor pusat yang mengelola seluruh anggaran kementerian/lembaga
d)
Instansi pemerintah yang bertugas mengelola anggaran daerah
7.
Badan Layanan Umum (BLU) adalah:
a)
Instansi pemerintah yang bertugas mengelola dana investasi asing
b)
Instansi di lingkungan pemerintah yang memberikan pelayanan berupa barang dan jasa kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan
c)
Badan usaha milik negara yang bertugas memberikan bantuan sosial
d)
Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pinjaman luar negeri
8.
Apakah yang dimaksud dengan Standar Biaya Masukan (SBM)?*
a)
Standar biaya yang digunakan sebagai indeks biaya untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.
b)
Standar biaya yang digunakan sebagai batasan besaran komposisi biaya dalam 1 (satu) keluaran.
c)
Standar biaya yang digunakan sebagai masukan (input) untuk menyusun rincian biaya dalam suatu keluaran.
d)
Standar biaya yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian/lembaga.
9.
Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah...*
a)
Batasan besaran atau persentase komposisi biaya dalam 1 (satu) keluaran.
b)
Indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.
c)
Alokasi anggaran yang berlaku untuk 1 (satu) kementerian/lembaga.
d)
Biaya operasional untuk melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10.
Apakah yang dimaksud dengan Revisi Anggaran?
a)
Perubahan alokasi dana yang diberikan kepada kementerian/lembaga untuk pelaksanaan program baru.
b)
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN.
c)
Penambahan dana untuk program prioritas nasional yang belum tercakup dalam APBN.
d)
Pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai kementerian/lembaga.
11.
Siapa yang memberikan persetujuan untuk penggunaan anggaran dukops polda dan anggaran direktif kapolda ?
a)
Menteri Keuangan
b)
Kapolda
c)
Karorena
d)
Kepala Bidang Keuangan Polda
12.
Apa perbedaan utama antara Anggaran Dukops Polda dan Anggaran Direktif Kapolda?
a)
Anggaran Dukops Polda digunakan untuk belanja modal, sedangkan Anggaran Direktif Kapolda untuk pengadaan senjata
b)
Anggaran Dukops Polda digunakan untuk pengamanan bencana alam, sedangkan Anggaran Direktif Kapolda untuk pengadaan peralatan teknologi
c)
Anggaran Dukops Polda digunakan untuk operasional nasional, sedangkan Anggaran Direktif Kapolda digunakan untuk pelatihan anggota Polri
d)
Anggaran Dukops Polda digunakan untuk operasional di tingkat kewilayahan, sedangkan Anggaran Direktif Kapolda digunakan untuk situasi yang memerlukan penanganan khusus seperti terorisme dan pengamanan VVIP
13.
Siapa yang melakukan pencairan anggaran dan menyalurkannya kepada Satker Polda yang mengajukan anggaran ?
a)
Karorena
b)
Kapolda
c)
Irwasda
d)
Kabidkeu
14.
Kepada siapa Satker di lingkungan Polda mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Anggaran yang dilampiri TOR, RAB dan SPTJM untuk keperluan pengajuan Dukops Polda dan dana Direktif Kapolda ?
a)
Karorena
b)
Kapolda
c)
Kabidkeu
d)
Wakapolda
15.
Siapa nama Karorena Polda Bali saat in?
a)
Kombespol Ketut Onik Surawan, S.H.
b)
Kombespol Daniel Widya Mucharam, S.I.K., M.P.A.
c)
Kombespol Benny Subandi, S.I.K.,M.Si.
d)
Kombespol Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si
16.
Siapa nama Kapolda Bali saat in?
a)
Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra, S.I.K., M.Si.
b)
Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, S.H.,M.Si
c)
Irjen Pol Prof. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M.
d)
Irjen Pol Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si
17.
Siapa yang melakukan reviu APIP atas rasionalisasi yang dilaksanakan Karorena terhadap pengajuan kebutuhan anggaran yang didukung dari Direktif Kapolda ?
a)
Kapolda
b)
Wakapolda
c)
Kabidkeu
d)
Irwasda
18.
Pergeseran anggaran dari Dukops Polda ke Direktif Kapolda dan atau sebaliknya dilakukan atas persetujuan ?
a)
Eselon I (Asrena Kapolri)
b)
Kapolda
c)
Kapolr
d)
Karorena
19.
Siapa yang menerbitkan Nota Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan (NHPW) dan/atau Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan (NPHPW)
a)
Bidkeu Polda
b)
Birorena
c)
Irwasda
d)
Kaur/kasi keuangan satker pelaksana
20.
Apa yang dimaksud dengan *Belanja Modal* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Pengeluaran untuk barang yang habis pakai dalam satu periode akuntansi.
b)
Pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.
c)
Pengeluaran untuk keperluan administrasi dan pemeliharaan kantor.
d)
Pembayaran untuk jasa pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah.
Reset
