NEW
Font size
WorksheetsPKN HAM
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan salah satu kewajiban warga negara yang tersirat dalam Pancasila sila ke .....
satu
dua
tiga
empat
lima
Pengingkaran terhadap hak asasi manusia terkadang kita lakukan tanpa disadari. Berikut yang termasuk pelanggaran hak dalam kehidupan sehari-hari adalah .....
Membatasi orang lain untuk beribadah
Tidak membayar pajak atas harta kekayaan
Menghargai orang lain dalam beribadah
Meminta upah kerja yang terlalu tinggi
Tidak mengikuti setiap kegiatan sosial di masyarakat
Polisi merupakan aparat penegak hukum. Mereka memiliki tugas dan kewenangan tertentu, diantanya .....
Melaksanakan putusan hakim
Melakukan penuntutan di sidang pengadilan
Membuat putusan pengadilan bersama hakim
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Koordinasi dengan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum
Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah ....
Membayar pajak
Mendapat perlindungan hukum
Mendapatkan pelayanan kesehatan
Pekerjaan dan penghidupan yang layak
Mendapat status kewarganegaraan
Perhatikan macam-macam hak berikut !
1) Hak untuk dibela
2) Hak dalam usaha dan pertahanan dan keamanan Negara
3) Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya
4) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
5) Hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Diantara macam-macam hak diatas, yang merupakan hak Negara ditunjukkan pada nomor .....
1), 2), dan 3)
1), 3), dan 4)
1), 3), dan 5)
2), 3), 4)
3), 4), dan 5)
Tidak mau mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya .....
Pelanggaran hak
Pengingkaran hak
Kesadaran hukum
Pengingkaran kewajiban
Ketertiban hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
mendapat perlakuan baik dari pemerintah
mencalonkan diri menjadi anggota KPU
menjadi pegawai negeri sipil
mengikuti pemilihan umum
mendirikan yayasan
Salah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Maksud pernyataan tersebut adalah ....
warga negara yang baik akan diperlakukan baik oleh hukum
pemerintah memberi hukuman kepada semua warga negara
setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum
orang yang melanggar hukum akan masuk lembaga pemasyarakatan
pemerintah dapat membebaskan warga negara yang baik dari hukuman
Dalam mewujudkan persamaan di bidang ekonomi pemerintah berupaya mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, sehingga diarahkan pada ...
upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kreattifitas rakyat seperti industri rakyat yang sifatnya kecil dan menengah
Mendukung usaha yang sifatnya konglomerasi
Hanya memberi kemudahan kepada pengusaha yang masih berhubungan darah dengan para pejabat supaya mudah memantau perkembangannya
Mendukung usaha koperasi yang didanai BUMN yang korporasi besar
Mendukung perusahaan skala nasional dan internasional dimana keuntungan yang dihasilkan semakin besar
Aspek persamaan kedudukan warga negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu ....
memiliki hak untuk mendapatkan cuti
kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan di pengadilan
memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah .....
mendapatkan pekerjaan yang layak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing
memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
menganut berbagai macam agama yang diakui negara
Pemerintah memberikan jaminan pendidikan kepada semua warga negara. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mem- perhatikan dan memenuhi kebutuhan akan pemenuhan hak pendidikan warga negara. Kasus yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak warga negara dalam hal pendidikan adalah ....
Kadir dan Ahmad bersekolah di sekolah yang mewah
Semua peserta didik SMK Bhakti Adi Husodo berhasil lulus Ujian Nasional
Semua peserta didik di kelas XII Farmasi mendapat nilai bagus
Sovia mendapat penghargaan dari pemerintah dalam bidang kalpataru
Paula mendapat beasiswa di perguruan tinggi negeri karena memiliki nilai terbaik dalam Ujian Nasional
Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan adalah...
patriotisme
UUD NRI Tahun 1945
cinta tanah air
rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
tidak kenal menyerah
Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa...
"Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.”
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar"
“Negara Indonesia adalah negara hukum”
“Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya”
“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”
Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu...
“…. dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”
“.... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”
“.... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan"
“.... perdamaian abadi dan keadilan sosial”
“.... berkehidupan kebangsaan yang bebas"
Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di antaranya..
kebhinnekaan/keberagaman pada masyarakat Indonesia
bhinneka Tunggal Ika
sumpah pemuda
pancasila
UUD NRI 1945
Yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi nasional adalah ....
