NEW
Font size
WorksheetsEVALUASI AKHIR SEKOLAH KEJURUSITAAN - 20 SEPTEMBER 2024
Total questions: 60
Worksheet time: 3600secs
Apa peran utama seorang jurusita di pengadilan?
Memberikan nasihat hukum kepada pengacara
Menyelenggarakan administrasi pengadilan
Menjadi penasehat bagi hakim dalam putusan
Mewakili pihak yang bersengketa dalam persidangan
Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang tata cara panggilan dan pemberitahaun melalui surat tercatat?
SEMA Nomor 1 Tahun 2022
SEMA Nomor 3 Tahun 2023
SEMA Nomor 1 Tahun 2024
SEMA Nomor 7 Tahun 2012
Panggilan dilaksanakan secara patut, yaitu tenggang waktu antara pemanggilan pihak dengan hari sidang…
1 jam sebelum persidangan
Minimal 3 hari kerja sebelum persidangan
Minimal 2 hari kerja sebelum persidangan
di dalam persidangan
Berikut ini surat panggilan sesuai dengan Pasal 121 Ayat (1) HIR, kecuali...
Hari dan Jam serta tempat sidang
Nama yang dipanggil
membawa saksi-saksi yang hendak digunakan
biaya perkara
Bagaimana teknologi informasi membantu pekerjaan seorang jurusita?
Membuat proses hukum lebih rumit
Mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik
Meningkatkan biaya operasional pengadilan
Membuat jurusita tidak perlu lagi hadir di pengadilan
Dasar Hukum yang mengatur tentang tugas jurusita?
Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009
Pasal 121 Ayat (1) HIR
Pasal 103 UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tujuan utama dari pemanggilan para pihak dalam persidangan adalah untuk ....
Memastikan kehadiran mereka di pengadilan
Mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kasus
Membuat keputusan hukum yang final
Memberikan saksi-saksi tambahan
Undang-undang sering mengatur bahwa pemanggilan para pihak harus dilakukan dalam waktu yang memadai sebelum tanggal sidang. Hal ini bertujuan untuk ....
Memastikan pihak yang bersengketa dapat mempersiapkan diri dengan baik
Memberikan keuntungan bagi pihak yang memiliki akses teknologi yang baik
Mengurangi biaya administrasi pengadilan
Menjamin keputusan hukum yang cepat
Apabila seorang Tergugat berdomisili di luar negeri, maka pengadilan tingkat pertama melaksanakan panggilan yang disampaikan melalui?
Panitera Mahkamah Agung
Kementerian Luar Negeri
PT. Pos Indonesia
Kedutaan Besar
Jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang yang telah dipanggil, pengadilan biasanya akan ....
Menghukumnya dengan denda besar
Menunda sidang hingga pihak tersebut hadir
Melanjutkan sidang tanpa kehadirannya
Menunda kasus tersebut secara permanen
Penyitaan di dalam bahasa Inggris disebut dengan
Confiscation
Complication
Consultation
Comulation
Makna yang terkandung dalm kata sita/Penyitaan ada beberapa :
Tindakan menempatkan harta si tersita secara paksa ke dalam penjagaan pengadilaan
Tindakan tersebut dilaksanakan secara resmi
Barang yang diletakkan dalam penjagaan itu berupa barang yang disengketakan ataupun barang yang akan dijadikan pembayar hutang
Semuanya benar
Penyitaan harus dilakukan secara hati-hati dan manusiawi karena si tersita akan mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan alasan sebagai berikut :
A. Pemohon Sita mempunyai hak penuh terhadap barang yang akan disita
B. Sita merupakan tindakan perampasan. Sebelum memeriksa gugatan Penggugat dengan sempurna Majelis Hakim sudah dapat mengabulkan peletakkan sita
C. Penyitaan berdampak psikologis, karena ketika meletakkan sita tersebut biasanya dihadiri oleh para saksi, atau oleh Lurah, dan bahkan kadang-kadang disaksikan oleh warga masyarakat luas. Bahkan secara administrasi yustisial penyitaan barang tertentu harus diumumkan
D. B dan C benar
Tujuan penyitaan diantaranya adalah :
A. Agar putusan condemnatoir
B. Agar perkaranya desissoir
C. Agar putusan tidak illusoir
D. A dan C benar
Sita konservatoir adalah :
Sita barang milik Tergugat untuk menjamin pemenuhan putusan
Sita barang milik Penggugat yang dikuasai Tergugat
Sita terhadap barang yang sudah diletakkan sita oleh pihak lain
Semuanya salah
Sita buntut adalah :
Sita terhadap barang milik Negara
Sita ketika akan melaksanakan eksekusi
Sita yang diletakan ketika perkara sudah diputus di tingkat pertama dan diajukan permohonan banding
Semuanya salah
Barang yang sudah diagunkan di Bank :
Dapat diletakkan sita jaminan
Dapat diletakkan sita eksekusi
Tidak dapat diletakkan sita
Semuanya benar
Penyitaan terhadap uang yang ada di rumah atau kantor si tersita dilakukan dengan cara :
Dapat diletakkan sita jaminanJumlah total keseluruhan uang
Jumlah dan jenis tukarannya (lembarannya)
Nomor seri masing-masing lembar
Semuanya benar
Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang berdasarkan ....
Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 2004
Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014
Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 2004
Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014
Penyitaan uang di bank dengan cara mengajukan perintah pemblokiran rekening atau deposito atas nama tersita, yang perlu dicatat adalah :
Nomor rekening atau deposito
Jumlah nilai yang terdapat di dalamnya
Bank tempat rekening atau deposito disita dan dilokir
Semua benar
Tindakan pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah agar melaksanakan amar putusan ini disebut :
Aanmaning
Eksekusi
Sita
Semua jawaban benar
Eksekusi diatur dalam Pasal :
Ps. 195 s/d Ps. 224 RBg/Ps. 206 s/d Ps. 258 HIR
Ps. 295 s/d Ps. 324 HIR/Ps. 206 s/d Ps. 258 RBg
Ps. 1033 Rv
Ps. 195 s/d Ps. 224 HIR/Ps. 206 s/d Ps. 258 RBg
Eksekusi riil diatur pada :
Pasal 1033 Rv
Pasal 1300 Rv
Pasal 1233 Rv
Pasal 1330 Rv
Eksekusi (pelaksanaan putusan) dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata/inkracht van gewijsde).
Pengecualian terhadap asas ini:
Ekesekusi putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad);
Eksekusi putusan Provisi;
Eksekusi putusan Perdamaian (acte van dading);
Semua jawaban benar;
Eksekusi (pelaksanaan putusan) dijalankan terhadap putusan yang bersifat :
a. Deklaratoir
b. Konstitutif
c. Komdemnatoir
d. A dan b benar
Pelaksanaan putusan yang bersifat Condemnatoir yang amarnya terdapat “penghukuman” atau “perintah” terhadap Tergugat untuk melakukan a.l.: (a) menyerahkan suatu barang; (b) mengosongkan sebidang tanah atau rumah; (c) melakukan perbuatan tertentu; atau (d) menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Merupakan definisi dari :
Eksekusi serta merta
Eksekusi sukarela
Eksekusi Riil
Semua jawaban benar
Siapakah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan eksekusi?
Ketua Pengadilan/wakil Ketua jika Ketua berhalangan
Panitera
Jurusita
Panitera Pengganti
Siapakah yang berhak menentukan tempat penyimpanan barang dari pengosongan obyek eksekusi?
a. Ketua Pengadilan
b. Pemohon Eksekusi
c. Termohon Eksekusi
d. a dan b benar
Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi, dalam bentuk?
a. Putusan Selas;
b. Putusan;
c. Penetapan
d. b dan c benar
apa saja yang harus dikosongkan pada obyek eksekusi?
Tereksekusi
Keluarga Tereksekusi;
Barang-barang milik Tereksekusi
Semuanya benar;
hukum tetap dengan menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang dan dilakukan secara lelang disebut.
