NEW
Font size
WorksheetsUlangan Harian Pancasila Kelas X BAB 2
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yaitu undang-undang dasar. Pengertian tersebut merupakan pengertian konstitusi dalam arti...
Luas
Sempit
Undang undang
Undang undang dasar
Sistem hukum nasional
Kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan adalah...
UU
Perda
TAP MPR
UUD NRI 1945
Perpres
Proses penyusunan dasar negara dibuat sebelum Indonesia merdeka oleh badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Secara khusus rancangan UUD dibaahas oeleh BPUPKI pada sidang keduanya tanggal...
10-16 Juli 1945
10-16 Juni 1945
29 Mei – 1 Juni 1945
18-21 Agustus 1945
29 Maret – 1 April 1945
Menurut Prof. Notonagoro Pancasila mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hidup kenegaraan bagi bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila menjadi...
Hukum tidak tertulis tertinggi
Pokok kaidah negara yang fundamental
Norma tertulis tertinggi dalam negara
Konstitusi negara
Staats gezet
Setiap konstitusi memuat adanya beberapa unsur penting yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur yang termuat dalam konstitusi adalah ...
Kedaulatan penuh di tangan Pemerintah.
Lembaga-lembaga negara
Pembagian kekuasaan dalam sistem politik
HAM
Pembatasan kekuasaan bagi penguasa
Berikut ini yang bukan menjadi isi konstitusi yaitu ...
Ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan lembaga Negara
sifat, bentuk negara dan bentuk pemerintahan
jaminan hak-hak asasi manusia
identitas Negara
dasar filsafat suatu Negara
Bentuk pemerintah NKRI adalah...
monarki
serikat
demokrasi
kesatuan
republik
Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ..
pandangan hidup dan kepribadian bangsa
sikap dan perilaku anggota masyarakat
peraturan perundang-undangan
adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat
system sosial yang berbeda
Berlakunya UUD Tahun 1945 mulai pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966 dinamakan periode...
Demokrasi
RIS
Demokrasi Terpimpin
Orde Lama
Reformasi
UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal ...
5 Juli 1959 - 21 Mei 1989
17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
5 Juli 1959 - 11 Maret 1966
Mengembangkan pendidikan politik dan budaya bangsa adalah beberapa contoh tindakan yang memperlihatkan tanggungjawab warga Negara di dalam...
partisipasi pada hukum
memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi
mengembangkan kehidupan masyarakat
partisipasi aktif kepada Negara
memecahkan masalah Negara
Sebagai warga Negara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, contohnya adalah ...
menghambat penyelesaian tugas
memperebutkan kekuasaan
aktif dalam perkelahian di sekolah
mengadopsi budaya bangsa
mengembangkan pendidikan politik
Hal-hal di bawah ini merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, kecuali ...
penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia
pengakuan terhadap hak asasi manusia
kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa
penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi
1. kedudukan pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam…
GBHN
Pembukaan UUD 1945
UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945
TAP MPR
1. Perhatikan kutipan berita dibawah ini!
Polisi menduga aksi demo yang berujung ricuh di DPRD Mimika, Rabu (21/8/2019) tadi ditunggangi provokator. Menurutnya, aksi demo itu disusupi isuPapua merdeka dan referendum."Memang benar aksi demo awalnya damai, namun saat orasi di DPR Mimikamereka mengalihkan isu dari penolakan Rasis menjadi referendum atau Papuamerdeka," kata Kapolres Mimika Agung Marlianto di Mapolres Mimika, Rabu (21/8). Agung Marlianto mengatakan saat ini polisi juga menerima laporan adanyatembakan misterius dari arah demonstran saat demo siang tadi. Dia menjelaskan,Polres Mimika sedang menyelidiki laporan penemuan bekas tembakan, laporan ituditerima pukul 18.00 WIT."Saat ini kasat Reskrim dengan unit identifikasi masih mengecekkebenarannya itu dipastikan oleh pemiliknya itu bukan proyektil senjata api organik,tapi senjata rakitan ini sengaja ditembakkan kepada petugas dan sudahdisampaikan kepada petugas untuk meningkatkan kewaspadaan," ungkapnya.
Berdasarkan berita di atas, aksi demo yang berujung ricuh di Mimika merupakan ancaman terhadap…
Persatuan
Keamanan
Kedaulatan
Pertahanan
Kedamaian
Anak anak di Indonesia dari sabang sampai marauke merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia diperlukan persiapan sumber daya manusia yang berpendidikan. Oleh karena itu setiap anak di Indonesia berhak untuk mendapatkan kualitas pendidikan dan demi memajukan bangsanya. Mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak dari warga negara Indonesia yang terdapat dalam pasal…
31
28 A
28 B ayat 1
28 B ayat 2
28 C
Beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berekepentinan merupakan pengertian dari...
