wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UH 1 KD 3.1 PKN X IPA/IPS

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

a)

A. 1,2 dan 3

b)

B. 1,2 dan 5

c)

C. 1,4 dan 5

d)

D. 2,3 dan 4

e)

E. 3,4 dan 5

2.

Salah satu cabang kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke adalah kekuasaan federatif ,yang kewenangannya adalah…

a)

Melaksanakan hubungan luar negeri

b)

Mengadili pelanggaran terhadap undang-undang

c)

Melaksanakan undang-undang

d)

Membentuk undang-undang

e)

Menjalankan pemerintahan

3.

Menurut Montesquieu,kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang merupakan perwujudan dari kekuasaan…

a)

Legislatif

b)

Federatif

c)

Eksekutif

d)

Yudikatif

e)

Eksaminatif

4.

Berikut ini adalah macam-macam kekuasaan.Kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke namun tidak terdapat dalam trias politika atau Montesquieu adalah…

a)

Melaksanakan

undang-undang

b)

Melaksanakan hubungan luar negeri

c)

Membuat undang-undang

d)

Mengadili pelanggaran undang-undang

e)

Mempertahankan undang-undang

5.

Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan disebut kekuasaan…

a)

Eksekutif

b)

Yudikatif

c)

Legislatif

d)

Konstitutif

e)

Eksaminatif

6.

Dalam konsep pemisahan kekuasaan, kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian baik organik maupun fungsinya sehingga …

a)

Harus ada koordinasi

b)

Memerlukan kerjasama antar lembaga

c)

Antar lembaga dapat saling berkonsultasi

d)

Jika diperlukan bisa berkoordinasi

e)

Tidak ada kerjasama dan koordinasi

7.

Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah..

a)

Indonesia

b)

Perancis

c)

Inggris

d)

Amerika Serikat

e)

Belanda

8.

Menurut ketentuan undang-undang NKRI Tahun 1945 pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan…

a)

Eksekutif

b)

Yudikatif

c)

Eksaminatif

d)

Legislatif

e)

Konstitutif

9.

Pembagian kekuasaan secara vertikal pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal ditentukan oleh…

a)

Pemerintah pusat

b)

Presiden

c)

MPR

d)

Pemerintah daerah

e)

Pemerintah otonomi

10.
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

11.

Disamping kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif dan konstitutif, di Indonesia juga terdapat kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Kekuasaan moneter dijalankan oleh…

a)

Bank Indonesia

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Komisi Yudisial Komisi

e)

Pemberantasan Korupsi

12.

Berdasarkan undang-undang NRI tahun 1945, kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh…

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPD

d)

BPK

e)

MK

13.

Pasal 20 ayat (1) undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” pernyataan ini merujuk pada…

a)

Kekuasaan konstitutif

b)

Kekuasaan

eksekutif

c)

Kekuasaan legislatif

d)

Kekuasaan yudikatif

e)

Kekuasaan inspektif

14.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) undang-undang NRI tahun 1945, MPR berwenang untuk…

a)

Memegang kekuasaan

membentuk undang-undang

b)

Menyelenggarakan peradilan

c)

Mengangkat Presiden

d)

Memegang pemerintahan

e)

Mengubah dan

menetapkan undang-undang

15.

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

a)

Menteri Keuangan RI

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Gubernur Bank Indonesia

e)

Badan Pemeriksa Keuangan

16.
a)

1 dan 2

b)

1 dan 3

c)

1 dan 4

d)

2 dan 3

e)

2 dan 4

17.

a)

A1 ,B1 dan C1

b)

A1 ,B3 dan C1

c)

A2, B1 dan C1

d)

A2, B1 dan C3

e)

A3, B2 dan C3

18.

Kekuasaan presiden RI sebagai kepala pemerintahan adalah…

a)

Mengangkat dan memberhentikan menteri

b)

Menerima penempatan duta negara lain

c)

Menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara

d)

Memberi grasi dan rehabilitasi

e)

Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat laut dan udara

19.
a)

1, 2 dan 3

b)

1, 2 dan 5

c)

2, 3 dan 4

d)

2, 3 dan 5

e)

3, 4 dan 5

20.

Pasal 15 UUD NRI tahun 1945 merupakan kekuasaan presiden dalam hal…

a)

Memberi gelar,tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang

b)

Menerima penempatan Duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR

c)

Mengangkat duta dan konsul dalam mengangkat duta presiden memperhatikan pertimbangan DPR

d)

Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI

e)

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

21.

