UUDS 1950 berlaku di negara Indonesia menggantikan Konstitusi RIS

UUDS 1950 bersifat sementara karena menunggu konstitusi baru yang akan di buat oleh badan konstituante

Bagian dari UUDS 1950 terdiri dari : pembukaan 4 alinea, dan batang tubuh yang terdiri dari 6 BAB dan 190 Pasal

Badan konstituante dibubarkan karena sudah berhasil membentuk konstitusi baru yaitu UUD NRI 1945

UUDS berlaku sejak tahun 1950-1965

Konstitusi RIS berlaku sejak tahun 1949-1950

UUD NRI 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali

UUD 1945 berlaku sejak tahun 1945-1949

1945-1950

1959-1965

1950-1965

1965-1998

Demokrasi masa orde baru dikenal dengan masa demokrasi pancasila

Demokrasi masa orde baru terjadi sejak tahu. 1950-1998

Presiden Soeharto merupakan kepala negara yang melaksanakan demokrasi Pancasila

Pemenuhan hak dasar pada masa demokrasi Pancasila masa orde baru sangat baik, salah satunya adalah kebebasan pers

Pembentukan MPRS dan DPAS

Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

Membubarkan badan konstituante

Bergantinya masa jabatan presiden soekarno mendai presiden Soeharto

Konstitusi RIS berlaku sejak 1949-1950

Pada saat pemberlakuan konstitusi RIS bentuk negara Indonesia berubah dari negara Kesatuan menjadi negara serikat

Kepala negara tidak lagi seorang presiden tetapi perdana mentri

Bentuk pemerintahan berubah dari parlementer menjadi presidensial

Akuntabilitas tinggi dengan adanya transparansi pemerintahan kepada masyarakat

Pemenuhan hak dasar mulai dibenahi dengan adanya kebebasannyang seluas luasnya bagi masyarakat dalam beragama, berpendapat, berkumpul dan berserikat serta menikmati pers

Pemilu dilakukan secara teratur sesuai dengan asas-asas pemilu daei oemerintahan terendah hingga pemerintahan tertinggi

Rekrutmen politik tertutup

UUD NRI TAHUN 1945 terdiri dari pembukaan berisi 4 alinea

Batang tubuh terdiri dari 21 BAB, jumlah keseluruhan pasal sebabyak 73 dan 170 ayat setelah amandemen

Mengalami perubahan / amandemen sebanyak 5 kali

Amamdemen dilakukan sejakntahun 1999-2002

DPR

Presiden

MPR

Mahkamah Konstitusi

Struktur ketata negaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR

Memberikan kekuasaan yang luas kepada pemegang kekuasaan legislatif

Mengandung pasal yang multitafsir

Memberikan kewenangan yang besar kepada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan udang-undang

Perubahan dari negara yang bersifat subjektif menjadi objektif

Rule of low menjadi panglima tertinggi

Tugas dan fungsi lembaga negara dikurangi

Adanya check and balance sebagai kontrol lembaga

Pasal 37 UUD NRI TAHUN 195

Pasal 1 ayat 1 UUD NRI TAHUN 1945

Pasal 36 UUD NRI TAHUN 1945

Pasal 35 UUD NRI TAHUN 1945

Usul perubahan UUD dapat diagendakan jika diajukan oleh sekurang kurangnya 1/3 dari seluruh anggota MPR

Usul perubahan UUD dapat diajukan secara lisan

Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR

Persetujuan perubahan harus disetujui seluruh anggota MPR

Tidak akan mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mempertegas sistem presidensial denganntujuan memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis

Perubahan dilakukan tanpa perlu mempertahan kan naskah asli UUD NRI TAHUN 1945

Bab tentang wilayah negara

Bab tentang kementrian negara

Bab tentang DPR

Bab tentang pemilihan umum

Bab tentang bentuk dan kedaulatan

Bab tentang pemilihan umum

Bab tentang hal keuangan

Bab tentang wilayah negara

Pasal 7 hasil amandemen menjelaskan tentang perubahan pembatasan masa jabatan Presiden dan wakil presiden

Adanya perubahan tentang pasal mengenai HAM pada pasal 18

Perubahan tentang kewenangan pemerintah daerah yang di muat dalam pasal 18

Penghapusan DPA dan penambahan lembaga negara DPD, MK dan KY

Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Demokrasi dengan kecerdasan

Demokrasi dengan rule of law

Demokrasi dengan pengadilan yang tidak merdeka

Persamaan kedudukan di muka hukum

Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Distribusi pendapatan secara adil

Kebebasan yabg seluas luasnya

Memanfaatkan media sosial untuk mengkritik pemerintah sebebas bebasnya

Menggunakan hak pilih pada saat pemilihan Presiden dan wakil Presiden

Senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap kebijakan pemerintah

Mengabaikan danntidak mau tau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demokrasi

Sikap demokratis

Norma

Hukum