wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Des 2024 TRY OUT PSAS PPKN XII SMAN 3 CIKAMPEK (DANNY ERWANSYAH)

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Dalam konteks kemajuan IPTEK, pengaruhnya terhadap NKRI sangat signifikan. Salah satu dampak positifnya adalah...

a)

Peningkatan kesenjangan sosial

b)

Perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan

c)

Penurunan kualitas pendidikan

d)

Meningkatnya tingkat korupsi

e)

Inovasi dalam sektor industri dan ekonomi

2.

Dinamika Persatuan dan kesatuan Bangsa adalah hal yang senantiasa dijaga dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI. Salah satu upaya nyata dalam menguatkan persatuan dan kesatuan adalah...

a)

Penerapan sistem federalisme

b)

Diskriminasi terhadap minoritas etnis

c)

Pembentukan gerakan separatisme

d)

Penguatan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika

e)

Penolakan terhadap keragaman budaya

3.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki lembaga yang bertugas dalam menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga tersebut adalah...

a)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

b)

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

c)

BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)

d)

TNI (Tentara Nasional Indonesia)

e)

Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

4.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Dampak dari korupsi ini antara lain adalah...

a)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

b)

Peningkatan investasi asing

c)

Penurunan tingkat pengangguran

d)

Merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

e)

Penurunan tarif pajak

5.

Salah satu nilai Pancasila yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini tercermin dalam...

a)

Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan

b)

Pembentukan kebijakan yang berdasarkan agama mayoritas

c)

Pembinaan kerukunan antarumat beragama

d)

Penerapan sistem pemerintahan otoriter

e)

Penggunaan kekerasan dalam menangani konflik sosial

6.

Kedaulatan rakyat sebagai salah satu nilai Pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi nilai ini diwujudkan melalui...

a)

Pembatasan kebebasan berpendapat

b)

Pemilihan umum yang bersih dan adil

c)

Pembentukan sistem pemerintahan monarki

d)

Pembagian kekuasaan yang tidak proporsional

e)

Penolakan terhadap kebebasan berserikat

7.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan utama negara yang termaktub dalam Pancasila. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, nilai ini tercermin dalam upaya...

a)

Menindak tegas setiap pelanggaran hukum

b)

Penegakan hierarki sosial

c)

Pembangunan infrastruktur yang merata

d)

Pembentukan oligarki politik

e)

Pembatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan

8.

Demokrasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia merupakan prinsip yang selaras dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan nilai ini adalah...

a)

Penangkapan tanpa proses hukum yang adil

b)

Penyiksaan terhadap tahanan politik

c)

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

d)

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas

e)

Penggunaan tenaga kerja anak dalam industri

9.

Nilai persatuan Indonesia dalam bingkai Pancasila menegaskan pentingnya kesatuan bangsa di atas perbedaan. Dalam praktiknya, nilai ini tercermin dalam...

a)

Pembentukan kebijakan yang merugikan suku tertentu

b)

Diskriminasi terhadap suku bangsa minoritas

c)

Pembinaan rasa nasionalisme dan solidaritas antarwarga negara

d)

Pembentukan negara federasi berdasarkan suku bangsa

e)

Pemisahan wilayah administratif berdasarkan etnis

10.

Salah satu prinsip dasar dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat adalah...

a)

Pancasila sebagai dasar negara

b)

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

c)

Kedaulatan rakyat

d)

Persatuan Indonesia

e)

Ketuhanan Yang Maha Esa

11.

Pasal berapa dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif?

a)

Pasal 27 ayat (1)

b)

Pasal 28 E ayat (3)

c)

Pasal 1 ayat (3)

d)

Pasal 22 E ayat (1)

e)

Pasal 18 B ayat (1)

12.

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah hak atas kebebasan beragama. Hal ini tercermin dalam...

a)

Pasal 28E ayat (1)

b)

Pasal 31 ayat (1)

c)

Pasal 29 ayat (1)

d)

Pasal 32 ayat (1)

e)

Pasal 33 ayat (1)

13.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, kewajiban warga negara Indonesia untuk turut serta dalam pembangunan diatur dalam pasal...

a)

27 ayat (2)

b)

28D ayat (1)

c)

32 ayat (1)

d)

31 ayat (1)

e)

33 ayat (1)

14.