Adanya rasa senasib sepenanggungan
Adanya semangat persatuan dan kesatuan
Adanya jiwa dan semangat gotong royong, toleransi yang kuat
Adanya jiwa dan semangat gotong royong, toleransi yang kuat
Adanya ketidak puasan terhadap ketimpangan pemerataan hasil pembangunan
Contoh nilai patriotism dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam bidang hankamnas yaitu….
rela berkorban untuk mengamankan wilayah negara
mengorbankan jiwa raga dalam menghadapi musuh
membantu TNI/Polri untuk memberantas kejahatan
berjuang untuk meraih cita-cita masa depan
memberikan harta benda demi bangsa dan negara
Berikut ini adalah contoh sikap yang mencerminkan komitmen persatuan dalam kehidupan di sekolah yaitu ....
Mengadakan bakti sosial
Tidak membedakan SARA
Ikut serta dalam kegiatan kerjabakti
Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika
Tidak membedakan teman dalam bergaul di kelas
Setiap warga negara mempunyai hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh hak yang diatur secara eksplisit dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . .
memperoleh pendidikan
menjadi anggota legislatif
mendapat kesejahteraan sosial
mempelajari berbagai kebudayaan
mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . .
mendapat perlakuan baik dari pemerintah
mencalonkan diri menjadi anggota KPU
menjadi pegawai negeri sipil
mengikuti pemilihan umum
mendirikan yayasan
Negara mempunyai kewajiban menyejahterakan rakyat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat yaitu ....
menyediakan lapangan pekerjaan
menyediakan barang-barang murah
menurunkan harga bahan bakar minyak
membuka tempat hiburan bagi masyarakat
memberi santunan kepada warga negara
Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan oleh negara di bidang politik diwujudkan dengan ...
memberi kesempatan menjadi anggota DPR
menyalurkan TKW ke luar negeri
membebaskan dari kewajiban mengurus rumah tangga
memberi kesempatan untuk mendirikan lembaga sosial
menggantikan semua pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki
Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima/dilakukan oleh pihak-pihak yang lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya disebut...
Hak
Kewajiban
Wewenang
Tugas
Tanggung Jawab
Dalam UUD NRI Tahun 1945 dari Pasal 27-Pasal 34 berisi tentang …. warga negara.
Hak
Kewajiban
Tugas
HAM
Kedudukan
Sebuah tatanan yang di dalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat sering disebut sebagai..
Keadilan sosial
Absolutisme hukum
Perlindungan dan penegakan hukum
Supremasi hukum
Kemutlakan hukum
Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 30 menekankan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tugas dari …. sebagai kekuatan utama.
Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat
TNI
Kejaksaan Agung
TNI dan POLISI
Seluruh rakyat Indonesia
Perjudian selalu meresahkan masyarakat karena mengganggu ketenangan warga. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus..
menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada kelompok judi
memaklumi para pelaku karena mencari pekerjaan sulit
meminta bantuan warga masyarakat untuk menangkap para pelaku perjudiana
mencurigai setiap warga masyarakat yang berkelompok
menangkap dan menindak tegas para pelaku
Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan..
Sosialisasi hukum sejak dini
Jelasnya penegakkan hukum
Adanya polisi yang tegas dan profesional
Hukum yang memihak rakyat kecil
Pemberian hukum yang berat bagi para pelanggar hukum
Indonesia menganut paham…. untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Kekuasaan MPR
Otonomi daerah
Perlindungan dan penegakkan HAM
Demokrasi liberal
Trias politika
Pers dapat memengaruhi pada masyarakat, karena pers memiliki fungsi sebagai....
kritik sosial
komunikator massa
lembaga bisnis
ajang kreatif dan seni
lembaga pendidikan
Sesuai dengan fungsi dan tradisinya, pers harus menjadi....
penyambung lidah masyarakat
kontrol kepentingan pemerintah
alat seleksi kebijakan pemerintah
penjaga kepentingan publik
pembela dan alat propaganda pemerintah
Setelah berperan serta dalam upaya mengembangkan kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan massa sebelumnya, pers nasional menunjukkan tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari negara baru yang berdaulat, tidak mengherankan jika pers pada masa itu disebut....
sebagai pers modern
pers pemberani
sebagai pers pejuang
pers dalam alam kemerdekaan
pers Pancasila
Bagi kita, semua bentuk kemajuan teknologi termasuk teknologi komunikasi dan informasi, kita sikapi...