Hak
Pajak
Retribusi
Kewajiban
Kewenangan
Sesuai dengan bunyi pasal 28B UUD 1945 setiap warga negara Indonesia berhak...
meneruskan keturunan
Berserikat dan berpendapat
Memperoleh pekerjaan
Mendapatkan pendidikan
Bebas mengkritik pemerintah
Dalam menyampaikan pendapat dimuka umum setiap warga negara berkewajiban untuk...
Menghormati kebebasan orang lain
Membenarkan pendapat orang lain
Menolak pendapat
Mengganggu ketertiban umum
Tidak perlu berpendapat
Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan tanggung jawab antara lain...
Melindungi HAM
Menghargai perinsip praduga tak bersalah
Menyelenggarakan pengamanan
Menjaga keutuhan bangsa
Melindungi kebebasan
1. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering Andadengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dankewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban wargaadalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak danpengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul,pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi ataubahkan dihilangkan.Tentunya upaya pencegahan dapat dilakukan untuk mengatasi penyebab pelanggaranhak dan penggingkaran kewajiban warga negara. Bagaimana menurut kalian kritikanyang paling tepat untuk para pengingkar kewajiban warga negara adalah ....
Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikanpelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat dan menghindari tindakankekerasan yang melawan hukum
Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagaibentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara olehpemerintah
Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepadamasyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal.
Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar sesama kelompok dan golongandalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinandan pendapat masing-masing
Mengoptimalkan peran lembagalembaga selain lembaga tinggi negara yangberwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara
Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak sesuai dengan nilai yang terkandung pada pancasila yang berbunyi...
Ketuhanan yang maha esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Di negara demokrasi seperti di Indonesia. Warga negara diberikan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapatnya. Namun kemerdekaan disini tidak lepas dari adanya beberapa asas yang mengatur dalam menyampaikan pendapat. Berikut ini yang bukan termasuk asas yang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah asas...
Keseimbangan antara hak dan kewajiban
Kepentingan pribadi dan golongan
Musyawarah dan mufakat
Proporsionalitas
Manfaat
Pak Andi dan pak Bimo hendak mencalonkan diri ssebagai kepala desa. Pak andi dan pak bimo berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih serta menjadi bagian dari pemerintahan. Hal tersebut merupakan perwujudan hak warga negara yang terdapat dalam UUD RI Tahun 1945 yaitu Pasal...
28D Ayat 1
28D Ayat 2
28D Ayat 4
28E Ayat 1
28D Ayat 3
Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu....
Adanya pemilu berkala
Adanya supremasi hukum
Adanya akuntabilitas politik
Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
pasal-pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga negara, salah satunya adalah adanya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam pasal
27 ayat 1
27 ayat 2
29 ayat 1
30 ayat 1
31 ayat 2
contoh tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hak warga negara adalah...
hakim memperi putusan perkara berdasarkan bukti
siswa dikeluarkan dari sekolah karena sudah melakukan tindak lenaggaran berat
polisi memberikan tilang pada siswa yang melanggar peraturan
pemerintah daerah melarang penggunaan jilbab di sekolah
pemerintah memberikan hak pilih pada setiap warga negara
di dalam UUD Tahun 1945 pasal 28D ayat 3 memuat hal mengenai...
hak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan
hak atas status kewarganegaraan
hak atas kepastian hukum
hak memeluk agama
hak kebebasan berserikat
kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam alinea 1 pembukaan UUD 1945 adalah...
membayar pajak untuk negara
memajukan kebudayaan nasional
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan
menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara
menghargai nilai persatuan dan kesatuan
tokoh pada gambar di atas memberikan gagasannya mengenai dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945
Dr. Radjiman Widyodiningrat
Moh.Hatta
Ir. Soekarno
Moh. Yamin
Soepomo
Seorang jurnalis di sebuah negara demokrasi mengkritik kebijakan pemerintah melalui artikel yang diterbitkan di media massa. Namun, pemerintah merasa artikel tersebut tidak sesuai dengan norma dan kebijakan negara. Jika jurnalis tersebut dituntut oleh pemerintah, apa yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menilai tindakan tersebut dari sudut pandang kebebasan berpendapat?
Kebebasan berpendapat harus dibatasi apabila berpotensi merugikan negara
Kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian dari hak setiap warga negara untuk berpendapat.