Prinsip negara hukum Indonesia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Hal ini tercermin dalam...

a)

Pasal 27 ayat (1)

b)

Pasal 28A ayat (1)

c)

Pasal 23 ayat (1)

d)

Pasal 1 ayat (2)

e)

Pasal 24 ayat (1)

15.

Salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan adalah...

a)

Presiden

b)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Kementerian Dalam Negeri

e)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

16.

Kewenangan untuk menjalankan kekuasaan eksekutif, mengatur jalannya pemerintahan negara, dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat berada di tangan...

a)

Presiden

b)

Menteri Kabinet

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

e)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

17.

Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditetapkan oleh UUD NRI tahun 1945 adalah...

a)

Memberikan amar putusan dalam perkara yang diajukan

b)

Membentuk kebijakan pemerintah

c)

Membentuk peraturan perundang-undangan

d)

Mengawasi jalannya pemerintahan

e)

Mengawasi penggunaan keuangan negara

18.

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi keuangan negara dan menilai apakah penggunaan keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah...

a)

Presiden

b)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

c)

Kementerian Keuangan

d)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

e)

Mahkamah Konstitusi

19.

Dalam UUD NRI tahun 1945, lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan eksekutif, membentuk dan mengesahkan undang-undang, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah adalah...

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

c)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

d)

Presiden

e)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

20.

Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan salah satu kewajiban warga negara yang tersirat dalam Pancasila sila ke .....

a)

Satu

b)

Dua

c)

Tiga

d)

Empat

e)

Lima

21.

Pengingkaran terhadap hak asasi manusia terkadang kita lakukan tanpa disadari. Berikut yang termasuk pelanggaran hak dalam kehidupan sehari-hari adalah .....

a)

Membatasi orang lain untuk beribadah

b)

Tidak membayar pajak atas harta kekayaan

c)

Menghargai orang lain dalam beribadah

d)

Meminta upah kerja yang terlalu tinggi

e)

Tidak mengikuti setiap kegiatan sosial di masyarakat

22.

Polisi merupakan aparat penegak hukum. Mereka memiliki tugas dan kewenangan tertentu, diantanya .....

a)

Melaksanakan putusan hakim

b)

Melakukan penuntutan di sidang pengadilan

c)

Membuat putusan pengadilan bersama hakim

d)

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

e)

Koordinasi dengan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum

23.

Perhatikan macam-macam hak berikut !

a)

Hak untuk dibela

b)

Hak dalam usaha dan pertahanan dan keamanan Negara

c)

Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya

d)

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

e)

Hak untuk mengua

24.

Diantara macam-macam hak diatas, yang merupakan hak Negara ditunjukkan pada nomor .....

a)

A. 1), 2), dan 3)

b)

B. 1), 3), dan 4)

c)

C. 1), 3), dan 5)

d)

D. 2), 3), 4)

e)

E. 3), 4), dan 5)

25.

Tidak mau mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya .....

a)

A. Pelanggaran hak

b)

B. Pengingkaran hak

c)

C. Kesadaran hukum

d)

D. Pengingkaran kewajiban

e)

E. Ketertiban hukum

26.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah .....

a)

A. mendapat perlakuan baik dari pemerintah

b)

B. mencalonkan diri menjadi anggota KPU

c)

C. menjadi pegawai negeri sipil

d)

D. mengikuti pemilihan umum

e)

E. mendirikan yayasan

27.

Salah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Maksud pernyataan tersebut adalah .....

a)

A. warga negara yang baik akan diperlakukan baik oleh hukum

b)

B. pemerintah memberi hukuman kepada semua warga negara

c)

C. setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum

d)

D. orang yang melanggar hukum akan masuk lembaga pemasyarakatan

e)

E. pemerintah dapat membebaskan warga negara yang baik dari hukuman

28.

Dalam mewujudkan persamaan di bidang ekonomi pemerintah berupaya mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, sehingga diarahkan pada .....

a)

A. upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kreattifitas rakyat seperti industri rakyat yang sifatnya kecil dan menengah

b)

B. Mendukung usaha yang sifatnya konglomerasi

c)

C. Hanya memberi kemudahan kepada pengusaha yang masih berhubungan darah dengan para pejabat supaya mudah memantau perkembangannya

d)

D. Mendukung usaha koperasi yang didanai BUMN yang korporasi besar

e)

E. Mendukung perusahaan skala nasional dan internasional dimana keuntungan yang dihasilkan semakin besar

29.

Aspek persamaan kedudukan warga negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu .....

a)

A. memiliki hak untuk mendapatkan cuti

b)

B. kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya

c)

C. memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah

d)

D. memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan di pengadilan

e)

E. memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

30.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah .....

a)

A. mendapatkan pekerjaan yang layak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil

b)

B. melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing

c)

C. memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

d)

D. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

e)

E. menganut berbagai macam agama yang diakui negara

31.

Pemerintah memberikan jaminan pendidikan kepada semua warga negara. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mem- perhatikan dan memenuhi kebutuhan akan pemenuhan hak pendidikan warga negara. Kasus yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak warga negara dalam hal pendidikan adalah .....

a)

A. Kadir dan Ahmad bersekolah di sekolah yang mewah

b)

B. Semua peserta didik SMK Bhakti Adi Husodo berhasil lulus Ujian Nasional

c)

C. Semua peserta didik di kelas XII Farmasi mendapat nilai bagus

d)

D. Sovia mendapat penghargaan dari pemerintah dalam bidang kalpataru

e)

E. Paula mendapat beasiswa di perguruan tinggi negeri karena memiliki nilai terbaik dalam Ujian Nasional

32.

Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan adalah....

a)

A. patriotisme

b)

B. UUD NRI T

c)

UU LALU LINTAS

d)

UU CIPTA KERJA

e)

UU PIDANA

33.

Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan adalah....

a)

patriotisme

b)

UUD NRI Tahun 1945

c)

cinta tanah air

d)

rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

e)

tidak kenal menyerah

34.

Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa....

a)

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik."

b)

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar"

c)

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

d)

"Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya"

e)

"Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika"

35.

Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu...

a)

"…. dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"

b)

".... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa"

c)

".... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan"

d)

".... perdamaian abadi dan keadilan sosial"

e)

".... berkehidupan kebangsaan yang bebas

36.

Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di antaranya....

a)

kebhinnekaan/keberagaman pada masyarakat Indonesia

b)

bhinneka Tunggal Ika

c)

sumpah pemuda

d)

pancasila

e)

UUD NRI 1945

37.

Yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi nasional adalah ....

a)

Adanya rasa senasib sepenanggungan

b)

Adanya semangat persatuan dan kesatuan

c)

Adanya kepribadian dan pandangan hidup yang sama

d)

Adanya jiwa dan semangat gotong royong, toleransi yang kuat

e)

Adanya ketidak puasan terhadap ketimpangan pemerataan hasil pembangunan

38.

Contoh nilai patriotism dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam bidang hankamnas yaitu….

a)

rela berkorban untuk mengamankan wilayah negara

b)

mengorbankan jiwa raga dalam menghadapi musuh

c)

membantu TNI/Polri untuk memberantas kejahatan

d)

berjuang untuk meraih cita-cita masa depan

e)

memberikan harta benda demi bangsa dan negara

39.

Berikut ini adalah contoh sikap yang mencerminkan komitmen persatuan dalam kehidupan di sekolah yaitu ....

a)

Mengadakan bakti sosial

b)

Tidak membedakan SARA

c)

Ikut serta dalam kegiatan kerjabakti

d)

Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika

e)

Tidak membedakan teman dalam bergaul di kelas

40.

Setiap warga negara mempunyai hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh hak yang diatur secara eksplisit dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . .

a)

memperoleh pendidikan

b)

menjadi anggota legislatif

c)

mendapat kesejahteraan sosial

d)

mempelajari berbagai kebudayaan

e)

mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum

41.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .

a)

mendapat perlakuan baik dari pemerintah

b)

mencalonkan diri menjadi anggota KPU

c)

menjadi pegawai negeri sipil

d)

mengikuti pemilihan umum

e)

mendirikan yayasan

42.