Dalam melaksanakan tugasnya Presiden RI dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih…

a)

Melalui pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Bersamaan dengannya melalui pemilihan umum

c)

Melalui Pilkada di masing-masing daerah

d)

Bersamaan dengannya melalui partai politik

e)

Melalui usulan dari partai politik pengusung

22.

Lembaga negara yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden adalah…

a)

MPR

b)

DPD

c)

Komisi Yudisial

d)

Mahkamah Agung

e)

Mahkamah Konstitusi

23.

Dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh…

MA

MK

MPR

BPK

DPR

a)

MA

b)

MK

c)

MPR

d)

BPK

e)

DPR

24.
a)

1, 2 dan 3

b)

1, 2 dan 5

c)

1, 4 dan 5

d)

2, 3 dan 4

e)

3, 4 dan 5

25.

a)

1, 2 dan 3

b)

1, 2 dan 4

c)

1, 2 dan 5

d)

2, 3 dan 4

e)

2, 3 dan 5

26.

Keberadaan kementerian negara RI diatur dalam UUD RI tahun 1945 pasal …

a)

16

b)

17

c)

18

d)

19

e)

20

27.

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam undang-undang Dasar NRI tahun 1945 adalah…

a)

Kementerian BUMN

b)

Kementerian pariwisata

c)

Kementerian Pemuda dan Olahraga

d)

Kementerian Sekretariat Negara

e)

Kementerian Agama

28.

Urusan pemerintahan yang nomenklatur disebutkan secara tegas dalam UUD NRI tahun 1945 dilaksanakan oleh Kementerian…

a)

Agama, Hukum, Keuangan

b)

HAM,Pendidikan Dan Kebudayaan

c)

Luar Negeri ,Dalam Negeri ,Pertahanan

d)

Kesehatan, Sosial ,Ketenagakerjaan

e)

Perdagangan, Pertambangan, Energi

29.
a)

A1, B1 dan C1

b)

A1, B2 dan C3

c)

A2, B3 dan C2

d)

A2, B2 dan C1

e)

A3, B1 dan C3

30.

Pasal 15 undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal Kementrian negara yang dapat dibentuk adalah…

a)

30 Kementerian Negara

b)

31 Kementerian Negara

c)

32 Kementerian Negara

d)

33 Kementerian Negara

e)

34 Kementerian Negara

31.
a)

1, 2 dan 3

b)

2, 3 dan 4

c)

3, 4 dan 5

d)

4, 5 dan 1

e)

5, 1 dan 2

32.

a)

1, 2 dan 3

b)

1, 2 dan 4

c)

2, 3 dan 4

d)

2 ,3 dan 5

e)

3, 4 dan 5

33.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana di bawah koordinasi …

a)

Menteri Dalam Negeri

b)

Menteri Lingkungan Hidup

c)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

d)

Menteri Riset Dan Teknologi

e)

Presiden

34.

Perpustakaan Nasional RI merupakan salah satu contoh lembaga pemerintahan non kementerian yang berada di bawah koordinasi…

a)

Menteri Riset dan Teknologi

b)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

c)

Menteri Kesehatan

d)

Menteri Lingkungan Hidup

e)

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

35.

Konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik disebut…

a)

norma

b)

sistem nilai

c)

tata nilai

d)

ajaran

e)

perilaku

36.

Pancasila mengandung makna sebagai landasan filsafat negara pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara Pancasila tersebut mengandung tata nilai utama yaitu dimensi…

a)

spiritual

b)

situasional

c)

ideal

d)

cultural

e)

konstitusional

37.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan sang penciptanya aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila …

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

e)

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

38.

Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam…

a)

Batang tubuh UUD NRI tahun 1945

b)

Pembukaan UUD NRI tahun 1945

c)

Ketetapan MPR RI

d)

Keputusan DPR

e)

Hasil perumusan Mahkamah Konstitusi

39.

Melaksanakan ibadah sesuai tuntunan agama merupakan hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945 pasal …

a)

27

b)

28

c)

29

d)

30

e)

31

40.

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” rumusan UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai pancasila khususnya sila…

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

e)

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

41.

Bentuk perbuatan warga negara yang menunjukkan tanggung jawab terhadap Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kecuali…

a)

Aktif dalam kegiatan kemanusiaan

b)

Membeli barang-barang produk indonesia

c)

Memiliki perilaku terpuji dan bijak

d)

Melakukan tindakan makar

e)

Memiliki sikap keterbukaan

42.