Kebebasan berpendapat hanya boleh dilakukan oleh individu yang memiliki jabatan tertentu.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah harus dipertimbangkan berdasarkan popularitas pemerintah.
Kebebasan berpendapat hanya berlaku untuk pernyataan yang sejalan dengan ideologi pemerintah.
Sebuah negara menerapkan undang-undang yang melarang kritik terhadap pemerintah dengan alasan menjaga stabilitas nasional. Beberapa kelompok masyarakat berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat. Berdasarkan prinsip demokrasi, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai kebebasan berpendapat dalam konteks ini?
Kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi, karena hak ini lebih penting daripada stabilitas nasional.
Kebebasan berpendapat dapat dibatasi asalkan ada alasan yang sah, seperti untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara.
Kritik terhadap pemerintah tidak boleh dilakukan jika dapat mengganggu keamanan negara.
Kebebasan berpendapat harus dilaksanakan tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau politik.
Negara berhak untuk mencabut kebebasan berpendapat jika dianggap merugikan citra negara.
Seorang mahasiswa mengungkapkan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah melalui sebuah forum diskusi di kampus, namun kemudian ia mendapat tekanan dari pihak universitas untuk menarik kembali pendapat tersebut. Dalam konteks ini, bagaimana kebebasan berpendapat seharusnya dipahami menurut prinsip hak asasi manusia?
Kebebasan berpendapat hanya berlaku di ruang publik, bukan di lingkungan akademik.
Universitas berhak membatasi pendapat mahasiswa jika dianggap tidak sesuai dengan visi dan misi universitas.
Setiap individu berhak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut pembatasan.
Mahasiswa hanya boleh berpendapat dalam bentuk tulisan
Pendapat mahasiswa harus sesuai dengan kebijakan pemerintah agar tidak terjadi perpecahan.
Seorang influencer media sosial mengunggah video yang mengkritik kebijakan pemerintah mengenai pendidikan. Video tersebut memicu debat publik yang sengit, dan pemerintah mulai mempertimbangkan untuk membatasi konten serupa. Dari sudut pandang kebebasan berpendapat, manakah dari opsi berikut yang paling tepat?
emerintah berhak untuk membatasi konten jika dianggap mengganggu stabilitas sosial, meskipun berisiko mengurangi kebebasan berpendapat.
Kebebasan berpendapat hanya berlaku untuk media cetak dan bukan untuk media sosial yang lebih luas.
Setiap individu harus tunduk pada kebijakan pemerintah dalam mengungkapkan pendapat di media sosial.
Kebebasan berpendapat hanya dapat diterima jika tidak memicu kontroversi publik
Mengkritik kebijakan pemerintah di media sosial harus sepenuhnya bebas dari pembatasan apapun.
Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, seorang aktivis menyatakan pandangannya yang menentang kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup melalui demonstrasi publik. Tindakan pemerintah yang membubarkan demonstrasi tersebut dapat dianggap melanggar prinsip kebebasan berpendapat jika…
Demonstrasi dilakukan dengan cara damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Demonstrasi mengkritik kebijakan yang sudah diterima secara luas oleh masyarakat.
Pemerintah merasa bahwa demonstrasi tersebut bisa mengganggu citra negara.
Demonstrasi dilakukan oleh sekelompok kecil orang dengan agenda tersembunyi.
Demonstrasi melibatkan kelompok yang tidak memiliki hak
Seorang siswa SMA berprestasi dalam bidang sains dan teknologi dan ikut ekstrakulikuler di sekolah. Ia berhasil menciptakan inovasi aplikasi yang dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat. Tindakan siswa tersebut merupakan bentuk bela negara yang paling tepat disebut sebagai...
Bela negara secara langsung dengan mengangkat senjata
Bela negara melalui pendidikan dan peningkatan kualitas diri
Bela negara dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bela negara
Bela negara dengan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
Bela negara dengan mengikuti kegiatan kemanusiaan
Andi, seorang mahasiswa, aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang fokus pada pelestarian lingkungan. Ia sering terlibat dalam kegiatan bersih-bersih pantai dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Tindakan Andi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk bela negara karena...
Menunjukkan sikap nasionalisme yang tinggi
Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir
Menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai aset bangsa
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan
Semua jawaban di atas benar
Sebagai seorang warga negara yang baik, kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, hak ini juga dibarengi dengan kewajiban. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan antara hak untuk mendapatkan pendidikan dengan kewajiban sebagai warga negara?
Setelah mendapatkan pendidikan, kita wajib mencari pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tinggi.
Hak untuk mendapatkan pendidikan berarti kita bebas memilih jurusan tanpa
Kewajiban kita adalah memanfaatkan pendidikan untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.