Negara mempunyai kewajiban menyejahterakan rakyat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat yaitu ....

a)

menyediakan lapangan pekerjaan

b)

menyediakan barang-barang murah

c)

menurunkan harga bahan bakar minyak

d)

membuka tempat hiburan bagi masyarakat

e)

memberi santunan kepada warga negara

43.

Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan oleh negara di bidang politik diwujudkan dengan . . .

a)

memberi kesempatan menjadi anggota DPR

b)

menyalurkan TKW ke luar negeri

c)

membebaskan dari kewajiban mengurus rumah tangga

d)

memberi kesempatan untuk mendirikan lembaga sosial

e)

menggantikan semua pekerjaan yang biasa d

44.

Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima/dilakukan oleh pihak-pihak yang lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya disebut..

a)

Hak

b)

Kewajiban

c)

Wewenang

d)

Tugas

e)

Tanggung Jawab

45.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 dari Pasal 27-Pasal 34 berisi tentang …. warga negara.

a)

Hak

b)

Kewajiban

c)

Tugas

d)

HAM

e)

Kedudukan

46.

Sebuah tatanan yang di dalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat sering disebut sebagai..

a)

Keadilan sosial

b)

Absolutisme hukum

c)

Perlindungan dan penegakan hukum

d)

Supremasi hukum

e)

Kemutlakan hukum

47.

Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 30 menekankan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tugas dari …. sebagai kekuatan utama.

a)

Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat

b)

TNI

c)

Kejaksaan Agung

d)

TNI dan POLISI

e)

Seluruh rakyat Indonesia

48.

Perjudian selalu meresahkan masyarakat karena mengganggu ketenangan warga. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus..

a)

menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada kelompok judi

b)

memaklumi para pelaku karena mencari pekerjaan sulit

c)

meminta bantuan warga masyarakat untuk menangkap para pelaku perjudian

d)

mencurigai setiap warga masyarakat yang berkelompok

e)

menangkap dan menindak tegas para pelaku

49.

Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan..

a)

Sosialisasi hukum sejak dini

b)

Jelasnya penegakkan hukum

c)

Adanya polisi yang tegas dan profesional

d)

Hukum yang memihak rakyat kecil

e)

Pemberian hukum yang berat bagi para pelanggar hukum

50.

Indonesia menganut paham…. untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

a)

Kekuasaan MPR

b)

Otonomi daerah

c)

Perlindungan dan penegakkan HAM

d)

Demokrasi liberal

e)

Trias politika

51.

Pers dapat memengaruhi pada masyarakat, karena pers memiliki fungsi sebagai....

a)

kritik sosial

b)

komunikator massa

c)

lembaga bisnis

d)

ajang kreatif dan seni

e)

lembaga pendidikan

52.

Sesuai dengan fungsi dan tradisinya, pers harus menjadi....

a)

penyambung lidah masyarakat

b)

kontrol kepentingan pemerintah

c)

alat seleksi kebijakan pemerintah

d)

penjaga kepentingan publik

e)

pembela dan alat propaganda pemerintah

53.

Setelah berperan serta dalam upaya mengembangkan kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan massa sebelumnya, pers nasional menunjukkan tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari negara baru yang berdaulat, tidak mengherankan jika pers pada masa itu disebut....

a)

sebagai pers modern

b)

pers pemberani

c)

sebagai pers pejuang

d)

pers pers dalam alam kemerdekaan

e)

pers Pancasila

54.

Bagi kita, semua bentuk kemajuan teknologi termasuk teknologi komunikasi dan informasi, kita sikapi....

a)

dengan senang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

b)

biasa, karena yang meamjukan teknologi bukan bangsa Indonesia

c)

dengan bangga, karena semua kemajuan itu dicapai atas nama kemanusiaan

d)

rasa syukur dan kita manfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan hidup

e)

dengan sedih dan kecewa, karena tidak dikembangkan oleh bangsa kita

55.

