NEW
Font size
WorksheetsTATIB_DPRD
Total questions: 12
Worksheet time: 6mins
Peraturan Tata Tertib DPDR merupakan
Undang-undang
Peraturan Perundangan Lainnya
Peraturan Daerah
Keputusan DPDR
Peraturan Tata Tertib DPDR mengatur
Internal DPRD
Eksternal DPRD
Internal dan Eksternal
Mekanisme Pengambilan Keputusan di DPRD
Yang bukan merupakan Peraturan yang dibuat DPRD adalah
Peraturan Tentang Tata Tertib
Peraturan Tentang Kode Etik
Peraturan tentang tata beracara Badan Kehormatan
Peraturan Daerah (PERDA)
Lex superior derogat legi inferiori, adalah prinsip perundangan yang berarti
Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama
Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Peraturan yang lebih kuat mengesampingkan peraturan yang lebih lemah
Hierarki/urutan peraturan perundang-undangan yang benar
Berdasarkan U.U 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikutr
Peraturan Presiden, Perpu, Perda
Peraturan Presiden, Perda, Pergub
Pergub, Peraturan Presiden, Perda
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Daerah
Proses Pembentukkan Peraturan Tata Tertib yang benar adalah sebagai berikut:
Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pembinaan, penetapan
Perencanaan, pembahasan, penyusunan,
penetapan, pembinaan
Perencanaan, penyusunan, pembinaan, pembahasan, penetapan
Perencanaan, penyusunan, penetapan, pembahasan, pembinaan
Unsur yang tidak termasuk Peraturan Tata Tertib DPRD adalah
Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
Keangggotaan DPRD
Pemberhentian Antar Waktu
Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD
Pembinaan terhadap rancangan DPRD
di kabupaten/kota dilakukan oleh :
Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
Menteri Dalam Negeri
Gubernur
Bupati/Walikota
Penetapan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh :
Pimpinan DPRD
Badan Kehormatan DPRD
Bupati/Walikota
Menteri Dalam Negeri
Permintaan Persetujuan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada waktu
Rapat Komisi
Rapat Pansus
Rapat Dengar Pendapat
Rapat Paripurna
Uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan disebut.
Mengingat
Considerans
Batang Tubuh
Lampiran
Dasar hukum yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu disebut dengan istilah..
Mengingat
Considerans
Batang Tubuh
Aturan Tambahan
