Free Printable Kuis 06 November 2024

1.

Pasal 23 UUD 1945 menekankan pengelolaan keuangan negara yg transparan dan bertanggung jawab. Saat terjadi defisit anggaran , langkah apa yg paling tepat diambil oleh pemerintah? (SKB Eka)

a)

a. Menaikkan pajak secara drastis untuk menaikkan defisit

b)

b. Menerbitkan utang dengan transparansi dan menjaga stabilitas fiskal

c)

c. Mengurangi belanja negara di sektor publik

d)

d. Mengandalkan bantuan internasional

e)

e. Menunda proyek - proyek pembangunan

2.

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dengan pendapatan daerah yang cukup, pemerintah daerah dapat membangun dan memelihara infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan taman. Dibawah ini yang merupakan sumber pendapatan asli daerah adalah : (SKB Angga E)

a)

a. Pajak kendaraan bermotor dan pajak penghasilan

b)

b. Dana perimbangan dan bantuan keuangan

c)

c. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

d)

d. Pajak kendaraan bermotor dan pajak reklame

e)

e. Dana otonomi khusus dan pajak restoran

3.

Salah satu contoh tindakan bijaksana yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah.... (SKB Evi)

a)

a. Usul atau pendapat orang lain perlu di pertimbangkan

b)

b. Bermusyawarah dengan pertimbangan baik buruk

c)

c. Menerima bahwa perbedaan pendapat memang ada

d)

d. Mempertimbangankan pendalapat orang yang lebih tua

e)

e. Hasil keputusan diambil secara musyawarah mufakat

4.

Lembaga negara yang berwenang untuk merubah UUD NRI 1945 adalah… diatur dalam… (SKB Indri)

a)

a. MPR, Pasal 3 ayat (3)

b)

b. MPR, Pasal 3 ayat (1)

c)

c. DPR, Pasal 20 ayat (1)

d)

d. DPR dan DPD, Pasal 2

e)

e. Presiden bersama MPR, Pasal 3 ayat (1)

5.

Dalam rangka melaksanakan demokrasi Pancasila pemilihan umum pada masa demokrasi diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat. Berikut yang anggotanya dipilih oleh rakyat, kecuali: (SKB Andra)

a)

a. Dewan Perwakilan Rakyat

b)

b. Dewan Perwakilan Daerah

c)

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e)

e. Komisi Yudisial

6.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum didalam UUD 1945, yaitu.. (SKB Siffa)

a)

a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

b)

b. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945

c)

c. Pasal 9 ayat 1 UUD 1945

d)

d. Pasal 34 ayat 2 UUD 1945

e)

e. Pasal 28 ayat 1 UUD 1945

7.

Berikut ini yang termasuk ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali (SKB Hesti)

a)

a. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat

b)

b. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggungjawab kepada parlemen

c)

c. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen

d)

d. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan lamanya

e)

e. Pemerintahan tidak diperkenankan membubarkan parlemen

8.

Didalam pasal 52 ayat 4 pp no 18 th 2016 dijelaskan beberapa tugas lurah untuk membantu camat. Manakah tugas lurah yang sesuai dengan isi pasal tersebut, kecuali : (SKB Galang)

a)

a. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum

b)

b. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelagan umum

c)

c. Melakukan pelayanan masyarakat

d)

d. Ikut dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat

e)

e. Melakukan pemberdayaan masyarakat.

9.

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh.. (SKB Christine)

a)

a. Presiden

b)

b. Menteri

c)

c. Gubernur

d)

d. Walikota/Bupati

e)

e. DPRD

10.

Pasal 18 B ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa.. (SKB Arin)

a)

a. Hubungan pusat daerah memperhatikan keberagaman daerah

b)

b. Hub. Keuangan, pelayan, pemanfaatan SDA dilakukan secara adil

c)

c. Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah khusus

d)

d. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat

e)

e. Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya

11.