Selepas Orde Baru, kebebasan pers tampak lebih bebas dan merdeka, karena....

a)

adanya pencabutan undang-undang pers

b)

pers tidak perlu diatur dalam undang-undang

c)

bermunculan media massa baru yang lebih segar

d)

presiden membubarkan departemen penerangan

e)

kebijakan mengenai pers diperlonggar pemerintah

56.

Pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 disebut....

a)

harpaan pers Indonesia

b)

pengertian pers Pancasila

c)

hakikat pers Pancasila

d)

tujuan pers Pancasila

e)

cita-cita pers Pancasila

57.

Salah satu contoh hak prerogratif presiden adalah...

a)

membuat UUD

b)

membuat grasi

c)

menyetujui undang-undang

d)

menetapkan anggota MPR

e)

mengangkat anggota MPR

58.

Menurut UUD 1945, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh....

a)

MPR

b)

DPR dan MPR

c)

presiden

d)

DPR

e)

MA

59.

Negara Indonesia pernah menerapkan bentuk negara serikat, yaitu pada....

a)

setelah berdirinya negara Republik Indonesia

b)

setelah pemilu 1950

c)

pemerintahan Orde lama

d)

pada masa berlakunya Konstitusi RIS

e)

pada masa berlakunya UUDS 1950

60.

Tujuan bangsa Indonesia yang bersifat Internasional sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah...

a)

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

b)

mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah

c)

menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan mengirimkan TKI ke luar negeri

d)

menciptakan stabilitas keamanan yang mantap

e)

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

61.

Semua orang akan sangat wajib menghormati seluruh hak asasi manusia milik orang lain dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hal ini sama seperti yang sudah ditegaskan pada…

a)

Pasal 28 K ayat 1

b)

Pasal 28 i ayat 2

c)

Pasal 29 J ayat 1

d)

Pasal 28 j ayat 1

e)

Pasal 29 j ayat 3

62.

Perkembangan partisipasi masyarakat terhadap hukum akan sangat terpupuk jika penegakan diterapkan melalui…

a)

Setiap rumah dipajang gambar kepolisian

b)

Sosialisasi hukum sejak dini

c)

Transparansi hukum yang sangat sering dilakukan

d)

Hukum semua rakyat kecil

e)

Hukuman yang berat untuk para pelanggar hukum di Indonesia

63.

Ada banyak jenis pelanggaran yang bisa dilakukan semua orang. Kalau pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang melanggar hak asasi orang lain biasa disebut dengan pelanggaran…

a)

Norma

b)

HAM

c)

Sosial

d)

Budaya

e)

Alam

64.

Pada pasal 16 UU RI nomor 2 tahun 2002 yang mengenai kepolisian. menjelaskan secara rinci tentang apa pasal tersebut…

a)

Syarat menjadi anggota Polri

b)

Fungsi dari anggota Polri

c)

Tugas-tugas Polri

d)

Kewenangan Yang Dimiliki Polri

e)

Peraturan kinerja Polri

65.

Dalam penegakan hukum Indonesia dibantu oleh salah satu komisi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Pelaksanaan tugas KPK ini didasari oleh undang-undang…

a)

UU RI No. 30 Tahun 2002

b)

UU RI No. 50 Tahun 2003

c)

UU RI No. 70 Tahun 2002

d)

UU RI No. 20 Tahun 2004

e)

UU RI No. 40 Tahun 2022

66.

Kewenangan yang dimiliki pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya antara lain adalah…

a)

Berhak melakukan 4P (Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan juga Penahanan)

b)

Melakukan pemutusan sidang

c)

Menentukan hukuman yang didapatkan oleh pelanggar hukum

d)

Memberikan pembelaan kepada tersangka yang belum ditetapkan

e)

Tidak menerima laporan kejahatan dan lain sebagainya saat malam hari

67.

Pembatasan terhadap kemerdekaan mutlak pers itu justru perlu diadakan dengan alasan sebagai berikut, kecuali....

a)

untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu maupun kelompok

b)

melindungi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

c)

meningkatkan ancaman subversi maupun agresi

d)

melindungi ketertiban keamanan, baik yang datang dari dalam mapun datang dari luar

e)

melindungi keamanan, baik yang datang dari dalam maupun datang dari luar

68.

