Harus ada saksi

Harus dilakukan di tempat umum

Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas

Harus dilakukan oleh lebih dari satu orang

Keluarga penerima

Semua orang tanpa terkecuali

Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Teman dekat

Justice Collaborator

Whistle Blower

Material Corruption

State Capture Corruption

Intelectual Corruption

Grand Corruption

30 hari kerja

7 hari kerja

14 hari kerja

21 hari kerja

Tidak ada konsekuensi

Dikenakan sanksi administrasi

Dikenakan sanksi pidana

Harus mengembalikan gratifikasi tersebut

Emile Durkhaim

Jack Bologne

Robert Merton

Fiona Robertson - Snape

UU No. 30 Tahun 2002

UU No. 31 Tahun 1999

UU No. 20 Tahun 2001

UU No. 23 Tahun 2004

Material Corruption

State Capture Corruption

Intelectual Corruption

Penurunan nilai tukar mata uang secara tiba-tiba

Dampak yang meluas dan berantai dari satu tindakan korupsi ke sektor-sektor lainnya

Kenaikan harga barang-barang pokok

Pengurangan jumlah tenaga kerja dalam industri tertentu

Melibatkan Kepala Daerah

Melibatkan Aparat Penegak Hukum

Terkait dengan sktor strategis nasional

Semua benar

Achievement motive

Affiliation Motive

Power motive

Extrinsic and Instrinsic motives

Meningkatkan efisiensi dan transparansi

Mempercepat proses administrasi

Menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan publik dan menghambat efisiensi

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Orang yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi

Orang yang melaporkan adanya TP tertentu dan sebagai pelaku utama

Orang yang melakukan TP tertentu dan bukan sebagai pelaku utama

Orang yang melaporkan suatu TP tertentu dan bukan sebagai pelaku

• Pemberian hadiah kepada pejabat

Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara atau perekonomian negara

Penyelewengan dana perusahaan

Penjualan barang ilegal

Korupsi administratif dan korupsi ekonomi

Korupsi kekuasaan, korupsi politik, dan korupsi ekonomi

Korupsi yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, dan penggelapan dalam jabatan

Korupsi hukum, korupsi politik, dan korupsi sosial

Indonesia termasuk negara dengan tingkat korupsi yang sangat rendah

Indonesia memiliki tingkat korupsi yang sedang

Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan tingkat korupsi tinggi

Indonesia tidak masuk dalam peringkat IPK

Suap-menyuap

Penggelapan dalam jabatan

Gratifikasi

Pemerasan

Penyalahgunaan kekuasaan untuk memberi keuntungan kepada pihak lain

Penggunaan kekuasaan untuk mengambil alih hak milik orang lain

Penggelapan barang atau uang yang dipercayakan kepada seorang pejabat untuk keuntungan pribadi

Penipuan terhadap pemerintah

• Indeks yang mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

• Indeks yang mengukur tingkat pendidikan di suatu negara

• Indeks yang mengukur tingkat korupsi di sektor publik suatu negara berdasarkan persepsi ahli dan pengusaha

• Indeks yang mengukur jumlah kasus korupsi yang dilaporkan

• Pasal 2

• Pasal 5

• Pasal 12

• Pasal 15

• Meningkatkan efisiensi ekonomi

• Meningkatkan investasi asing

• Mengurangi efisiensi ekonomi dan menurunkan tingkat investasi asing

• Menambah lapangan pekerjaan

• Pemerasan

• Penggelapan

• Suap

• Gratifikasi

• Pasal 3

• Pasal 12B

• Pasal 8

• Pasal 17

• Faktor yang berasal dari lingkungan sekitar individu

• Faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti moral dan integritas

• Faktor yang berasal dari kebijakan pemerintah

• Faktor yang berasal dari tekanan kelompok

• Faktor yang berasal dari lingkungan sekitar individu, seperti budaya dan sistem pemerintahan

• Faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti ambisi pribadi

• Faktor yang berasal dari pendidikan formal

• Faktor yang berasal dari nilai-nilai keluarga

• Perbedaan pendapat memperkaya kebijakan anti-korupsi

• Perbedaan pendapat dapat menyebabkan konflik yang memicu tindakan korupsi untuk memperoleh keuntungan pribadi