Wawasan Nusantara memiliki peran sebagai pedoman untuk menumbuhkan dan memperkuat kesadaran nasional, sehingga setiap individu merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang bersatu. Di bawah ini yang bukan merupakan dampak dari Wawasan Nusantara yaitu: (SKB Andhika)

a)

a. Menguatkan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI

b)

b. Memupuk solidaritas dan rasa saling memiliki

c)

c. Menguatkan persatuan dalam merendahkan bangsa lain

d)

d. Membangun Identitas dan Rasa Bangga Nasional

e)

e. Mendorong Partisipasi Aktif dalam Pembangunan Nasional

12.

Menurut PP No. 18 th 2016, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota yg menyelenggarakan fungsi-fungsinya berikut ini, kecuali : (SKB )

a)

a. Memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas

b)

b. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah

c)

c. Pengordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah

d)

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

e)

e. Pelayanan adminstratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah

13.

Ketimpangan sosial dan ekonomi bertolak belakang dengan pasal 33 ayat 1 mengenai perekonomian nasional. Dibawah ini implementasi pancasila pada sila kelima mengenai keadilan sosial yang berhubungan dengan pasal tersebut di atas adalah… (SKB Shanti)

a)

a. Pembentukan Koperasi demi kesejahteraan anggota koperasi

b)

b. SDA dikuasai negara untuk dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat

c)

c. Penanganan anak terlantar oleh negara

d)

d. Pelaksanaan program iuran jaminan bagi fakir miskin oleh pemerintah

e)

e. Pemberian jamsos berupa PKH 43

14.

Forkopimda adalah forum koordinasi pimpinan di daerah yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan ..... (SKB Vinny)

a)

a. wilayah

b)

b. daerah

c)

c. pusat

d)

d. umum

e)

e. kabupaten

15.

Berikut yang bukan termasuk pelayanan dasar dalam urusan pemerintahan wajib berdasar undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: (SKB Rizza)

a)

a. Pendidikan

b)

b. Kesehatan

c)

c. Sosial

d)

d. Ketahanan Pangan

e)

e. Pekerjaan umum dan penataan ruang

16.

Anda diminta untuk mengevaluasi dampak program bansos yg bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun ada pnurunan angka kemiskinan. Beberapa keluarga masih menglmi kesulitn finansial. Apa langkah yg tept untuk meningktkan efektifitas program ini? (SKB Muliana)

a)

a. Mengumpulkan data tambahan tntng keluarga yg msh kesulitn dn menyesuaikan progrm untk lbih mmenuhi kebutuhn mrka.

b)

b. Mengabaikan kasus kesulitn dn fokus pda menurunn angka kemiskinan scra umum

c)

c. Menggnti program bansos dngn progrm bru

d)

d. Membandingkan dgn progrm bansos dinegara lain untk menilai efektivitasnya

e)

e. Menyusun laporan brdsrkan angka kemiskinn yg mnurun

17.

Proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama diantaranya... (SKB Indah)

a)

a. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif

b)

b. Tingginya resiko konflik sosial

c)

c. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat

d)

d. Adanya dualisme fungsi lembaga negara

e)

e. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal

18.

Seorang fasilitator ingin mengetahui secara mendalam konteks kebutuhan masyarakat secara merata, agar tidak menimbulkan ketimpangan antara masyarakat mayoritas dan minoritas. Apa yg harus dilakukan fasilitator agar sesuai dengan nilai Pancasila? (SKB Shofia)

a)

a. Melakukan wawancara mendalam dengan beberapa masyarakat

b)

b. Mengadakan diskusi kelompok untuk mendapatkan hasil yg beragam

c)

c. Membuat survei online

d)

d. Menghadiri forum masyarakat secara langsung

e)

e. Menggunakan data dari beberapa laporan

19.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip dibawah ini, kecuali... (SKB Arinda)

a)

a. Profesional

b)

b. Independen

c)

c. Tidak tumpang tindih antar APIP

d)

d. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini

e)

e. Subjektif

20.

Berikut ini yang bukan merupakan Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota yakni.. (SKB Yoga)

a)

a. pimpinan DPRD kota/provinsi,

b)

b. pimpinan kepolisian,

c)

c. pimpinan kejaksaan,

d)

d. sekretariat daerah

e)

e. Pimpinan TNI

21.