Di bawah ini merupakan ciri dari sistem pers, kecuali....

a)

integrasi

b)

keutuhan

c)

kesempurnaan

d)

keterhubungan

e)

ketergantungan

69.

Di bawah ini yang bukan merupakan ciri kebebasan pers di Indonesia adalah....

a)

pers yang bebas dan bertanggung jawab

b)

pers yang sehat

c)

pers melakukan kontrol yang objektif

d)

pers penyebar informasi yang objektif

e)

pers penyebar informasi yang subjektif

70.

Di bawah ini yang bukan merupakan undang-undang yang berkaitan dengan pers adalah UU No. 40 Tahun 1999....

a)

pasal 18

b)

pasal 134

c)

pasal 154

d)

pasal 281

e)

pasal 283

71.

Pancasila menjadi norma dasar negara, maksudnya ....

a)

Aturan pokok untuk mengatur kehidupan bagi setiap warga negara Indone sia dan lembaga- lembaga negara

b)

Kaidah yang berlaku untuk selama-lamanya

c)

Menjadi aturan dasar kemasyarakatan secara turun-temurun

d)

Aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat

e)

aturan semau maunya sendiri

72.

Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan kemajuan iptek adalah sebagai ....

a)

Pandangan hidup

b)

Penyaring/filter

c)

Pedoman hidup

d)

Penangkal budaya

e)

semua benar

73.

Pancasila memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indoensia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila ....

a)

Didasarkan atas pelaksanaan demokrasi Pancasila

b)

Masing-masing individu harus bekerja keras

c)

Setiap manusia harus hidup hemat dan bersahaja

d)

Didasarkan atas Ketamakan

e)

Bertujuan membuat kaya

74.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan, maksudnya adalah ....

a)

Masyarakat Indonesia yang maju dan dapat bersaing dengan negara lain

b)

Menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadiannya

c)

Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi

d)

Yang kita bangun adalah masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia\

e)

Membuat rakyat nurut

75.

Di bawah ini merupakan prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar, kecuali ....

a)

Melalui sidang badan legislatif

b)

Melalui referendum

c)

Melalui rapat paripurna

d)

Melalui plebisit

e)

Melalui Togel

76.

Menurut UUD 1945, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh ....

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MA

d)

MPR

e)

Ormas

77.

Demokrasi dengan sistem referendum masih diterapkan di negara ....

a)

Inggris

b)

Prancis

c)

RRC

d)

Swiss

e)

Garut

78.

Dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia, kita hendaknya ....

a)

Berpedoman kepada sejarah ketatanegaraan kita

b)

Menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan

c)

Berpedoman kepada pengalaman berharga di masa lalu

d)

Tidak mencontoh dan meniru negara besar saja

e)

Mencontoh kolonisasi

79.

Sistem pemerintahan yang berada di suatu negara digunakan untuk ....

a)

Mencapai tujuan suatu negara

b)

Mempertahankan suatu negara terhadap negara lain

c)

Memperluas pengaruhnya terhadap negara lain

d)

Menunjukkan identitas bangsa itu

e)

Memeras Rakyat

80.

Di dalam sistem kerajaan, raja berfungsi sebagai ....

a)

Kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara tersebut

b)

Penanggung jawab berbagai kehidupan berbagsa dan bernegara

c)

Pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan

d)

Simbol (pemersatu) bangsa

e)

Tukang Tdur

81.

Apa yang dimaksud dengan negara hukum?

a)

Negara yang tidak memiliki hukum

b)

Negara yang semua warganya dihukum mati

c)

Negara yang hukumnya berlaku dan mengikat semua orang, termasuk pemerintah

d)

Negara yang hanya menerapkan hukum pada warganya saja

e)

Negara liberal

82.

Siapa yang berperan dalam pembuatan undang-undang di Indonesia?

a)

Presiden

b)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

c)

TNI (Tentara Nasional Indonesia)

d)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

e)

RT

83.