• Perbedaan pendapat mengurangi peluang korupsi

• Perbedaan pendapat memperkuat aturan hukum

• Kombinasi antara keinginan individu dan kesempatan yang tersedia

• Kebijakan yang baik

• Pendidikan yang tinggi

• Kemiskinan saja

• Teori yang menjelaskan bahwa korupsi disebabkan oleh ketidakmampuan individu

• Teori yang menjelaskan bahwa korupsi adalah hasil dari perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal

• Teori yang menjelaskan bahwa korupsi adalah fenomena alamiah

• Teori yang menyatakan bahwa korupsi tidak dapat dihindari

• Teori yang menekankan pentingnya pendidikan tinggi

• Teori yang menekankan pentingnya kebijakan publik

• Teori yang menganggap korupsi sebagai bagian dari budaya

• Teori yang menggabungkan Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), dan Exposure (paparan)

• Mengurangi peluang korupsi

• Mendorong individu untuk melakukan korupsi karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih

• Tidak relevan dengan korupsi

• Menghentikan korupsi

• Korupsi hanya bisa terjadi jika ada peluang atau kesempatan

Korupsi tidak memerlukan kesempatan

• Semua orang pasti akan korupsi jika ada kesempatan

• Kesempatan tidak mempengaruhi korupsi

• Kebutuhan organisasi untuk berkembang

• Kebutuhan individu untuk memenuhi kebutuhan finansial atau lainnya yang mendorong tindakan korupsi

• Kebutuhan untuk mengikuti aturan

• Kebutuhan pemerintah untuk menegakkan hukum

• Keterbukaan informasi

• Tingkat pengawasan dan penegakan hukum yang lemah sehingga memungkinkan korupsi terjadi

• Peningkatan kesadaran publik

• Pendidikan anti-korupsi

• Pemberian hadiah kepada teman

• Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan publik atau negara

• Penjualan barang ilegal

• Pemberian uang sebagai tanda terima kasih

• Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi

• Tindakan melanggar hukum yang dilakukan merugikan keuangan atau perekonomian negara untuk keuntungan pribadi/ orang lain/ korporasi

• Perbuatan baik yang dilakukan oleh pejabat negara

• Tindakan membantu masyarakat miskin

• Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

• Perbuatan yang dilakukan tanpa niat jahat

• Pemberian hadiah secara sukarela

• Tindakan yang hanya dilakukan oleh swasta

• Dilakukan dengan transparansi

• Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

• Dilakukan secara sukarela

• Tidak melibatkan pejabat negara

• John Locke

• Robert Klitgaard

• Adam Smith

• Karl Marx

• Tindakan administratif

• Tindakan pidana

• Tindakan sosial

• Tindakan etis

• Memberi hadiah saat ulang tahun

• Penggelapan dana publik

• Membayar pajak tepat waktu

• Memberikan sumbangan amal

• Pemberian uang atau barang kepada seseorang tanpa alasan

• Pemberian sesuatu kepada pejabat atau pihak lain untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka

• Pengembalian uang kepada masyarakat

• Pemberian hadiah kepada anak-anak

• Pemberian hadiah dalam acara keluarga

• Pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada pejabat yang terkait dengan jabatannya

• Pengembalian barang yang hilang

• Pemberian bonus karyawan

• Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan umum

• Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu

• Penggunaan kekuasaan sesuai dengan aturan

• Penggunaan kekuasaan untuk membangun infrastruktur

Jack Bologne

Robert Merton

Fiona Roberton-Snape

Emile Durkhaim

• Suap-menyuap

• Penggelapan dana

• Penyalahgunaan wewenang

• Tindak pidana pencucian uang

• Peningkatan kesejahteraan masyarakat

• Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

• Peningkatan investasi asing

• Pengurangan kemiskinan

• Sanksi administratif

• Sanksi pidana penjara dan denda

• Teguran tertulis

• Sanksi pidana penjara atau denda

• Faktor Eksternal

• Faktor Internal

Faktor Organisasi

Faktor Politik