NEW
Font size
WorksheetsKuis 12 November 2024
Total questions: 36
Worksheet time: 27mins
Dibawah ini yang bukan termasuk urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat adalah (SKB Hesti)
a. diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat
b. melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
c. menugasi pemerintah pusat berdasarkan asas sentralisasi
d. menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan
e. melimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi
Menurut pasal 10 UU no 23 tahun 2014, urusan pemerintahan absolut adalah sebagai berikut, kecuali (SKB Arin)
A. Politik luar negeri
B. Pertahanan
C. Keamanan
D. Moneter dan fiskal nasional
E. Pendidikan
Yang bukan termasuk persyaratan dasar kewilayahan dalam pembentukan Daerah Persiapan adalah... (SKB Putri)
A. Batas wilayah
B. Jumlah usia produktif
C. Luas wilayah minimal
D. Cakupan wilayah
E. Batas usia minimal daerah
Dalam UU No. 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah harus dibagi berdasarkan asas... (SKB Evi)
A. Dekonsentrasi, otonomi, dan tugas pembantuan
B. Eksternalitas, efektifitas, dan akuntabilitas
C. Dekonsentrasi dan desentralisasi
D. Pusat dan daerah sebagai satu kesatuan
E. Otonomi daerah, desentralisasi dan asas kekeluargaan
Apa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 23 Tahun 2014? (SKB Nurul)
A. Dana yang berasal dari transfer pusat
B. Dana yang berasal dari pinjaman daerah
C. Pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daya yang dimiliki daerah
D. Dana yang diperoleh daerah dari pajak internasional
E. Dana korupsi daerah yang dikembalikan ke daerah
Penggabungan daerah harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua daerah terkait dan memenuhi syarat administratif serta persyaratan dasar Kapasitas Daerah. Siapakah yang melakukan penilaian dan pengkajian terhadap syarat administratif serta persyaratan dasar Kapasitas Daerah? (SKB Andhika)
A.Pemerintah Pusat dan DPR
B. DPR & DPD
C. DPD & Pemerintah Pusat
D. Pemerintah Pusat dan Tim Kajian Independen
E. DPR, DPD, dan Tim Kajian Independen
Menurut UU No. 23 Th. 2014, yang dimaksud dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur kepada instansi vertikal di wilayah tertentu disebut.. (SKB Siffa)
A. Desentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Rekonstruksi
D. Instansi Vertikal
E. Otonomi Daerah
Daerah provinsi memiliki kewenangan mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Sampai batas berapa mil dari garis pantai, provinsi dapat mengelola sumber daya alam di laut tersebut? (SKB Andra)
A. 3 mil
B. 4 mil
C. 6 mil
D. 12 mil
E. 24 mil
Berikut yang bukan merupakan hak DPRD provinsi, kecuali... (SKB Dwi Agri)
A. hak imunitas
B. hak keuangan dan administratif
C. hak interpelasi
D. hak dipilih dan dipilih
E. mengajukan perubahan uu
Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD provinsi dibantu oleh (SKB Mira)
A. Wakil komisi
B. Penasehat
C. Tim sukses
D. Pembantu umum
E. Tim ahli
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah: (SKB Nina)
A. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat
B. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
C. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
D. Pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengatur urusan pemerintahan tanpa pengawasan pusat
E. Pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada badan usaha milik negara (BUMN)
Menurut peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024, selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, kecuali.. (SKB Zhay)
A. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar[1] Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya
B. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya
C. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya
D. Melakukan penegakan hukum dan aturan yang ditetapkan pusat melalui komando hierarki di kabupaten/kota yang merupakan wilayah administratif provinsi tersebut
E. Memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian.
Semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, adalah pengertian dari (SKB Adelyta)
A. Pembiayaan Daerah
B. Badan Usaha Milik Daerah
C. Pendapatan Daerah
D. Belanja Daerah
E. Pinjaman Daerah
Dalam pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, salah satunya pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air. Prinsip tersebut yaitu.. (SKB Ilham)
A. Nyata
B. Dinamis
C. Bertanggungjawab
D. Kesesuaian
E. Administrative
Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Diantara fungsi badan kecuali (SKB Ika)
A. perencanaan;
B. keuangan;
C. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
D. Membuat peraturan
E. penelitian dan pengembangan
Menurut uu no 23 tahun 2014, yang dimaksud dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur maupun kepada instansi vertikal di wilayah tertentu disebut.. (SKB Fitri)
A. Otonomi daerah
B. Dekonsentrasi
C. Rekonstruksi
D. Instansi vertikal
E. Desentralisasi
Forkopimda adalah forum koordinasi pimpinan daerah yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan. . (SKB Muliana)
A. Umum
B. Daerah
C. Pusat
D. Kabupaten
E. Kota
Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat adalah sebagai berikut kecuali... (SKB Indah)
A. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara
B. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota
C. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara
D. Urusan pemerintahan yang mnfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara
E. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayany lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah pusat
Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan. Kebijakan apa saja yang ditetapkan? (SKB Shofia)
A. Kebijakan DAU & DAK
B. Kebijakan Daerah
C. Kebijakan Khusus
D. Kebijakan Kepulauan
E. Kebijakan Pusat
Kepala Daerah dan atau wakil kepala Daerah yang melakukan pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif berupa, kecuali.. (SKB Eka)
A. Teguran tertulis
B. Pemberhentian
C. Teguran tertulis ke 2
D. Pemberhentian sementara selama 3 bulan
E. Pemberhentian sementara selama 6 bulan
Menurut UU No 23 Tahun 2014, pada pasal 12 ayat 2, terdapat macam-macam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu ... (SKB Vinny)
a. Pangan dan Kesehatan
b. Lingkungan Hidup dan Sosial
c. Pendidikan dan Perhubungan
d. Tenaga kerja dan Pertanahan
e. Persandian dan Sosial
Yang tidak termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD adalah… (SKB Indri)
A. Pajak Daerah
B. Pajak reklame
C. Retribusi daerah
D. Dana alokasi khusus
E. Pengelolaan kekayaan daerah
Dalam pelaksanaannya, berapa jumlah Pimpinan DPRD Provinsi yang didalamnya beranggotakan 85 sampai 100 orang... (SKB Nur)
A. 1 ketua, dan 1 wakil ketua
B. 1 ketua, dan 2 wakil ketua
C. 1 Ketua, dan 3 wakil ketua
D. 1 ketua, dan 4 wakil ketua
E. 1 ketua, dan 5 wakil ketua
Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu... (SKB Rizza)
A. 1 Tahun
B. 2 Tahun
C. 3 Tahun
D. 4 Tahun
E. 5 Tahun
Berikut ini yang bukan merupakan transfer pemerintah pusat ke daerah yg telah diatur dalam peraturan perundang-undangan... (SKB Lina)
A. Dana perimbangan
B. Dana otonomi khusus
C. Dana desa
D. Dana bagi hasil
E. Dana keistimewaan
Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari, kecuali.. (SKB Maria)
A. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
B. Pencairan dana cadangan
C. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
D. Pendapatan hasil daerah dari pendapatan badan layanan umum
E. Pinjaman daerah
Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru. Pemekaran daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, seperti pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Salah satu persyaratan pemekaran daerah adalah memenuhi persyaratan administratif, yaitu (SKB Angga)
A. Persetujuan presiden
B. Persetujuan wakil presiden
C. Persetujuan DPR RI bersama presiden
D. Persetujuan bersama DPRD dengan gubernur
E. Persetujuan menteri dalam negri
Yang bukan termasuk ke dalam asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah : (SKB Citra)
A. Kepentingan umum
B. Kepastian hukum
C. Kesamaan hak
D. Kecepatan, kemudahan, keterjangkauan
E. Ketepatan, kecepatan waktu, dan fasilitasi
Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit ___ sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. (SKB Arinda)
A. 50%
B. 60%
C. 51%
D. 45%
E. 56%
Kerja sama daerah dengan Lembaga di luar negeri, meliputi, kecuali: ( SKB Novinda)
A. Pengembangan IPTEK
B. Pertukaran budaya
C. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan
D. Promosi potensi daerah
E. Sistem pertahanan daerah
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014, daerah yang melakukan pelanggaran hukum administrasi dan keuangan yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan sanksi berupa... (SKB Shanti)
A. Pemberhentian sementara kepala daerah
B. Pengurangan alokasi dana transfer
C. Penghapusan hak otonomi daerah
D. Pelarangan penggunaan dana APBD
E. Penahanan anggaran operasional
Inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara harus menperoleh izin tertulis dari... (SKB Asih)
A. Ketua DPRD
B. Bupati
C. Pimpinan perangkat daerah
D. Rapat paripurna DPRD
E. Menteri
Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, pengawasan terhadap kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh? (SKB Vivid)
A. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
B. Pemerintah pusat
C. Masyarakat setempat
D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
E. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Hak menyatakan pendapat DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit... (SKB Christine)
A. 3/4 dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir
B. 1/2 dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir
C. 1/2 dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir
D. 3/4 dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 1/2 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir
E. 3/4 dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 1/3 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir
Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut di Pembukaan UUD 1945. Terdapat di alinea berapakah yang memuat pernyataan terbentuknya pemerintah nasional? (SKB Meiliza)
A. Kesatu
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Persyaratan dasar daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyaratakt. Apa saja yang menjadi persyaratan dasar kapasitas daerah, kecuali? (SKB Galang)
A. Geografi
B. Demografi
C. Sosial politik, adat, dan tradisi
D. Hukum
E. Keuangan daerah
