wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal UH Bab.2 Kelas 11

Total questions: 50

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Menurut Munir Fuady (2010), demokrasi Indonesia lebih menekankan pada…

a)

Perbedaan pendapat

b)

Oposisi

c)

Musyawarah dan mufakat

d)

Demokrasi mayoritas

e)

Kekuatan partai politik

2.

Musyawarah dalam keluarga merupakan contoh penerapan nilai demokrasi. Hal ini terkait dengan prinsip yang diambil dari sila ke berapa dalam Pancasila?

a)

Sila pertama

b)

Sila kedua

c)

Sila ketiga

d)

Sila keempat

e)

Sila kelima.

3.

Salah satu unsur utama dalam demokrasi Pancasila adalah…

a)

Pemungutan suara mayoritas

b)

Prinsip musyawarah untuk mufakat

c)

Sistem pemerintahan otoriter

d)

Hak veto untuk pimpinan

e)

Keputusan berdasarkan kekuatan ekonomi.

4.

Bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa suaranya dihargai dalam musyawarah keluarga?

a)

Hanya mengizinkan orang tua yang berbicara

b)

Memberikan waktu berbicara yang sama untuk setiap anggota

c)

Memilih suara terbanyak dari keputusan yang diajukan

d)

Mengabaikan pendapat anggota keluarga yang tidak berpengaruh

e)

Menentukan keputusan berdasarkan senioritas.

5.

Dalam sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terdapat beberapa indikator utama yang menunjukkan apakah suatu negara demokrasi. Salah satu indikator tersebut adalah akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas?

a)

Proses pemilihan pemimpin secara terbuka

b)

Kemampuan pemerintah untuk mengganti aturan

c)

Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan gratis

d)

Pemimpin harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat

e)

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat di media.

6.

Di Jawa Barat, istilah musyawarah dalam konteks lokal dikenal dengan sebutan...

a)

Rembug desa

b)

Riungan

c)

Tudang sipulung

d)

Kerapatan adat

e)

Musrenbang

7.

Bagaimana prinsip dasar demokrasi konsensus yang diterapkan di Indonesia?

a)

Menekankan pada mayoritas mutlak

b)

Mengutamakan perbedaan pendapat yang tajam

c)

Mencari keputusan bersama melalui musyawarah

d)

Mengutamakan persaingan politik antarpartai

e)

Mengutamakan pemungutan suara terbanyak.

8.

Sebelum disahkannya UUD 1945, bagaimana proses musyawarah berjalan dalam upaya menyusun konstitusi tersebut?

a)

Selalu setuju tanpa perdebatan

b)

Terdapat perdebatan hebat sebelum mencapai kesepakatan

c)

Langsung disepakati oleh seluruh pihak tanpa musyawarah

d)

Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali

e)

Disusun hanya oleh satu kelompok tanpa keterlibatan pihak lain

9.

Konstitusi pertama yang diberlakukan di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945 adalah...

a)

UUD Sementara 1950

b)

UUD 1945

c)

UUD RIS

d)

Dekrit Presiden 1959

e)

UUD NRI 1945

10.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945 adalah...

a)

UUD Sementara 1950

b)

UUD 1945

c)

UUD RIS

d)

Dekrit Presiden 1959

e)

UUD NRI 1945.

11.

Apa alasan utama UUD 1945 disebut sebagai konstitusi yang sementara oleh Ir. Sukarno?

a)

Karena belum disusun oleh lembaga resmi negara

b)

Karena belum sempurna dan disesuaikan dengan kondisi darurat

c)

Karena ditolak oleh para pejuang kemerdekaan

d)

Karena belum diterima oleh semua wilayah Indonesia

e)

Karena masih menunggu persetujuan dari Belanda

12.

Salah satu ciri dari pelaksanaan demokrasi pada periode awal UUD 1945 (1945-1949) adalah...

a)

Pemilihan umum yang bebas

b)

Terbentuknya MPR sebagai lembaga tertinggi

c)

Adanya Badan Keamanan Rakyat (BKR)

d)

Pengesahan UUD oleh Konstituante

e)

Penetapan demokrasi liberal.

13.

Dalam masa UUD RIS (1949-1950), bentuk negara Indonesia adalah...

a)

Kesatuan dengan sistem presidensial

b)

Serikat dengan sistem parlementer

c)

Kesatuan dengan sistem parlementer

d)

Serikat dengan sistem presidensial

e)

Federasi dengan sistem demokrasi terpimpin.

14.

Pada periode UUD RIS, wilayah Indonesia terdiri atas...

a)

Hanya pulau Jawa dan Sumatera

b)

Republik Indonesia dengan daerah-daerah otonom

c)

Negara bagian RIS dan beberapa daerah otonom

d)

Negara bagian dan koloni Belanda

e)

Hanya wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Yogyakarta.

15.

Salah satu alasan masyarakat Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950 adalah...

a)

Desakan dari Belanda

b)

Keinginan masyarakat untuk memiliki satu negara yang kuat

c)

Kegagalan sistem demokrasi parlementer

d)

Tidak adanya dukungan dari negara-negara bagian

e)

Kegagalan KNIP dalam menjalankan pemerintahan.