Pemerintah wajib menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Hak untuk mendapatkan pendidikan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki prestasi akademik yang baik.
Sebuah perusahaan asing membangun pabrik di Indonesia dan memberikan upah yang sangat rendah kepada para pekerja Indonesia. Tindakan perusahaan tersebut telah melanggar hak-hak pekerja Indonesia. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah...
Membiarkan perusahaan beroperasi karena akan memberikan lapangan pekerjaan.
Melakukan demonstrasi besar-besaran untuk memaksa perusahaan menaikkan upah.
Memboikot produk-produk perusahaan tersebut.
Menuntut perusahaan melalui jalur hukum
Meminta pemerintah untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut.
Maraknya berita hoaks di media sosial belakangan ini telah menimbulkan perpecahan di masyarakat. Fenomena ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa). Sebagai seorang warga negara yang baik, tindakan paling tepat untuk menangkal penyebaran hoaks adalah...
Memblokir semua akun media sosial yang menyebarkan hoaks.
Membiarkan berita hoaks beredar karena merupakan kebebasan berpendapat.
Memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya dan aktif meluruskan hoaks
Melaporkan akun yang menyebarkan hoaks ke pihak berwajib tanpa bukti yang kuat.
Membuat konten yang berlawanan dengan hoaks tanpa memperhatikan kebenarannya
Jika Panitia Sembilan tidak berhasil merumuskan Piagam Jakarta, bagaimana menurut Anda dampaknya terhadap isi dan semangat UUD 1945? Jelaskan!
UUD 1945 akan lebih singkat dan padat
UUD 1945 akan lebih bersifat sekuler.
UUD 1945 akan lebih menonjolkan sistem parlementer.
Tidak akan ada perubahan signifikan pada UUD 1945.
Manakah pernyataan yang PALING TEPAT menggambarkan alasan mengapa para pendiri bangsa memilih bentuk negara kesatuan dalam UUD 1945, di tengah berbagai dinamika politik pada masa itu?
Untuk menghindari perpecahan dan menjaga keutuhan wilayah negara.
Karena bentuk negara kesatuan dianggap lebih demokratis.
Agar kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat.
Supaya lebih mudah mengelola sumber daya alam yang beragam.
Untuk mengikuti tren pembentukan negara-negara lain di dunia.
Pasal dari UUD NRI Tahun 1945 berikut yang mengatur tentang kewajiban adalah pasal
27 ayat 1
28 ayat 3
29 ayat 2
33 ayat 1
34 ayat 1
Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil dari pergumulan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Isi dari UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan aspirasi rakyat Indonesia.
Berdasarkan pernyataan di atas, manakah alasan utama para pendiri bangsa memasukkan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945?
Untuk meniru sistem pemerintahan negara-negara Barat.
Agar kekuasaan terpusat pada satu golongan elite.
Supaya Indonesia dapat menjadi negara adikuasa.
Agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.
Untuk menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Perubahan UUD 1945 dilakukan melalui mekanisme amandemen. Tujuan utama dari amandemen UUD 1945 adalah...
Mengubah ideologi negara Pancasila
Memperkuat kekuasaan presiden.
Menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman.
Membatalkan seluruh pasal dalam UUD 1945
Mengubah bentuk negara dari kesatuan
Salah satu prinsip dasar dalam konstitusi adalah pemisahan kekuasaan. Prinsip ini bertujuan untuk...
Memusatkan kekuasaan pada satu lembaga negara.
Mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Mempercepat proses pembuatan kebijakan
Memudahkan koordinasi antar lembaga negara.
Meningkatkan efisiensi kerja pemerintah.
Hak asasi manusia (HAM) yang tercantum dalam UUD 1945 bersifat...
Relatif dan dapat dibatasi.
Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
Hanya berlaku bagi warga negara Indonesia.
Diberikan oleh negara kepada warga negara.
Bersifat sementara dan dapat dicabut
Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah...
Membuat undang-undang.
Menegakkan hukum
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.
Memilih presiden dan wakil presiden.
Contoh tindakan yang mencerminkan kewajiban warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI adalah...
Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
Membayar pajak tepat waktu.
Menjaga kebersihan lingkungan sekitar
Membela negara ketika terjadi ancaman.
Menghormati perbedaan pendapat.
Manakah pernyataan yang SALAH tentang hubungan antara hak dan kewajiban warga negara?
Hak dan kewajiban bersifat timbal balik.
Hak individu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
Pelaksanaan hak harus disertai dengan kesadaran akan kewajiban.
Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum.
Kewajiban hanya berlaku bagi warga negara yang mampu.