Eksekusi
Permohonan Eksekusi
Eksekusi riil
Eksekusi Lelang
Lelang yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam
Pasal 259 RBg/225 HIR
Pasal 208 RBg/196 HIR
Pasal 207 RBg/196 HIR
Pasal 215 RBg/200 HIR
Menajemen eksekusi yang berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya berada pada kekuasaan
Panitera
Jurusita
Hakim
Ketua
Orang yang terjun melaksanakan Eksekusi di lapangan adalah
Ketua dan Panitera
Hakim dan Jurusita
Panitera atau Jurusita
Ketua atau Jurusita
Pemohon mengajukan surat permohonan eksekusi lelang dengan mendaftarkannya ke Pengadilan Agama didasarkan kepada
Pasal 208 ayat {1} Rbg
Pasal 208 ayat (2) Rbg
Pasal 207 ayat (2) Rbg
Pasal 207 ayat (1) Rbg
Dalam pelaksanaan eksekusi lelang terhadap obyek yang belum diletakan sita maka atas perintah Ketua Pengadilan Agama, Jurusita melaksanakan terlebih dahulu
Sita Jaminan
Sita Marital
Sita Eksekusi
Sita Persamaan
Pejabat yang berwenang melakukan pelelangan sesuai Pasal 215 ayat (1) RBg adalah
Ketua Pengadilan
Panitera
KPKNL
Jurusita
Pengadilan Agama membuat pengumuman lelang melalui surat kabar atau mass media sebanyak berapa kali
1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
Tenggang waktu antara pengumuman lelang kedua dengan pelaksanaan lelang adalah
14 hari
15 hari
1 minggu
2 minggu
Orang yang menyerahkan uang yang menjadi kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi sesuai amar putusan Pengadilan Agama setelah dikurangi biaya-biaya proses pelelangan adalah
Jurusita
Jurulelang
KPKLN
Termohon Eksekusi
Dasar hukum pelaksanaan prodeo pada peradilan agama adalah
Surat Edaran Dirrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 .
Surat Edaran Dirrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014
Surat Edaran Dirrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2012
Surat Edaran Dirrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010
Surat edaran nomor 1 tahun 2024 mencabut peraturan pada surat edaran sebelumnya yaitu
Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2023
Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 508 tahun 2013
Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2023
Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 508 tahun 2014
Apa yang dimaksud dengan layanan pembebasan biaya perkara?
Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Agama sehingga setiap orang atau sekelompok orang dapat berperkara secara cuma-cuma
Negara menanggung seluruh biaya proses berperkara di Pengadilan Agama sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma
negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Agama sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma
negara menanggung seluruh biaya proses berperkara di Pengadilan Agama sehingga setiap orang atau sekelompok orang dapat berperkara secara cuma-cuma
Salah satu syarat untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara adalah dengan mengajukan surat permohonan pembebasan biaya perkara yang ditujukan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan diatur dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2 Tahun 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 4 Tahun 2024
Berikut adalah bukti bukti pertanggungjawaban anggaran biaya panggilan/PBT JS/JSP ...
Foto Copy surat tugas dan relaas
Tanda Terima dan rincian biaya perjalanan
Bukti transportasi yang sah dalam hal biaya melenihi SBM
Semua benar
Setelah melakukan Pemanggilan /Pemberitahuan Juru Sita/Juru Sita Pengganti harus menyerahkan seluruh bukti bukti perjalanan paling lama dalam waktu
1 (satu) hari setelah Panggilan/Pemberitahuan dilaksanakan
1 Minggu setelah Panggilan/Pemberitahuan dilaksanakan
1 Bulan setelah Panggilan/Pemberitahuan dilaksanakan
Semua benar
Jika juru sita atau juru sita pengganti ketika melaksanakan tugas pemanggilan harus menginap, tetapi yang bersangkutan menginap di rumah sahabat atau salah satu anggota keluarga, apakah JS/JSP dimaksud berhak diberikan biaya penginapan?
Tidak berhak
Berhak diberikan biaya penginapan sesuai tarif hotel
Berhak diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari Standar Biaya Masukan (SBM)
Semua benar
Berikut adalah dokumen yang digunakan untuk membuktikan bahwa pencari keadilan tidak mampu secara ekonomi, kecuali
Surat Keterangan Tidak Mampu
KTP
Kartu Miskin
Semua benar
Berikut adalah komponen biaya transportasi yang dapat dibayarkan kepada juru sita/Juru Sita Pengganti
Biaya transportasi sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas
Dalam Hal penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan dan merupakan satu kesatuan penugasan maka hanya diberikan 1 kali biaya transport dalam kota
Biaya penginapan
Semua Benar
Apabila Tergugat dalam perkara perceraian pada saat dipanggil untuk menghadiri sidang ternyata sudah meninggal dunia. Bagaimana teknis pemanggilannya?
Jurusita/Jurusita Pengganti mendatangi alamat Tergugat dan dalam Relaas Panggilan ditulis bahwa telah bertemu dengan keluarga Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggal dunia, kemudian Relaas Panggilan tersebut diserahkan kepada ahli waris melalui Kepala Desa/Kelurahan
Pemanggilan dilakukan kepada ahli waris atau keluarga terdekat Tergugat.Surat Panggilannya disampaikan kepada keluarganya, kalau keluarganya juga tidak ada, maka disampaikan melalui Kepala Desa/Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat atau Tergugat
Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
Jurusita/Jurusita Pengganti cukup menulis dalam relaas panggilan bahwa Tergugat telah meninggal dunia
Pada saat Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan sidang terhadap Tergugat, ternyata Tergugat buta huruf dan tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Apakah Tergugat tersebut harus diminta membubuhkan cap jempolnya?