16.

UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) diberlakukan sebagai konstitusi...

a)

Tetap untuk negara Indonesia

b)

Sementara, menunggu konstitusi baru hasil Konstituante

c)

Yang hanya berlaku di wilayah tertentu

d)

Hanya untuk periode transisi

e)

Untuk menggantikan UUD 1945 secara permanen.

17.

Pada masa UUDS 1950, sistem pemerintahan yang digunakan adalah...

a)

Presidensial

b)

Demokrasi terpimpin

c)

Parlementer

d)

Semi-parlementer

e)

Otoriter.

18.

Apa yang menyebabkan Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959?

a)

Ketidakmampuan Konstituante menyusun UUD baru

b)

Kemenangan militer dalam Pemilu

c)

Desakan dari negara-negara bagian

d)

Pengaruh dari luar negeri

e)

Krisis ekonomi yang berkepanjangan.

19.

Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...

a)

Menetapkan UUDS 1950 sebagai konstitusi tetap

b)

Membubarkan BP KNIP

c)

Menetapkan kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante

d)

Menetapkan Presiden sebagai penguasa tertinggi

e)

Menjadikan sistem federal sebagai bentuk pemerintahan.

20.

Apa dampak dari Dekrit Presiden 1959 terhadap sistem pemerintahan di Indonesia?

a)

Kembali ke sistem parlementer

b)

Penerapan sistem demokrasi liberal

c)

Penguatan peran Presiden dalam pemerintahan

d)

Perubahan ke sistem federasi

e)

Terjadinya pergantian kabinet berkali-kali.

21.

Konstitusi RIS terdiri dari Mukadimah dan Batang Tubuh yang berisi...

a)

6 bab dan 197 pasal

b)

15 bab dan 36 pasal

c)

6 bab dan 146 pasal

d)

12 bab dan 68 pasal

e)

16 bab dan 40 pasal.

22.

Siapa yang ditunjuk sebagai Kepala Pemerintahan pada periode UUD RIS?

a)

Presiden Sukarno

b)

Wakil Presiden Mohammad Hatta

c)

Perdana

23.

Siapa yang ditunjuk sebagai Kepala Pemerintahan pada periode UUD RIS?

a)

Presiden Sukarno

b)

Wakil Presiden Mohammad Hatta

c)

Perdana Menteri Mohammad Hatta

d)

Perdana Menteri Natsir

e)

Menteri Dalam Negeri

24.

Setelah Dekrit Presiden 1959, Presiden Sukarno menjalankan pemerintahan dengan sistem...

a)

Demokrasi parlementer

b)

Demokrasi terpimpin

c)

Demokrasi liberal

d)

Demokrasi sosial

e)

Demokrasi presidensial

25.

Pada periode berlakunya UUDS 1950, terjadi gejolak politik yang mengakibatkan...

a)

Terjadinya pemberontakan daerah

b)

Terbentuknya negara-negara bagian baru

c)

Tujuh kali pergantian kabinet dalam waktu singkat

d)

Pemilu gagal dilaksanakan

e)

Indonesia kembali dijajah Belanda

26.

Salah satu prinsip penting dalam Konstitusi RIS adalah...

a)

Bentuk negara kesatuan

b)

Sistem pemerintahan presidensial

c)

Bentuk negara serikat dan sistem pemerintahan parlementer

d)

Pemberian otonomi daerah yang terbatas

e)

Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden

27.

Periode UUD 1945 yang dimulai pada 5 Juli 1959 menandai dimulainya kembali sistem...

a)

Federasi

b)

Parlementer

c)

Presidensial

d)

Demokrasi liberal

e)

Oligarki

28.

Pembentukan Konstituante bertujuan untuk...

a)

Menyusun konstitusi baru

b)

Melakukan revisi terhadap UUD 1945

c)

Menetapkan GBHN

d)

Menyusun sistem pemerintahan baru

e)

Membubarkan UUD RIS

29.

Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah selama periode UUDS 1950 adalah...

a)

Ketidakstabilan kabinet

b)

Penolakan terhadap sistem parlementer

c)

Krisis ekonomi yang parah

d)

Kembali ke sistem presidensial

e)

Perpecahan wilayah

30.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemilu pertama kali dilaksanakan pada...

a)

1950

b)

1955

c)

1965

d)

1971

e)

1983

31.

Alasan utama dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...

a)

Adanya perubahan rezim pemerintahan

b)

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi

c)

Karena adanya tekanan dari masyarakat internasional

d)

Agar konstitusi lebih singkat dan mudah dipahami

e)

Untuk mengembalikan kekuasaan kepada MPR

32.

Salah satu dampak positif dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...

a)

Melemahnya kedudukan presiden

b)

Terbatasnya kebebasan berpendapat

c)

Terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis

d)

Meningkatnya sentralisasi kekuasaan

e)

Berkurangnya peran rakyat dalam pemerintahan

33.

Pasal mana dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang mekanisme perubahan UUD?

a)

Pasal 1

b)

Pasal 3

c)

Pasal 37

d)

Pasal 9

e)

Pasal 20

34.

