WorksheetsULANGAN HARIAN BAB 2 SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA
Total questions: 40
Worksheet time: 1hrs 3mins
Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”’ yang artinya….
Kekuasaan negara
Kekuasaan pemerintah
Pemerintahan rakyat
Pemerintahan berdaulat
Pemerintahan dalam arti luas
1. Perhatikan hal-hal di bawah ini
1) Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum ( rakyat )
2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3) Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif
4) Kekuasaan mayoritas
5) Tirani minoritas
Pemerintahan yang baik adalah yang demokratis. Adapun Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis ditujukan oleh nomor. . .
1) 2) dan 3)
2) 3) dan 4)
1) 3) dan 4)
2) 3) dan 5)
3) 4) dan 5)
Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup. . .
Tingkat perbedaan tertentu diantara warga negara
Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan
Tidak adanya bebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara
Penegakan hukum yang sepihak
Pemilu yang bersifat tertutup
Demokrasi yang diterapkan di setiap negara berbeda-beda disebabkan oleh faktor-faktor berikut, kecuali. . .
Ideologi
Latar belakang sejarah bangsa
Budaya
Jumlah penduduk
Kehidupan sosial ekonomi
Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan. . .
Pengertian demokrasi
Proses demokratisasi
Bentuk demokrasi
Ciri demokrasi
Asas demokrasi
Menurut Henry B. Mayo dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan 6 prinsip-prinsi pdemokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis, prinsip tersebut salah satunya adalah. . .
Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan
Penghormatan terhadap supremasi hukum.
Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
Tidak mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
Upaya rakyat secara menyeluruh Menjamin tegaknya keadilan
1. Perhatikan peryataan berikut!
1) Pemerintahan berdasarkan konstitusi
2) Pemilu yang demokratis
3) Federalisme pemerintah negara bagian dan local
4) Kontrol Lembaga negeri
5) Sinergi antara kekuasaan luar negeri dan dalam negeri
Diantara beberapa peryataan di atas ysng merupakan Prinsip dasar demokrasi menurut Menurut Melvin I. Urofsky adalah. . .
1), 2) dan 3)
2), 3) dan 4)
3), 4) dan 5)
1), 3) dan 4)
2), 3) dan 5)
Semua orang wajib menaati peraturan lalu lintas, tanpa memandang apakah mereka memiliki kendaraan mewah atau tidak, Pembangunan demokrasi ini akan disesuaikan dengan prinsip-prinsipdemokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup aspek. . .
Penghormatan terhadap supremasi Hukum
Sikap patuh terhadap hukum berdasarkan demokrasi
Kesadaran warga negara terhadap aturan
Pelaksanaan aturan undang-undang
Sikap yang baik terhadap demokrasi
Suatu bentuk pemerintahan dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan pendapat demokrasi menurut. . .
Prof. Mariam Budiarjo
Max Weber
Hans Kelen
Jhon Lock
Abraham Lincoln
Proses mewujud pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara disebut dengan. . .
Demokrasi
Demokratisasi
Demokrasi negara
Negara Demokrasi
Demos dan Kratos/Cratein
Dipandang dari penyaluran aspirasi rakyat, demokrasi terbagi atas. . .
Gabungan dan individu
Formal dan material
Positif dan negatif
Langsung dan tidak langsung
Umum dan khusus
Untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten, maka sudah ditentukan berdasarkan UU Pemilu, berapa Kuota yang dibutuhkan, sehingga tidak semua rakyat Indonesia menjadi wakil rakyat yang akan duduk di badan legislative. berdasarkan penyaluran kehendak rakyat tersebut merupakan pelaksanaan . . .
Demokrasi Langsung
Demokrasi perwakilan
Demokrasi tidak langsung
Demokrasi berdasarkan ideologi Pancasila
Demokrasi Indonesia
Demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualism merupakan bentuk demokrasi. . .
Demokrasi rakyat (demokrasi komunis)
Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
Demokrasi Material (negara-negara komunis)
Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)
Demokrasi Gabungan (negara-negara non blok)
Atas dasar ideologi, terdapat dua macam bentuk demokrasi Negara Korea Utara menganut ideologi yang bersifat tertutup yakni. . .
Fasis
Komunis
Sosialis
Liberal
Pancasila
Berdasar titik berat yang menjadi perhatiannya demokrasi dapat dibedakan atas. . .
