Manajemen Risiko

1) Kerahasiaan Informasi, 2) Keamanan Data, 3) Kewajiban Hukum

Transparansi Keuangan

Kepatuhan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia, dan ketentuan OJK.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2000

Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan

OJK mengatur dan mengawasi pendirian bank dengan menetapkan persyaratan dan melakukan evaluasi terhadap calon bank.

OJK hanya memberikan izin operasional setelah bank berdiri.

OJK tidak memiliki peran dalam pendirian bank.

OJK bertanggung jawab untuk mengelola dana bank yang sudah ada.

Perlindungan data nasabah hanya berlaku untuk bank-bank besar.

Perlindungan data nasabah adalah upaya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi nasabah.

Perlindungan data nasabah adalah proses untuk mengumpulkan informasi nasabah.

Perlindungan data nasabah adalah cara untuk mempromosikan produk ke nasabah.

1. Enkripsi data. 2. Kontrol akses yang ketat.

Membagikan data nasabah kepada pihak ketiga.

Menggunakan password yang mudah ditebak.

Menyimpan data di cloud tanpa proteksi.

Sanksi moral bagi karyawan bank

Peningkatan transparansi laporan keuangan

Pemberian penghargaan kepada nasabah

Sanksi administratif, denda, atau pencabutan izin usaha.

Hubungi layanan pelanggan bank melalui telepon, email, atau kunjungi cabang terdekat.

Laporkan melalui media sosial bank.

Tunggu hingga bank menghubungi Anda.

Hapus semua data pribadi Anda.

Transparansi penting untuk membangun kepercayaan, akuntabilitas, dan mencegah korupsi.

Transparansi dapat mengurangi efisiensi operasional bank.

Transparansi tidak berpengaruh pada kepercayaan nasabah.

Transparansi hanya diperlukan untuk kepentingan internal bank.

Nama, alamat, nomor identitas, nomor rekening, dan informasi keuangan.

Nama hewan peliharaan, jenis kendaraan, dan makanan kesukaan.

Pekerjaan, hobi, dan warna favorit.

Tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat email.