Apa tujuan dilakukannya pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah oleh Inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2 yaitu... (SKB Vivid)

a)

a. Dilaksanakan agar dapat menyesuaikan laporan dengan badan pemeriksa keuangan

b)

b. Dilaksanakan agar dapat mengkaji secara cepat dan tepat terhadap kewenangan Daerah

c)

c. Dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengolahan keuangan desa

d)

d. Dilaksanakan agar dapat penilaian atas keberhasilan kebijakan dalam pelaksanaan program

e)

e. Dilaksanakan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan/pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah

22.

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa hal berikut, kecuali.... (SKB Vinda Audi)

a)

a. Peningkatan pelayanan

b)

b. Peran serta masyarakat

c)

c. Pemberdayaan

d)

d. Peningkatan daya saing daerah

e)

e. Meningkatkan partisipasi pemerintah pusat dalam urusan penyelenggaraan potensi daerah

23.

Pancasila dijadikan nilai nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia adalah fungsi pancasila sebagai.... (SKB Dwi Agri)

a)

a. Sumber nilai

b)

b. dasar negara

c)

c. pandangan hodup bangsa

d)

d. ideologi negara

e)

e. perjanjian luhur

24.

Berdasarkan UU Otonomi Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut (SKB Mira Eka)

a)

a. Desentralisasi

b)

b. Sentralisasi

c)

c. Konsentralisasi

d)

d. Dekonsetralisasi

e)

e. Generalisasi

25.

Fasilitator pemerintahan di tingkat kecamatan mendapat laporan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial sering mengalami keterlambatan karena masalah koordinasi antara kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan prinsip koordinasi pemerintahan, langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah: (SKB Fitri)

a)

a. Meningkatkan jumlah stal di kecamatan agar program bantuan sosial bisa segera dilaksanakan.

b)

b. Mengadakan rapat koordinasi rutin antara kecamatan dan kabupaten untuk membahas kendala pelaksanaan program.

c)

c. Menyerahkan seluruh pelaksanaan program bantuan sosial kepada pemei1ntah pusat.

d)

d. Menunda program hingga seluruh masalah koordinasi terselesaikan.

e)

e. Meminta masyarakat menunggu sampai masalah koordinasi selesai.

26.

Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara yang memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, Pancasila berfungsi sebagai: (SKB Nina)

a)

a. Landasan hukum tertinggi yang mengikat seluruh peraturan di Indonesia

b)

b. Prinsip ekonomi bagi masyarakat Indonesia

c)

c. Aturan yang hanya berlaku bagi pemerintah

d)

d. Ideologi yang tertutup dari pengaruh budaya asing

e)

e. Doktrin politik utama bagi partai di Indonesia

27.

Fasilitator pemerintahan menemukan bahwa sebagian besar masyarakat di desa tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) karena mereka merasa hasilnya tidak pernah terlihat. Berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses musyawarah, tindakan terbaik yang harus diambil adalah: (SKB Miftah)

a)

a. Membiarkan musyawarah berjalan meskipun partisipasi masyarakat rendah.

b)

b. Meningkatkan transparansi hasil musyawarah dengan melaporkan secara terbuka apa saja yang telah disepakati dan bagaimana progres implementasinya.

c)

c. Menyerahkan seluruh keputusan musyawarah kepada perangkat desa tanpa melibatkan masyarakat.

d)

d. Mengganti aparatur desa yang tidak transparan dalam proses musyawarah.

e)

e. Mengabaikan hasil musyawarah karena dianggap tidak penting oleh masyarakat.

28.

Berikut merupakan Asas Wawasan Nusantara, kecuali (SKB Adelyta)

a)

a. Asas Keadilan

b)

b. Asas Kerjasama

c)

c. Asas Kewarganegaraan

d)

d. Asas Tujuan yang Sama

e)

e. Asas Kejujuran

29.