Apa yang dimaksud dengan sistem presidensial dalam pemerintahan?

a)

Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah dua jabatan yang berbeda

b)

Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah satu jabatan yang sama

c)

Pemerintah dipimpin oleh seorang raja atau ratu

d)

Pemerintah dipimpin oleh seorang dictator

e)

semua benar

84.

Siapa yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Indonesia?

a)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

b)

Presiden

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

e)

semua benar

85.

Apa yang dimaksud dengan sistem parlementer dalam pemerintahan?

a)

Pemerintah dipimpin oleh seorang raja atau ratu

b)

Pemerintah dipimpin oleh seorang diktator

c)

Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah satu jabatan yang sama

d)

Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah dua jabatan yang berbeda

e)

semua benar

86.

Apa fungsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

a)

Membuat undang-undang

b)

Mengawasi penggunaan anggaran negara

c)

Menentukan kebijakan luar negeri

d)

Mengadili kasus-kasus hukum

e)

mengawasi yang ngambil duit rakyat

87.

Siapakah yang memegang kekuasaan legislatif di Indonesia?

a)

Presiden

b)

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

c)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Pengadilan tinggi

88.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah…

a)

Hak-hak yang hanya dimiliki oleh pemerintah

b)

Hak-hak yang diperoleh dari pemerintah kepada tiap warganya

c)

Hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu karena keberadaannya sebagai manusia

d)

Hak-hak yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu

e)

hak kebebasan absolut

89.

Apa yang dimaksud dengan demokrasi?

a)

Pemerintahan oleh satu individu

b)

Pemerintahan oleh kelompok tertentu

c)

Pemerintahan oleh rakyat atau warga negara

d)

Pemerintahan oleh militer

e)

pemerintah desa

90.

Siapakah yang memiliki hak suara dalam pemilihan umum di Indonesia?

a)

Orang dewasa di atas 30 tahun

b)

Orang dewasa di atas 21 tahun

c)

Seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat

d)

Hanya anggota partai politik

e)

hanya karang taruna

91.

Di Indonesia yang memberikan kebebasan kepada pers sehingga jurnalis mempunyai keleluasaan untuk mengekspresikan informasinya terdapat pada era...

a)

pergerakan nasional

b)

Orde Lama

c)

reformasi

d)

Orde Baru

e)

Kolonialisme

92.

Berikut ini yang dapat menjadi sarana atau forum komunikasi masyarakat adalah....

a)

pertemuan antarpejabat daerah

b)

pertemuan dalam rapat bisnis

c)

musyawarah anggota DPR

d)

petemuan hari besar keagamaan

e)

pertemuan rt rw

93.

Pada masa kolonialisme, pers berperan menyebarkan tentang....

a)

gagasan memajukan masyarakat

b)

membina kerja sama sesama penulis

c)

gagasan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia

d)

menghindari dan menjauhi penindasan penjajahan

e)

Artis populer

94.

Pers tertua bahasa Melayu Indonesia adalah....

a)

Djuramartini

b)

Bromartani

c)

Darmo Kondo

d)

Pewarga Deli

e)

Bang DOEL

95.

Media massa yang melakukan investigasi untuk membongkar kecurangan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden berarti....

a)

memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui

b)

menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, demokrasi mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan

c)

mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar

d)

melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

e)

mengetahui info artis terkini

96.

Bangsa indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya, hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia....

a)

telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah

b)

tidak perlu menjalin kerjasama dengan negara yang pernah menjajah Indonesia

c)

bebas menentukan sikap terhadap bangsa lain di dunia

d)

mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa

e)

bangsa ini keren

97.

Tidak menemukan keselarasan antar sesama

a)

konflik

b)

hukum

c)

UUD

d)

serasi

e)

selaras

98.

Mengurangi ketegangan konflik dengan mundur

a)

kursive

b)

Sikat

c)

akomodasi

d)

Sembunyi

e)

Makan hati

99.

Ada Rasa memahami orang lain

a)

Tikai

b)

Ancam

c)

Awas

d)

Toleransi

e)

Coersive

100.

Sesuatu yang selaras tanpa konflik

a)

Rentan

b)

Ceos

c)

Harmoni

d)

Treat

e)

Hoax