Salah satu kesepakatan dasar dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...

a)

Mengubah bentuk negara menjadi federal

b)

Melemahkan kedudukan lembaga yudikatif

c)

Mempertahankan sistem presidensial

d)

Menghapuskan lembaga DPRD

e)

Mengubah dasar negara Pancasila

35.

Apa yang dimaksud dengan rule of law?

a)

Kekuasaan hukum yang tertinggi

b)

Kekuasaan raja yang mutlak

c)

Kekuasaan mayoritas

d)

Kekuasaan agama

e)

Kekuasaan militer

36.

Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia berada di tangan...

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPR

d)

Mahkamah Agung

e)

DPD

37.

Salah satu tujuan utama amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...

a)

Memperkuat kekuasaan partai politik

b)

Membatasi kebebasan pers

c)

Memperkuat sistem pemerintahan yang otoriter

d)

Menjamin hak asasi manusia

e)

Melemahkan

38.

Apa yang dimaksud dengan check and balances?

a)

Sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara

b)

Sistem pembagian kekuasaan secara merata

c)

Sistem pemilihan umum secara langsung

d)

Sistem pemerintahan yang terpusat

e)

Sistem hukum yang berlaku surut

39.

Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan dampak positif dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?

a)

Terbukanya ruang bagi partisipasi masyarakat

b)

Terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan

c)

Meningkatnya stabilitas politik

d)

Melemahnya peran partai politik

e)

Terjaminnya hak asasi manusia

40.

Alasan utama dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...

a)

Adanya perubahan rezim pemerintahan

b)

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi

c)

Karena adanya tekanan dari masyarakat internasional

d)

Agar konstitusi lebih singkat dan mudah dipahami

e)

Untuk mengembalikan kekuasaan kepada MPR

41.

Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan alasan dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945?

a)

Struktur ketatanegaraan yang terlalu sentralistik

b)

Kekuasaan presiden yang terlalu besar

c)

Adanya pasal-pasal yang multitafsir

d)

Keinginan untuk membentuk negara kesatuan

e)

Rumusan UUD yang belum cukup mendukung demokrasi

42.

Apa tujuan utama dari perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945?

a)

Mengatur tentang hak asasi manusia

b)

Membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat DPR

c)

Menerapkan pemilihan presiden secara langsung

d)

Membentuk Mahkamah Konstitusi

e)

Mengatur wilayah negara dan pembagian administrasi

43.

Bab mana yang diatur dalam Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang secara langsung berkaitan dengan hak asasi manusia?

a)

Bab tentang Pemerintah Daerah

b)

Bab tentang Wilayah Negara

c)

Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Bab tentang Hak Asasi Manusia

e)

Bab tentang Warga Negara dan Penduduk

44.

Apa salah satu tujuan utama dari perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945?

a)

Memperkuat peran DPD dalam perumusan undang-undang

b)

Mengatur tentang batas wilayah negara

c)

Memperkenalkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung

d)

Membatasi masa jabatan presiden menjadi satu periode

e)

Menghapus Dewan Pertimbangan Agung

45.

Apa salah satu aspek penting yang diatur dalam perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945?

a)

Pemilihan presiden secara langsung

b)

Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden

c)

Hak asasi manusia

d)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

e)

Pembentukan DPD

46.

Berdasarkan Pasal 37, berapa jumlah minimal anggota MPR yang harus hadir dalam sidang untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945?

a)

Setengah dari jumlah anggota MPR

b)

Dua pertiga dari jumlah anggota MPR

c)

Sepertiga dari jumlah anggota MPR

d)

Lima puluh persen dari jumlah anggota MPR

e)

Seluruh anggota MPR

47.

Menurut Mustari (2014), sikap demokratis tidak muncul tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses yang panjang. Apa saja yang terlibat dalam proses tersebut?

a)

Pengamalan, pembiasaan, dan kebiasaan

b)

Pembiasaan, pembelajaran, dan pengamalan

c)

Pembelajaran, kepemimpinan, dan kepercayaan

d)

Kecerdasan, moral, dan intelektual

e)

Penguasaan, perintah, dan pengendalian

48.

Kehidupan demokratis dapat kokoh apabila...

a)

Semua orang tunduk pada pemerintah

b)

Nilai-nilai demokratis tumbuh dan dipraktikkan menjadi budaya demokrasi

c)

Masyarakat hanya mendengarkan elit politik

d)

Masyarakat dilarang memberikan kritik

e)

Warga negara menolak perubahan

49.

Salah satu indikator keberhasilan demokrasi adalah...

a)

Banyaknya partai politik yang berkuasa

b)

Ketaatan warga negara terhadap demokrasi sebagai prinsip hidup

c)

Jumlah demonstrasi yang terjadi setiap tahun

d)

Penguasaan teknologi oleh masyarakat

e)

Pengendalian media oleh pemerintah

50.

Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang...

a)

Hak asasi manusia

b)

Kebebasan berpendapat

c)

Sistem pemerintahan

d)

Kewajiban warga negara

e)

Kekuasaan kehakiman