Contoh kewajiban yang harus dilakukan oleh negara dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aturan UUD 1945 adalah…

a)

Mendahulukan urusan luar negeri

b)

Membentuk organisasi internasional

c)

Memberi bantuan terhadap korban konflik internal negara lain

d)

Mengusahakan pendidikan nasional

e)

Memiliki kedudukan yang lebih tinggi

43.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu…

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

e)

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

44.

Realisasi dari pemahaman terhadap hakikat Tuhan dapat diwujudkan dalam perilaku berikut kecuali …

a)

Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain

b)

Sesekali mencontek adalah wajar daripada mendapat nilai jelek

c)

Bersikap santun dan sopan pada setiap orang

d)

Berbuat baik tidak hanya dengan teman seagama

e)

Melakukan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain

45.

Proses pembangunan berlandaskan Pancasila bertujuan menggusur kemiskinan bukan menggusur orang miskin ini berarti pembangunan Indonesia…

a)

Dilaksanakan secara demokratis

b)

Meningkatkan taraf hidup

c)

Menghormati hak asasi manusia

d)

Memberantas kemiskinan

e)

Sesuai aspirasi rakyat

46.

Jauh sebelum Pancasila lahir masyarakat Jawa telah menerapkan nilai-nilai yang berakar dari konsep kemanusiaan yang adil dan beradab dalam wujud …

a)

tepo seliro

b)

mo-limo

c)

sepi ing gawe

d)

rame ing pamrih

e)

ojo dumeh

47.

Rakyat memiliki kedaulatan Oleh karena kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan rakyat hal ini merupakan perwujudan hakikat Pancasila sila…

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Keempat

e)

Kelima

48.

Perwujudan Pancasila dalam pembangunan politik adalah sebagai berikut kecuali…

a)

Politik berdasarkan moral ketuhanan

b)

Adanya etika politik yang berdasarkan kemanusiaan

c)

Kedaulatan ada ditangan rakyat

d)

Musyawarah-mufakat

e)

Politik berdasarkan kekuasaan

49.

Seluruh aturan hukum yang ada di Indonesia harus bersumber pada Pancasila karena fungsinya sebagai …

a)

Pandangan hidup bangsa

b)

Kepribadian bangsa

c)

Dasar negara

d)

Jiwa bangsa

e)

Sumber moral bangsa

50.

Perwujudan Pancasila dalam pengelolaan pembangunan di bidang ekonomi ialah…

a)

Keterbukaan masuknya budaya asing seluas-luasnya

b)

Kebebasan berbicara secara vulgar di muka umum

c)

Kebebasan seluas-luasnya bagi artis atau seniman berekspresi untuk hiburan

d)

Kesempatan yang sama dalam pekerjaan

e)

Kebebasan akses internet untuk kemajuan agama dan ilmu pengetahuan

Similar Resources on Wayground

ADAB BERKOMUNIKASI

49 questions

ADAB BERKOMUNIKASI

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

Penilaian Akhir Semester Genap PPKn Kelas X

45 questions

Penilaian Akhir Semester Genap PPKn Kelas X

quiz

Worksheet

•

10th Grade

SOAL PAS PPKN KELAS 10

50 questions

SOAL PAS PPKN KELAS 10

quiz

Worksheet

•

10th Grade - University

REMEDIAL SAS GANJIL PANCASILA KLS X 2025

45 questions

REMEDIAL SAS GANJIL PANCASILA KLS X 2025

quiz

Worksheet

•

10th Grade

PENILAIAN HARIAN PKN BAB 1 (KELAS X)

50 questions

PENILAIAN HARIAN PKN BAB 1 (KELAS X)

quiz

Worksheet

•

10th Grade

PAS PKN 9-1 2025-2026

50 questions

PAS PKN 9-1 2025-2026

quiz

Worksheet

•

9th Grade - University

Menggali Ide Pendiri Bangsa dan Penerapan Pancasila dalam Kontek

50 questions

Menggali Ide Pendiri Bangsa dan Penerapan Pancasila dalam Kontek

quiz

Worksheet

•

10th Grade

Quiz PPKn Kelas VIII 2025/2026

50 questions

Quiz PPKn Kelas VIII 2025/2026

quiz

Worksheet

•

8th Grade - University