Langsung dan tidak langsung
Konstitusional dan rakyat
Terbuka dan tertutup
Umum dan khusus
Formal, material, gabungan
Setiap negara demokrasi harus memenuhi 2 asas pokok, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan. . .
Tanggap terhadap kepentingan bersama
Pengakuan harkat dan martabat manusia
Tidak diskriminasi terhadap warga negaranya
Memiliki wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan
Memiliki undang-undang dan badan penegak hukum
Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik adalah Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme mengutamakan. . .
Persamaan pendapat dan oposisi yang bersifat liberal
Kebebasan parpol dan pembatasan parpol
Sistem banyak partai dan sistem dua partai
Sistem presidensial dan sistem parlementer
Kepentingan masyarakat dan kebebasan individu
Menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Berdasar titik berat yang menjadi perhatia demokrasi. . .
Formal
Informal
Gabungan
Komunis
Liberal
Demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan Berdasar titik berat yang menjadi perhatia demokrasi. . .
Demokrasi Formal negara-negara liberal
Gabungan (Negara-negara Non Blok)
Demokrasi material negara-negara Komunis
Demokrasi Pancasila negara Indonesia
Demokrasi langsung dan tidak langsung
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia, Berdasar titik berat yang menjadi perhatiannya demokrasi merupakan bentuk praktek dari. . .
Gabungan (Negara-negara Non Blok)
Demokrasi material negara-negara Komunis
Demokrasi Formal negara-negara liberal
Demokrasi Pancasila negara Indonesia
Demokrasi langsung dan tidak langsung
Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pernyataan ini adalah di sampaikan oleh. . .
Prof.S.Pamudji
Prof. DR. Hazairin, SH
Sri Soemantri
Prof, Dardji darmodihardjo,SH,
Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH.
Demokrasi Pancasila dapat dibedakan menurut aspek material dan aspek formal. Yang di maksud dengan aspek material adalah. . .
Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik ) yang dicerminkan oleh sila keempat
Paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945
Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945
Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia
Contoh sikap terhadap putusan musyawarah yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah. . .
Menghormati dan menerimanya dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab
Menerima saja karena telah diputuskan oleh pimpinan.
Mengakui dengan senang hati dan tanggung jawab.
Menerima karena sudah menjadi kebiasaan rapat.
Menerima dan menjalankan dengan tanggung jawab
1. Perhatikan hal-hal berikut:
1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban
3) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.
4) Mewujudkan rasa keadilan sosial
5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah. . .
1), 2), 3), dan 5)
2), 3), 4), dan 5)
3), 4), 5) dan 7)
2), 3), 4), dan 6)
5), 6), dan 7)
Prof.S.Pamudji menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek. Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam Badan Perwakilan Rakyat dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur, merupakan aspek. . .
Formal
Material
Normatif / Kaidah
Optatif
Organisasi
Menurut Prof. S.Pamudji. Demokrasi Pancasila mengandung Aspek Normatif/Kaidah. Yang dimaksudkan dengan aspek normatif/kaida adalah. . .
Mengetengahkan tujuan atau kehendak yang akan dicapai.
Mengungkapkan seperangkat norma dalam mencapai tujuan.
Mempersoalkan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia.
Mengetengahkan semangat penyelenggara negara dan pemimpin negara
Mengetengahkan wadah pelaksanaan demokrasi tersebut.
Pengertian Demokrasi Pancasila juga dapat dibedakan atas aspek material dan formal, yang merupakan aspek material adalah. . .
Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila pancasila lainnya.
Demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik ) yang dicerminkan oleh sila keempat.
Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
Mengungkapkan seperangkat norma dalam mencapai tujuan
Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945 merupakan pendapat dari. . .
Prof, Dardji darmodihardjo,SH,
Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH.
Sri Soemantri
Prof. DR. Hazairin, SH
Prof.S.Pamudji
Demokrasi Pancasila, istilah yang digunakan oleh MPRS 1968 adalah demokrasi sebagaimana telah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat, seperti. . .
Desa dan hukum adat Masyarakat setempat
Desa, kerja, marga, nagari dan wanua
Adat istiadat Masyarakat setempat
Keraifan local Masyarakat Indonesia berdasarkan adat budaya masing-masing
Nilai-nilai pancasila terutama sila ke empat pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini memberikan kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prinsip dasar yakni. . .