Ciri sistem pemerintahan parlementer adalah (SKB Ika)

a)

a. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen

b)

b. Jabatan presiden ditentukan oleh parlementer

c)

c. Raja/ratu sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan

d)

d. Menteri bertanggungjawab pada presiden

e)

e. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan parlemen.

30.

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Pasal 37 ayat 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib terdiri dari dari Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan kebutuhan dasar dan Urusan Pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar. Di bawah ini yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan kebutuhan dasar diantaranya, kecuali..... (SKB Nur)

a)

a. Pendidikan

b)

b. Kesehatan

c)

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d)

d. Sosial

e)

e. Komunikasi dan Informatika

31.

Yang tidak termasuk ke dalam unsur penunjang dalam urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 PP Nomor 18 tahun 2016 adalah.... (SKB Lina)

a)

a. Kepegawaian

b)

b. Pendidikan dan pelatihan

c)

c. Perencanaan

d)

d. Kemampuan

e)

e. Penelitian dan pengembangan

32.

Apa langkah pertama dalam proses pengawasan urusan pemerintahan daerah menurut prosedur standar? (SKB Maria)

a)

A. Pelaksanaan inspeksi

b)

B. Pelaksanaan inspeksi

c)

C. Penyusunan laporan

d)

D. Perencanaan pengawasan

e)

E. Pengumpulan data

33.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Berikut ini yang bukan termasuk urusan pemerintahan absolut yaitu... (SKB Asih)

a)

A. Agama

b)

B. Keamanan

c)

C. Pertahanan

d)

D. Sosial

e)

E. Politik luar negeri

34.

Sebagai fasilitator pemerintah, anda menerima umpan balik dari masyarakat mengenai gangguan signifikan yang ditimbulkan oleh kebijakan baru terkait pembangunan infrastruktur. Meski kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang banyak warga merasa terganggu. Apa langkah awak yang harus anda ambil untuk mengatasi umpan balik ini? (SKB Citra)

a)

a. Mengabaikan umpan balik dan melanjutkan implementasi kebijakan sesuai rencana awal

b)

b. Menyusun laporan detail mengenai umpan balik dan mengajukan perubahan kebijakan tanpa analisis yang komprehensif

c)

c. Melakukan survei lebih lanjut untuk memahami dampak spesifik dari kebijakan dan mengevaluasi apakah gangguan tersebut sebanding dengan manfaat jangka panjang yang diharapkan

d)

d. Mencari solusi jangka pendek untuk mengurangi gangguan tanpa mempertimbangkan tujuan kebijakan secara keseluruhan

e)

e. Melakukan perbandingan kebijakan ini dengan kebijakan dari negara lain untuk mencari solusi yang baik

35.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari beberapa opsi berikut, kecuali? (SKB Novinda)

a)

A. Keterbukaan dan efektivitas

b)

B. Proporsionalitas dan integritas

c)

C. Tertib penyelenggaraan negara dan efisiensi

d)

D. Kepastian hukum dan akuntabilitas

e)

E. Profesionalitas dan keadilan

36.

Alasan mendasar bahwa Alinea keempat pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah... (SKB Putri)

a)

A. Merupakan landasan aturan perundangan

b)

B. Diperjuangkan oleh tokoh nasional dengan jiwa raga

c)

C. Terdapat cita-cita bangsa

d)

D. Merupakan falsafah hidup bangsa

e)

E. Ada kepribadian bangsa

37.

Fasilitator Pemerintahan perlu turut serta dalam memfasilitasi urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu fungsi dari fasilitator pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari, kecuali…. (SKB Zhay)

a)

a. Merekomendasikan kebijakan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota

b)

b. Mengumpulkan data berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas

c)

c. Mengkoordinasikan keamanan dan ketentraman lingkungan masyarakat yang sedang konflik

d)

d. Memfasilitasi sistem ketahanan pangan masyarakat menghadapi bencana gagal panen pertanian

e)

e. Merekomendasikan kebijakan pembangunan perumahan masyarakat yang tidak layak pakai

Kuis 06 November 2024

Total questions: 37

Worksheet time: 28mins

Similar Resources on Wayground