Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan kebijakan

Pancasila hanya menjadi pedoman moral untuk warga negara

Pancasila tidak memiliki kaitan dengan hukum dan kebijakan

Pancasila hanya berlaku dalam bidang agama

menciptakan pemisahan antara pulau-pulau di Indonesia

mempromosikan dominasi satu agama tertentu di Indonesia

menjadi dasar persatuan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesai

hanya bersifat relevan untuk warga Indonesia di Pulau Jawa

Bhinneka Tunggal Ika berarti semua harus menjadi sama

Bhinneka Tunggal Ika mengacu pada penghapusan keberagaman

Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman

Bhinneka Tunggal Ika berarti semua harus memiliki agama yang sama

Kepala sekolah memutuskan semua hal tanpa berkonsultasi dengan guru atau siswa

Pemilihan ketua kelas dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat

Keputusan sekolah hanya dibuat oleh dewan guru tanpa melibatkan siswa

Siswa harus mematuhi semua aturan tanpa memberikan masukan

Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin di sekolah.

Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih.

Memakai seragam sekolah yang rapi dan bersih setiap hari

Dengan selalu berusaha memenangkan setiap kompetisi yang diadakan di sekolah.

Dengan saling menolong tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Dengan menjaga kebersihan kelas setiap hari.

Dengan selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap ujian.

Dengan selalu mengikuti keputusan guru tanpa berdiskusi.

Dengan mengutamakan keputusan yang diambil oleh siswa yang paling pintar di kelas.

Dengan melibatkan semua siswa dalam diskusi dan menghargai setiap pendapat sebelum mengambil keputusan.

Dengan memilih keputusan yang paling cepat disetujui oleh mayoritas siswa.

Setiap kebijakan harus merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum utama

Kebijakan hanya perlu mempertimbangkan UUD NRI Tahun 1945 tanpa memperhatikan Pancasila

Pancasila hanya digunakan sebagai panduan dalam konteks sosial, bukan hokum

Kebijakan di Indonesia tidak harus mengikuti Pancasila karena sifatnya tidak mengikat

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Persatuan Indonesia

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menjaga hubungan internasional

Meningkatkan kekuatan militer

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Meningkatkan investasi asing

Meskipun beragam, kita tetap bersatu dalam satu identitas nasional

Kita harus menolak keberagaman untuk memperkuat persatuan

Setiap orang harus memiliki kepercayaan dan budaya yang sama untuk mencapai kesatuan

Keberagaman adalah ancaman bagi keutuhan negara

Pancasila menjadi dasar/falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Pancasila tidak terkait dengan UUD NRI tahun 1945

UUD NRI tahun 1945 tidak mengakui Pancasila

Pancasila hanya menjadi pedoman, bukan dasar UUD NRI tahun 1945

Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna persatuan dalam keragaman.

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan militer kuno.

Bhinneka Tunggal Ika adalah istilah dalam bahasa asing yang tidak relevan dengan Pancasila.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep kesatuan dalam keberagaman agama.

Toleransi antar umat beragama penting untuk menciptakan kerukunan, perdamaian, dan stabilitas sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Toleransi antar umat beragama tidak penting karena setiap agama harus bersaing satu sama lain

Toleransi antar umat beragama tidak penting karena kebebasan beragama lebih utama daripada kerukunan

Toleransi antar umat beragama tidak penting karena konflik antar agama dapat memperkuat keberagaman

Gotong royong dalam hidup bermasyarakat

Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi

Tidak bersikap rasis dan mengucilkan karena perbedaan suku, agama, maupun budaya.

Selalu ingin menang sendiri

Menjadi simbol kenegaraan

Mengatur hubungan antar negara

Menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Mengatur politik luar negeri

Pertama

Ketiga

Keempat

Kelima

1

2

3

4

adil

makmur

bersatu

berdaulat

1

2

3

4

TNI

POLRI

Pemerintah

Seluruh rakyat Indonesia

mengeluarkan program BPJS

membuat kebijakan program wajib belajar 12 tahun

memperkuat pertahanan dan keamanan

menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain

mendirikan lembaga hukum untuk melindungi kepentingan warga negara

membuat lembaga perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM

menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga negara tanpa mengenal didkriminasi

menyelenggarakan program BPJS sebagai jaminan kesehatan bagi warga negara yang kurang mampu

turut serta melakukan gotong royong setiap hari Jumat

mengikuti seleksi pengurus OSIS yang dilakukan di sekolah

berteman dengan tidak membedakan suku, agama, dan ras

membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan tugas sekolah

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pancasila

Sumpah Pemuda

Bhineka Tunggal Ika

Keberagaman pemikiran dan profesi

Keberagaman Suku

Letak wilayah indonesia yang strategis

Negara indonesia yang merupakan negara kesatuan

Dasar negara pancasila (sila ke-3) merupakan dasar dari kebhinekaan yang ada di indonesia

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang merupakan hukum tertinggi yang dijadikan rujukan dasar Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber bentuk hukum yang mengakibatkan UUD 1945 sebagai hukum dasar teringgi harus sesuai dengan dasar nilai atau norma dari Pancasila

Pancasila dan UUD 1945 terkait didalam pembukaan UUD 1945 aline ke 3

Nilai/norma kebiasaan masyarakat indonesia

Keberagaman masyarakat indonesia

Nilai/norma warisan penjajahan

Kitab sutasoma

Nilai kemanusiaan yang berkeberadaban

Nilai persatuan dan kesatuan

Nilai keadilan sosial

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa

Setiap individu dalam negara Indonesia wajib memiliki kepercayaan dan keyakinan

Setiap individu diharuskan meyakini dan mempercayai setiap agama yang ada di indonesia

Agama di Indonesia diperkenankan untuk saling mempengaruhi dalam keyakinannya

Negara melindungi setiap hak-hak yang dimiliki individu dalam Negara Indonesia termasuk agama dan keyakinan

Semua hukum yang ada dan berlaku di indonesia harus menaati norma dan aturan dari UUD 1945 sebagai hukum tertinggi

Semua aturan hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada atauran hukum yang lebih tinggi satu tingkat diatasnya

Aturan hukum diindonesia berlaku sementara

Semua hukum yang ada di Indonesia bersifat setara

Negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan pusat dan Undang-Undang Dasar

Negara kesatuan memiliki pemerintahan masing-masing disetiap wilayahnya

Negara kesatuan memiliki satu Presiden/Raja/Ratu/Kaisar dalam pemerintahnnya dan hanya sebagai Kepala Negara

Negara kesatuan hanya memiliki satu wilayah

Berusaha mengubah UUD 1945 dengan undang-undang adopsi dari negara lain yang lebih maju

Menghormati aturan-aturan yang berada di bawah UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari

Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan UUD 1945

Memberikan kritik membangun dalam penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan alur UUD 1945

Membentuk angkatan ke 5 di tubuh TNI yaitu petani yang di senjatai

Mempraktekkan ilmu yang di dapat dari soviet ajaran komunis

Mengajarkan Idiologi komunis yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia

Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis