NEW
Font size
WorksheetsSOAL PTS GASAL KELAS XII
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil.
Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal
kemerdekaan, kecuali…
Pertentangan antar partai
Terjadinya bentrokan antar etnis
Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali
Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan
Munculnya gangguan keamanan dalam negeri
Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai
pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3
November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu…
Masyumi
PKI
PNI
NU
PSI
Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk
penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14
November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan…
Parlementer
Presidensial
Liberalisme
Terpimpin
Aristrokasi
Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai
Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal
ini dilakukan dengan alasan…
agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat
sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang
permintaan dari Presiden Soekarno.
Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial
menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system
pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah…
Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia
Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis.
Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan
Mempermudah perundingan dengan Belanda
Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar
Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau.
Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing. Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta
untuk…
menghadapi terror Belanda
menjalankan roda pemerintahan dari pusat
mengadakan hubungan dengan luar negeri
menghimpun kekuatan menghadapi Belanda
menciptakan pemerintahan tandingan
Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil.
Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor
penyebab antara lain…
Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian
Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia
Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda
Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian
Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia
Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi
inflasi.Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh…
Indonesia belum memiliki mata uang yang sah
Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali
Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi
Terjadinya Spertempuran pertempuran diberbagai daerah.
Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah.
Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa
awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan
ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara …
Menaikkan pajak dan bea Cukai
Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor
Mengisi kas pemerintah yang kosong
Mengedarkan uang secara besar besaran.
Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI)
Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal
kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia
mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah …
Menyelenggarakan pinjaman Nasional
Menasionalisasi De Javasche Bank
Membuat kebijakan Gunting Syafruddin
Mendevaluasi mata uang rupiah
Sistim ekonomi Gerakan Benteng
Perhatikan data berikut ini!
1) Kabinet bersifat presidensial
2) Kabinet bersifat parlementer
3) Persaingan antarpartai politik yang saling menjatuhkan
4) Koalisi partai politik yang dibangun gampang pecah
5) Pemerintah membangun partai tunggal
Berdasarkan pernyataan di atas, penyebab jatuh bangunnya kabinet selama masa
Demokrasi Liberal (1950-1959) berada pada pernyataan nomor...
1, 2, 3
2, 3, 4
3, 4, 5
1, 3, 5
1, 2, 4
Pada masa demokrasi liberal keadaan pemerintahan tidak stabil. Hal ini disebabkan
karena …
Kabinet yang berkuasa sangat lemah
Para menteri yang diangkat banyak melakukan korupsi
Sering terjadi pergantian Kabinet
Kabinet pada waktu itu tidak mendapat dukungan dari rakyat
Tidak adanya Partai mayoritas
Setiap kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program.
Masalah yang selalu menjadi program setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal
adalah …
Penyelesaian Konflik Angkatan darat
Pembangunan Lima Tahun
Pelaksanaan Pemilihan Umum
Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia
Pembentukan Partai Politik
Pada masa demokrasi liberal terjadi gangguan keamanan yang mengancam
disintegrasi bangsa. Contoh gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia pada awal
pelaksanaan demokrasi liberal adalah …
Pemberontakan PRRI atau PERMESTA
Pemberontakan di Irian Barat
Krisis keuangan di berbagai daerah
Munculnya gerakan separatisme diberbagai daerah
Intervensi Parlemen terhadap TNI
Sistim Multipartai yang merupakan dampak Maklumat Pemerintah 3 November
1945 mendorong bangsa Indonesia menerapkan sistim Demokrasi .....
Komunis
Pancasila
Sosialis
Terpimpin
Liberal
Kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal sering jatuh bangun karena
kabinet bersandar pada kekuatan dan perimbangan partai politik. Kabinet yang
bersandar pada perimbangan kekuatan partai-partai politik disebut kabinet ….
Parlementer
Zaken Kabinet
Koalisi
Karya
Perhatikan pernyataan dibawah ini :
1). Menggiatkan usaha keamanan dan Ketentraman
2). Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan
3). Mempercepat persiapan Pemilihan Umum
4). Menjalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
5). Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar ( KMB )
6). Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
Pernyataan diatas yang merupakan Program kerja Kabinet Sukiman adalah nomor....
1, 3, 4
1, 2, 5
1, 2, 6
2, 3, 4
3, 4, 5
Setelah kabinet Sukiman Jatuh digantikan oleh kabinet Wilopo. Masalah yang cukup
berat yang dihadapi oleh Wilopo adalah ....
Pertikaian antara presiden dan perdana menteri
Konflik Indonesia – Malaysia
Terjadinya DI/ TII Jawa Barat
Peristiwa 17 Oktober 1952
Penandatanganan MSA
Pada 26 April 1951 secara resmi Kabinet Soekiman diumumkan. Salah satu program
kerjanya yaitu mempercepat persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri
bebas aktif serta memasukan Irian barat kedalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini
hanya bertahan selama sepuluh bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus
penandatanganan MSA (Mutual Security Act). Hubungan antara penandatanganan
MSA dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah….
Penandatanganan MSA merupakan wujud dari penerapan politik bebas aktif
Dengan penandatanganan tersebut Indonesia dianggap condong ke blok timur
Politik bebas aktif Indonesia tidak dapat sejalan dengan bantuan ekonomi MSA
Penandatanganan MSA dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia
Sukiman dianggap kurang tegas dalam menerapkan politik bebas aktif dengan
penandatanganan MSA
Kabinet yang jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada masa
pemerintahan Kabinet …
Ir Djuanda
Sukiman
Natsir
Wilopo
Ali sastroamijoyo
Pada tanggal 13 Desember 1957, P.M. Djuanda menyatakan deklarasi yang dikenal
“Deklarasi Djuanda”. Isi pokok deklarasi tersebut adalah…
Persatuan partai-partai politik
Deklarasi partai pemenang pemilu
Deklarasi keamanan Indonesia
Deklarasi Berdikari
Pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau di seluruh perairan Indonesia
merupakan wilayah integral RI
Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda
adalh melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat
direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah....
masalah penarikan pasukan dari wilayah RIS termasuk di dalamnya KNIL
pembayaran hutang dan biaya perang Belanda- Indonesia
penyelesaian status wilayah Irian Barat
penarikan kapal Belanda ukuran kecil (korfet) dari wilayah perairan RIS
pembentukan Uni Indonesia Belanda
Pemilu I Tahun 1955 dilaksanakan dengan tujuan memilih anggota Konstituante.
Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955 bertugas untuk …
Menyusun Garis-garis Besar haluan Negara ( GBHN )
Menyusun Undang-Undang Baru
Mengkoreksi peraturan yang dikeluarkan pemerintah
Menyelamatkan sistim Demokrasi Indonesia
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Pelaksanaan Pemilu 1 Tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di
Indonesia. Empat partai pemenang dalam pelaksanaan pemilu pertama 1955
adalah…
PSH, PNI, NU, dan PKI
PPTI, NU, PKI, dan Partai Buruh
Masyumi, PNI, NU, dan PKI
PNI, PBSI, Parkindo, dan PSII
NU, Masyumi, PSI, dan Partai Buruh
Pada masa demokrasi liberal kondisi perekonomian Indonesia tidak stabil.
Penyebab ekonomi tersendat-sendat pada masa Demokrasi Liberal adalah…,
kecuali....
Keamanan dalam negeri tidak menguntungkan, terjadinya pemberontakan, dan
separatisme daerah
Belum berpengalaman dalam menata ekonomi yang baik, belum memiliki
tenaga ahli
Dana bantuan dari luar negeri melalui IMF bunganya sangat besar
Kabinet terlalu sering berganti, programnya belum trelaksana, program baru
mulai dirancang
Diandalkannya satu jenis impor terutama pertanian dan perkebunan
Sistem ekonomi Ali Baba adalah sistem ekonomi yang pernah diterapkan pada masa
Demokrasi Liberal. Salah satu faktor penyebab kegagalan Program Ali Baba adalah ...
Adanya Sabotase dari kaki tangan Belanda
Penyuluhan pemerintah kurang efektif
Subsidi pemerintah sangat kurang
Golongan Pribumi merasa rendah diri
Golongan Pribumi belum berpengalaman
Gerakan Benteng adalah sistem perekonomian yang dicanangkan oleh Menteri
Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo. Pembangunan Ekonomi baru berdasarkan
gagasan Gerakan Benteng dilakukan dengan cara …
Menasionalisasi Bank-bank milik pemerintah Belanda
Mengubah struktur ekonomi Kolonial menjadi Ekonomi Nasional
Menasionalisasi perusahaan – perusahaan Asing
Mendirikan perusahaan – Perusahaan Negara
Meningkatkan eksport nonmigas
Karena kesulitan ekonomi, Indonesia tidak meneruskan membayar utang kepada
pemerintah Belanda sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar.
Indonesiapun membatalkan seluruh Isi Keputusan Konferensi Meja Bundar secara
sepihak. Pembatalan segala Keputusan Konferensi Meja Bundar terjadi pada masa
Kerja Kabinet …
Burhanudin Harahap
Moh. Hatta
Ali Sastroamijoyo II
Wilopo
Moh. Natsir
Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan
Belanda adalh melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak
dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah....
masalah penarikan pasukan dari wilayah RIS termasuk di dalamnya KNIL
pembayaran hutang dan biaya perang Belanda- Indonesia
penyelesaian status wilayah Irian Barat
penarikan kapal Belanda ukuran kecil (korfet) dari wilayah perairan RIS
pembentukan Uni Indonesia Belanda
Setelah Kabinet Ali Sastriamidjojo 1 dinyatakan Domisioner dan selanjutnya
digantikan oleh Kabinet Burhanudin Harahap. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin
Harahap antara lain…
Pembatalan utang Indonesia kepada Belanda
Indonesia diterima sebagai anggota PBB
Mengadakan pemilihan umum
Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika
Deklarasi Djuanda
Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah:
membentuk dewan nasional
membubarkan dewan konstituante
meminta dukungan angkatan darat
membentuk kabinet gotong royong
membentuk MPRS
Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap UUD 45, salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah:
pebredelan surat kabar yang menolak ideology Manipol-USDEK
penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan Negara
pembubaran DPR hasil Pemilu 1955
pembatasan kegiatan partai politik
pembentukan Front Nasional
Perhatikan informasi berikut ini :
Dalam menghadapi konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian, Presiden Sukarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat ( Trikora )
1. memperkuat ketahan revolusi Indonesia di Irian
2. gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
3. meminta dukungan Uni Soviet untuk membebaskan Irian
4. perjuangan total untuk pembebasan Irian
5. bersiap untuk mobilisasi umum di Irian
6. kibarkan sang merah putih di Irian
Berikut ini yang termasuk isi Trikora ditunjukan oleh nomor …
1, 2, 3
1, 3, 5
1, 4, 5
2, 4, 6
2, 5, 6
Pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Pembubaran tersebut dilakukan karena:
DPR menolak ajaran Resopim yang dicetuskan Presiden Soekarno
anggota DPR tidak berasal dari partai politik pedukung
anggota DPR didominasi oleh kader PKI
DPR menolak RAPBN tahun 1960
DPR menolak Ideologi Nasakom
Salah satu ajaran yang muncul pada masa Demokrasi terpimpin adalah Revolusi,
Sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional (Resopim). Ajaran tersebut bertujuan:
memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
mempertegas arah politik luar negari Indonesia
menempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah
menyatukan tiga ideologis besar yaitu, komunis, nasionalis dan agama
mengkritik Pnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
gerakan Benteng
Pemerintah Indonesia berupaya memperjuangkan wilayah Irian barat melalui Sidang Umum PBB tahun 1954-1957. Akan tetapi, upaya terrsebut mengalami kegagalan karena:
pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatic dengan Belanda
dua pertiga peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat
masalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia-Afrika
Indonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Irian Barat
Irian Barat telah ditetapkan sebagai bagian Kerajaan Belanda.
Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan:
menggerakan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat
mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat
mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia
mengusahakan persenjataan ke Negara-negara blok komunis
membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat.
Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia , pemerintah Orde Lama mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi salah satunya adalah pemembentukan Dewan Perancang Nasional ( Deppernas ) Tugas Deppernas adalah … .
mempersiapkan rancangan Undang Undang Pembangunan yang berencana
merumuskan program program ekonomi yang mengarah pada kemandirian
melaksanakan program program ekonomi yang telah disusun oleh Presiden
Sukarno
merencanakan program pembangunan jangka Panjang dan jangka pendek
menyusun prioritas pembangunan terutama di Pulau Jawa
Pembangunan proyek proyek Mercusuar pada masa Orde Lama telah menyedot biaya banyak sehingga negara beberapa kali mengalami defisit maka salah satu langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde lama untuk mengatasi kondisi tersebut adalah ....
mengadakan pemotongan nilai Rupiah menjadi setengahnya ( shanering )
melakukan devaluasi nilai mata uang yaitu mata uang Rp 1000 menjadi Rp 1.
mengeluarkan mata uang Oeang Republik Indonesia ( ORI )
menghimpun dana masyarakat melalui program pinjaman nasional
meningkatkan pinjaman luar negeri
Pada 1964 Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Dana Revolusi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden. Kebijakan tersebut berdampak pada:
menurunnya nilai tukar rupiah
menurunnya tingkat inflasi
menurunnya pendapatan Negara
meningkatnya cadangan devisa negara
meningkatnya utang-utang Negara
Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah akumulasi dari berbagai krisis yang terjadi pada Jaman Demokrasi Liberal , Berikut ini adalah berbagai krisis yang mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, kecuali ….
kondisi politik yang tidak stabil akibat pergantian kabinet yang cepat.
perubahan sistem Pemerintahan Presidential menjadi Parlementer
kegagalan Badan Konstituante merumuskan UUD baru sebagai ganti UUD’ 1950
terjadinya gerakan gerakan Separatis di daerah daerah mengancam keutuhan
NKRI
Negara Indonesia dalam keadaan bahaya
Pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945. Hal tersebut terjadi ketika ....
MPRS mengangkat Sukarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Tap MPRS no
III/MPRS/1963
pada tahun 1960 DPR hasil Pemilu I dibubarkan ketika DPR menolak RAPBN yang
diajukan oleh Presiden.
Pemimpin Lembaga Tertinggi Negara / Ketua MPRS diangkat setingkat menteri
konsep Pancasila yang di dasarkan kepada Ketuhanan YME berubah menjadi
NASAKOM
pembentukan MPRS berdasarakan PenPres no 2 tahun 1959.
Perhatikan telaah kebijakan politik luar negeri berikut ini :
1. membagi – bagi kekuatan dunia menjadi Nefo dan Oldefo
2. membentuk poros Jakarta – Peking – Pnompenh – Moscow
3. menjadi pengagas berdirinya ASEAN
4. menjadi anggota PBB yang ke 60
5. konfrontasi dengan Malaysia
Dari data di atas yang merupakan kebijakan politik Luar Negeri Indonesia pada masa
Orde Lama adalah .....
1, 2 dan 5
2, 3 dan 4
3, 4 dan 5
1, 3 dan 4
1, 3 dan 5
Diakhir pemerintahannya, Orde Lama mewariskan tingkat inflasi sebesar 750 %. Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi pada masa ini adalah....
devisit anggaran diatasi dengan pencetakan uang besar besaran
devisit anggaran diatasi dengan mencari pinjaman luar negeri
terdapat tiga jenis mata uang yang beredar di masyarakat
melemahnya nilai rupiah dan daya beli masyarakat
melemahnya sektor perbankan akibat kredit macet
Pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi perekonomian Indonesia mengalami stagnasi dan keterpurukan akibat kebijakan ekonomi pada masa ini mengalami banyak kendala , salah satu kendalanya adalah … .
kebijakan ekonomi didasarkan oleh kepentingan politik Presiden terutama dalam
pelaksanaan politik mercusuar
masih terdapat campurtangan Sekutu dan Belanda dalam penentuan kebijakan
ekonomi
terdapat campur tangan negara negara komunis dalam penetuan kebijakan
ekonomi
terjadinya gerakan gerakan separatis menyedot banyak dana untuk
penanggulangannya
pengaruh komunis yang besar dalam pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin
Kabinet yang terbentuk setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah:
Kabinet Karya
Kabinet Kerja
Zaken Kabinet
Kabinet Gotong Royong
Kabinet Dwikora
Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengawali terbentuknya pemerintahan orde lama salah satunya didorong oleh faktor…..
keinginan Presiden untuk kembali menjalankan pemerintahan
kegagalan badan konstituante merumuskan UUD baru
ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah masa demokrasi liberal
keinginan rakyat untuk mengembalikan kekuasaan Presiden sebagai kepala
pemerintahan
tuntutan rakyat agar pelaksanaan pemerintahan dikembalikan seperti yang
diatur dalam UUD 1945 pasal 4 dan pasal 17
Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya:
Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960
pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR
pembentukan Front nasional
Dekrit presiden 5 Juli 1959
pembentukan kabinet kerja
Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah:
membentuk Dewan Nasional
membubarkan Dewan Konstituante
meminta dukungan Angkatan Darat
membentuk Kabinet Gotong Royong
membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu:
“Nawakarsa”
“Indonesia Menggugat”
“Jalannya Revolusi Kita”
“To Build The World a New”
“Penemuan Kembali Revolusi Kita”