Musyawarah
Sila pertama yang merupakan causa dari sila yang lain
Kebersamaan dalam satu pancadangan menuju kesepakatan Bersama
Nilai instrumental prkasis dan ideal sila kerakyatan yang dipipmpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila ke empat dari pancasila
Perhatikan penyimpangan-penyimpangan di bawah ini!
1) Pengekangan hak di bidang politik
2) Pembatasan wewenang Presiden
3) Pengangkatan Presiden seumur hidup
4) Adanya program penembakan misteriusdalam menciptakan keamana
5) Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden
Dari pernyataan di atas yang merupakan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan nomor. . .
1), 2), 3)
1), 2), 4)
1), 3), 5)
2), 3), 4)
3), 4), 5)
Demokrasi pada masa orde baru memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan pemerintahan orde baru adalah. . .
Pemerataan pendapatan
Pemekaran wilayah
Perubahan UUD1945
Pemilu yang demokratis
Keamanan dalam negeri stabil
Ciri utama demokrasi pada masa reformasi adalah. . .
Pelaksanaan demokrasi tertuang pada kunci pokok sistem pemerintahan
Adanya konsensus/persetujuan umum
Eksekutif lebih dominan dalam pengambilan Keputusan
Banyaknya partai politik dan kebebasan pers
Birokrat benar-benar melaksanakan kebijakan pemerintah
1. Demokrasi liberal pernah dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1950-1959, pada masa pada masa demokrasi liberal, lebih menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Hal negatif yang terjadi pada demokrasi liberal ini adalah. . .
Mengakibatkan instabilitas baik di bidang politik, ekonomi maupun hankam
Jumlah sekolah bertambah
Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah seperti PRRI
Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya
Pers semakin tertekan
Kemerdekaan pers merupakan pengejawantahan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam bentukUndang-Undang tentang pers, yaitu. . .
Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999
Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000
Undang-Undang nomor 3 Tahun 1998
Undang-Undang nomor 45 Tahun 1999
Paham yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Peryataan tersebut merupakan pengertian demokrasi liberal yang diterapkan di inonesia mulai dari. . .
Novenber 1945 sampai dengan juli 1959
Konstitusi RIS 1949 Konstitusi UUD 1950
Juli 1959 s.d. April 1965 (orde lama)
Maret 1966 s.d. Mei 1998 (orde baru)
Mei 1998 s.d. sekarang
Dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS/No. VIII/MPRS/1965 (sudah dicabut dengan TAP MPRS No XXXVII/MPRS/1968) mulai berlakunya demorasi Pancasila dan Terpimpin Dimana demokrasi tersebut berlaku mulai dari. . .
Juli 1959 s.d. April 1965 (orde lama) sampai dengan April 1965 s.d. Maret 1966
Juli 1949 s.d. April 1965 (orde lama) sampai dengan April 1965 s.d. Maret 1966
Juli 1959 s.d. April 1965 (orde lama) sampai dengan April 1955 s.d. Maret 1966
Juli 1959 s.d. April 1965 (orde lama) sampai dengan April 1964 s.d. Maret 1967
Juli 1959 s.d. April 1965 (orde lama) sampai dengan April 1965 s.d. Maret 1956
Mulai dari November 1945 sampai dengan Juli 1959 kabinet sering jatuh bangun, dan mengakibatkan instabilitas baik di bidang politik, ekonomi maupun HANKAM, kondisi tersebut merupakan prkatik demokrasi. . .
Liberal
Komunis
Pancasila reformasi
Pancasila terpimpin
Terpimpin
Landasan ketetapan MPR No.VII/MPR/1998 jo TAP MPR No.X/MPR/1998 jo TAP MPR No.II/MPR/1999 mulai berlaku bulan Mei 1998 sampai dengan sekarang Indonesia menganut demokrasi. . .
Liberal
Komunis
Pancasila reformasi
Pancasila terpimpin
Terpimpin
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar 11 Maret 1966) dan Tap MPRS No. XXXVII/MPRS 1968 selanjutnya diperkuat dengan Tap MPRS No. I/MPR/1973, 1978 dan seterusnya diberlakukannya demokrasi di Indonesia mulai Maret 1966 s.d. Mei 1998 yakni. . .
Liberal
Komunis
Pancasila
Pancasila terpimpin
Terpimpin