A. Tergugat tidak perlu membubuhkan cap jempolnya
B. Jurusita/Jurusita Pengganti cukup menyerahkan panggilan tersebut kepada Tergugat, dengan menerangkan maksud panggilan tersebut, kemudian dalam relaas panggilan ditulis bahwa “telah bertemu dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat buta huruf dan tidak bisa membubuhkan tanda tangannya”
C. Jurusita menyerahkan panggilan tersebut kepada Keluarga Tergugat
D. Jawaban A dan B benar
Bagaimana sikap dan tindakan Jurusita/Jurusita Pengganti apabila Kuasa Penggugat menolak menerima pemberitahuan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula sebagai Tergugat dengan alasan bahwa Kuasa Hukumnya tersebut hanya sebagai kuasa pada Pengadilan Tingkat Pertama?
A. Jurusita/Jurusita Pengganti mencatat dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut bahwa Kuasa Penggugat menolak menerima surat pemberitahuan pernyataan banding Pembanding dengan alasan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut hanya sebagai kuasa pada Pengadilan Tingkat Pertama
B. Pemberitahuan pernyataan banding tersebut seharusnya langsung saja disampaikan kepada Penggugat/sekarang sebagai Terbanding
C. Panggilan diserahkan kepada Kepala Desa dimana kuasa hukum Penggugat berdomisili, dikarenakan kuasa hukum tidak bersedia menerina
D. Jawaban a dan b benar
Apa makna sita eksekusi?
A. Sita eksekusi ialah penyitaan harta kekayaan Tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan
B. Penyitaan eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada Penggugat
C. Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat yang telah disita
D. Jawaban A, B dan C benar
Bagaimana tata cara sita eksekusi?
Dalam Pasal 197, 198 dan 199 HIR ditentukan bahwa sita eksekusi adalah:
A. Harus berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Agama, dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita/Jurusita Pengganti
B. Pelaksanaannya dibantu oleh dua orang saksi
C. Sita eksekusi dilakukan di tempat terletaknya barang yang hendak disita, Panitera atau Jurusita harus membuat Berita Acara Sita Eksekusi , penjagaan yuridis barang yang disita tetap berada di tangan pihak tersita, ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi
D. Jawaban A, B dan C benar
Apa saja syarat-syarat pokok pendukung keabsahan tata cara sita eksekusi itu?
A. Barang yang disita benar-benar milik pihak tersita (Tergugat)
B. Mendahulukan penyitaan barang yang bergerak
C. Apabila barang yang bergerak tidak mencukupi dilanjutkan terhadap barang yang tidak bergerak, sampai mencapai batas jumlah yang dihukumkan kepada Tergugat
D. Jawaban A, B dan C bena
Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali :
Jumlah pihak yang berperkara
Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius)
Untuk perkara cerai talak, biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang ikrar talak ,diperhitungkan setelah adanya penetapan hari sidang ikrar
Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada Penggugat/Pemohon yang diambil dari uang panjar biaya perkara
Jika para pihak masing-masing mengajukan upaya hukum banding, maka:
Penyebutan pihak-pihak adalah : Pembanding I / Terbanding II lawan Terbanding I / Pembanding II
Pembanding I adalah pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan banding, atau kalau tanggal pengajuan permohonan bandingnya sama, siapa yang paling berhak mengajukan upaya banding
Biaya perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama hanya di pungut dari pengaju pertama
Semuanya benar
Pencabutan permohonan banding dengan langkah-langkah sebagai berikut, kecuali :
Pembanding mengajukan permohonan pencabutan kepada Ketua Pengadilan Agama
Jika permohonan pencabutan dilakukan oleh kuasanya, tidak harus disetujui oleh pihak prinsipal
Panitera membuat akta pencabutan banding yang ditanda tangani oleh Panitera dan Pembanding
Pencabutan permohonan banding harus diberitahukan kepada Terbanding
Petugas pemberi layanan di POSBAKUM , berdasarkan pasal 21 surat edaran Dirjen Badilag No.0508a/DJA/HK.00/III/2014 , kecuali :
Advokat
Sarjana Hukum
Sarjana Syari’ah
Lulusan SMA
