Presiden menetapkan Undang-undang setelah mendapat persetujuan bersama dengan ....

Bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan

Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari

Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara

Lembaga legislatif memainkan peran kunci dalam proses politik dan pemerintahan suatu negara. Dengan membuat undang-undang, mewakili rakyat, dan mengawasi pemerintah, mereka membantu memastikan bahwa kebijakan negara mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara adil dan demokratis. Dari pernyataan di atas dapat ditegaskan bahwa Lembaga legislatif bertanggung jawab atas pembuatan dan pengesahan....

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan Utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan

menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang

(2) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-udang Dasar

(3) Segala keputusan majelis permusyawaratan rakyat

ditetapkan dengan suara terbanyak

(4) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar

(5) MPR melantik presiden dan Wakil Presiden

Berikut ini yang tidak termasuk BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASAL 2 SEBELUM AMANDEMEN, adalah ...

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak

memajukan rancangan undang-undang

(2) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden

berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang.

(3) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka

rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu

(4) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang

berikut

(5) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan

pemerintah itu harus dicabut

Berikut ini yang tidak termasuk BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 21 Sebelum amandemen, adalah ....

Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR memiliki kedudukan sebagai ....

Setelah UUD 1945 diamandemen, MPR memiliki kedudukan sebagai ....

Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang MPR adalah ....

Membuat Undang-Undang dengan persetujuan bersama dengan Presiden disebut fungsi ....

Menyusun dan menetapkan APBN/APBD disebut fungsi ....

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum disebut ....

Hak DPR untuk melakukan meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan disebut ....