dengan senang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
biasa, karena yang meamjukan teknologi bukan bangsa Indonesia
dengan bangga, karena semua kemajuan itu dicapai atas nama kemanusiaan
rasa syukur dan kita manfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan hidup
dengan sedih dan kecewa, karena tidak dikembangkan oleh bangsa kita
Selepas Orde Baru, kebebasan pers tampak lebih bebas dan merdeka, karena....
adanya pencabutan undang-undang pers
pers tidak perlu diatur dalam undang-undang
bermunculan media massa baru yang lebih segar
presiden membubarkan departemen penerangan
kebijakan mengenai pers diperlonggar pemerintah
Pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 disebut....
harpaan pers Indonesia
pengertian pers Pancasila
hakikat pers Pancasila
tujuan pers Pancasila
cita-cita pers Pancasila
Salah satu contoh hak prerogratif presiden adalah...
membuat UUD
membuat grasi
menyetujui undang-undang
menetapkan anggota MPR
mengangkat anggota MPR
Menurut UUD 1945, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh....
MPR
DPR dan MPR
presiden
DPR
MA
Negara Indonesia pernah menerapkan bentuk negara serikat, yaitu pada....
setelah berdirinya negara Republik Indonesia
setelah pemilu 1950
pemerintahan Orde lama
pada masa berlakunya Konstitusi RIS
pada masa berlakunya UUDS 1950
Tujuan bangsa Indonesia yang bersifat Internasional sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah...
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah
menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan mengirimkan TKI ke luar negeri
menciptakan stabilitas keamanan yang mantap
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
Semua orang akan sangat wajib menghormati seluruh hak asasi manusia milik orang lain dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hal ini sama seperti yang sudah ditegaskan pada...
Pasal 28 K ayat 1
Pasal 28 i ayat 2
Pasal 29 J ayat 1
Pasal 28 j ayat 1
Pasal 29 j ayat 3
Perkembangan partisipasi masyarakat terhadap hukum akan sangat terpupuk jika penegakan diterapkan melalui…
Setiap rumah dipajang gambar kepolisian
Sosialisasi hukum sejak dini
Transparansi hukum yang sangat sering dilakukan
Hukum semua rakyat kecil
Hukuman yang berat untuk para pelanggar hukum di Indonesia
Ada banyak jenis pelanggaran yang bisa dilakukan semua orang. Kalau pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang melanggar hak asasi orang lain biasa disebut dengan pelanggaran…
Norma
HAM
Sosial
Budaya
Alam
Pada pasal 16 UU RI nomor 2 tahun 2002 yang mengenai kepolisian. menjelaskan secara rinci tentang apa pasal tersebut…
Syarat menjadi anggota Polri
Fungsi dari anggota Polri
Tugas-tugas Polri
Kewenangan Yang Dimiliki Polri
Peraturan kinerja Polri
Dalam penegakan hukum Indonesia dibantu oleh salah satu komisi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Pelaksanaan tugas KPK ini didasari oleh undang-undang...
UU RI No. 30 Tahun 2002
UU RI No. 50 Tahun 2003
UU RI No. 70 Tahun 2002
UU RI No. 20 Tahun 2004
UU RI No. 40 Tahun 2022
Kewenangan yang dimiliki pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya antara lain adalah…
Berhak melakukan 4P (Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan juga Penahanan)
Melakukan pemutusan sidang
Menentukan hukuman yang didapatkan oleh pelanggar hukum
Memberikan pembelaan kepada tersangka yang belum ditetapkan
Tidak menerima laporan kejahatan dan lain sebagainya saat malam hari
Pembatasan terhadap kemerdekaan mutlak pers itu justru perlu diadakan dengan alasan sebagai berikut, kecuali....
untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu maupun kelompok
melindungi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat
meningkatkan ancaman subversi maupun agresi
melindungi ketertiban keamanan, baik yang datang dari dalam mapun datang dari luar
melindungi keamanan, baik yang datang dari dalam maupun datang dari luar
Di bawah ini merupakan ciri dari sistem pers, kecuali....
integrasi
keutuhan
kesempurnaan
keterhubungan
ketergantungan
Di bawah ini yang bukan merupakan ciri kebebasan pers di Indonesia adalah....
pers yang bebas dan bertanggung jawab
pers yang sehat
pers melakukan kontrol yang objektif
pers penyebar informasi yang objektif
pers penyebar informasi yang subjektif
Di bawah ini yang bukan merupakan undang-undang yang berkaitan dengan pers adalah UU No. 40 Tahun 1999...
pasal 18
pasal 134
pasal 154
pasal 281
pasal 283
